Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Industri pariwisata di Indonesia semakin ditingkatkan perkembangannya sebagai salah satu sumber pemasukan devisa bagi negara. Seiring dengan dikeluarkannya kebijakan di bidang perpajakan yang tertuang dalam Undang-Undang Ketentuan & Tata Cara Perpajakan No. 28 Tahun 2007 Pasal 17 E yang berbunyi "orang pribadi yang bukan subjek pajak dalam negeri yang melakukan pembelian barang kena pajak di dalam daerah pabean dapat diberikan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan". Dengan memperhatikan isi dalam UU tersebut, maka perlu ditetapkan aturan pelaksana di lapangan melalui Peraturan Menteri Keuangan yang sampai saat ini belum diputuskan dan ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian akademis tentang kemungkinan penerapan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara dan kemungkinan bentuk skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara. Penelitian ini menggunak9n pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan tipe eksplorasi, dimana peneliti menggali informasi baik melalui informan maupun data sekunder untuk merumuskan kemungkinan penerapan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara. Disamping itu juga digali informasi tentang kemungkinan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia melalui kajian terhadap pola penerapan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Singapura dan Thailand. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap beberapa informan d 3n wisatawan mancanegara dengan menggunakan pedoman wawancara m3ndalam. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan membandingkan pendanat informan dengan kondisi yang ada berdasarkan data data dari pihak terkait. Selain itu juga dilakukan analisis perbandingan penerapan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Singapura dan Thailand. Strategi analisis data yang dikumpulkan menggunakan metode ideal types dengan pendekatan analogi dikarenakan peneliti melakukan analisis terhadap kemungkinan penerapan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia dengan mempertimbangkan atau merujuk pola, penerapan di Singapura dan Thailand. Kemungkinan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia dikembangkan mengikuti pola penerapan di Singapura dan Thailand dengan memperhatikan kemiripan pola tersebut dengan keadaan di Indonesia Dari hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia memungkinkan untuk diimplementasikan. Namun terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan atau dipersiapkan seperti menentukan prioritas lokasi pintu keluar wisatawan mancanegara, menentukan barang-barang yang diperbolehkan untuk dapat dikembalikan PPN, menentukan batasan minimal pembelanjaan agar PPN dapat dikembalikan, menentUkan petugas yang melakukan pengecekan, mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan, membuat pola kerjasarna antara pihak-pihak yang terkait dan melakukan sosialisasi dan koordinasi program. Sedangkan kemungkinan Skema Pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia adalah Government processing model/scheme yaitu pemerintah yang menjalankan fungsi dari proses pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand. Adapun saran yang diberikan bagi Pemerintah adalah segera menetapkan Peraturan Menteri Keuangan untuk mendukung berjalannya kebijakan ini, mempersiapkan infrastruktur yang digunakan untuk kelancaran proses Pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara, menetapkan jalur atau pintu keluar wisatawan mancanegara yang diberlakukan pengembalian pajak, mengkaji ulang dalam menetapkan minimal pembelanjaan mengingat animo wisatawan mancanegara dalam berbelanja masih rendah, menetapkan jenis barang yang dapat diklaim oleh wisatawan mancanegara serta standar logo toko yang memberlakukan pengembalian PPN. Disamping itu petugas yang bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan pemeriksaan barang dan dokumen sebaiknya adalah petugas Direktorat Jenderal Bea & Cukai (DJBC) yang diperluas fungsinya serta biaya administrasi klaim. Hal lain yang juga perlu dilakukan oleh pemerintah adalah mengembangkan atau membentuk sistem koordinasi antar pihak-pihak yang terkait dan melakukan sosialisasi dan penyuluhan khususnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Sedangkan saran bagi peneliti lain adalah dilakukan kajian akademis tentang implementasi dari kebijakan Pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara untuk mengetahui keefektifan dan kefisienan dari penerapan kebijakan tersebut. data dari pihak terkait. Selain itu juga dilakukan analisis perbandingan penerapan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Singapura dan Thailand. Strategi analisis data yang dikumpulkan menggunakan metode ideal types dengan pendekatan analogi dikarenakan peneliti melakukan analisis terhadap kemungkinan penerapan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia dengan mempertimbangkan atau merujuk pola penerapan di Singapura dan Thailand. Kemungkinan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia dikembangkan mengikuti pola penerapan di Singapura dan Thailand dengan memperhatikan kemiripan pola tersebut dengan keadaan di Indonesia Dari hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di lndonesia memungkinkan untuk diimplementasikan. Namun terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan atau dipersiapkan seperti menentukan prioritas lokasi pintu keluar wisatawan mancanegara, menentukan barang-barang yang diperbolehkan untuk dapat dikembalikan PPN, menentukan batasan minimal pembelanjaan agar PPN dapat dikembalikan, menentukan petugas yang melakukan pengecekan, mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan, membuat pola kerjasama antara pihak-pihak yang terkait dan melakukan sosialisasi dan koordinasi program. Sedangkan kemungkinan Skema Pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia adalah Government processing model/scheme yaitu pemerintah yang menjalankan fungsi dari proses pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand. Adapun saran yang diberikan bagi Pemerintah adalah segera menetapkan Peraturan Menteri Keuangan untuk mendukung berjalannya kebijakan ini, mempersiapkan infrastruktur yang digunakan untuk kelancaran proses Pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara, menetapkan jalur atau pintu keluar wisatawan mancanegara yang diberlakukan pengembalian pajak, mengkaji ulang dalam menetapkan minimal pembelanjaan mengingat animo wisatawan mancanegara dalam berbelanja masih rendah, menetapkan jenis barang yang dapat diklaim oleh wisatawan mancanegara serta standar logo toko yang memberlakukan pengembalian PPN. Disamping itu petugas yang bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan pemeriksaan barang dan dokumen sebaiknya adalah petugas Direktorat Jenderal Bea & Cukai (DJBC) yang diperluas fungsinya serta biaya administrasi klaim. Hal lain yang juga perlu dilakukan oleh pemerintah adalah mengembangkan atau membentuk sistem koordinasi antar pihak-pihak yang terkait dan melakukan sosialisasi dan penyuluhan khususnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Sedangkan saran bagi peneliti lain adalah dilakukan kajian akademis tentang implementasi dari kebijakan Pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara untuk mengetahui keefektifan dan kefisienan dari penerapan kebijakan tersebut."

"Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi (studi kasus put.pn.jkt.pst: no. 1180/pid.b/2006/ pn.jkt.pst) a.n Capt. Tarcisius Walla alias Capt. Walla , yaitu Pengadaan Barang / Jasa Infrastruktur, Data Center, Aplikasi Data perangkat Komputer Untuk Pengembangan Sistem PNBP di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Panitia Pengadaan tidak pernah melaksanakan Proses Lelang yang sesungguhnya, akan tetapi hanya melaksanakan proses administrasi yang seolah-olah ada lelang. Sebagai akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara dirugikan sebesar Rp. 35.424.607.631,- (Tiga Puluh Lima Milyar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah). Atas dasar tersebut harus dibentuk Badan Pengembalian Aset hasil tindak pidana korupsi secara independen atau dibawah langsung Presiden RI, yang bertugas mengawasi aktifitas kinerja aparat institusi-institusi hukum dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.

---

State Asset recovery process in corruption act (case study put.pn.jkt.pst: no. 1180/pid.b/2006/ pn.jkt.pst) on behalf Capt. Tarcisius Walla namely Capt. Walla is procurement goods or infrastructure service, data center, computer set data application for developing PNBP system in Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Procurement committee never perform the real auction process, but only perform administration process which like has done before. As a result for what has the defendant done, our country suffers lost as much as Rp. 35.424.607.631,- (Thirty five billion for hundred twenty four million sixth hundred sevent thousand sixth hundred thirty one) regarding that, our country must form a Badan Pengembalian Aset for the corruption act independently or directly under President of Indonesia, which duty is to control the activity of the law institution in state asset recovery on corruption act."

"Tesis ini membahas tentang pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang diterapkan di bnlai latihan kerja sebagai Unit PeJaksana Teknis Ditjen Binalattas Depnakcrtrans. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis yang digunakan mengacu pada teori yang dikemukakan oleh ZaisRobert S. (1976) tentang landasan dan Oliva, Robert F. (1992) tentang model pengembangan kurikulum. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari 8 orang pejabat struktural, masing-masing dua orang dari Dlrektorat Stankomproglat, BBPLKDN Bandung, BBPLKLN Bekasi dan BBLKI Serang. Pengumpulan data dilalrukan dengan wawancara mendalam dengan instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara. sedangkan analisis diJakukan dengan merujuk pada pendapat narasumber dan didukung dengan teoti yangterkait dengan pengembangan kurikulum. Hasil penceitian menyarankan perlunya dilakukan revisi terhadap SKKNl yang belum mengacu pada Pennenakertrans No. 21 tahun 2007; penyesuaian aturan penyusunan anggaran pelatihan; revisi terhadap pedoman format program pelatihan berbasis kompetensi; sosia1isasi, forum dlskusi dan keterlibatan aktif instruktur dan tim pengembangan kurikulum dalam melakukan pengembangan kurikulum bcrbasis kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan.

