Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyesuaian (adaptasi) diri dalam suatu hubungan kerja tidak selamanya diterima oleh kelompok lain dalam suatu organisasi atau di tempat kerja. Adanya friksi dan konflik dalam proses penyesuaian diri sering terjadi dalam proses berorganisasi. Diperlukan faktor-faktor lainnya agar tercipta situasi yang harmonis."

"Konflik sebenarnya dalam organisasi ini sering terjadi, perbedaan pendapat dan perubahan management, kuranya keterbukaan bagi karyawan dalam mengemukakan pendapatnya sering menjadi hambatan dalam komunikasi antara pimpinan dan bawahan. Maka disinilah peran pimpinan dan peran komunikasi sangat dibutuhkan dalam pengelolaan konflik yang terjadi di dalam organisasi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya kepemimpinan dan komunikasi dalam pengelolaan konflik di perusahaan. Permasalahan yang dikemukakan adalah bagaimana peran kepemimpinan dan komunikasi dalam pengelolaan konflik PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk pada unit penagihan kartu kredit. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan cara kepemimpinan dan komunikasi dalam pengelolaan konflik PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tekhnik analisi data deskriptif ini bertujuan mendeskripsikan secara rinci dan mendalam, dimulai dari analisis berbagai data yang dikumpulkan di lapangan berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Kemudian data akan diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu dilanjutkan dengan pemaknaan terhadap data dan mengemukakan berbagai teori dan argumen yang berkaitan dengan data."

"Sebagai bagian dari keberagaman bangsa, Suku Minangkabau yang mendominasi populasi di Sumatera Barat dikenal sangat memegang adat istiadatnya, salah satunya adalah Tanah Ulayat atau tanah yang kepemilikannya menjadi hak masyarakat adat dan diwariskan secara turun temurun. Dalam kenyataannya, keberadaan Tanah Ulayat ini tidak menyurutkan konflik atasnya. Pemerintah Kota Bukittinggi terkesan bertindak sepihak, akibat ketiadaan musyawarah antara pemerintah dengan pihak Sarikat 40 Nagari. Tidak hanya konflik atas kepemilikan lahan, kondisi tersebut juga turut menimbulkan masalah sewa kios di pasar tersebut. Tuntutan atas pengembalian hak didengungkan oleh pedagang pasar maupun Sarikat 40 Nagari itu sendiri. Skripsi ini bertujuan menganalisis pengelolaan konflik oleh Pemerintah Kota Bukittinggi; dalam perselisihan kepemilikan kios dan lahan yang muncul pasca pembangunan kembali Pasar Atas, setelah terbakar pada tahun 2017. Pendekatan kualitatif digunakan dalam skripsi ini. Data dan informasi yang digunakan bersumber dari wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai pemegang sah lahan Pasar Atas, telah melakukan sejumlah upaya pengelolaan konflik tersebut, seperti membangun pasar penampungan serta mengundang pedagang dalam rangka daftar ulang untuk mengisi kios, disertai sosialisasi terhadap pembagian jenis dagangan sesuai lapak; walaupun akhirnya masalah ini dapat dikatakan belum benar-benar selesai, oleh karena belum terpenuhinya permintaan pedagang atas hak yang sama seperti sebelum insiden kebakaran.

---

As part of the diversity of the nation, the Minangkabau who dominate the population in West Sumatra are known to hold their customs, one of which is Tanah Ulayat or land whose ownership is the right of indigenous peoples and is passed down from generation to generation. In reality, the existence of this Communal Land did not reduce the conflict over it. The Bukittinggi City Government seemed to act unilaterally, due to the absence of deliberation between the government and the Sarikat 40 Nagari. Not only conflicts over land ownership, this condition also causes problems in renting kiosks in the market. Demands for the return of rights were echoed by market traders and the Sarikat 40 Nagari itself. This thesis aims to analyze conflict management by the Bukittinggi City Government; in the dispute over the ownership of kiosks and land that arose after the rebuilding of Pasar Atas, after a fire in 2017. A qualitative approach was used in this thesis. The data and information used are sourced from in-depth interviews and literature studies. The results show that the Bukittinggi City Government as the legal holder of the Pasar Atas land, has made a number of efforts to manage the conflict, such as building a shelter market and inviting traders to re-register to fill kiosks, accompanied by socialization of the distribution of types of merchandise according to stalls; although in the end this problem can be said to have not been completely resolved, because the traders' requests for the same rights have not been fulfilled as before the fire incident.

"