Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai permohonan PKPU yang diajukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk. kepada PT. Kagum Karya Husada dan Henry Husada. PT. Kagum Karya Husada merupakan debitor dari PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk. Sedangkan Henry Husada adalah penjamin perorangan yang mengikatkan dirinya untuk menjamin pelunasan utang-utang PT. Kagum Karya Husada. Majelis Hakim menerima permohonan PKPU dengan pertimbangan bahwa Henry Husada telah menyatakan melepaskan hak-hak istimewa yang dimilikinya sebagai penjamin dalam Akta Perjanjian Penanggungan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisa mengenai pengaturan pelepasan hak istimewa penjamin, pengaturan khusus permohonan PKPU terhadap penjamin perorangan, serta menganalisa mengenai akibat hukum putusan hakim terhadap penjamin perorangan dalam Putusan Nomor 141/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

---

This academic thesis discusses the submission of Suspension of Payment application by PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. to PT. Kagum Karya Husada and Henry Husada. PT. Kagum Karya Husada is a debtor of PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk. Meanwhile, Henry Husada is a personal guarantor who binds himself to guarantee the repay ent of PT. Kagum Karya Husada's debts. The Judges accepted the Suspension of Payment application with the consideration that Henry Husada had stated that he had relinquished his rights as guarantor in the Contract of Guarantee. This research is a normative-juridical-research with descriptive research typology. In this study, the author will analyse the regulation for the release of guarantor's rights, regulation for Suspenson of payment application against personal guarantors, and analyse the legal consequences of the judge's decision on personal guarantors in Court Decision No. 141/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

"

"ABSTRAKDalam hukum perdata Indonesia belum diatur secara pasti lembaga jaminan, untuk pesawat udara dan status hukumnya. Padahal berdasarkan keriyataan dan perhitungan diatas kertas usaha penerbangan komersiil di Indonesia akan semakin maju dan memang dituntut untuk maju guna mewujudkan wawasan nu-. antara balk dalam bidang sosial budaya, ekonorni dan pertahanan keamanan. Dalam bidang pertahanan keainanan armada penerbangan sipil - merupakan cadangan yang sangat potensial. Untuk mewujudkan usaha penerbangan komersiil yang baik, dengan berpegang pada dalil yang sudah umum dikenal dalam dunia usaha penerbangan komersiil "The aircraft pay themseif", maka harus didukung oleh pengaturan lembaga jaminan yang memadai Methode Penelitian Penulisan skripsi ini lebih banyak mempergunalcan methode Library Research sehingga data yang diperoleh adalah. data secondair. Namun demikian agar obyektivitas riya tetap terpenuhi; dalam mencari data scondair tersebut kami usahakan dan. hasil Laporan penelitian, pertemuan, ilmiah dan dari berbagai nara sumber dalam bentuk karya ilmiah. Hal-hal yang ditemui arena belum ada pengaturan yang pti; maim selama lembaga jaminan pesawat ud.ara yang ditrapkan dalam mnasyarakat bermacam-macam ada yang gadai, fiducia, hipotik dan mortgage Dari berbagai lembaga jaminan tersebut status hukum pesawat udara menjadi juga tidak pati. usaha pengaturan :melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan No SK 13/5/1971 yang dan pasa1 11 menyinggung mengenai pendaftaran pesawat udara yang di masukan ke Indonesia secara. sewa beli, disyaratkan antara lain jual beli tersebut harus secara mutlak dan harus dijaminkan secara knortgage Namun usaha pengaturazi ini banyak menimbulkan masalah yuridle megenai kewenangan mengatur - materi hukumnya - verifikasi oleh notaris:Indonesia. Kesimpulan pesawat udara merupakan sarana transportasi yang sangat panting untuk mewujudkan Wawasan nusantara. karena itu penting untuk mengatur lembaga jaminan pesawat udara. Dengan memperhatika.n posisi masing-masing pihak dan jaminan undang-undang, maka usaha pengaturan melalui SK Menteri Perbubungan No.SK 13/8/1971 tidaklah teat, Lebih tepat bila lembaga jaminan untuk pesawat udara adalah Hipotik, sebagaimana yang sudah diatur di Negeri Belanda dan Perancis Pengaturan bipotik pesawat udara tersebut bisa dilaksanakan dengan Pengaturan secara tersendiri hipotik pesawat Udara Memperluas berlakunya peraturan hipotik dan bipotik kapar seperti yang sekarang sudah ada dengan penyesuaian dengan siat-.sifat khusus pesawat udara, .sehingga hanya diper1ukan sedikit pengaturan."

