Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerimaan pajak dan realisasi rasio kepatuhan yang tidak mencapai target pada skala nasional dalam kurun waktu 2008 hingga 2015 juga terjadi pada tingkat kantor pelayanan pajak, terutama pada KPP Pratama Grogol Petamburan sebagai site penelitian sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak pada tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan pajak Wajib Pajak KPP Grogol dengan diterapkannya kebijakan pengampunan pajak. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan survey dan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukan bahwa kepatuhan pajak meningkat setelah diterapkannya kebijakan tersebut akibat adanya pengetahuan perpajakan dan pemenuhan aspek formal serta materil pajak. Upaya-upaya yang dilakukan KPP untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya dengan melakukan sosialisasi pajak, peningkatan mutu pelayanan, dan aksi triple one.

---

Tax revenues and the realization of tax compliance ratios that did not reach targets on a national scale during the period of 2008 to 2015 also occurred at the level of tax service offices, especially in Grogol Petamburan Tax Office as a research site so the government issued a tax amnesty policy in 2016. This study aims to analyze tax compliance of Grogol Tax Office rsquo s taxpayers with the enactment of tax amnesty policy. The approach used is quantitative with survey and in depth interviews as data collection techniques. The results showed that tax compliance increased from after the implementation of the policy due to the tax knowledge and the fulfillment of formal and material tax aspects. Efforts made by the tax office to improve taxpayer rsquo s compliance are ax socialization, service quality improvement, and triple one action."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab ketidakpatuhan wajib pajak. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai lima belas pembayar pajak yang belum mematuhi pelaporan pajak pasal 21 pasal sampai dengan tanggal 31 Maret 2015. Ketidakpatuhan tersebut mencakup baik tidak melaporkan dan tidak menghitung pajak mereka secara akurat. Kelima belas sampel tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan transparansi pengeluaran pajak berpengaruh nyata terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, kepercayaan pada pemerintah, dan perbedaan gender terhadap persepsi mahasiswa mengenai kepatuhan perpajakan. Penelitian ini bersifat kuantitatif. Metode analisis pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dengan melakukan penyebaran kuesioner, baik cetak maupun secara online. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 170 mahasiswa program D3 Vokasi, S1 Reguler, dan S1 Ekstensi Universitas Indonesia dari berbagai bidang studi. Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi mahasiswa atas kepatuhan perpajakan, sedangkan kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif dan perbedaan gender tidak berpengaruh pada persepsi mahasiswa atas kepatuhan perpajakan.

---

This research aims to know the influence of tax knowledge, trust in government, and gender difference to college student s perception about tax compliance. This research is quantitative. Data analysis method used in this research is multiple linear regression. Method of data collection in this research is primary data source by using questionnaires, either printed or online. The sample used in this research is 170 students of Diploma Program, S1 Reguler, and S1 Extension Porgram of Universitas Indonesia from various fields of studies. The result of quantitative analysis indicates that the tax knowledge has a negative effect on the students perception on tax compliance, while the trust in the government has a positive effect and the gender difference has no effect on the students perception on tax compliance."

"Penelitian ini terdiri dari penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian ini melakukan penelitian kualitatif yaitu wawancara dengan Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan program inklusi pajak dan persepsi Direktorat Jenderal Pajak tentang pengetahuan pajak publik dan pendidikan pajak publik. Menurut DJP, pengetahuan pajak publik masih kurang. Dalam hal pendidikan pajak, dikatakan bahwa pendidikan pajak masih belum terstruktur. Untuk mengatasi masalah ini, DJP mengimplementasikan program inklusi pajak untuk 30-45 tahun ke depan. Selain penelitian kualitatif, penelitian ini juga melakukan penelitian kuantitatif, yaitu metode survei kuesioner pada siswa di Indonesia dengan tujuan mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan terkait dengan tingkat pengetahuan perpajakan, persepsi siswa mengenai pentingnya pendidikan pajak , dan persepsi siswa tentang perlunya pendidikan pajak di antara siswa yang telah menerima pendidikan pajak dan siswa yang belum menerima pendidikan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara siswa yang telah menerima pendidikan pajak dan siswa yang belum menerima pendidikan pajak dalam hal tingkat pengetahuan pajak. Terkait dengan persepsi tentang perlunya pendidikan pajak, ada perbedaan yang signifikan antara siswa yang telah menerima pendidikan pajak dan belum menerima pendidikan pajak.