---

This thesis work through competency-based curriculum development that is applied at vocational training as Tecl-.nical Executor Unit of Directorate General of Training and Productivity Development Manpower and Transmigration Department. This is descriptive research with qualitative approach. Analysis which is used based on theories from Zais, RobertS. (1976) about foundation, and OliYa, Robert F. (1992) about cnrriculum development model. Number of Informants are 8 persons of structural official at Stankomproglate' directorate and vocational training. Collecting data is done by in depth interview with interview guide instrument, meanwhile analysis is carried out by refers on informant's opinion and backed up by related theory with curriculum development. The research result suggests that it is necessary to revise the SKKNI that hm,en't pointed on Permenakertrans No. 21 years 2007; collations ruling fitting training budget; revision to training program format guidance gets interest basis; socialization, discussion forum and instructor active involvement and curriculum development team in do competency-based curriculum development and training need analysis."

"Fokus dalam penelitian ini adalah menganalisis penerapan fasilitas pengembalian bea masuk industri sepeda dengan tujuan untuk diekspor (Studi Kasus PT.ABC). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dan melakukan studi literatur. Hasil dari penelitian ini yaitu perubahan KMK 580/KMK.04/2003 menjadi PMK 253/PMK.04/2011 khususnya persyaratan memiliki reputasi baik dikarenakan semakin tingginya jumlah pengusaha yang menyalahgunakan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor. Selain itu perubahan tersebut dalam rangka mengembalikan tujuan dari adanya fasilitas Pengembalian Bea Masuk sesuai dengan UU Kepabeanan No. 17 Tahun 2006. Dengan berlakunya PMK 253/PMK.04/2011, PT.ABC tidak dapat menggunakan fasilitas Pengembalian Bea Masuk lagi karena tidak memenuhi syarat sekurang-kurangnya berprofil medium risk. Hal ini membuat PT.ABC menggunakan skema impor biasa dan kehilangan beberapa kerjasama dalam bentuk OEM.

---

The focus of this research is to analyze the application of import duty refund facility in bicycle industry for export purpose (Case Study PT.ABC). This study uses a descriptive research with qualitative approach. The data was collected by conducting interviews with various stakeholders and a literature study. The Results from this research is the changes from Decision of the Finance Ministers number 580 (KMK 580/KMK.04/2003) to Regulation of Finance Ministers number 253 (PMK 253/PMK.04/2011) in particular requirement to have a good reputation due to the high number of employers who abuse Facility for Export Purposes.

Besides that, the changes in order to restore the purpose of the facility in accordance with the Duty Refund Customs Law Number 17 (Undang-undang Kepabeanan No 17 Tahun 2006). Since the enactment of PMK 253/PMK.04/2011, PT.ABC cannot use the facility because restitution of import duty does not qualify for at least a medium risk profile. This makes PT.ABC use regular import scheme and lose some cooperation in the form of OEM."

"Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan tingkat pengembalian investasi pendidikan yang diterima lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas) dengan MA (Madrasah Aliyyah) dengan tingkat pendapatan sebagai tolak ukurnya. Tingkat pengembalian investasi pendidikan merupakan salah satu topik penelitian yang populer dalam teori human capital atau modal manusia. Mengetahui seberapa besar tingkat pendapatan yang mungkin diterima di masa depan setelah melakukan sejumlah investasi pada tingkat dan jenis pendidikan tertentu menjadi penting, terutama bagi seseorang yang memiliki keterbatasan untuk mendapatkan tingkat dan jenis pendidikan tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari IFLS5 dan akan diolah dengan metode OLS (Ordinary Least Square). Model penelitian yang akan digunakan adalah Mincerian Earnings Function dengan variabel independen tingkat pendidikan SMA dan MA serta umur dan umur2. Hasil estimasi yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa lulusan MA mempengaruhi tingkat pendapatan secara signifikan dan memiliki return to education sebesar 28.08% lebih rendah dari lulusan SMA."

"Penelitian ini berfokus pada analisis perbandingan portofolio yang dilakukan antara 30 saham papan utama dan 30 saham papan pengembangan yang terpilih dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah single index model. Periode yang digunakan pada penelitian ini adalah 2018-2019 (sebelum krisis) dan 2020-2021 (selama krisis).Hasil penelitian berhasil menyimpulkan bahwa kelompok saham Papan Pengembangan menghasilkan return portofolio yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok saham Papan Utama, baik di periode 2018-2019 (sebelum krisis) dan di periode 2020-2021 (selama krisis). Namun, meskipun menghasilkan return portofolio yang lebih tinggi, kelompok saham Papan Pengembangan juga memiliki tingkat risiko portofolio yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok saham Papan Utama.

---

This paper focuses on a portfolio comparison analysis between 30 leading board stocks and 30 development board stocks selected from the Indonesia Stock Exchange (IDX). The analysis used in this study is the single index model. The periods used in this study are 2018-2019 (before the crisis) and 2020-2021 (during the crisis).

The research results concluded that the Development Board stock group generated a higher portfolio return compared to the Main Board stock group, both in the 2018-2019 period (before the crisis) and in the 2020-2021 period (during the crisis). However, even though it produces a higher portfolio return, the Development Board stock group also has a higher level of portfolio risk compared to the Main Board stock group."