Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mencoba menilai pengaruh penerapan tarif tunggal (penurunan tarif pajak) terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Menggunakan metode probit unbalanced panel data, penelitian ini menganalisis pengaruh penerapan peraturan tersebut terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia.

---

This study attempts to estimate the effect of applying a single rate (reducing tax rate) on increasing tax compliance of Micro, Small and Medium Enterprise (MSME) through the implementation of Government Regulation No. 46 of 2013. Using probit unbalanced panel data, this study analyzes the effect of reducing tax rate in Indonesia. The results indicate that adoption of Government Regulation No. 46 0f 2013 (reducing tax tariff) is able to improve taxpayer compliance of MSME in Indonesia."

"Tren penurunan tarif PPh Badan yang terjadi secara global, mendorong Indonesia untuk ikut dalam tren ini dengan tujuan menarik foreign direct investment untuk membantu roda ekonomi Indonesia. Indonesia sendiri menuangkan rancangan kebijakan penurunan tarif PPh Badan dalam RUU Omnibus Law. Namun, pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 menyebabkan pemerintah harus turun tangan dan membantu[Mw1] para pelaku usaha dengan memutuskan percepatan implementasi kebijakan penurunan tarif PPh Badan. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan penurunan tarif PPh Badan terhadap profitabilitas perusahaan yang diwakilkan dengan variabel ROA, ROE, dan ROI dan juga latar belakang mengapa diterapkan percepatan implementasi kebijakan penurunan tarif PPh Badan. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2020, dengan jumlah observasi sebanyak 48 perusahaan mencakup 11 triwulan, dan diolah dengan menggunakan regresi balanced panel data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak yang diwakilkan dengan variabel ETR berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel ROA, berpengaruh signifikan positif dengan variabel ROI serta tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel ROE. Kebijakan penurunan tarif PPh Badan ditujukan pemerintah untuk membantu meringankan beban pelaku usaha agar setidaknya bisa bertahan dalam keadaan ekonomi yang menurun. Namun demikian, dilain sisi pelaku usaha kurang merasakan dampak dari kebijakan penurunan tarif PPh Badan bagi keberlangsungan usaha dan dapat dilihat dari fenomena yang terjadi masih banyak perusahaan yang gulung tikar.

---

The trend of decreasing corporate tax rates that occur globally, encourages Indonesia to participate in this trend with the aim of attracting foreign direct investment to help the wheels of the Indonesian economy. Indonesia itself poured a draft policy of reducing the rate for corporate tax in the Omnibus Law. However, the COVID-19 pandemic that occurred in early 2020 caused the government to intervene and help businesses by deciding to accelerate the implementation of the reduction of corporate tax rate policy. This study with quantitative approach aims to determine the effect of the policy of reduction of the corporate tax rate on the profitability of companies represented by ROA, ROE, and ROI variables and also why it is applied to accelerate the implementation of the reduction of the corporate tax rate policy. This research samples are manufacturing industries company listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2020, with a total of 48 observations covering 11 quarters, and processed using a balanced regression of data panels. The results of this study showed that the tax rate represented by ETR variables had a significant negative effect on ROA variable, had a significant positive effect with ROI variable and had no significant effect on ROE variable. The policy of decreasing the corporate tax rate is aimed at the government to help ease the burden on businesses in order to at least survive the declining economy. However, on the other hand, businesses do not feel the impact of the policy of decreasing the corporate tax rate for business continuity and can be seen from the phenomenon that occurs there are still many companies that roll out. "

"Harga properti tinggi yang ditawarkan oleh developer membuat masyarakat keberatan dan berdampak pada permintaan properti yang menurun. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran mengenai Formulasi Kebijakan Penurunan Tarif PPh atas Pengalihan Tanah dan Bangunan yang diatur dalam PP 34 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah perlu menurunkan tarif PPh atas pengalihan tanah dan bangunan yang ditanggung developer agar harga properti tidak tinggi. Selain untuk menurunkan harga properti, penurunan tarif ini untuk mengurangi pajak terutang yang ditanggung oleh developer guna menarik para investor agar berinvestasi di Indonesia.

---

The high price of properties gives impact on declining demand. This research was conducted to describe about policy formulation of income tax rate deductions on land and building transfer regulated in Government Regulation No. 34 Year 2016. This research was conducted by using qualitative approach with indepth interview. As the result, government can deduct tax rate on land and building transfer that being hold by developers. Besides to lowering property prices, tax rate deduction can also reduce payable tax borne by developer, this also to attract more investors to spend in Indonesia."