---

This research consists of qualitative research and quantitative research. This study conducted a qualitative study, namely an interview with the Directorate General of Taxes related to the tax inclusion program and the perception of the Directorate General of Taxes about public tax knowledge and public tax education. According to DGT, public tax knowledge is still lacking. In the case of tax education, it is said that tax education is still not structured. To overcome this problem, DGT implemented a tax inclusion program for the next 30-45 years. In addition to qualitative research, this study also conducts quantitative research, which is a questionnaire survey method for students in Indonesia with the aim of knowing the presence or absence of significant differences related to the level of taxation knowledge, students perceptions of the importance of tax education, and students' perceptions of the need for tax education among students who have received tax education and students who have not received tax education. The results show that there are significant differences between students who have received tax education and students who have not received tax education in terms of the level of tax knowledge. Regarding perceptions about the need for tax education, there are significant differences between students who have received tax education and have not received tax education."

"Berkembangnya teknologi digital yang merambah ke sektor investasi menghadirkan cryptocurrency sebagai alternatif instrumen baru. Pemerintah Indonesia melihat mata uang kripto sebagai sumber penerimaan negara baru dengan mengenakan pajak atas perdagangan aset kripto yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2022. Pengetahuan pajak atas perdagangan aset kripto yang dimiliki oleh investor kripto menjadi penting karena merupakan salah satu dasar bagi investor dalam membuat keputusan investasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan pajak atas perdagangan aset kripto pada investor kripto yang diukur melalui dimensi general tax knowledge, legal tax knowledge, dan procedural tax knowledge serta menganalisis keputusan investasi investor berdasarkan pengetahuan pajaknya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei terhadap investor kripto di DKI Jakarta dan wawancara mendalam dengan beberapa ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden, sebesar 45,6% dari total 103 responden, memiliki pengetahuan pajak atas perdagangan aset kripto yang masuk ke dalam kategori “sedang”. Kemudian, diketahui bahwa investor kripto yang menjadi responden dalam penelitian ini mempertimbangkan aspek-aspek perpajakan dalam berinvestasi pada aset kripto berdasarkan pengetahuan pajak yang dimiliki.

---

The development of digital technology that has penetrated into the investment sector presents cryptocurrency as a new alternative instrument. The Indonesian government sees cryptocurrencies as a new source of state revenue by imposing taxes on crypto assets trading as outlined in Minister of Finance Regulation Number 68 of 2022. Tax knowledge on trading crypto assets owned by crypto investors is important because it is one of the bases for investors in making investment decisions. Therefore, this study aims to determine the level of tax knowledge of crypto asset trading among crypto investors as measured through the dimensions of general tax knowledge, legal tax knowledge, and procedural tax knowledge and analyze investors' investment decisions based on their tax knowledge. This research was conducted using a quantitative approach with data collection techniques through surveys of crypto investors in DKI Jakarta and in-depth interviews with several experts. The results showed that the majority of respondents, amounting to 45.6% of the total 103 respondents, had tax knowledge of trading crypto assets which was in the "medium" category. In addition, it is shown that crypto investors who are respondents in this study consider taxation aspects when investing in crypto assets based on their tax knowledge."

"Belum banyak riset yang menganalisis kepatuhan Wajib Pajak OP UMKM sektor apotek dari perspektif pengetahuan dan kesadaran pajak dimana sanksi pajak sebagai moderator dengan mix method. Di sisi lain, sektor farmasi masuk sebagai industri strategis nasional dan dalam era pandemi Covid-19 tercatat terdampak positif. Karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengetahuan dan kesadaran pajak baik secara parsial maupun bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak OP pelaku usaha tersebut dengan sanksi pajak sebagai moderator dan ini mengacu pada model behavioural economics. Dengan jumlah populasi 5.227 unit pada tahun 2019 (Kemenkes, 2020), sampel dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM sektor apotek di wilayah Jabodetabek, yang dengan rumus Slovin didapat jumlah sampel 98,12 (dibulatkan 100) dengan teknik convenience sampling. Kriteria inklusi dari sampel adalah apotek dengan peredaran bruto kurang dari Rp. 4,8 milyar per tahun serta bentuk usaha perseorangan di wilayah Jabodetabek. Dengan menggunakan analisis deskriptif, regresi linier berganda, moderated regression analysis, uji signifikansi (uji t dan uji F) serta uji koefisien determinasi, hasilnya menunjukkan; (1) Pengetahuan dan kesadaran pajak berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun secara bersama-sama terhadap kepatuhan pajak, dengan koefisien determinasi sebesar 62,8%; dan bahwa pengetahuan, kesadaran, sanksi pajak dan kepatuhan Wajib Pajak OP UMKM sektor apotek di Jabodetabek berada dalam tingkat yang baik; (2) Sanksi pajak mempunyai pengaruh moderasi negatif yang signifikan pada hubungan pengetahuan dan kepatuhan pajak; (3) Demikian juga, sanksi pajak memiliki pengaruh moderasi negatif yang signifikan pada hubungan kesadaran dan kepatuhan pajak. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi otoritas pajak terkait model peningkatan kepatuhan Wajib Pajak OP UMKM secara sektoral (apotek) untuk melakukan rethinking atas perilaku perpajakan pelaku UMKM sektoral yang heterogen dan melakukan segmentasi melalui identifikasi dan pemahaman perilaku Wajib Pajak OP UMKM berdasarkan sektor usaha atau tingkat pengetahuan, kesadaran dan kepatuhan pajaknya, serta melakukan reorientasi paradigma kepatuhan pajak menjadi lebih deference approach atau non-deterrence kepada kelompok UMKM sektoral dengan tingkat pengetahuan dan kesadaran pajak yang baik untuk mendukung efektivitas strategi compliance risk management yang dijalankan.

