Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisis apakah tindakan Kompas dalam kasus Kompas dengan Content Creator binaan PT KCIC dapat dilindungi dengan Pasal 43 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Sebagian besar Perusahaan Pers di Indonesia telah memanfaatkan YouTube sebagai media untuk menyajikan informasi. Kasus menarik terjadi antara salah satu Perusahaan Pers yang cukup diketahui oleh masyarakat di Indonesia, Kompas dan seorang Youtuber mitra Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dimana Kompas TV dan Kompas.com (selanjutnya akan disebut Kompas) menerima dua tuntutan klaim Hak Cipta video YouTube atau YouTube copyright strike yang dilayangkan oleh Content Creator binaan Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Dapat dikenakannya copyright strike terhadap konten berita dari Kompas tersebut mengindikasikan bahwa sebuah kegiatan Jurnalistik yang disampaikan dalam bentuk konten melalui media channel YouTube dapat dianggap oleh YouTube sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila dalam konten tersebut terdapat footage milik Pencipta asli, dan Pencipta tersebut menyatakan keberatan atas penyebarluasan konten miliknya. Pembatasan Hak Cipta dapat diberlakukan bagi tindakan Kompas apabila Kompas tidak memonetisasi kontennya sehingga tindakan Kompas tidak dapat dilindungi dengan Pasal 43 UU Hak Cipta, namun ketika konten tersebut dibuat untuk tujuan pendidikan maka tindakan Kompas dapat dilindungi dengan Pasal 44 UU Hak Cipta.

---

This paper analyzes whether Kompas's actions in the Kompas case with Content Creators fostered by PT KCIC can be protected by Article 43 and Article 44 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (Copyright Law). Most Press Companies in Indonesia have used YouTube as a medium to present information. An interesting case occurred between one of the Press Companies that is well known to the public in Indonesia, Kompas and a Youtuber partner of Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) where Kompas TV and Kompas.com (hereinafter referred to as Kompas) received two claims for YouTube video copyright or YouTube copyright strike filed by Content Creators fostered by Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). The imposition of copyright strikes on news content from Kompas indicates that a journalistic activity delivered in the form of content through the YouTube channel media can be considered by YouTube as copyright infringement if the content contains footage belongs to the original Creator, and that Creator expresses objection to the dissemination of his content. Copyright restrictions can be applied to Kompas's actions if Kompas does not monetize its content so that Kompas's actions cannot be protected by Article 43 of the Copyright Law, but when the content is made for educational purposes, Kompas's actions can be protected by Article 44 of the Copyright Law."

"Rencana pemerintah atas rancangan pengenaan royalti penggandaan buku perpustakaan di perguruan tinggi walau untuk keperluan studi pribadinya terlihat tidak sejalan dengan peraturan yang ada. Sedangkan Pembatasan perlindungan atas hak esklusif terhadap Penggandaan Ciptaan telah di atur pada Pasal 26 poin c UUHC yang menyebutkan bahwa Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan adalah bukan pelanggaran hak cipta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang Mekanisme Penarikan Royalti Bidang Karya Literasi dan melihat rancangan tersebut dari prespektif Hukum Hak Cipta. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif, dengan menjalankan dua tahap penelitian, yaitu penelitian kepustakaan didampingi dengan penelitian lapangan. Data primer didapatkan melalui pengumpulan bahan dari beberapa narasumber, yaitu LMK dalam bidang literasi dan Dirjen KI-Kementerian Hukum dan HAM. Data-data ini kemudian diolah dan dianalisis secara normatif kualitatif. Pada kesimpulannya, penelitian ini menemukan bahwa adanya pengecualian dan pembatasan hak cipta yang dapat digunakan oleh Perpustakaan di Perguruan Tinggi bukanlah suatu tindakan yang mencoba menghindari pembayaran royalti kepada penulis dan penerbit melainkan menyediakan pengecualian dan pembatasan hak cipta itu untuk menciptakan kondisi dimana terdapat keseimbangan dalam memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk menikmati hasil kerjanya juga secara bersamaan dapat memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Bahwa dibutuhkan lisensi langsung dan yang tidak ambigu. Dan diperlukan pengembangan kontrak model antara Pencipta, penerbit, LMK dan grup pengguna.

