Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang dampak penginapan sharing economy terhadap Tingkat Penghunian Kamar TPK hotel berbintang di Bali dan Yogyakarta. Penelitian ini mengukur efek dari sharing economy pada jenis hotel dan lokasi hotel yang berbeda, serta faktor yang mempengaruhi perubahan TPK. Penelitian ini menggunakan regresi dengan model random effect untuk mengetimasikan hasilnya. Hasil yang dihasilkan adalah sharing economy berdampak signifikan dan negatif terhadap TPK secara keselurhan. Akan tetapi, besaran dampak akan berbeda-beda sesuai dengan lokasi hotel dan juga kualitas hotel. Kemudian, faktor-faktor lainnya yang menggambarkan situasi ekonomi dan pariwisata berdampak signifikan terhadap perubahan pada TPK.

---

This thesis discusses the impact of sharing economy on star hotel rsquo s occupancy rate in Bali and Yogyakarta. This research measure the effect of sharing economy in various hotel types and different location, and also factors that determine changes in occupancy rate. This research uses regression with random effect model to determine the result. The obtained result are significant and shows negative effect to occupancy rate in general. However, the magnitude of theimpact will vary according to the location of the hotel and also the quality of the hotel. Then, other factors that illustrate current economic condition and tourism situation have a significant impact on changes in occupancy rate.

Abstrak :
Berkala Arkeologi is a biannual journal by Balai Arkeologi D.I. Yogyakarta, published every May and November each year. This journal seek to promote archaeological research, as well as to share those research to the public. Our first edition was published on March 1980, and we have grown since then. Starting from a journal with general topics, and now we have concentrated on a more specific topic, archaeology. Since 2012, Berkala Arkeologi has started to use online system for their management. Since 2015, Berkala Arkeologi has been accredited by the the Indonesian Institute of Sciences (LIPI) with their decree number 641/AU2/P2MI-LIPI/07/2015.

Abstrak :
Sengketa Rumah Negara khususnya dalam penguasaan Rumah Negara terjadi karena beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut muncul karena alasan atau sebab yang beragam. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Rumah Negara merupakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh Pejabat Negara atau Pegawai Negeri untuk menunjang kebutuhan hunian dalam melaksanakan tugas negara. Pemanfaatan Rumah Negara yang dihuni akan disesuaikan dengan ketentuan masing- masing status/ golongannya. Sengketa hukum Rumah Negara terkait pemanfaatan dan penguasaan Rumah Negara dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya ketidaksesuaian jangka waktu penghunian, kekeliruan pemahaman mengenai rumah negara sebagai objek waris, ketidakteraturan tata usaha dokumen terkait pengalihan status dan hak Rumah Negara, serta kecenderungan lambatnya penegakan hukum penyelesaian sengketa Rumah Negara. Faktor-faktor tersebut dapat timbul karena perkembangan ketentuan, penegakan hukum yang tidak tepat waktu, perubahan status Pegawai Negeri, dan penanganan sengketa yang cenderung lambat karena pengajuan gugatan pada peradilan yang berbeda. ......State House disputes, especially over control of State Houses, occur due to several factors. These factors arise because of various reasons and causes. This article was prepared using doctrinal research methods. A State House is a facility that can be utilized by State Officials or Civil Servants to support housing needs in carrying out state duties. The use of State Houses will be adjusted to the provisions of each status/class. Legal disputes regarding State Houses related to the use and control of State Houses can be caused by several things, including discrepancies in the period of occupancy, misunderstanding regarding state houses as objects of inheritance, irregularities in the administration of documents related to the transfer of status and rights of the State Houses, as well as the tendency for slow enforcement of the law for resolving State House disputes. These factors can arise due to developments in provisions, law enforcement that is not accordingly done on time, changes in the status of civil servants, and the way of handling disputes which tends to be slow due to filing lawsuits at different kind of courts.