---

There has not been much research that analyzes the compliance of individual taxpayers of MSMEs in the pharmacy sector from the perspective of knowledge and tax awareness where tax sanctions act as a moderator with a mix method. On the other hand, the pharmaceutical sector is included as a national strategic industry and in the era of the Covid-19 pandemic, it was recorded to be positively affected. Therefore, this study aims to analyze the effect of tax knowledge and awareness either partially or jointly on the compliance of individual taxpayers of the pharmacy business owners with tax sanctions as a moderator and this refers to the behavioral economics model. With a population of 5,227 units in 2019 (Ministry of Health, 2020), the sample in this study were MSMEs in the sector of pharmacies in the Jabodetabek area, which with the Slovin formula obtained a sample size of 98.12 (rounded up to 100) using the convenience sampling technique. The inclusion criteria of the sample were pharmacies with a gross turnover of less than Rp. 4.8 billion per year as well as a sole proprietorship within the Jabodetabek area. By using descriptive analysis, multiple linear regression, moderated regression analysis, significance test (t test and F test) and coefficient of determination test, the results show; (1) Knowledge and awareness of tax have a significant effect either partially or jointly on tax compliance, with a coefficient of determination of 62.8%; and that knowledge, awareness, sanctions and tax compliance of individual taxpayers of MSMEs in the sector of the pharmacy in Jabodetabek are at a good level; (2) Tax sanctions have a significant negative moderating effect on the relationship between tax knowledge and tax compliance; (3) Likewise, tax sanctions have a significant negative moderating effect on the relationship between tax awareness and compliance. This research can be input for tax authorities related to the model for increasing compliance of Individual Taxpayers of MSME by sector (pharmacies) to rethink the taxation behavior of heterogeneous sectoral MSME actors and perform segmentation through identification and understanding of the Taxpayers behavior based on the business sector or level of knowledge, awareness and tax compliance as well as reorienting the tax compliance paradigm into a more deference approach or non-deterrence to sectoral MSME groups with a good level of tax knowledge and awareness to support the effectiveness of the compliance risk management strategy being implemente"

"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, kontribusi UMKM terhadap perpajakan Indonesia masih jauh dari maksimal. Penelitian ini menguji pengaruh tiga faktor penting terhadap kepatuhan pajak pada Usaha Mikro di Indonesia, yaitu Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, serta Kesetaraan dan Kewajaran, dengan menggunakan regresi berganda. Survei secara online dilakukan untuk mengumpulkan data dari 122 responden di kota Surabaya dan berfokus pada wajib pajak perusahaan mikro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, serta Kesetaraan dan Kewajaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak usaha mikro. Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh paling signifikan terhadap perilaku kepatuhan di kalangan wajib pajak.

---

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) have an essential role in Indonesia's economy. However, the contribution of MSMEs to Indonesian taxation is still far from reaching the maximum point. This research examines the effect of three critical factors on tax compliance among the Micro Enterprises in Indonesia, namely Tax Knowledge, Tax Rate, and Equity and Fairness, by using multiple regression. An online survey was conducted to collect data from 122 respondents in Surabaya and focused on micro-enterprises taxpayers. The result indicates that Tax Knowledge, Tax Rate, Equity and Fairness significantly impact tax compliance among the micro-business taxpayers. Tax Knowledge had the most significant impact on compliance behavior among the taxpayers."