"ABSTRAKMasalah Pokok Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah dikenal beberapa bentuk lembaga jaminan dalam rangka perjanjian pinjam meminjam uang. Namun demikian, perkembangan kebutuhan masyarakat akan kredit tidak dapat lagi ter tampung oleh lembaga jaminan yang diatur dalam undang-undang. Sehingga dalam praktek lahir lembaga-lembaga jaminan lain yang tidak diatur dalam undang-undang, namun sesuai dengan perasaan hukum dan kebutuhan masyarakat. Lembaga fiducia sebagai salah satu bentuk jaminan yang lahir dalam praktek karena kebutuhan masyarakat, mendapat sambutan yang sangat baik, tumbuh subur dan dapat dikatakan sudah mendarah daging di hati para warga masyarakat. Netode Penelitian Penulisan ini didasarkan atas penelitian kepustakaan yang berupa bahan primer yaitu undang-undang dan yurisprudensi, serta bahan sekunder yaitu tulisan-tulisan para sarjana, didukung pula dengan penelitian lapangan yang berupa wawancara dengan pihak-pihak yang dianggap berkompeten dengan masalah pembahasan."

"Sebagai salah satu unsur penting dalam jaring pengaman sistem keuangan khususnya dibidang perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki peranan untuk menjaga stabilitas keuangan Indonesia. Krisis ekonomi global pada tahun 2008 mengharuskan LPS meningkatkan Nilai Penjamin Simpanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan LPS meningkatkan Nilai Penjamin Simpanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menganalisis kemungkinan penurunan Nilai Penjamin Simpanan LPS serta hubungannya dengan penerapan risk-based premium di Indonesia untuk menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Data yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan Pasal 11 UU LPS dimungkinkan terjadi penurunan terhadap Nilai Penjamin Simpanan LPS. Berdasarkan alasan peningkatan Nilai Penjamin Simpanan pada tahun 2008, yaitu adanya ancaman krisis ekonomi, UU LPS mengatur apabila alasan tersebut telah teratasi maka besaran Nilai Penjamin Simpanan dapat disesuaikan kembali. Maka berdasarkan hal ini, dimungkinkan untuk menurunkan Nilai Penjamin Simpanan LPS.

---

As one of the important elements in the financial safety net, especially in banking system, Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) has a big role to keep the stability of Indonesia?s financial system. The global economic crisis in 2008 requires IDIC increase the Deposit Insurance Coverage. This studies aims to determine the reaseon IDIC increase the coverage based on Law No. 24 of 2004 on the Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) as amended by Act No. 7 of 2009, to analyze the possibility to decrease the deposit insurance coverage and its relation to the risk-based premium in Indonesia in order to maintan the stability of the financial system. This research is a normative juridical research. The data were collected by literature study. The results for this study are based Article 11 of IDIC Act, there is a posibility to adjust the Deposit Insurance Coverage. IDIC increased the coverage in 2008 because there is a threat of an economic crisis. So based on this Act, if the threat is no longer a problem for Indonesia, IDIC can adjust to decrease the Deposit Insurance Coverage.

;

As one of the important elements in the financial safety net, especially in banking system, Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) has a big role to keep the stability of Indonesia?s financial system. The global economic crisis in 2008 requires IDIC increase the Deposit Insurance Coverage. This studies aims to determine the reaseon IDIC increase the coverage based on Law No. 24 of 2004 on the Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) as amended by Act No. 7 of 2009, to analyze the possibility to decrease the deposit insurance coverage and its relation to the risk-based premium in Indonesia in order to maintan the stability of the financial system. This research is a normative juridical research. The data were collected by literature study. The results for this study are based Article 11 of IDIC Act, there is a posibility to adjust the Deposit Insurance Coverage. IDIC increased the coverage in 2008 because there is a threat of an economic crisis. So based on this Act, if the threat is no longer a problem for Indonesia, IDIC can adjust to decrease the Deposit Insurance Coverage.

;

As one of the important elements in the financial safety net, especially in banking system, Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) has a big role to keep the stability of Indonesia?s financial system. The global economic crisis in 2008 requires IDIC increase the Deposit Insurance Coverage. This studies aims to determine the reaseon IDIC increase the coverage based on Law No. 24 of 2004 on the Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) as amended by Act No. 7 of 2009, to analyze the possibility to decrease the deposit insurance coverage and its relation to the risk-based premium in Indonesia in order to maintan the stability of the financial system. This research is a normative juridical research. The data were collected by literature study. The results for this study are based Article 11 of IDIC Act, there is a posibility to adjust the Deposit Insurance Coverage. IDIC increased the coverage in 2008 because there is a threat of an economic crisis. So based on this Act, if the threat is no longer a problem for Indonesia, IDIC can adjust to decrease the Deposit Insurance Coverage.