Abstrak :
Dengan makin terbatasnya tanah di perkotaan, maka pemerintah sejak Pelita III mulai menerapkan pembangunan rumah susun dalam rangka penyediaan perumahan bagi Golongan masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah sekaligus pembangunan rumah susun dilaksanakan dalam rangka program peremajaan kota (urban renewal). Studi ini mencoba menggambarkan karakteristik penghuni rumah susun Kebon Kacang serta tingkat penerimaan penghuni terhadap rumah susun sebagai tempat tinggal dalam pada itu dillhat pula hubungan antara tingkat penerimaan ini dengan kepadatan penghunian di rumah tangga. Kepadatan di sini terbagi 2 yaitu kepadatan Obyektif yang di ukur dari rasio orang terhadap kamar dan Kepadatan Subyektif yang diukur dari 1) Ada atau tidak adanya tempat untuk melakukan hal-hal pribadi (privacy) 2) Perasaan terganggu oleh orang lain di dalam rumah dan 3) Pendapat tentang luas ruangan. Dari hasil studi ini dapat disimpulkan bahwa umumnya penghuni dapat menerima rumah susun sebagai tempat tinggal, baik pria maupun wanita. Alasan penerimaan mereka pada umumnya karena faktor-faktor lokasi yang strategis, fasilitas yang baik dan kebutuhan akan rumah. Dari hasil studi ini dapat dikatakan bahwa dari ke 3 ukuran kepadatan subyektif tersebut, hanya pendapat mengenai ada atau tidak adanya "privacy" mempunyai hubungan dengan tingkat penerimaan penghuni terhadap rumah susun Kemudian diketahui, secara umum Kepadatan Obyektif dan Kepadatan Subyektif tidak mempunyai hubungan yang berarti dengan tingkat penerimaan penghuni terhadap rumah susun. Tingkat penerimaan ini lebih ditentukan oleh faktor-faktor seperti yang telah disebutkan di atas.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa otentifikasi Surat Izin Penghunian atas Rumah Negara Golongan II dan Rumah Negara Golongan III sebagai bentuk pemberian izin dari Kementerian/Lembaga tempat Pegawai Negeri Sipil atau Anggota TNI bekerja untuk menghuni, menggunakan dan menguasai Rumah Negara kepada Pemegang Surat Izin Rumah Negara yang merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun anggota TNI. Rumah Negara adalah aset milik negara yang tidak dapat dimiliki namun terhadap Rumah Negara Golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya dapat dilakukan pengalihan hak menjadi hak milik melalui perjanjian sewa-beli sampai dengan diterbitkannya Tanda Bukti Hak Milik dan Pelepasan Hak atas Tanah. Surat Izin Penghunian menjadi salah satu dasar untuk dilakukannya rangkaian prosedur pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III dan dasar dilakukannya pengalihan hak atas Rumah Negara Golongan III sehingga penerbitannya dan penggunaannya harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena akan berimplikasi kepada pihak ketiga saat Rumah Negara Golongan III sudah beralih kepemilikan. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan melalui pendekatan secara yuridis normatif menggunakan data sekunder yang berpedoman pada hukum normatif yang berlaku di Indonesia serta data primer dengan melakukan dan wawancara kepada narasumber yang menggeluti bidang rumah negara. Surat Izin Penghunian, Perjanjian Sewa-Beli, dan akta Tanda Bukti Hak Milik dan Pelepasan Hak atas Tanah walaupun bukan dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris tetap merupakan akta otentik karena dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang dengan bentuk yang telah ditetapkan oleh undang-undang sehingga tidak perlu melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam melakukan pendaftaran atas pengalihan hak Rumah Negara Golongan III. Surat Izin Penghunian bukan merupakan tanda bukti kepemilikan melainkan hanya sebagai pemberian izin untuk menghuni rumah negara yang akan kembali kepada negara setelah masa kerja Pegawai Negeri Sipil atau Anggota TNI berakhir.

---

ABSTRACT
This study was conducted to analyze the authentication of Residential Permit of State Housing Class II and State Housing Class III as a form granting permission to inhabit, to occupy and to take control of State Housing from the Ministry/Institution to the Civil Servants or Members of Indonesian National Army as the holders of Residential Permit of State Housing. State Housing is the state-owned assets that cannot be owned, but residents of the State Housing Class III can do the transfer of authorization with or without the soil so that become propriety through lease-purchase agreement until the Receipt of Propriety and Land Rights Release issued. Residential Permit become one of the basic to undertake a series of procedures for transferring status from State Housing Class II into the State Housing Class III and for the transferring authorization from State Housing Class III into propriety so that the publication and its use must be conducted in accordance with the regulation as it will have implications for the third parties when State Housing Class III have switched ownership. This study uses literature through normative juridical approach using secondary data based on the normative law in force in Indonesia as well as primary data by conducting and interview to the State Housing expert. Residential Permit, Lease-Purchase Agreement, and the deed of Receipt of Propriety and Land Rights Release although not made by and/or Notary remains an authentic deed because it is made by the official competent authority with the form established by law so no need to involve Land Titles Registrar in registering on the authorization transferring of State Housing Class III. Residential Permit is not an evidence of ownership but only as granting permission to inhabit a State Housing that will be returned to the country after devotion of the Civil Servants or Members of Indonesian National Army come to an end.