"Saat ini di Indonesia sedang diberlakukan peraturan baru yang mengharuskan para pengemudi mobil untuk menggunakan sabuk pengaman. Kebijakan ini berlandaskan UU No. 14/1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan diperkuat dengan Keputusan Menteri Perhubungan No.85 / 2002 tentang pemberlakuan kewajiban melengkapi dan menggunakan sabuk keselamatan. Berdasarkan peraturan ini, toleransi masih dapat diberikan pada pengemudi yang mobilnya belum dilengkapi dengan sabuk pengaman. Tapi mulai November 2005 sudah tidak ada alasan bagi pengemudi untuk tidak menggunakan sabuk pengaman. Hal ini berarti bahwa cepat atau lambat, masyarakat Indonesia harus membiasakan diri dengan penggunaan sabuk pengaman.
Masyarakat Indonesia saat ini belum terbiasa dengan peraturan baru tersebut. Kesadaran akan kegunaannya juga dianggap masih rendah. Meskipun pemerintah telah mengupayakan penegakkan peraturan tersebut dengan tindakan yang cukup tegas, masih belum dapat dipastikan efeknya secara luas mengingat data-data yang diperoleh masih terpusat pada kota-kota besar seperti Jakarta dan itu pun hanya pada daerah tertentu.
Berdasarkan latar belakang inilah penelitian dilakukan. Secara umum penelitian ingin mengetahui sejauh mana pengemudi mobil di Jakarta berniat untuk mengenakan sabuk pengaman saat mengemudi. Informasi ini dapat memberikan gambaran mengenai keberhasilan upaya sosialisasi dan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah sehubungan dengan pemakaian sabuk pengaman. Tujuan lain adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang paling mempengaruhi intensi atau niat pengemudi di Jakarta untuk mengenakan sabuk pengaman. Hal ini dapat digunakan untuk menentukan pendekatan atau metode sosialisasi yang paling efektif untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya sabuk pengaman.
Untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini digunakan teori planned behavior dari Ajzen dan Fishbein (1980). Dalam teori ini disebutkan bahwa intensi atau niat untuk melakukan suatu perilaku ditentukan oleh interaksi dari tiga faktor yaitu sikap terhadap perilaku, norma subyektif, dan persepsi kontrol individu terhada perilaku (PBC) yang juga merupakan persepsi mengenai situasi-situasi yang menghambat atau mendukung dilakukannya suatu perilaku.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya, intensi untuk mengenakan sabuk pengaman cukup tinggi (mean 5.39). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ketiga variabel independen memiliki hubungan dengan intensi. Meskipun demikian, diantara ketiga faktor tersebut, hanya faktor PBC yang memiliki sumbangan yang signifikan (beta 0.723 sig.0.01) ketika pengaruh dari ketiga variabel diukur secara simultan. Mesti hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap pengemudi cenderung positif (mean 29.53) dan dorongan sosial untuk mengenakan sabuk pengaman juga cenderung tinggi ( mean 303.66) hal ini tidak banyak berpengaruh terhadap niat dari pengemudi di Jakarta untuk mengenakan sabuk pengaman. Mereka cenderung lebih dipengaruhi oleh faktor situasional seperti ada tidaknya pengawasan dari polisi, desain sabuk pengaman, dan kondisi dijalan raya.
Besarnya pengaruh faktor situasional berarti bahwa jika kita ingin meningkatkan intensi pengemudi untuk menggunakan sabuk pengaman maka perlu dilakukan kontrol terhadap faktor-faktor situasional tersebut, terutama oleh pihak pemerintah. Hal-hal yang disarankan peneliti berdasarkan hasil penelitian ini antara lain adalah, agar pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap pemakaian sabuk pengaman di sebanyak mungkin lokasi, jangan hanya terpusat di jalan-jalan utama. Pemerintah juga sebaiknya lebih terlibat secara aktif dalam mengontrol kualitas dan standar keamanan kendaraan, karena kendaraan yang beroperasi di Indonesia masih banyak yang kualitasnya dibawah standar keamanan dan kenyamanan yang layak. Penelitian terhadap sabuk pengaman juga harus ditingkatkan . Terakhir, dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya sabuk pengaman, pemerintah sebaiknya jangan hanya berfokus pada aspek penegakan peraturannya saja tapi juga harus memberikan pendidikan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah umum, dan sebagainya."
