Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
suatu Perusahaan Modal Ventura ke dalam Perusatiaan Pasangan Usaha (PPU) atau Investee Company. Penyertaan dan Modal Ventura merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang menarik bagi Pengusaha Kecil sampal Menengah selain kredit perbankan pada umumnya. Dasar penyertaan tadi terutama adalah karena adanya keyakinan atas kemampuan seorang wirausaha clan potensi serta prospek pengembangan usahanya. Dalam membenkan pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura juga melibatkan diri dalam kegiatan bisnis Perusahaan Pasangan Usaha clan duduk dalam manajemen Perusahaan Pasangan Usaha. Setelah Perusahaan Pasangan Usaha mandiri, saham Perusahaan Pasangan Usaha yang dimiliki Perusahaan Modal Ventura akan dijual (divestasi). Beberapa ciri wiraswasta yang dapat dijadikan Perusahaan Pasangan Usaha yaitu memiliki keunikan dalam hal produk clan prospek bisnisnya, manajemen wiraswasta yang berpengalaman clan jangka waktu investasi. Karya Akhir ml membahas PT. Bahana Artha Ventura sebagai studi kasus yang merupakan pelopor Modal Ventura di Indonesia dengan misi memberdayakan pengusaha kecil, menengah clan Koperasi melalum pembiayaan modal ventura serta bimbingan teknis manajemen. Dari studi khusus diidentifikasi knitena-kritenia yang merupakan ukuran standar bagi pengusaha kecil yang dapat dUadikan Perusahaan Pasangan Usaha Perusahaan Modal Ventura clan mengetahui kemudahan apa saja yang diberikan Perusahaan Modal Ventura bagi pengusaha kecil yang belum memenuhi knteria standar agar perusahaan kecil tersebut dapat menjadi Perusahaan Pasangan Usaha Perusahaan Modal Ventura. Dua masalah utama dalam pengembangan Perusahaan Pasangan Usaha yaitu (1). Kelayakan proposal usaha yang sering menjadi kendala dalam penerimaan proposal tersebut oleh PT. Bahana Artha Ventura yaitu manajemen Perusahaan Pasangan Usaha yang masih bersifat tradisional, sumber daya manusia yang terbatas dan lemahnya jaringan pemasaran; (2). Faktor - faktor yang mémpengaruhi keberhasilan! kegagalan kerja sama Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha yang berasal dan dalam atau luar perusahaan. Keberhasilan sosialisasi yang dijalankan oleh PT. Bahana Artha Ventura ditunjukkan dengan semakin bertambahnya jumlah Perusahaan Modal Ventura daerah dan bertambahnya pelaku bisnis di daerah-daerah untuk menjadi pemegang saham pada Perusahaan Modal Ventura yang didirikan di daerah tersebut yang besar modalnya meningkat dari tahun ke tahun.

Abstrak :
Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Pemerintah memberikan berbagai kemudahan terhadap pengusaha kecil diharapkan dapat meringankan para pelaku usaha. Kemudian timbul permasalahan kepatuhan pajak yang masih menjadi salah satu masalah besar bagi pengusaha kecil. Masih banyak dari mereka yang lalai dengan kewajiban pajak. Oleh karena itu penulis membahas mengenai pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dan penegakan hukum terhadap pengusaha kecil. Pemungutan pajak penghasilan terhadap pengusaha kecil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan terhadap pengusaha kecil dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan terhadap pengusaha kecil dipengaruhi oleh faktor hukumnya sendiri, faktor aparatur penegak hukum, dan faktor fasilitasnya. Kendala-kendala yang dialami dalam pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan terhadap pengusaha kecil adalah (a) kurangnya kesadaran atau kepatuhan dari Wajib Pajak untuk membayar pajak yang diakibatkan oleh kurangnya informasi dan pengetahuan dari Wajib Pajak; (b) adanya Wajib Pajak yang melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar; (c) kendala pelaporan; (d) kendala pencatatan; (e) kendala pembukuan. Penegakan hukum yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan melakukan: (a) pengawasan terhadap para pengusaha kecil; (b) melakukan pemeriksaan; (c) melakukan penagihan; (d) Melakukan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. ......Income Tax (PPh) is a tax imposed on individuals or entities on income received or earned in one tax year. The government provides various facilities for small entrepreneurs that are expected to alleviate business actors. The problem of tax compliance then arises, which is still one of the big problems related to small entrepreneurs. A significant number of them are negligent with tax obligations. Therefore, the author discusses the implementation of income tax collection and law enforcement against small entrepreneurs. Income tax collection on small entrepreneurs is based on Government Regulation Number 23 of 2018 concerning Income Tax on Income from Business Received or Obtained by Taxpayers who have a certain gross circulation and Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations (HPP Law). The implementation of income tax collection on small entrepreneurs is carried out in accordance with applicable tax regulations. The obstacles experienced in the implementation of income tax collection on small entrepreneurs are (a) lack of awareness or compliance of taxpayers to pay taxes due to lack of information and knowledge of taxpayers; (b) taxpayers who submit tax returns incorrectly; (c) reporting constraints; (d) recording constraints; (e) bookkeeping constraints. Law enforcements carried out to overcome these obstacles include: (a) supervision of small entrepreneurs; (b) conducting audits; (c) conducting tax payment billing; (d) increasing taxpayer compliance.