;

As one of the important elements in the financial safety net, especially in banking system, Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) has a big role to keep the stability of Indonesia?s financial system. The global economic crisis in 2008 requires IDIC increase the Deposit Insurance Coverage. This studies aims to determine the reaseon IDIC increase the coverage based on Law No. 24 of 2004 on the Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) as amended by Act No. 7 of 2009, to analyze the possibility to decrease the deposit insurance coverage and its relation to the risk-based premium in Indonesia in order to maintan the stability of the financial system. This research is a normative juridical research. The data were collected by literature study. The results for this study are based Article 11 of IDIC Act, there is a posibility to adjust the Deposit Insurance Coverage. IDIC increased the coverage in 2008 because there is a threat of an economic crisis. So based on this Act, if the threat is no longer a problem for Indonesia, IDIC can adjust to decrease the Deposit Insurance Coverage.

;

As one of the important elements in the financial safety net, especially in banking system, Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) has a big role to keep the stability of Indonesia?s financial system. The global economic crisis in 2008 requires IDIC increase the Deposit Insurance Coverage. This studies aims to determine the reaseon IDIC increase the coverage based on Law No. 24 of 2004 on the Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) as amended by Act No. 7 of 2009, to analyze the possibility to decrease the deposit insurance coverage and its relation to the risk-based premium in Indonesia in order to maintan the stability of the financial system. This research is a normative juridical research. The data were collected by literature study. The results for this study are based Article 11 of IDIC Act, there is a posibility to adjust the Deposit Insurance Coverage. IDIC increased the coverage in 2008 because there is a threat of an economic crisis. So based on this Act, if the threat is no longer a problem for Indonesia, IDIC can adjust to decrease the Deposit Insurance Coverage."

"Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab penjamin atau Guarantor yang telah melepaskan hak istimewa apabila ditarik sebagai Termohon PKPU dan pandangan hakim terhadap penjamin atau Guarantor akibat melepaskan hak istimewa apabila ditarik sebagai Termohon perkara PKPU ditinjau dari asas pembuktian sederhana dan aturan hukum dalam Undang – Undang Kepailitan dan PKPU. Dari hasil kajian masih terdapat perbedaan pandangan hakim mengenai dapat atau tidaknya penjamin atau Guarantor yang melepaskan hak istimewa ditarik sebagai pihak Termohon perkara PKPU. Terdapat berbagai putusan yang memiliki sudut pandang berbeda dalam menjadikan Penjamin atau Guarantor dapat ditarik atau tidak dapat ditarik sebagai Pihak Termohon dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Berdasarkan hasil kajian, kedudukan Penjamin atau Guarantor tidaklah tepat ditarik sebagai Termohon dalam PKPU walaupun telah melepaskan hak istimewanya dikarenakan telah melanggar Pasal 254 Undang – Undang Kepailitan dan PKPU dan pembuktian adanya utang piutang antara kreditur dan pihak penjamin atau Guarantor tidak dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU.

---

This thesis examines the liability of a guarantor who has waived their privilege when being designated as a respondent in a Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU) case and analyzes judicial perspectives on such guarantors. The study evaluates the matter from the standpoint of the principle of simple proof and the legal provisions in the Bankruptcy and PKPU Law. The findings reveal differing judicial opinions regarding whether a guarantor who has waived their privilege can be designated as a respondent in a PKPU case. Various court decisions demonstrate divergent viewpoints on whether a guarantor can or cannot be included as a respondent in PKPU proceedings. Based on the analysis, it is concluded that the guarantor's designation as a respondent in PKPU proceedings is inappropriate, even if the guarantor has waived their privilege. This designation contravenes Article 254 of the Bankruptcy and PKPU Law, and the existence of a debt relationship between the creditor and the guarantor cannot be proven simply as required under Article 8 paragraph (4) of the Bankruptcy and PKPU Law."

"Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab penjamin atau Guarantor yang telah melepaskan hak istimewa apabila ditarik sebagai Termohon PKPU dan pandangan hakim terhadap penjamin atau Guarantor akibat melepaskan hak istimewa apabila ditarik sebagai Termohon perkara PKPU ditinjau dari asas pembuktian sederhana dan aturan hukum dalam Undang – Undang Kepailitan dan PKPU. Dari hasil kajian masih terdapat perbedaan pandangan hakim mengenai dapat atau tidaknya penjamin atau Guarantor yang melepaskan hak istimewa ditarik sebagai pihak Termohon perkara PKPU. Terdapat berbagai putusan yang memiliki sudut pandang berbeda dalam menjadikan Penjamin atau Guarantor dapat ditarik atau tidak dapat ditarik sebagai Pihak Termohon dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Berdasarkan hasil kajian, kedudukan Penjamin atau Guarantor tidaklah tepat ditarik sebagai Termohon dalam PKPU walaupun telah melepaskan hak istimewanya dikarenakan telah melanggar Pasal 254 Undang – Undang Kepailitan dan PKPU dan pembuktian adanya utang piutang antara kreditur dan pihak penjamin atau Guarantor tidak dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU.

---

This thesis examines the liability of a guarantor who has waived their privilege when being designated as a respondent in a Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU) case and analyzes judicial perspectives on such guarantors. The study evaluates the matter from the standpoint of the principle of simple proof and the legal provisions in the Bankruptcy and PKPU Law. The findings reveal differing judicial opinions regarding whether a guarantor who has waived their privilege can be designated as a respondent in a PKPU case. Various court decisions demonstrate divergent viewpoints on whether a guarantor can or cannot be included as a respondent in PKPU proceedings. Based on the analysis, it is concluded that the guarantor's designation as a respondent in PKPU proceedings is inappropriate, even if the guarantor has waived their privilege. This designation contravenes Article 254 of the Bankruptcy and PKPU Law, and the existence of a debt relationship between the creditor and the guarantor cannot be proven simply as required under Article 8 paragraph (4) of the Bankruptcy and PKPU Law."

"Dugaan Bank Indonesia atas adanya tindak pidana perbankan yaitu kredit fiktif yang dilakukan oleh SW sebagai pemegang saham pengendali PT. BPR. TS menyebabkan PT. BPR TS dicabut ijin usahanya. Pencabutan ijin usaha oleh Bank Indonesia mengakibatkan beralihnya kewenangan pengurus dan pemegang saham beralih kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Untuk itu, LPS akan melakukan tindakan pengembalian dana nasabah serta melikuidasi bank. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah mengenai pengembalian dana nasabah PT. BPR TS yang dilakukan oleh LPS serta akibat hukum bagi direksi, dewan komisaris dan pemegang saham PT. BPR TS (dalam likuidasi). Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan sifat penelitian eksplanatoris. Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tidak semua simpanan nasabah PT. BPR TS (dalam likuidasi) dikembalikan oleh LPS, serta baik pengurus maupun pemegang saham bertanggung jawab terhadap dilikuidasinya PT. BPR TS (dalam likuidasi).

---

Bank of Indonesia suspicions, that there is a fraud done by SW as a dominator’s shareholders at PT. BPR- TS causes Bank of Indonesia revoke license of PT. BPR. TS. The result of this revocation is Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) take over all duty and authority of board of director, board of commissioner and share holders. Because of that, IDIC must retum deposit and liquidation PT. BPR TS (m liquidation). This thesis is discussing about how the IDIC will retum deposit at PT. BPR TS (in liquidation) and also legal action consequences for PT. BPR TS (in liquidation)’s board of director, board of commissioners and shareholders. The typc of this research is explanation nonnative research. The data will be collected from literature and interview. The conclusion of this research are IDIC did not retum all the customers deposit at PT. BPR TS (in liquidation), and all PT. BPR TS (in liquidation)’s board of director, board of commissioner, and shareholders have responsibility because of liquidation."

"Penelitian ini menganalisis piutang pasien rawat jalan dalam hal nominal, lama pembayaran dan lama pelunasan, menggunakan metode deskriptif analitik. Subyek penelitian adalah seluruh dokumen kontrak kerjasama dan 3.587 nota transaksi yang terdapat pada kartu piutang tahun 2010. Hasil penelitian, bahwa nominal piutang rawat jalan tahun 2010 sebesar Rp11.012.911.833 dengan saldo piutang yang belum tertagih hingga akhir Desember 2010 sebesar 7,3%. Rata-rata lama pembayaran 55 hari , dan lama pelunasan 76 hari. Uji statistik membuktikan adanya hubungan antara: jenis instansi dengan nominal piutang, kepemilikan modal dengan lama pembayaran, jenis instansi dengan lama pelunasan, serta ada hubungan antara kepemilikan modal dan jenis usaha terhadap lama pelunasan. Sebagai saran, diperlukan evaluasi kebijakan kredit, evaluasi kinerja instansi perusahaan penjamin, perbaikan manajemen piutang serta melanjutkan penelitian analisis faktor eksternal dan internal terkait keterlambatan pelunasan piutang di RSIJ Cempaka Putih.

