Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu penyakit menular yang dapat menimbulkan KLB. menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Kota Banda Aceh merupakan salah satu daerah endemis DBD di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan jumlah kasus cenderung meningkat, untuk itu diperlukan alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dana untuk program pemberantasan DBD. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi pendanaan bersumber Pemerintah yang dialokasikan untuk program pemberantasan DBD Tahun 2007 berdasarkan sumber, alokasi anggaran dan komitmen pejabat terkait serta perhitungan kebutuhan dana program pemberantasan DBD dengan costing ABC. Desain Penelitian ini adalah penelitian operasional. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen keuangan dan laporan kegiatan. Hasil analisis pendanaan program pemberantasan DBD diperoleh gambaran bahwa pendanaan program pemberantasan DBD tahun 2007 bersumber APBD alokasi anggaran sebelum perubaban Rp.270.925.000, karena terjadinya lonjakan kasus DBD tahun 2007, alokasi anggaran berubah menjadi Rp. 1.916.925.000. Menurut elemen kegiatan program pemberantasan DBD, alokasi dana paling banyak untuk kegiatan fogging. Berdasarkan fungsi program, kegiatan preventif mempunyai alokasi terbesar. Berdasarkan mata anggaran, alokasi terbesar adalah kegiatan operasional, yaitu untuk pengadaan bahan kimia dan honor petugas. Berdasarkan perhitungan costing ABC kebutuhan dana untuk program pemberantasan DBD adalah Rp.2.246.578.461. Turunnya anggaran program pemberantasan DBD pada tahun 2007 adalah pada Bulan Mei, sedangkan kasus DBD sudah ada sejak Bulan Januari. Jumlah kasus tetap meningkat sejak Bulan Mei sampai November. Anggaran Biaya Tambaban (ABT) turun pada Bulan November, pada Bulan Desember kasus DBD turun drastis. Dari hasil wawancara mendalam dengan penentu kebijakan dan pelaksana program, permasaalahan DBD merupakan salah satu prioritas permasalahan yang perlu ditanggulangi segera,namun komitmen tersebut tidak diikuti oleh alokasi anggaran pada tahun 2007. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran program pemberantasan DBD sesuai kebutuhan program dengan melakukan mobilisasi dana dari berbagai sumber dengan mempertimbangkan kemampuan APBD Kota. Hal ini perlu ditunjang dengan upaya advokasi yang lebih efektif dan Dinas Kesehatan Kota Banda Aeeh dengan penyampaian data permasalahan yang lebih akurat disertai dengan perhitungan keuangan berdasarkan kebutuhan. ......Dengue haemorraghic fever (DHF) is one of communicable diseases that may lead to outbreak, makes community concerned. Banda Aceh City is one of endemiC areas of DHF in the Province of Nunggroe Aceh Darussalam that the number of case tends to increase. Therefore, it is needed an appropriate budget allocation with the need of fund for DHF eradication program. The study was aimed to obtain the information about funding came from the government that allocated to DHF eradication program in 2007 according to the source, budget allocation, and commitment of related leaders as well as the fund need calculation of DHF eradication program using ABC costing. The study design was operational study. Data used in this study were primary and secondary data. Primary data was originated from in-depth interview with related leaders while secondary data was gained from financial documents and program reports. The result of funding analysis of DHF eradication program showed that budget allocation program from APBD in 2007 before the budget challge was IDR 270,925,000. By reason of the illerease of DHF case in 2007, the budget allocation became IDR 1,916,925,000. According to the element of DHF eradication program, the bighest budget allocation was for fogging. According to the program function, preventive action has the largest allocation. While according to budget line item, operational activity especially for cbemical material procurement and staff wages had the largest allocation. Based on ABC costing calculation, the fund needed to DHF eradication program was IDR 2,246,578,461 In 2007, the budget of DHF eradication program was given away in May. However, DHF cases had been existing since January. Number of cases inclined from April to November. Additional cost budget came out in November but in December the number of DHF cases became low drastically. From the interview conducted towards the decision makers and operational staffs, DHF matter was one of problems that should be overcome immediately. However, the commitment they made was not in line withy the the budget allocation in 2007. Local government should increase the budget allocation of DHF eradication program appropriate to the program need by conducting fund mobilization from many sources by considerating the ability of its APBD. It should be supported by advocacy effort more effective from the Banda Aceh City Health Office to submit data accurately and also to calculate the financial based on the need."

"ABSTRAKMenurut data Departemen Kesehatan bahwa Insidens penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) mengalami peningkatan dari 2 Daerah Tingkat II ditahun 1968 terjangkiti telah menjadi 187 Daerah Tingkat pada tahun 1993. Direktorat Jenderal PPM PLP Depkes RI berupaya mengendalikan penyebaran penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) melalui kerjasama lintas sektoral maupun lintas program. Kerberhasilan Program Pemberantasan Penyakit DBD tersebut perlu dukungan manajemen yang tepat dan efisien, dalam mengantisipasi terbatasnya dana pemerintah untuk membiayai program dimaksud.Dalam kurun waktu 1968 - 1993 kegiatan pemberantasan penyakit DBD perlu dievaluasi antara lain terhadap pelayanan teknis pemeriksaan maupun non teknis (administrasi/manajemen) termasuk pengelolaan logistik reagen DBD.Sehubungan kegiatan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran terhadap mekanisme/sistem penggelolaan logistik reagen antigen DBD selama Pelita V. Reagen DBD yaitu reagen yang dipergunakan untuk mendeteksi adanya virus DBD pada sampel darah tersangka penderita DBD.Studi ini deskriptif kualitatif tentang pengelolaan reagen DBD dilakukan di Balai Labkes Bandung Provinsi Jawa Barat. Data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data primer dari kuesioner pengelola reagen DBD dan data sekunder digunakan sebagai alat untuk mendeteksi permasalahan yang terjadi.Pada penelitian ini akan dapat diketahui tentang evaluasi terhadap mekanisme pengelolaan logistik reagen DBD yang terjadi di Balai Labkes Bandung selama Pelita V, kendala yang dihadapi dan usulan pemecahan masalahnya.

---

ABSTRACT

Ministry of Health stated that the Incidence rate of Hemorrhagic Dengue Fever was increasing from 2 subdistricts in 1968 to 187 subdistricts in 1993. Directorate General Communication Dlsaese Control have made serious effort to control this disease by collaboration with another sector and program.

The program of controlling hemorrhagic dengue disease must be supported by appropriate and efficient management to anticipate the limitation of government budget.

Since 1968 to 1993 many hemorrhagic dengue disease controlling activities must be evaluated, for example technical services or non technical services include logistic management of the reagent.

The aim of this study knows the mechanism or logistic management/system of the reagent during PELITA V. Hemorrhagic dengue fever's reagent is a reagent which was detecting virus dengue fever in the blood specimen of the suspect patient.

This study is qualitative description of logistic management which carry out in the Provincial Health Laboratory Bandung. The data which is needed in this study are the primary data which is come from questioner of reagent's manager and the secondary data which is needed for detecting the problem.

In this study will be evaluate the mechanism of logistic management of hemorrhagic dengue fever reagent which have been happened in the Provincial Health Laboratory during PELITA V. the problem and the problem solving."