Hasil Pencarian

Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query

Anton Sutrisno, author

Kemandirian jaksa sebagai penuntut umum: analisis terhadap kebijakan rencana tuntutan = Indenpendence attorney as prosecutor (analysis of the policy plan charges)

Tesis ini membahas tentang kemandirian Jaksa Penuntut Umum berkaitan dengan adanya kebijakan rencana tuntutan (rentut) yang berlaku secara internal di Kejaksaan. Sebelum Jaksa Penuntut Umum membacakan surat tuntutannya, ia harus mengajukan rencana tuntutan kepada atasannya secara berjenjang. Rentut diberlakukan oleh Kejaksaan dengan berdasarkan SEJA No 009/A/J.A/12/1985 tentang Pedoman Tuntutan Pidana...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T29300

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Martiman Prodjohamidjojo, author

Kekuasaan kejaksaan dan penuntutan

Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984

347.01 MAR k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Aji Satrio Pamungkas, author

Permintaan banding oleh jaksa penuntut umum terhadap putusan bebas dalam perkara tindak pidana pemilu: studi kasus putusan nomor: 45/Pid.Sus/2014/PT.JAP = Appeal by the public prosecutor on acquittal in case of electoral offences: case study: high court decision number 45/Pid.Sus/2014/PT.JAP

ABSTRAK
Pemilihan Umum sebagai sarana pelaksana kedaulatan rakyat telah diatur sedemikian rupa oleh pembuat undang-undang. Disamping mengatur tentang bagaimana Pemilihan Umum itu diselenggarakan, pembuat undang-undang juga membuat peraturan khusus yang melarang sejumlah perbuatan curang dengan ancaman pidana beserta proses penyelesaianya yang disebut sebagai tindak Pidana Pemilu. Penelitian ini dibuat untuk mengkaji...

2017

S68066

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Nabila Tsurayya, author

Pengajuan Tuntutan Bebas oleh Penuntut Umum sebagai Dominus Litis = Submission of Acquittal Charge by the Prosecutor as Dominus Litis

Penuntut Umum memiliki peran penting dalam penegakan hukum, khususnya peradilan pidana. Salah satu peran penting tersebut adalah kewenangan untuk menuntut atau tidak menuntut suatu perkara ke pengadilan, yang dikenal dengan dominus litis atau pengendali perkara. dominus litis, peran aktif penuntut umum dimulai semenjak awal penyidikan, mengawasi penyidikan, mengawasi eksekusi putusan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Analisis dan evaluasi hukum tentang batas waktu penyerahan berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum

Legal analysis and evaluation on deadline of appeal records transfer from investigator to public prosecutor in Indonesian trial...

Jakarta: Pengayoman, 2007

363.2 ANA

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Debby Tulistania, author

Pembatasan jangka waktu tanggung jawab notaris yang sudah purnabakti atas akta yang telah dibuatnya dengan daluarsa penuntutan untuk kepastian hukum (studi putusan nomor 262/PID.B/2014/PN.BDG) = The limit of responsibility of a notary who has retired on the deed he has made with expiration prosecution for legal certainty verdict number 262/PID.B/2014/PN.BDG

Tesis ini membahas mengenai batas waktu pertanggung jawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Hal ini perlu untuk memperoleh kepastian hukum bagi purnabakti Notaris. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris UUJN menyatakan bahwa yang disebut sebagai Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T50927

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Alfonsius Gebhard Loe Mau, author

Permohonan praperadilan oleh pihak ketiga dalam perkara tindak pidana korupsi = The appeal of pretrial by third party in corruption criminal act

Tesis ini membahas tentang siapa saja yang dimaksud dengan pihak ketiga yang dapat mengajukan praperadilan terhadap penghentian penyidikan atau penuntutan tindak pidana korupsi dalam praktek praperadilan. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dan kepustakaan hukum serta doktrin yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28886

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Jhon Ilef Malamassam, author

Optimalisasi prapenuntutan dalam sistem peradilan pidana

ABSTRAK
Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang " Optimalisasi prapenuntutan dalam sistem peradilan pidana", secara khusus tesis ini membahas pertama, bagaimanakah ketentuan dalam perundang-undangan yang mengatur tentang tahap prapenuntutan melibatkan penyidik dan penuntut umum. Kedua, apakah yang menjadi permasalahan pada tahap prapenuntutan dalam proses penanganan perkara tindak pidana umum, khususnya dalam...

2012

T30677

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Jessica Santoso, author

Keabsahan Prosedur Penyitaan pada Tahap Proses Persidangan dalam Perkara Money Laundering (Studi Kasus Perkara Indosurya atas Putusan Nomor 2113k/Pid.Sus/2023) = Validity Of Confidential Procedures at the Trial Process Stage in Money Laundering Cases (Case Study Indosurya Case on Ruling Number 2113k/Pid.Sus/2023)

Prosedur penyitaan menjadi gagasan baru yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam upaya mengembalikan kerugian korban, khususnya dalam kasus money laundering. Umumnya, penyitaan dilakukan oleh POLRI pada tahap penyidikan. Namun, karena adanya batas waktu dalam penyidikan, maka pada prakteknya seringkali tidak efektif dalam melakukan penyitaan aset. Oleh karena itu, Jaksa...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Iqbal, author

Masalah perbarengan tindak pidana di bidang perindustrian = Matters in joinder of offenses as industrial sector criminal action

Penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami konsep dan teoritis akademis agar dapat mengantisipasi timbulnya berbagai masalah bila hendak menerapkan ajaran perbarengan tindak pidana atau concursus dilapangan secara praksis; Bahwa ajaran perbarengan tindak pidana terdiri dari berbagai bentuk, antara lain, @ Perbarengan tindak pidana dalam satu perbuatan; @ Perbarengan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T47194

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian