Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang proses belajar cyberfraud oleh pengemudi transportasi online di Jakarta. Penelitian ini melihat bagaimana proses belajar yang dialami oleh pengemudi transportasi online di Jakarta sebagai pelaku kejahatan. Penelitian ini berlandaskan pada teori Differential Association untuk menjelaskan dan menganalisis proses belajar tersebut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus terhadap 4 orang informan yaitu, M, R, D dan A yang merupakan seorang pelaku kejahatan. Metode tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi sedalam mungkin mengenai proses belajar cyberfraud oleh pengemudi transportasi online. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat proses belajar kejahatan yang dialami oleh pengemudi transportasi online, sehingga bisa menjadi seorang pelaku kejahatan cyberfraud ......This undergraduate thesis discusses the learning process of fraud by online transportation drivers in Jakarta. This study looks at how the learning process experienced by online transportation drivers in Jakarta as perpetrators of crime. This research is based on the theory of Differential association to explain and analyze the learning process. This research method uses a case study approach to 4 informants, namely M, R, D and A who are criminals. This method aims to obtain as much information as possible about the learning process of fraud by online transportation drivers. The results of this study indicate that there is a learning process experienced by online transportation drivers, so that a perpetrator of fraud is a crime.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai proses pengambilan keputusan pengemudi dalam perubahan kebijakan perusahaan transportasi berbasis online, GO-JEK. Kerangka pemikiran utama yang digunakan adalah Proses Pengambilan Keputusan dari Herbert A. Simon 1997 dan Teori Strukturasi Adaptif dari Scott Poole 2013 dengan fokus pada keterkaitan pengambilan keputusan pengemudi dalam menyikapi regulasi perusahaan GO-JEK yang terus berubah. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi terhadap komunitas pengemudi, dan studi dokumentasi regulasi perusahaan GO-JEK. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem regulasi GO-JEK diproduksi dan direproduksi berdasarkan pengambilan keputusan para pengemudi dalam memilih order, menyikapi regulasi yang ada sebelumnya, serta pelayanan terbaik yang ingin diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan. Di samping itu, juga terdapat perbedaan persepsi antara pihak perusahaan dan pengemudi terkait dampak dari perubahan regulasi, sehingga diperlukan transparansi kebijakan dan peningkatan komunikasi antara pihak perusahaan dan mitra pengemudinya. ...... This study is focus on the decision making process of drivers in policy changes of online based transportation company, GO JEK. Two theories are used, namely Decision Making Process by Herbert A. Simon 1997 and Adaptive Structurative Theory by Scott Poole 1996. Using qualitative approach, data is collected through in depth interview with GO JEK drivers, observation of three GO JEK's driver communities, and documentary study of GO JEK's regulation. The results of this study indicate that GO JEK regulatory system is produced and reproduced on the decision making of drivers in choosing orders, addressing the existing regulations, and the company's best services to customers. There are also found the differences in perceptions between the company and the drivers regarding the impact of regulatory changes, which requiring communication improvements between the company and the drivers.

Abstrak :
Perkembangan gig economy yang semakin pesat membuka peluang pekerjaan baru yang mengandalkan teknologi sebagai pilar utama. Pekerjaan ini disebut dengan gig works–bercirikan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang individu sebagai gig workers dengan keahlian khusus pada bidangnya untuk melakukan suatu pekerjaan bersifat sekali-selesai (temporary). Ketika hendak melakukan pekerjaan, pekerja yang bekerja sebagai gig workers tidak mengikatkan dirinya dalam suatu hubungan kerja, melainkan hanya dalam hubungan kemitraan. Karena alasan tersebut, seorang gig workers tidak memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai ‘pekerja’ menurut istilah hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Sebagai seseorang yang bukan merupakan seorang ‘pekerja’ menurut definisi hukum ketenagakerjaan, gig workers tidak mendapatkan akses yang setara untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak ketenagakerjaan layaknya seorang pekerja, meskipun kapasitas pekerjaan yang dilakukannya tidak jauh berbeda dengan pekerja biasa. Penelitian ini akan meneliti sistem hukum dua negara, Indonesia dan Britania Raya yang telah berhasil menjamin perlindungan dan pemenuhan hak gig workers atau kontraktor independen di negaranya. Selain itu akan dilakukan penelitian terkait sistem hubungan kemitraan antara gig workers dengan perusahaan penyedia aplikasi untuk dilakukannya pekerjaan gig. Berdasarkan penelitian ini, terdapat urgensi pembentukan peraturan yang secara khusus mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak yang terlibat di ranah gig works Indonesia, sehingga akan ada kepastian hukum dan jaminan pemenuhan hak bagi gig workers yang bekerja di Indonesia. ......The rapid development of the gig economy opens up new job opportunities that rely on technology as their main pillar. Such jobs are called gig works–a type of job which is carried out by an individual known as a gig worker with special expertise to carry out a one-time job. Workers who work as gig workers do not bind themselves into an employment relationship, but rather only as an independent contractor. For this reason, a gig worker does not meet the requirements to be called a 'worker' according to the labor law in Indonesia. As someone who is not considered a 'worker', gig workers do not have equal access to the protection and fulfillment of their basic employment rights like regular workers do, despite that the capacity of their work is not much different from regular workers. This research will inspect the legal systems of two countries, Indonesia and the United Kingdom, which have succeeded in guaranteeing the protection and fulfillment of the rights of a gig workers in their countries. Apart from that, this research will be carried out regarding to the independent contracting system between gig workers and companies providing applications to carry out gig works. Based on this research, there is an urgency to establish regulations that specifically regulate the rights and obligations of the parties involved in the Indonesian gig works sector, so that there will be legal certainty and guarantees for the fulfillment of rights for those who work as a gig workers in Indonesia.