Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query

Eny Suryawati, author

Pengaturan hak penguasaan negara atas pertambangan dalam meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (studi pertambangan mineral Timah Pulau Bangka)

Tesis ini membahas mengenai Pengaturan Hak Penguasaan Negara Atas Pertambangan dalam meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dan mengambil kasus pada pertambangan timah Pulau Bangka. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan pertambangan pada umumnya di Indonesia, pengaturan pertambangan timah di Pulau Bangka pada khususnya dan analisa yuridis terhadap pertambangan timah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31169

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Yustisia Rahman, author

Analisa Yuridis Penguasaan Negara atas Sumber-Sumber Kemakmuran Menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S24798

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Raden Mas Wibowo Budihananto Joedonagoro, author

Analisa hukum penetapan wilayah kerja lapangan alas dara-kemunimng kepada PT Pertamina EP CEPU ADK terhadap pengusahaan migas = Legal Analysis on the Determination Of The Alas Dara-Kemuning Fields Work Area To PT Pertamina EP Cepu ADK in the Context Of Oil and Gas Operation

ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai penerapan penetapan wilayah kerja Lapangan Alas Dara-Kemuning kepada PT Pertamina EP Cepu ADK terhadap pengusahaan migas. Pengaturan penetapan dan penawaran wilayah kerja migas diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2008 dan No. 35 Tahun 2008. Awal mulanya Lapangan Alas Dara-Kemuning adalah merupakan...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T45064

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rendy Ananta Prasetya, author

Pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Indonesia Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 tahun 2011 (Kajian atas PT Alden Pratama Putra) = Gasoline Distribution in Indonesia based on Regulations Ministry of Energy and Mineral Resources Number 16 year 2011 (Study of PT Alden Pratama Putra)

Penguasaan negara terhadap sumber daya alam yang harus dipergunakan untuk kemakmuran rakyat merupakan fondasi dari perekonomian Indonesia. Migas sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui harus dikelola dalam kerangka UUD 1945. Salah satu upaya negara dalam mengatur distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah melalui Peraturan Menteri Energi Sumber Daya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Grace Nagatami Susilo, author

Divestasi saham oleh penanam modal asing pada usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara = The share divestment by foreign investors of mineral and coal mining description based on Law Number 4 year 2009 concerning mineral and coal mining

Tujuan Negara yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan memajukan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saat ini mengenai pertambangan mineral dan batubara diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dewasa ini hampir di semua negara khususnya negara berkembang membutuhkan modal asing. Modal asing itu merupakan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38995

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Erwin Erlangga Atmaja, author

Analisis yuridis kontrak bagi hasil gross split ditinjau dari aspek kedaulatan negara = Juridical analysis of production sharing contract gross split viewed from date sovereignty aspect

ABSTRAK
Kontrak bagi hasil gross split merupakan salah satu bentuk pengelolaan usaha hulu minyak dan gas bumi yang baru saja diberlakukan di Indonesia selain kontrak bagi hasil dengan cost recovery. Terdapat tiga permasalahan di dalam penelitian ini. Pertama, bagaimanakah konsep penguasaan Negara atas sumber daya minyak dan gas bumi di Indonesia...

2017

T48438

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mochamad Hanbali, author

Analisis yuridis penerapan kontrak bagi hasil gross split di kontrak bagi hasil wilayah kerja Offshore North West Java (ONWJ) = Juridical analysis to the production sharing contract with gross split in di production sharing contract contract area Offshore North West Java (ONWJ)

ABSTRAK
Kontrak bagi hasil gross split merupakan salah satu bentuk pengelolaan usaha hulu minyak dan gas bumi yang baru saja diberlakukan di Indonesia selain kontrak bagi hasil dengan cost recovery dan pertama kali di terapkan dalam Kontrak Bagi Hasil gross split di Wilayah Kerja ONWJ. Terdapat dua permasalahan di dalam penelitian...

2018

T50940

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fairuz Noorrahman, author

Kewenangan Badan Usaha Milik Daerah Melakukan Monopoli Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat = The Authority of Regional-Owned Enterprises to Conduct Monopolies Based on Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition

Dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang luas, terdapat birokrasi dan administrasi yang kompleks, yang mengakibatkan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Salah satu pelimpahan wewenang ini adalah monopoli atas barang dan jasa yang dianggap penting oleh negara, yang diberikan kepada pemerintah daerah dan melalui pembentukan Badan Usaha...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Pamungkas Satya Putra, author

Pemanfaatan hak atas air pasca berlakunya undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air (studi kasus pemberian hak guna usaha air di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat) = Utilization of right over water post enactment of law number 7 of 2004 concerning water resources (case study concerning issuance of water business use right in Bogor Regency West Java Province)

[ABSTRAK
Air sebagai benda sosial (res commune) merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan saling berhubungan dengan hak-hak asasi lainnya. Hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA Pasal 28H, dan Bab XIV Pasal 33 ayat (3). Konstitusionalitas menegaskan tentang hak penguasaan negara terhadap air untuk dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat....

Jakarta: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ], 2014

T42224

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian