Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Efisiensi merupakan salah tujuan dalam sebuah instansi, terlebih pada pemerintah provinsi di era desentralisasi seperti saat ini. Efisiensi pemerintah provinsi dalam penelitian ini diukur dengan metode Data Envelopment Analysis (DEA) dengan menggunakan serangkaian indikator input dan output sebagai acuan, Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa untuk model orientasi output menunjukkan ada 20 provinsi di Indonesia yang sudah mencapai efisiensi penuh dan 13 provinsi tidak mencapai efisiensi penuh. Penelitian ini juga melihat persebaran daerah yang efisien dan yang tidak efisien dilihat dari sisi besar kecil APBD, banyak sedikit jumlah penduduk, geografis provinsi-provinsi tersebut, serta dibandingkan dengan jenis opini BPK. ...... Efficiency is a focus on all institutions, especially at the provincial government that face decentralization era nowadays. Efficiency of the provincial government in this research is measured by Data Envelopment Analysis (DEA) method. It is used some indicators that can reflect the performance results of local expenditures and the number PNS as inputs. So that, governments, societies, and researchers get the insight whether provincial governments in Indonesia efficient or not. For output indicators in this research used indicators of health, education, and indicators that refer to musgravian, which is a combination of economic stability, economic distribution, and economic performance. As the result of this research, in 2011 there were 13 provinces in Indonesia that did not reach full efficiency, whereas the rest, 20 provinces could achieve full efficieny. This study also elaborated the distribution of efficient and inefficient provinces in terms of the size of budget managed, the population, geographic area, and also opinion result form BPK.

Abstrak :
Penelitian ini mengkaji pengaruh pengeluaran publik infrastruktur terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada enam kabupaten di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Data yang digunakan adalah data time series dari tahun 1990 - 2008 berupa data sekunder dari Laporan Pertanggungjawaban APBD dan data PDRB kabupaten. Analisa data menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan ekonometrik dan menggunakan model regresi linier berganda. Pengeluaran publik infrastruktur yang dikaji adalah pengeluaran publik infrastruktur transportasi, pengeluaran publik irigasi dan pengeluaran publik pertanian. Karena pada periode yang diteliti terdapat periode penerapan kebijakan otonomi daerah maka penelitian ini juga mengkaji pengaruh kebijakan otonomi daerah tersebut terhadap PDRB. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengeluaran publik infrastruktur transportasi yang meliputi belanja pemerintah untuk pengadaan konstruksi jalan dan jembatan dan kebijakan otonomi daerah terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap PDRB, sedangkan pengeluaran publik infrastruktur irigasi yang meliputi belanja pemerintah untuk pengadaan konstruksi jaringan air berpengaruh signifikan negatif terhadap PDRB. Hasil analisis juga menunjukkan pengeluaran publik infrastruktur pertanian tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Secara simultan hasil pengujian terbukti pengeluaran publik infrastruktur transportasi dan kebijakan otonomi daerah berpengaruh signifikan terhadap PDRB. ......The aim of this study is to examine the affect of local government infrastructure expenditure on the Gross Regional Domestic Product (GRDP) by using the data of six local government in Nusa Tenggara Barat Province for periods of 1990-2008 with a particular focus on sectoral expenditures, using Econometric Model by applying multiple regression. This study examine government infrastructure expenditure on transportation, irrigation, and agriculture sector. We also identify the factors that can influence the GRDP. This variable is the decentralization policy. The findings of this study suggest that infrastructure expenditure on transportation do give a significant positive and irrigation do give a significant negative impact on the fluctuation of each local government GRDP. It is also found that decentralization policy has significant influence on the GRDP positive direction. Government infrastructure expenditure on transportation and decentralization policy give a significant positive impact on the fluctuation local government GRDP simultaneously.

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk meneliti kaitan antara anggaran pemerintah khusunya dalam bidang pendidikan dan kesehatan dengan pembangunan manusia di 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2002 sampai 2012 Pembangunan manusia diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia IPM yaitu suatu indeks yang dikeluarkan oleh United Nation Development Program UNDP untuk mengukur dan membandingkan kemampuan manusia di tiap negara Model yang digunakan dalam tesis ini adalah model panel dan hasil akhirnya menunjukkan variasi antara hasil yang diharapkan dan yang tidak antara pengeluaran pemerintah dan indeks pembangunan manusia Anggaran kesehatan anggaran pertanian dan anggaran rumah tangga memiliki hubungan postitif dengan indeks pembangunan manusia sementara angggaran pendidikan dan infrastruktur tidak memiliki kaitan yang signifikan dengan IPM Pada sisi pendapatan pemerintah tesis ini menemukan bahwa pendapatan asli daerah memiliki efek positif yang paling kuat dengan IPM dibandingkan instrument instrumen lainnya yaitu Dana Alokasi Umum DAU Dana Alokasi Khusus DAK dan Dana Bagi Hasil DBH Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan sumber pendapatan maupun perbedaan strategi pembelanjaan memiliki peran dalam perbedaan nilai pembangunan manusia di tiap daerah Relevansi Dengan Studi PembangunanFokus pada pembangunan manusia telah menjadi satu bagian penting dalam ilmu ekonomi dimana para ahli berpendapat bahwa pembangunan tidak hanya mencakup indikator indikator ekonomi seperti pendapatan negara atau standard hidup saja Selain itu peningkatan pengeluaran pemerintah telah menjadi satu strategi untuk meningkatkan pembangunan terutama untuk hal yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas publik Tesis ini juga mencakup analisa mengenai desentralisasi fiskal dimana pemerintah Indonesia telah mencoba memberi wewenang yang besar pada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya Kata KunciIndeks Pembangunan Manusia IPM Pengeluaran Publik Pendapatan Pemerintah Transfer Daerah Pembangunan Manusia. ......This research paper aims to examine the effect of government spending particularly in education and healthcare on human development outcomes in 33 provinces of Indonesia from 2002 until 2012 The Human Development Index HDI is used to indicate the level of human well being as it has been proposed by the United Nation Development Program UNDP to compare human capabilities across diverse localities The model built in this paper employs panel regression and shows a variety of expected and unexpected relationships between HDI and several dependent variables Health agriculture and household expenditures each had a positive effect on HDI while education and infrastructure expenditure were not significantly related On the revenue side of provincial budgets this paper finds that original income PAD had a much more position impact of HDI as all three forms of central government transfer general allocation funds DAU special allocation funds DAK and revenue sharing funds DAK The outcomes suggest that the significant variety of revenue sources and expenditure strategies among Indonesia rsquo s provincial governments also translated into strongly divergent human development outcomes Relevance to Development StudyA focus on human centred development has become a recurring strain of argumentation among development scholars wishing to capture outcomes of development beyond the grasp of economic indicators such as growth GDP and income Furthermore increasing public expenditures is widely proposed as a strategy to increase human capabilities through equal access public services In addition this study also evaluates the relation between centralized and decentralized conditional and unconditional revenue streams and HDI and in this manner indicated a tentative measure of the impact of fiscal decentralization on human well being from a macroeconomic perspective KeywordsHuman Development Index HDI Public expenditures Government income Central Government Transfers Decentralization Capabilities approach