Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Produsen emas batangan merupakan salah satu yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan emas batangan di dalam negeri sebagaimana diatur dalam PMK 107/PMK.010/2015. Penelitian ini menganalisis permasalahan proses formulasi kebijakan pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan emas batangan oleh produsen emas batangan. Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Kebijakan pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan emas batangan oleh produsen emas batangan bertujuan untuk mengamankan penerimaan negara. Proses formulasi kebijakan ini tidak sesuai dengan tahap-tahap kebijakan publik berdasarkan teori model rasional kebijakan publik Patton-Saurcki.

---

Gold bullion producers is one designated as the collector of Article 22 Income Tax on the sale of gold bullion in the country as it is stated in PMK 107 PMK 010 2015. This study analyzed the problem of policy formulation process of Income Tax Article 22 on the sale of gold bullion by gold bullion producers. This study used qualitative approach with descriptive research Article 22 Income Tax Policies on the sale of gold bullion by gold bullion producer aims to secure nation's revenue The policy formulation process does not comply with public policy stage based on Pattton Saurcki theoretical model of rational public policy."

"Penelitian ini mengkaji pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga yang menjanjikan penjualan emas batangan di bawah harga pasar resmi kepada pembeli, sebagaimana dianalisis dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1666 K/PDT/2022. Penelitian ini bertujuan untuk menilai dasar hukum dan implikasi dari tindakan melawan hukum tersebut dalam kerangka Hukum Perdata Indonesia. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif-empiris, penelitian ini menggabungkan analisis hukum deskriptif dengan data hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tergugat, PT Aneka Tambang Tbk., tidak memiliki kebijakan atau otorisasi resmi untuk penjualan dengan diskon, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya pengawasan perusahaan dalam mencegah transaksi tidak sah yang dilakukan oleh karyawan atau pihak ketiga. Penelitian ini menyimpulkan dengan rekomendasi praktik tata kelola perusahaan untuk mengurangi risiko terjadinya kasus serupa di masa depan.

---

This study examines legal violations committed by a third party who promised to sell gold bullion below the official market price to a buyer, as analyzed in the Supreme Court Decision No. 1666 K/PDT/2022. This research aims to assess the legal basis and implications of such unlawful actions within the framework of Indonesian Civil Law. Using a normative-empirical research method, the study combines a descriptive legal analysis with primary and secondary legal data. Findings reveal that the defendant, PT Aneka Tambang Tbk., had no official policy or authorization for the discounted sale, raising questions about liability under the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). Furthermore, the research underscores the importance of company oversight in preventing unauthorized transactions by employees or third parties. The study concludes with recommendations for corporate governance practices to mitigate similar cases of unauthorized transactions in the future."