Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai pemimpin DKI Jakarta yang memiliki gaya komunikasi non-populis, Basuki Tjahaja Purnama Ahok dikenal sebagai sosok populer yang kontroversial. Popularitas Ahok membuatnya tidak mudah kehilangan pendukung meski sering diterpa isu negatif. Skripsi ini fokus pada ketidaknyamanan yang dirasakan pendukung Ahok terkait salah satu isu kontroversial, yakni penggusuran paksa, menggunakan teori disonansi kognitif. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Kuesioner diberikan pada 97 responden yang telah menyerahkan KTP pada Teman Ahok. Dengan mengukur tingkat kepentingan, rasio disonansi, dan justifikasi, temuan penelitian menunjukkan bahwa pendukung Ahok tidak merasakan disonansi kognitif yang besar terkait penggusuran paksa. Hal ini membantu memberi gambaran mengapa mayoritas responden tetap akan memilih Ahok pada pemilihan kepala daerah 2017.

---

Being The Governor of Jakarta whose communication style is non populist, Basuki Tjahaja Purnama Ahok is known as a popular yet controversial figure. Despite Ahok's controversial nature, his supporters aren't going away due to his popularity. This thesis focuses on the discomfort felt by Ahok's supporters regarding one of the controversial issues, namely forced eviction, using the cognitive dissonance theory. This research is a descriptive research with quantitative design. Questionnaires were administered to 97 respondents who gave their ID cards to Teman Ahok. By measuring the attitude importance, the ratio of dissonance, and rationale, the research findings indicate that Ahok's supporters didn't feel great cognitive dissonance regarding the forced evictions issue. This helps illustrate why the majority of respondents would still choose Ahok in the 2017 gubernatorial election."

"ABSTRAKKovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mengizinkan negara untuk melakukan penggusuran paksa selama memenuhi tolok ukur yang diberikan. Skripsi ini akan membahas secara komprehensif tolok ukur penggusuran paksa yang diatur oleh kedua kovenan hak asasi manusia internasional tersebut beserta aplikasinya di dalam yurisprudensi Komite Hak Asasi Manusia dan Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Tolok ukur tersebut kemudian akan turut diaplikasikan di dalam kasus penggusuran paksa yang dilakukan di Bukit Duri, Jakarta Selatan, pada tahun 2016. Berdasarkan hasil studi pustaka dan wawancara yang telah dilakukan, negara dapat menjustifikasi penggusuran paksa jika memenuhi tolok ukur lsquo;lawful rsquo; dan lsquo;non-arbitrary. Penggusuran paksa di Bukit Duri tidak memenuhi kedua tolok ukur tersebut.

---

ABSTRACTThe International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights allow states to conduct forced eviction as long as it is carried out within the given boundaries. This study will comprehensively elaborate each standards given by the two international human rights covenants as well as the implementation of those standards in the cases of Human Rights Committee and Committee on Economic, Social and Cultural Rights. The standards will then be applied to analyze the case of forced eviction in Bukit Duri, South Jakarta, in the year of 2016. Based on the literature review and the interviews that have been conducted, it can be concluded that states can justify their action of forced eviction if it fulfills the standards of lsquo lawful rsquo and lsquo non arbitrary rsquo . The Bukit Duri forced eviction did not fulfill those standards."

"Berdasarkan prinsip hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi berbagai jenis hak asasi manusia, salah satunya adalah hak atas tempat tinggal yang layak. Namun, pada kenyataannya upaya pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak menemui permasalahan, yaitu fenomena penggusuran paksa di berbagai wilayah Indonesia. Tugas Karya Akhir ini mencoba untuk menjabarkan bagaimana pola, penyebab, dan dampak penggusuran paksa yang berfokus pada kasus yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dalam periode tahun 2016 sampai 2023. Penulisan ini menggunakan teknik analisis isi berdasarkan sumber data sekunder, seperti berita, laporan penelitian dan publikasi yang diterbitkan oleh Non Governmental Organization (NGO), artikel jurnal, dan kanal berita di youtube. Hasilnya menemukan bahwa penguasaan tanah oleh negara telah membuka ruang untuk perkembangan pembangunan infrastruktur dan tata ruang wilayah yang menimbulkan penggusuran paksa permukiman warga. Penggusuran paksa yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia diinisiasi oleh negara, sedangkan korban penggusuran paksa adalah warga negara, khususnya masyarakat kelas bawah. Oleh karena itu, telah terjadi viktimisasi struktural terhadap para korban penggusuran paksa, yaitu penderitaan dan kerugian yang dialami berdasarkan posisi mereka yang tidak menguntungkan dalam struktur masyarakat.

---

Based on human rights principles, states have an obligation to protect, respect and fulfill various types of human rights, one of which is the right to adequate housing. However, in reality, efforts to fulfill the right to adequate housing have encountered problems, namely the phenomenon of forced evictions in various regions of Indonesia. This final project tries to describe the patterns, causes and impacts of forced evictions, focusing on cases that occurred in various regions of Indonesia in the period 2016 to 2023. This writing uses a content analysis method based on secondary data sources, such as news, research reports and publications by Non Governmental Organization (NGO), journal articles, and news channels on Youtube. The results found that land control by the state has opened up space for the development of infrastructure development and spatial planning which has the potential to lead to forced evictions of residential areas. The forced evictions that occurred in various regions of Indonesia were initiated by the state, while the victims of forced evictions were citizens, especially lower class people. Therefore, there has been structural victimization of the victims of forced eviction, namely the suffering and losses experienced based on their disadvantageous position in the structure of society."