---

The government's plan for the imposition of royalties for reproducing library books at universities even though its for the purposes of personal study seems inconsistent with the applicable law, while the limitation of protection on exclusive rights to the reproduction of works has been regulated in Article 26 point c of the UUHC which states that the reproduction of works and/or related rights products for the interest of scientific research is not copyright infringement. The purpose of this study is to analyze the draft Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia regarding the Royalty Withdrawal Mechanism for the Literacy Field and see the draft from the perspective of Copyright Law. This type of research is normative juridical, by carrying out two stages of research, namely library research accompanied by field research. Primary data was obtained through the collection of materials from several sources, namely LMK in the field of literacy and the Director General of KI-Ministry of Law and Human Rights. These data are then processed and analyzed in a qualitative normative manner. In conclusion, this study finds that the exceptions and limitations of copyright that can be used by libraries in universities is not an act that tries to avoid paying royalties to authors and publishers but provides exceptions and limitations on copyright to create conditions in which there is a balance in granting rights. exclusive rights to the creator to enjoy the results of his work can simultaneously fulfill the public's right to obtain information. That it takes a direct and unambiguous license. And it is necessary to develop a model contract between the Creator, publisher, LMK and user groups."

"UU Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, namun ternyata hak eksklusif tersebut tidak sepenuhnya mutlak karena adanya konsep atau doktrin fair use yang memperkenankan tindakan-tindakan penggunaan tertentu yang dapat dilakukan oleh orang lain tanpa meminta persetujuan dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Namun, ternyata pengaturan serta praktik doktrin fair use berbeda-beda di tiap negara. Di Indonesia sendiri belum ada praktik pengadilan mengenai doktrin fair use ini, hanya ada pengaturannya saja di Pasal 15 UU Hak Cipta sehingga perlu penafsiran perbandingan untk menafsirkan penerapannya. Dalam Pasal 15 UU Hak Cipta diatur tujuh butir penggunaan yang diperbolehkan terhadap suatu Ciptaan, namun belum jelas apakah doktrin fair use dalam Pasal 15 UU Hak Cipta berlaku untuk semua ciptaan atau tidak. Penelitian ini membahas perbandingan pengaturan doktrin fair use yang ada di Indonesia dengan pengaturan fair use di Amerika Serikat dan menasfirkan penerapan Pasal 15 UU Hak Cipta melalui perkara-perkara yang ada di Amerika Serikat untuk melihat kemungkinan penerapan Pasal 15 menggunakan pendekatan case law. Di akhir penelitian, Penulis berkesimpulan bahwa doktrin fair use hanya berlaku kepada ciptaan yang mendapatkan perlindungan hak cipta dan penerapan doktrin fair use dalam Pasal 15 UU Hak Cipta dimungkinkan menggunakan pendekatan case law seperti di Amerika Serikat sehingga memerlukan penafsiran hakim untuk menentukan adanya suatu penggunaan yang wajar.

---

Indonesian Copyright Law provides an Exclusive Rights to Authors or Copyright Owners to announce and reproduce the works, however the exclusive rights are not absolute because there is a concept or a doctrine of Fair Use which allow certain uses made by others without consent from the Authors or Copyright Owners. In fact, regulation and practices of the fair use are vary in every nation. In Indonesia, there are no judicial practices involving fair use doctrine, but there is regulation that provide fair use doctrine in Article 15 Copyright Law. Thus, to interpret Article 15 Copyright Law, a comparative study is required. In Article 15 Copyright Law, it is not clear whether fair use doctrine apply to all works or only to certain works.

This thesis discusses the comparison between fair use regulation in Indonesian Copyright Law and fair use regulation in USA Copyright Law and interpretation of Article 15 Indonesian Copyright Law implementation by using case law in USA. At the end of this thesis, the author concludes that fair use doctrine only apply to copyrighted works and it is possible to use case law approach and, thus, judges interpretation is required to decide a fair use."