Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penyalahgunaan keadaan merupakan alasan pembatalan perjanjian yang belum diatur dalam perundangan Indonesia namun sudah dikenal melalui doktrin dan yurisprudensi. Di Belanda, negara yang menganut sistem hukum yang sama dengan Indonesia, dengan lahirnya Nieuw Burgerlijk Wetboek, telah mengatur penyalahgunaan keadaan dalam perundangannya. Namun, ajaran ini pada awalnya bukan berasal dari sistem hukum civil law, melainkan melalui paham equity dalam sistem hukum common law. Singapura, yang menganut sistem hukum tersebut, juga telah mengatur mengenai penyalahgunaan keadaan dalam perundangannya. Penelitian ini bermaksud untuk membandingkan bagaimana perkembangan penyalahgunaan keadaan dalam hukum perjanjian negara Indonesia dan Singapura. ......Undue influence is the vitiating factor on contract that has not been regulated in Indonesian legislation but has been recognized through doctrine and jurisprudence. In Netherlands, a country with the same legal system as Indonesia, through the birth of Nieuw Burgerlijk Wetboek, has regulated undue influence in its legislation. However, the doctrine of undue influence was not originally derived from the civil law system, but through the notion of equity in the common law legal system. Singapore, which adheres to common law system, has also regulated undue influence in its legislation. This study intends to compare the development of undue influence in contract law in Indonesia and Singapore.

Abstrak :
Penulisan ini membahas tentang pembatalan akta jual beli oleh Pengadilan Negeri Batam, dimana salah satu pihak melakukan penyalahgunaan keadaan yang merupakan salah satu unsur dalam perbuatan cacat kehendak. Penyalahgunaan keadaan ini mengandung dua unsur yaitu unsur kerugian bagi pihak yang satu dan unsur yang timbul karena sifat perbuatan, yakni penyalahgunaan keunggulan ekonomi dan keunggulan kejiwaan. Adapun permasalahan yang diangkat adalah bagaimana akibat hukum terhadap akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan serta tanggung jawab PPAT terhadap akta tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan bahan kepustakaan atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun analisa data dilakukan secara preskriptif analitis. Hasil penelitian ini, penyalahgunaan keadaan merupakan cacat kehendak yang membuat tidak terpenuhinya syarat subjektif dari suatu perjanjian. Ini berakibat sebuah perjanjian dapat dibatalkan sepanjang dimintakan oleh pihak yang berkepentingan. Dengan begitu, PPAT dalam menjalankan jabatannya wajib mengedapankan sikap kehati-hatian agar akta yang dibuatnya terbebas dari unsur penyalahgunaan keadaan. Kata kunci: akta; cacat kehendak; penyalahgunaan keadaan

---

This writting discusses the cancellation of the sale and purchase deed by the Batam District Court, where one of the parties committed abuse of the situation which is one of the elements in the act of disability. Abuse of this situation contains two elements, namely the element of loss for one party and the element that arises due to the nature of the act, namely the abuse of economic advantage and psychological advantage. As for the problem raised is how the legal consequences of the act made by the Land Deed Making Officer (LDO) which contains elements of abuse of circumstances and the responsibility of LDO to the act. To answer these problems, normative legal research methods are used by approaching the library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data analysis is done prescriptively analytically. As a result of this research, abuse of circumstances is a defect of will that makes the non-fulfillment of subjective requirements of an agreement. This results in an agreement being revoked as long as requested by the stakeholders. Thus, LDO in carrying out its duties must develop a cautious attitude so that the act he made is free from the element of abuse of the situation. Keywords: deed; defect of will; abuse of circumstances

