Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
[ABSTRAK
Tujuan tesis ini dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan P2KPDT di Kabupaten Barru. Penelitian dilaksanakan dengan metode kuantitatif dengan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP). Penelitian dilaksanakan dengan cara menyebar kuisioner kepada para ?expert? sebanyak 32 responden yang terdiri dari pelaksana kebijakan dan dianggap paling tahu permasalahan kegiatan P2KPDT di Kabupaten Barru.

Fokus penelitian ini adalah memberikan penilaian pada bobot fokus dan kriteria kegiatan yang disusun secara sistematis dalam suatu hirarki melalui skala perbandingan. Fokus kegiatan yang diberikan bobot terdiri dari : peningkatan kandungan lokal, pelibatan stakeholders secara substansial dalam suatu kemitraan strategis, peningkatan ketahanan dan kemandirian ekonomi, pembangunan berkelanjutan, Pemanfaatan hasil pembangunan oleh sebagian besar masyarakat lokal, pengembangan usaha kecil dan menengah, penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas SDM. Sedangkan kriteria kegiatan yang diberikan bobot terdiri dari : Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Responsifitas dan Ketepatan. Alternatif kebijakan yang dipilih adalah : Status quo, Kegiatan dialihkan dengan modifikasi dan Kegiatan dihentikan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan P2KPDT di Kabupaten Barru lebih menonjol pada sisi peningkatan kandungan lokal, hal tersebut ditunjukan dengan bobot prioritas tertinggi dalam analisis (0,337) dibandingkan dengan 6 fokus pelaksanaan kegiatan yang lain. Secara umum pada setiap fokus kegiatan kritera efektifitas merupakan kriteria yang paling penting dalam pelaksanaan kegiatan. Bobot tertinggi (0,451) adalah pada fokus Penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas SDM. Hasil sintesa hirarki dan analisis keseluruhan menujukan bahwa rekomendasi alternatif kebijakan yang disarankan di masa yang akan datang adalah kegiatan dihentikan dengan bobot tertinggi sebanyak 0,498.

---

ABSTRACT
The aim of thesis is to evaluate the policy of P2KPDT in Barru Regency. The research approach with quantitative method and Analytical Hierarchy Process (AHP). This Research was conducted by spread questionnaire to 32 respondents as expert which consisted of policy implementer and respondent that considered know the problem in P2KPDTproject at Barru Regency.

This research focused on assess project focus and criteria which sistematically arranged in a hierarchy with pairwise comparison. Project focus based on : increasing endogenous value; Involving stakeholders substantially in a strategic partnership; increasing an economic security and independence, suistanable development, Utilize results of development by most local community, Developmet of small enterprise; Human resources capacity building. While project criteria consist of efectivity, efficiency, adequacy, responsiveness and accuracy and policy alternative consist of: status quo, project modification, and discontinued project.

The Results showed that P2KPDT project in Barru Regency more prominent in increasing endogenous value as the highest priority in analisys (0,337) compared to the other 6 project focus. In general, the effectiveness criteria is the most important criteria for each project focus. The highest value (0,451) is on effectiveness of human resources capacity building focus. The Results of hierarchy synthesis and overall analysis shows that the reccomendation is discontinued project (0,498) , The aim of thesis is to evaluate the policy of P2KPDT in Barru Regency. The research approach with quantitative method and Analytical Hierarchy Process (AHP). This Research was conducted by spread questionnaire to 32 respondents as expert which consisted of policy implementer and respondent that considered know the problem in P2KPDTproject at Barru Regency. This research focused on assess project focus and criteria which sistematically arranged in a hierarchy with pairwise comparison. Project focus based on : increasing endogenous value; Involving stakeholders substantially in a strategic partnership; increasing an economic security and independence, suistanable development, Utilize results of development by most local community, Developmet of small enterprise; Human resources capacity building. While project criteria consist of efectivity, efficiency, adequacy, responsiveness and accuracy and policy alternative consist of: status quo, project modification, and discontinued project. The Results showed that P2KPDT project in Barru Regency more prominent in increasing endogenous value as the highest priority in analisys (0,337) compared to the other 6 project focus. In general, the effectiveness criteria is the most important criteria for each project focus. The highest value (0,451) is on effectiveness of human resources capacity building focus. The Results of hierarchy synthesis and overall analysis shows that the reccomendation is discontinued project (0,498) ]

Abstrak :
Indonesia memiliki potensi besar dalam pariwisata dengan obyek yang tersebar di seluruh nusantara. selain pengeluaran dari wisman, aktivitas pariwisata yang dilaksanakan oleh wisatawan nusantara (wisnus) juga memutar ekonomi daerah. Untuk itu, pemerintah daerah (Pemda) perlu ambil inisiatif mengajak pemangku kepentingan swasta dan masyarakat untuk turut serta mengembangkannya. Suatu destinasi wisata berorientasi global atau di lingkup daerah dapat dikatakan siap dikunjungi wisman atau wisnus apabila lokasi wisata tersebut sudah siap dari aspek infrastruktur dan fasilitas dasar ke dan di lokasi seperti jalan, air bersih, listrik, jaringan komunikasi; sumber daya manusia (SDM) di sekitar destinasi wisata siap menerima kedatangan wisatawan; dan destinasi wisata selain menyajikan daya tarik utamanya juga memiliki atraksi dan produk yang khas. kesiapan tersebut merupakan syarat keharusan agar destinasi wisata dapat secara berkelanjutan menjadi objek wisata favorit atau unggul yang selalu dikunjungi

Abstrak :
Dalam Pencapaian pembangunan dan pengembangan ekonomi, keberagaman harus dimaknai dengan semangat dan nilai kebangsaan. Oleh karena itu, nilai-nilai kebangsaan perlu selalu dipahami dan dijiwai oleh setiap insan pribadi bangsa sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kini yang menjadi persoalan, bagaimana nilai-nilai kebangsaan tersebut dapat menjiwai pengembangan ekonomi daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Berau? Salah satunya terkait isu batas wilayah, yang hingga kini belum sepenuhnya dapat diselesaikan oleh pemerintah setempat, baik yang merupakan perbatasan antar kabupaten hingga perbatasan antardesa. Selain persoalan mengenai perbatasan, Kab. Berau juga dihadapkan dengan sejumlah persoalan agraria. Pencapaian pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak akan menyentuh dan dapat dirasakan oleh masyarakat luas jika dilakukan dengan mengeliminasi semangat dan nilainilai kebangsaan. Oleh sebab itu sangatlah penting untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai kebangsaan dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.