Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Selain pendapatan dari sewa daerah, perolehan pendapatan untuk agenda mendukung pelaksanaan otonomi daerah juga ditopang dari pendapatan sektor retribusi daerah. Retribusi daerah sangat beragam jenisnya dan semakin diperlukan dalam agenda inklusi kas daerah. Jenis retribusi terbagi dalam beberapa jenis yaitu retribusi pelayanan umum, retribusi pelayanan khusus, dan retribusi pelayanan perizinan terpilih. Menurut jenis retribusi pasar termasuk jenis retribusi pelayanan umum. Dalam konteks penelitian, pasar adalah atau sarana sarana prasarana perkotaan untuk memungut retribusi daerah serta penerimaan-penerimaan lain yang bersifat penyertaan bagi suatu daerah. Dalam upaya ini suatu pasar harus mempunyai fasilitas dan pendukung khusus yang dapat dipungut pembayaran/retribusinya karena pemanfaatan sarana. Penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dan dari jenis penelitiannya termasuk jenis penelitian deskriptif yang menggambarkan bagaimana kebijakan pengelolaan retribusi di Pasar Kemiri Muka Kota depok. Sedangkan dari segi waktu yang dihadapi termasuk jenis penelitian Cross-Sectional. Berdasarkan teknik pengumpulan data termasuk penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode: observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan retribusi pasar yang ada di Pasar Kemiri Muka Kota Depok belum efektif. Belum efektifnya dilihat dari indikator kurang baiknya semua pedagang dalam membayar retribusi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengingat pelaksanaan kebijakan yang belum efektif, maka pengelolaan retribusi dalam pengelolaannya harus disesuaikan dengan peraturan yang ada. Namun dari aspek observasi yang ada di pasar ini telah berjalan dan terdapat mekanisme tersendiri dalam pelaksanaannya, seperti metode observasi tes petik. Yang mana adanya pengawasan seperti ini juga harus dipertahankan untuk mencegah kesalahan baik yang dilakukan petugas maupun kesalahan yang tidak disengaja.

---

Besides eamings of local lease, acquirement of earnings for the agenda of supporting execution of area autonomy is also supported from earnings of area retribution sector. Very immeasurable area retribution of type and was progressively required for the agenda of inclusion for area cash. Retribution type devided in there type that is public service retribution, special service retribution, and selected licensing service retribution. According to the type of market retribution of including public service retribution type. In research context, market is or medium of prasarana urban to collect area retibution and also other acceptance which is inclusion for an area. In the effort this is a market have to have especial facilities and supporter able to be collected by his payment /retribution of because exploiting of medium. Writing of this research use approach quantitative, and from the research type of the including descriptive research type which depict how to policy of management to retribution in Kemiri Muka Market of depok Town. Where as from the time faced of the including type research of Cross-Sectional. Pursuan at data collecting tecnique of including research of field. Technique data collecting of conducted by there metods: observation, interview, and documentation study. Research result indicate that policy of management of market retribution which in Kemiri Muka Market of Depok Town not yet effective. Not yet effective of him seen from indicator less him all merchants in paying retribution which disagree with by law. Considering execution of policy which not yet effective, hence managemant of retribution ought to ought in the management of have to be adapted for existing regulation. But from observation aspect which in this market have walked and there is separate mechanism in execution of him, like method observation of test pluck. Which existence of observation like this also have to be defended to prevent mistake either by officer and or unintended mistake."

"Penelitian ini membahas pengelolaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Provinsi DKI Jakarta.Tujuan penelitian ini adalah menganalisis latar belakang pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, pengelolaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan teori administrasi pendapatan daerah yang dikemukakan McMaster, serta menganalisis permasalahan yang timbul dalam pengelolaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Provinsi DKI Jakarta.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data secara studi lapangan dan studi literatur dengan teknik analisis data secara kualitatif.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dilatarbelakangi oleh dorongan untuk meningkatkan kesiapan masyarakat dalam antisipasi bencana kebakaran dan kontribusi penerimaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran bagi PAD Provinsi DKI Jakarta. Pengelolaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Provinsi DKI Jakarta tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Permasalahan yang timbul dalam pengelolaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran Provinsi DKI Jakarta antara lain kurangnya kesadaran dari pemilik/pengelola gedung akan pentingnya proteksi kebakaran, kurangnya jumlah sumber daya manusia, sarana yang belum memadai, serta prosedur pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

The focus of this study is to analyze the management of fire protection?s inspection charge in DKI Jakarta Province. Recently, fire disaster is becoming one of urban?s serious problem. This is related with rapid increase of urban population. The synergy system between local government and population nearby is needed to overcome this problem and upgrade fire protection?s inspection service that could be financed from fire protection?s inspection charge.The purpose of this study are to analyze the background of fire protection?s inspection charge, the management of fire protection?s inspection in DKI Jakarta Province based on theory of local tax and charge management by Mc.Master, and also analyze set of problems on fire protection?s inspection charge management.The research?s approach is the quantitative approach, the method data?s collection is field research and literature research, the analyze data is qualitative.The result of this study suggest that there are two arguments of fire protection?s inspection charge. First, providing an encouragement to residents to anticipate fire disaster and second, the need for contributions to DKI Jakarta?s province local own revenue. The management system is not accordance with enforce government rule. The problems on fire protection?s inspection charge are careless of fire protection system, lack of human resources, limited amount of facilities, and also different procedure of payment which is not accordance with government rule."