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang pembatalan akta jual beli oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, dimana salah satu pihak melakukan penyalahgunaan keadaan dalam proses pembuatan akta jual beli. Penyalahgunaan keadaan dimaksud yaitu terjadi jika seseorang tergerak karena keadaan khusus (bijzondere omstandigheden) untuk melakukan tindakan hukum dan pihak lawan menyalahgunakan hal ini. Penyalahgunaan keadaan yang merugikan salah satu pihak pada prinsipnya merupakan penyalahgunaan kesempatan pada pihak lain. Penyalahgunaan keadaan ini mengandung dua unsur yaitu unsur kerugian bagi pihak yang satu dan unsur yang timbul karena sifat perbuatan, yakni penyalahgunaan keunggulan ekonomi dan keunggulan kejiwaan. Adapun permasalahan yang diangkat adalah bagaimana akibat hukum terhadap akta yang dibuat Notaris yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan serta tanggung jawab Notaris dalam hal akta autentik yang dibuatnya terdapat unsur salah satu pihak menyalahgunakan keadaan fisik dan psikis pihak lain. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan bahan kepustakaan atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun analisa data dilakukan secara preskriptif analitis. Hasil penelitian ini, penyalahgunaan keadaan merupakan cacat kehendak yang membuat tidak terpenuhinya syarat subjektif dari suatu perjanjian. Ini berakibat sebuah perjanjian dapat dibatalkan sepanjang dimintakan oleh pihak yang berkepentingan. Dapat disimpulkan akta yang dibuat Notaris yang di dalamnya terdapat unsur penyalahgunaan dapat dibatalkan. Dengan begitu, Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib mengedapankan sikap kehati-hatian agar akta yang dibuatnya terbebas dari unsur penyalahgunaan keadaan ......This study discusses the cancellation of the sale and purchase deed by the Surabaya District Court Judge, where one party abused the situation in the process of making the sale and purchase deed. Abuse of the situation referred to occurs when someone is moved because of special circumstances (bijzondere omstandigheden) to take legal action and the opposing party abuses this. Misuse of circumstances that are detrimental to one party is in principle an abuse of opportunity on the other party. Abuse of this situation contains two elements, namely the element of loss for one party and the element that arises due to the nature of the act, namely the misuse of economic and psychological superiority. The problem raised is how the legal consequences of the deed made by the Notary that contain elements of misuse and the responsibility of the Notary in the case of an authentic deed made there is an element of one party abusing the physical and psychological state of the other party. To answer this problem normative legal research methods are used by approaching library material or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data analysis was done prescriptive. The results of this study, abuse of the condition is a defect of the will that makes the subjective conditions of an agreement not fulfilled. This results in an agreement can be canceled as long as requested by the parties concerned. It can be concluded that the deed made by a Notary in which there is an element of abuse can be canceled. That way, the Notary in carrying out their positions must set up a prudent attitude so that the deed he made is free from the element of abuse.

Abstrak :
Penyalahgunaan keadaan merupakan salah satu alasan pembatalan perjanjian di dalam Nieuw Burgerlijk Wetboek di Belanda. Dewasa ini penyalahgunaan keadaan mulai digunakan sebagai alasan Majelis Hakim di Indonesia untuk membatalkan suatu putusan. Di Jerman sendiri tidak terdapat doktrin penyalahgunaan keadaan, namun terdapat aturan terkait penyalahgunaan keadaan, yakni Pasal 138 ayat (1) dan Pasal 138 ayat (2) Bürgerliches Gesetzbuch. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan penyalahgunaan keadaan yang ada di Belanda dan Jerman dan juga merumuskan ketentuan apakah yang tepat untuk mengatur penyalahgunaan keadaan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan perbandingan (comparative approach). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa Indonesia lebih baik mengikuti teori penyalahgunaan keadaan yang dianut oleh Belanda karena teori penyalahgunaan keadaan di Belanda telah lama digunakan di Indonesia dan juga teori ini tidak terlalu memberikan batasan yang sempit untuk diterapkan. ...... Undue influence is one of the defects of consent in Nieuw Burgerlijk Wetboek in Netherlands. Recently, undue influence has been used by Indonesian court as one of the defects of consent. In Germany, there’s no doctrine about undue influence, but there’s a statute that related to undue influence, articles 138 (1) and (2) Bürgerliches Gesetzbuch. The purpose of this research is to compare undue influence in Dutch Law and German Law, also to find the best formula to regulate undue influence in Indonesian Law. According to this research, Indonesia better follow undue influence in Dutch Law, because it’s long been used in Indonesia and it doesn’t give a narrow restriction to apply.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai pemberian suatu hibah dan wasiat atas harta peninggalan. Pemberian hibah harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terlebih jika objek hibah tersebut telah dibuatkan akta wasiat sebelumnya. Sikap hati-hati Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diperlukan, karena pemberian hibah atas objek yang sama dengan wasiat dapat menimbulkan permasalahan terkait kedudukan keduanya dalam pengadilan. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai pemberian akta hibah yang dibuat atas obyek tanah dengan tidak mencabut akta wasiat yang membebaninya terlebih dahulu; dan tanggung jawab PPAT dalam pembuatan akta hibah tersebut pada kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 892 K/Pdt/2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi akibat hukum akta hibah yang dibuat dengan penyalahgunaan keadaan, menganalisis kedudukan hukum akta wasiat dan akta hibah serta mengetahui tanggung jawab PPAT terhadap akta hibah yang dibuatnya tanpaa mencabut akta wasiat yang telah ada terlebih dahulu. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan cara pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif analitik, dikarenakan penelitian ini menggambarkan masalah yang kemudian dianalisa terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian adalah bahwa akibat hukum akta hibah yang dibuat dengan penyalahgunaan keadaan dalam kasus ini dapat dibatalkan karena adanya cacat kehendak dalam perjanjiannya. Dikaitkan dengan adanya akta wasiat yang belum dicabut maka kedudukan akta wasiat tersebut lebih kuat dan menghapus akta hibah, mengakibatkan akta hibah tersebut batal demi hukum. Pertanggung jawaban PPAT dalam pembuatan akta harus dibuktikan bahwa PPAT telah menyalahi prosedur pembuatan akta dan menjadi pelaku dalam Perbuatan Melawan Hukum tersebut. ......This study discusses about the giving of a grant and testament of inheritance. Giving of grants must be done based on the applicable laws, especially if the object of the grant has been made a previous testament. Caution Notary and Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) is needed, because giving grants to the same object as a testament can raises issues related to the position of both of them in court. The issues raised in this thesis are about the giving of a testament of inheritance which is made over a land object by not revoking the testament that burdens it first; and the responsibility of PPAT in making the deed of grant in the case of the Supreme Court's decision Number 892 K/ Pdt /2017. The purpose of this study is to identify the consequences of Misuse of Conditions from grant deed law. Analyze the legal place of the testament and grant deed and find out the responsibility of the PPAT for the deed that made without revoking the testament which existed before. To answer the question it is used Normative juridical research methods, namely by collecting data sourced from library materials. The typology of this study is Descriptive Analytic, because this study describes the problem which is analyzed with the laws. The results of the study is that the legal consequences deed of grant made with Misuse of Conditions in this case may be canceled due to a defect of testament in the agreement. Related with the existence of a testament that has not been revoked, the position of the testament is stronger and delete the grant deed. Resulting in the deed of the grant being null and void. The responsibility of PPAT in making the deed must be proven that the PPAT has been violate the procedure for making a deed and be a doer in a Tort.