Abstrak :
ABSTRAK
Pada hakekatnya pokok permasalahan dalam tesis ini adalah sampai sejauh mana pelaksanaan kebijaksanaan yang mengatur penyisihan laba BUMN 1-5% untuk pembinaan PK dan Kop dapat memberikan insentif bagi BUMN, Pengusaha Kecil dan Koperasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai kebijaksanaan, pelaksanaan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya

Teori yang melandasi pembahasan pokok permasalahan di atas, antara lain: biaya transaksi (Williamson, 1990: 165), hubungan principals-agents (Williamson, 1985: 14), kategori kepentingan (Hardjosoekarto, 1994: 23), separation of ownership and control (Fama & Jensen, 1985: 118), bentuk-bentuk kepemilikan usaha (Eggertsson, 1990: 178-188), corporate recycle (Adizes, 1988: 11-79) teori pengusaha kecil dan koperasi.

Kebijaksanaan yang melandasi pelaksanaan pembinaan PK dan Kop melalui BUMN adalah Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983, SK Menteri Keuangan Nomor 12321MK.01311989 dan Nomor 3161MK.0161 1994. Dikeluarkannya kebijaksanaan ini, diharapkan dapat memberikan insentif, tcrciptanya pemerataan, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi PK dan Kop, di lain pihak diharapkan dapat mendorong berkembangnya usaha yang memiliki keunggulan yang didasarkan kemitraan usaha atas dasar saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara pengusaha kecil, koperasi, pengusaha menengah dan pengusaha besar.

Metode penelitian yang digunakan adalah eksploratif. Sumber datanya diperoleh dari 3 unit BUMN dan teknik pengumpulan datanya dilakukan melaiui studi kepustakaan dan studi lapangan.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan. bahwa selama 4 tahun (1990-1994) telah disalurkan dana sebesar Rp. 366.006 juta untuk 39.993 unit PK dan 18.791 unit Koperasi ternyata pelaksanaan penyisihan laba BUMN bagi PK dan Kop belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan dalam operasionalisasinya belum didukung dengan data dasar (data base) posisi usaha.

Kesimpulannya bahwa kebijaksanaan pembinaan PK dan Kop melalui penyisihan laba BUMN 1-5 % belum sepenuhnya memberikan insentif bagi BUMN, PK dan Kop dan teknis operasionalnya belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Dalam upaya optimalisasi pemanfaatan Iaba BUMN, maka perlu didukung dengan data dasar(database), matching plan,dan kebijaksanaan yang ada perlu dikaji untuk mendukung bekerjanya pembinaan PK dan Kop.

Abstrak :
ABSTRAK
Dengan norma penghitungan penghasilan bersih ditetapkan oleh Fiscus sebesar prosentase tertentu dengan tetap mengaju prinsip akuntansi yang disebut pengaitan biaya dengan penghasilan (matching cost against revenue).

Dan hasil penelitian yang dilakukan terhadap Pedagang Eceran dan Dokter Praktek dilapangan diperoleh bahwa prosentase penghasilan bersih untuk pedagang eceran menurut hasil questioner Wajib Pajak rata rata 7,7 % (1999) Biro Pusat Statistik 21 % (1992) sedangkan menurut Fiscus 10 % (1991). Adapun untuk Jasa Dokter Praktek masing masmg 35 %, 36 % dan 40 % (berdasarkan keputusan Dirjen Pajak No KEP-218/PJ./1998 diubah menjadi 45 %).

Adanya perbedaan dalam menentukan jumlah penghasilan bersih tentunya akan menjadi masukan yang bemuanfaat dalam merumuskan kebijakan-kebijakan perpajakan. Untuk itu perlu dicari alternatif yang terbaik dengan mengevaluasi Kebijakan-kebijakan Norma Penghitungan yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi dan keadaan perekonomian sekarang ini dan melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak agar melaksanakan pembukuan untuk melihat kemampuan netto atau penghasilan kena pajak Wajib Pajak.

Menurut hasil penelitian 95 % dan 100 responden Dokter dan Pedagang Eceran tidak melaksanakan/menyelenggarakan pembukuan dengan alasan antara lain; ketidakmampuan dan faktor ekonomis.

---