Search Result  ::  Save as CSV :: Back

Search Result

Found 3 Document(s) match with the query
cover
Faaza Lailinisa
"ABSTRAK

Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pihak pembeli berkaitan dengan pelunasan pembayaran objek dalam Akta Pengikatan Jual Beli akibat Notaris yang tidak membayarkan titipan uang pelunasan atas objek perjanjian. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah keabsahan hukum Akta Pengikatan Jual Beli atas pembayaran yang tidak lunas, perlindungan hukum terhadap pembeli dalam pelaksanaan Akta Pengikatan Jual Beli, dan akibat hukum terhadap notaris yang tidak membayarkan titipan pembayaran dari pembeli kepada penjual sesuai dengan Akta Pengikatan Jual Beli. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif-analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Akta Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris tersebut merupakan akta autentik yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak pembeli berupa pembuatan pengikatan jual beli dalam akta autentik dan perlunya kuasa menjual yang dapat diberikan kepada pihak pembeli dan perbuatan Notaris yang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana maka atas perbuatannya tersebut dijatuhi sanksi pidana.


ABSTRACT


This thesis discusses about legal protection of the buyer related to the payment of object in the Deed of Conditional Sale and Purchase agreement due to a Notary who does not pay the deposit money of the object of the agreement. The main problem in this thesis is the legal validity of the Deed of Conditional Sale and Purchase if the payment paid in stages, legal protection for the buyers in the implementation of the Deed of Conditional Sale and Purchase agreement, and legal consequences for notaries who do not paid the  money from buyer to seller in accordance with the Deed of Conditional Sale and Purchase agreement. The research method used in this study is a normative legal research with descriptive-analytical of research type. The results of the study concluded that the Deed of Conditional Sale and Purchase agreement made by the Notary is an authentic deed in accordance with the laws and regulations, legal protection that can be given to the buyer is conditional sale and purchase agreement made in authentic deeds and power of sell that can be given to the buyer and the act of a Notary who proven to have fulfilled the elements of a criminal offense are subject to criminal sanctions.

"
2019
T52933
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wandi
"Penelitian ini membahas mengenai Notaris/PPAT yang biasanya menugaskan karyawannya untuk melakukan pelayanan pembayaran pajak, namun terjadi tindak penggelapan oleh karyawan yang tidak menyetorkan uang titipan klien tersebut, bahkan uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi tanpa sepengetahuan Notaris/PPAT berulang kali, sehingga merugikan klien serta Notaris/PPAT itu sendiri. Adapun permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah mengenai kewenangan Notaris/PPAT dalam menerima penitipan pembayaran pajak berkaitan dengan akta jual beli tanah dari klien; dan tanggung jawab Notaris/PPAT atas tindakan karyawannya yang menggelapkan uang pajak berkaitan dengan akta jual beli tanah milik klien secara berlanjut. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan bentuk penelitian yuridis normatif, data yang relevan dengan penelitian ini yaitu data sekunder yang selanjutnya dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah menyetorkan uang pajak jual beli tanah titipan klien merupakan pelayanan tambahan yang bersifat accesoir dan bukan kewenangan dasar Notaris/PPAT, sehingga Notaris selaku PPAT tetap dapat memberikan pelayanan tersebut apabila dipercayakan oleh kliennya dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal, walaupun sebetulnya secara hukum wajib pajak (klien) yang berkewajiban menyetor pajak dan tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap penggelapan uang pajak titipan klien yang dilakukan karyawannya adalah berupa tanggung jawab perdata dan administratif. Maka dari itu perlu adanya revisi pengaturan berkaitan dengan batasan pemberian layanan Notaris/PPAT di luar kewenangannya, membuat Standar Operasional Prosedur penyetoran uang pajak titipan klien, serta Notaris/PPAT harus mengawasi dengan pengendalian inspeksi teratur dan langsung atau laporan terhadap jalannya pekerjaan di kantor Notaris/PPAT terkait, terutama pengawasan pada kinerja karyawan.

This research discusses about the Notary / PPAT who usually assigns their employees to provide tax payment services, but there is an act of embezzlement by employees who do not deposit the client's deposited money, even using the money for personal purposes without the Notary/PPAT’s knowledge repeatedly. So that it is detrimental to the client and the Notary / PPAT itself. The problems raised in this research are regarding the authority of the Notary / PPAT in receiving the deposit of tax payments related to the deed of sale and purchase of land from the client; and the responsibility of the Notary/PPAT for the actions of their employees who embezzled tax money related to the deed of sale and purchase of client’s land on a continuing basis. To answer this problem, a normative juridical research is used. The data relevant to this research is secondary data which is then analyzed using qualitative analysis methods. The result of this thesis is that the depositing tax money on the sale and purchase of client's land is an additional service that is an accessory and not the basic authority of a Notary/PPAT, so that a Notary as a PPAT can still provide these services if entrusted by his client in the context of optimal service, even though legally taxpayers (the client) who is obliged to pay taxes and the responsibility of the Notary / PPAT for the crime of tax evasion of client deposits committed by their employees are civil and administrative responsibility. Therefore, it is necessary to revise the regulations relating to the limitation of the provision of Notary/PPAT services outside their authority, make Standard Operational Procedures for paying client's deposited tax money and the Notary/PPAT must supervise by controlling regular and direct inspections or reports on the work in the related Notary/PPAT office, especially supervision on employee performance."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mia Mentari Faroya
"Skripsi ini membahas dua sudut pandang suatu lembaga hukum konsinyasi. Pertama, konsinyasi yang berlaku dalam hal perikatan yang diatur pada Buku III KUHPerdata.. Kedua, mengenai konsinyasi yang diimplementasikan dalam mewujudkan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, penulisan skripsi ini bertujuan untuk menggali dan meninjau lebih jauh mengenai keberlakuan dan keabsahan dari lembaga konsinyasi baik sebagai salah satu mekanisme menghapus perikatan maupun sebagai cara berpindahnya hak atas tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Adapun pembahasan yang dilakukan peneliti adalah konsep Lembaga Konsinyasi yang dikenal dalam KUHPerdata kemudian dipergunakan dan diimplementasikan dalam salah satu mekanisme pengadaan tanah yang ada dalam UU No. 2 Tahun 2012. Sehingga sebagai konsekuensinya, ketentuan hukum acara perdata yang khusus mengatur mengenai lembaga hukum ini juga akan dirujuk. Ketentuan hukum acara perdata tersebut terdapat didalam Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering (Rv), Staatsblad 1847 No. 52 jo. 1849 No. 63.

The thesis mainly discusses two points of view about consignment. First, about consignment regulating on Chapter III of Indonesian Civil Code. Second, about consignment implementing for land procurement for public purpose. By using literature research method, this thesis aims to review consignment as one of mechanisms to end a contract and as the way to right of land for public purposing procurement. The point of this thesis is about consignment which known on Civil Code and implemented as one of mechanisms on land procurement regulating on Law of 2012 Number 2. As a consequence, any regulation related about the consignment, regulating on Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering (Rv), Staatsblad of 1847 Number 52 jo. Staatsblad of 1849 Number 63 will be used as well."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S46354
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library