"Penurunan tarif Pajak Penghasilan badan bagi perseroan terbuka dan relaksasi persyaratannya dikeluarkan oleh pemerintah sebagai respon terhadap kondisi pasar modal di masa pandemi Covid-19. Penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang signifikan menjadi salah satu alasan pemerintah untuk mengeluarkan insentif pajak tersebut. Namun, pada tahun 2020 tercatat masih banyak perseroan terbuka yang belum memenuhi persyaratan untuk mendapatkan penurunan tarif Pajak Penghasilan badan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi literatur. Penghitungan cost and benefit analysis dalam penelitian ini didasarkan pada data yang diperoleh dari prospektus dan laporan keuangan dari beberapa perseroan terbuka yang memenuhi kriteria penghitungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan keempat persyaratan dan relaksasi pembelian kembali saham yang ditetapkan untuk mendapatkan penurunan tarif Pajak Penghasilan badan bagi perseroan terbuka memiliki latar belakang yang berbeda. Kemudian upaya untuk memenuhi persyaratan mendapatkan penurunan tarif Pajak Penghasilan badan dapat dibagi menjadi dua, yaitu Initial Public Offering (IPO) bagi perseroan tertutup dan Right Issue serta Private Placement bagi perseroan terbuka. Terakhir adalah net benefit yang dihasilkan dari cost and benefit analysis yang dilakukan menunjukan hasil yang sangat positif.

---

The corporate income tax rates reduction for listed companies and the relaxation of requirements was issued by the government in response to capital market conditions during the Covid-19 pandemic. The significant decline in the Indonesia Composite Index (ICI) was one of the reasons for the issuance of the tax incentives by the government. However, in 2020 there were still a lot of public companies that have not fulfill the requirements to get a corporate income tax rates reduction. This study uses a qualitative research approach with qualitative data analysis techniques. Data collection techniques that being used are field studies and literature studies. The cost and benefit calculation analysis in this study is based on data obtained from prospectuses and financial reports of several public companies that fulfill the calculation criteria. The results of this study indicate that the determination of the requirements and the relaxation of buyback are determined to obtain a reduction in the corporate income tax rate for listed companies respectively have a different backgrounds. Then, the efforts to fulfill the requirements to get an income tax rates reduction can be divided into two, that are Initial Public Offering (IPO) for private companies and Right Issues and Private Placements for listed companies. Finally, the net benefit resulting from the cost and benefit analysis carried out shows a very positive result.

"

"Optimalisasi penerimaan negara dengan penerapan omnibus law perpajakan yaitu melalui peningkatan pendanaan investasi. Peningkatan pendanaan investasi yang dilakukan pemerintah berfokus pada reformasi kebijakan relaksasi pemangkasan tarif Pajak Penghasilan Badan dari 25% ke 22% di tahun 2021 dan 2022. Kebijakan ini diharapkan dapat menarik investor asing untuk menanamkan modalnya ke Indonesia. Penggerusan penerimaan yang diakibatkan kebijakan ini diseimbangkan dengan perluasan basis pajak salah satunya dengan kenaikan tarif PPN. Terdapat keterkaitan antara perpajakan dengan pertumbuhan ekonomi karena potensi perpajakan terletak pada kegiatan ekonomi sehingga dibutuhkan analisis formulasi kebijakan dan kendala dalam formulasi kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan dalam meningkatkan penerimaan penanaman modal asing di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana formulasi kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan dilihat dari tahapan perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, dan penetapan kebijakan, dan menganalisis faktor penghambat dari formulasi kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan sesuai dan memenuhi tahap-tahap formulasi kebijakan publik. Kendala yang dihadapi dalam formulasi kebijakan ini adalah keterbatasan koordinasi antar tim dan waktu penyusunan kebijakan yang singkat, mengetahui peraturan yang terkait dan memahami benchmarking negara lain, dan minimnya investor baru yang masuk ketika pandemi.

---

Optimizing state revenue by implementing omnibus law, namely increasing investment income. Investments made by the government are focused on reforming the corporate income tax rate relaxation policy from 25% to 22% in 2021 and 2022. This policy is expected to attract foreign investors to invest in Indonesia. The erosion of revenue originating from this policy is balanced with tax expansion, one of which is an increase in VAT rates. There is a relationship between taxation and economic growth which lies in economic activity so that policy analysis and determination of income tax rates are needed in increasing foreign direct investment in Indonesia. The purpose of this study is to find out how the formulation of income tariff reduction policies is seen from the stages of problem formulation, policy agendas, alternative election policies, policy determination, and analysis of inhibiting factors for the Agency's tariff reduction policies. The method used in this study is a qualitative method with data collection in the form of literature studies and in-depth interviews. The results of this study indicate that the process of formulating a policy for reducing corporate income tax rates is in accordance with the stages of public policy. Constraints faced in the formulation of this policy are the limited coordination between teams and short policy formulation time, understanding benchmarking from other countries, and the lack of new investors entering Indonesia during pandemic."