---

This study analyzes the outpatients accounts receivables in nominal terms, the length of payments and the length of repayment using the analytical descriptive method. The subjects are all contract documents and the 3.587 memorandum containing card transaction receivables in 2010.

The results, outpatient account receivables for 2010 are Rp11.012.911.833 with the balance of account receivable that have not collectible until the end of December 2010 by 7.3%. The average length of payment is 55 days, and the length of repayment is 76 days. The statistical test proves the relationship between: the types of institutions with a nominal accounts, the ownership of capital with the length of payment,the type of institution with the length of repayment, and there is also a relationship between the ownership of capital and the type of business to the length of repayment.

It is suggested that credit policy evaluation, corporate guarantee agencies' performance evaluation, improve account receivable management, and continuing research of the internal and external factors related to the management of account receivable in RSIJ CempakaPutih are needed."

"Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia khususnya dalam upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sering kali bertentangan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa. Khususnya Penahanan yang membatasi kemerdekaan dan kebebasan sesorang tersangka atau terdakwa. Penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum haruslah sesuai dengan tata cara sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dan dilakukan atas kewenangan jabatannya yang sah. Dalam hal penahanan harus dilakukan, tetapi untuk meminimalisir kerugian pada tersangka atau terdakwa maka dapat diupayakan penangguhan atas penahanannya. Penangguhan penahanan ini sendiri diatur dalam KUHAP dan beberapa peraturan terkait lainnya dimintakan oleh tersangka atau terdakwa, keluarganya atau penasihat hukumnya dalam setiap tingkatan pemeriksaan kepada penyidik, penuntut umum, ataupun hakim yang melakukan penahanan. Penangguhan penahanan dapat dimohonkan dengan jaminan atau tanpa jaminan uang maupun jaminan orang dengan syarat yang telah ditentukan, hal ini sebagaimana diatuliskan dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP. Apabila penangguhan penahanan dengan jaminan uang, maka uang jaminan tersebut disetorkan diawal kepada panitera pengadilan negeri. Sebaliknya jika penangguhan penahanan dengan jaminan orang maka orang tersebut menjamin bahwa terjamin akan memenuhi prestasi dan menjalan syarat sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Penangguhan Penahanan. Apabila terjamin melarikan diri dan tidak juga ditemukan setelah waktu tiga bulan, maka penjamin harus membayarkan uang tanggungan sejumlah yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Penangguhan Penahanan. Jika penjamin tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana dalam perjanjian, maka terhadap harta benda yang telah ditentukan oleh Penetapan Pengadilan akan dikenakan sita jaminan sita conservatoir untuk kemudian dijual lelang dan hasilnya akan disetorkan ke kas Negara sebagai pembayaran dari penjamin.

---

The implementation of the Criminal Justice System in Indonesia, especially in forced attempts by law enforcement officials, is often contrary to respect for the human rights of suspects or defendants. Specifically Detention which limits the freedom and freedom of a suspect or defendant. Detention carried out by law enforcement officials must be in accordance with the procedures as specified in the law, and carried out with the legal authority of his position. In the case of detention, it must be done, but to minimize the loss to the suspect or defendant, a suspension can be sought for his detention. The suspension of detention itself is regulated in the Criminal Procedure Code and several other related regulations are requested by the suspect or defendant, his family or his legal counsel at every level of the examination to the investigator, public prosecutor, or judge conducting the detention. Suspension of detention can be filed with a guarantee or without a guarantee of money or a guarantee of people on the conditions that have been determined, this is as stated in Article 31 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. If the suspension of detention is guaranteed with money, then the security deposit is deposited at the beginning of the district court clerk. Conversely, if the suspension of detention is guaranteed by the person, then that person guarantees that the guarantee will fulfill the performance and fulfill the conditions as stipulated in the Detention Suspension Agreement. If it is guaranteed to escape and is not found after three months, the guarantor must pay a sum of money as stipulated in the Detention Suspension Agreement. If the guarantor cannot fulfill the achievement as stated in the agreement, then the assets that have been determined by the Decision of the Court will be subject to confiscation (sita conservatoir) and then sell the auction and the results will be deposited into the State treasury as payment from the guarantor."