Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pemerintah mewajibkan perusahaan pertambangan minerba untuk melakukan reklamasi lahan pascatambang sebagai konsekuensi dari eksploitasi lahan pertambangan. Reklamasi termasuk dalam bagian pertambangan dan merupakan satu kesatuan proses. Koreksi yang dilakukan fiskus pada Pajak Masukan atas kegiatan Reklamasi di lahan pascatambang telah berujung sengketa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah perlakuan PPN pada Pertambangan Minerba berlaku umum, yaitu UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM. Sengketa terkait pengkreditan PM atas perolehan BKP/JKP untuk reklamasi, berakhir dengan putusan hakim yang memenangkan PKP. Terdapat keputusan yang berbeda antara DJP dan Kementerian ESDM, dimana Kementerian ESDM mewajibkan perusahaan pertambangan untuk melakukan reklamasi, namun di satu sisi DJP menganggap bahwa reklamasi tidak berhubungan dengan kegiatan usaha sehingga Pajak Masukannya dikoreksi. UU PPN dan PPnBM saat ini tidak mengakomodasi karakter dari usaha Pertambangan Minerba sehingga diperlukan regulasi PPN yang mengatur khusus untuk Pertambangan Minerba. ......The Government requires Minerals and Coal Mining Companies to conduct reclamation on post mining land as result of exploitation in mining land. Reclamation included in the mining section and is a unified process. Corrections made by tax authorities on input taxes on Reclamation activities on post mining land have led to disputes. This research uses qualitative descriptive method and qualitative data analysis technique. The result of this research is the VAT treatment in Mineral and Coal Mining applies in general. Disputes related to the crediting of input tax on taxable supplies for reclamation activities, ends with a judge rsquo s decision to win the mining company. There is a different decision between DGT and EMR Ministry, where EMR requires mining companies to undertake reclamation, but on the one hand DGT assumes that reclamation is not related to business activities so that its Input Tax corrected. The current VAT law does not accommodate the character of the Minerals and Coal Mining business, hence a VAT regulation that is specially regulated for Mining business is required.

Abstrak :
Kegiatan retur tidak mungkin dihindari dalam proses bisnis perusahaan, termasuk pula yang dilakukan PT X. Sebagai salah satu perusahaan yang dikenakan koreksi pajak oleh DJP dalam hal pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan Impor Barang Kena Pajak yang diretur kembali yang tidak memiliki hubungan dengan kegiatan usaha PT X pada Tahun Pajak 2015 dan 2017. Penelitian ini menganalisis koreksi pajak pertambahan nilai PT X terkait koreksi fiskus atas pengkreditan Pajak Masukan perolehan Impor Barang Kena Pajak yang diretur kembali ke luar Daerah Pabean yang berujung pada sengketa untuk Tahun Pajak 2015 serta menganalisis apakah sudah sesuai dengan asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik penumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Sengketa disebabkan oleh adanya perbedaan argumen antara PT X dengan DJP terkait penafsiran peraturan yang berhubungan dengan frasa “kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen” pada Pasal 9 Ayat 8 huruf b Undang - Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan perlakuan atas koreksi yang dikenakan dengan tahun pajak berbeda kasus pengkreditan Pajak Masukan perolehan Impor Barang Kena Pajak untuk kegiatan retur kembali serta koreksi yang dikenakan kepada PT X tidak memenuhi asas ease of administration. ......Returns are unavoidable in the company's business processes, including those carried out by PT X. As one of the companies subject to tax correction by DGT in terms of crediting Input Tax on the acquisition of returned Imported Taxable Goods that have no relationship with PT X's business activities in the 2015 and 2017 Fiscal Years. This research discusses the analysis of PT X's value added tax correction related to the tax authority correction for crediting the Input Tax on the acquisition of the Imported Taxable Goods returned outside the Customs Area which resulted in a dispute for the 2015 Fiscal Year and analyzes with Ease of Administration principle in deliberation. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews and literature study. The dispute was caused by differences in arguments between PT X and the DGT regarding the interpretation of regulations relating to the phrase “production, distribution, marketing and management activities” in Article 9 Paragraph 8 letter b of the VAT Law and Sales Tax on Luxury Goods. The result of this research concludes that there are differences in the treatment of corrections imposed by different tax years in the case of crediting the Input Tax on the acquisition of Taxable Goods for returns and corrections imposed on PT X that do not fulfill the Ease of Administration principle.

Abstrak :
ABSTRACT
VAT refund is one of a Taxpayer right to be requested to the Tax Authority. However the VAT and can not automatically be received by the taxpayer. There are many requirements and edures to be followed up by them. Since there are many delinquencies in the application of VAT Refund by the Taxpayer on August 2006 the Director General of Taxes issued the new y concerning the procedures for requesting the VAT Refund. The procedures for the VAT application in accordance with the new policy is more strict to avoid any government loss by the VAT refund.In the Taxpayer side, the new policy must be faced wisely by arranging od tax planning in order to obtain their VAT Refund. A good tax planning can minimize rrections made by the Tax Authority in the process of the VAT Refund application and maximize the benefit for the Taxpayer

Abstrak :
Skripsi ini membahas perubahan kebijakan yang terjadi pada perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan mobil bekas. Penelitian ini bertujuan menggambarkan latar belakang perubahan kebijakan, menganalisis perubahan kebijakan tersebut dari konsep presumptive taxation, serta menggambarkan implikasi dari perubahan kebijakan tersebut terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan pengusaha mobil bekas. Latar belakang perubahan adalah untuk mendorong wajib pajak masuk ke dalam sistem pajak umum. Dari konsepsi Presumptive Taxation, perubahan kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi aspek-aspek dalam sistem presumptive yang sebelumnya tidak terdapat di dalam peraturan mengenai mekanisme nilai lain. Implikasi atas perubahan kebijakan tersebut berkaitan dengan perubahan mekanisme yang digunakan dalam menentukan jumlah PPN terutang, perubahan tarif efektif PPN dan perubahan dari definisi taxable person. ......This undergraduate thesis discusses about changes in Value Added Tax treatment On Transfer of Used Car. This study aims to describe the background of policy changes, analyze the policy change from the concept of presumptive taxation and describes the implications of changes in policy on the implementation of the used car business tax obligations. The background of the changes is to encourage taxpayers into the regular tax system. From the concept of presumptive taxation, policy change was made in order to meet aspects of presumptive systems that were not contained in the regulations regarding other value mechanism. Implications for policy changes related to changes in the mechanisms used in determining the amount of VAT payable, the effective VAT rate and the definition of taxable person.