Abstrak :
Tesis ini membahas kajian mengenai penyalahgunaan keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) yang menjadi dasar dalam pembuatan suatu akta autentik di hadapan Notaris berupa akta perjanjian pengikatan jual beli dan akta pengosongan. Pembuatan akta dihadapan Notaris haruslah dilakukan dengan itikad yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya suatu akta Notaris adalah cacat kehendak. Ajaran baru mengenai cacat kehendak yang sudah mulai diterapkan dalam sistem peradilan Indonesia namun belum diatur dalam hukum positif Indonesia adalah penyalahgunaan keadaan. Keadaan lemah ekonomi salah satu pihak dalam perkara ini menjadi hal yang penting karena mempengaruhi kebebasan berkehendak dalam menyatakan sepakat pada saat pembuatan akta autentik di hadapan Notaris, sehingga menyebabkan terganggunya bergaining position atau posisi seimbang antara para pihak dan adanya cacat kehendak. Penulisan ini membahas mengenai keabsahan akta dan peranan serta tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta yang didasari oleh adanya penyalahgunaan keadaan. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis normatif, dan tipologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif analitis. Dari hasil penelitian ini, meskipun dalam memutus perkara Hakim tidak menyatakan adanya penyalahgunaan keadaan, namun fakta-fakta hukum di persidangan telah menggambarkan adanya penyalahgunaan keadaan ekonomi oleh tergugat I terhadap para penggugat. Akta pengikatan jual beli dan akta pengosongan tersebut dapat dimintakan pembatalan akibat adanya cacat kehendak. Notaris memiliki peranan pada saat pembuatan akta untuk selalu tunduk pada ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris diantaranya memegang prinsip kehati-hatian dan tidak berpihak dalam pembuatan akta. Terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran, dalam hal ini tidak hati-hati dalam menilai itikad pembuatan akta juga dapat dimintakan tanggung jawab secara perdata berupa ganti kerugian, dan tanggung jawab secara administrasi berupa pemberian teguran lisan maupun tulisan.

---

The making of a deed in the presence of Notary must be done based on good faith in accordance with the laws and regulations. One reason that may cause the annulment of the Notary Deed is defective will. The New doctrine of defective will that have been adopted in Indonesia Judicial system but not yet regulated in Indonesia's law are the abuse of circumstances. The weak economic condition of one party in this case becomes important because it may gives an affect to the freedom of speech in declaring a will and gives affect to the bergaining position in the making of a deed. This tesis discuss about validity of a deed and the role and the legal liability of Notary in the making of a deed based on abuse of circumstances. The research method used is normative juridical research, and the typology of the research used in this writing is analytical descriptive research. From these result, although in this case the judges did not declare about abuse of circumstances, but the legal facts in the trial have described the abuse of circumstances in economic condition. The deed of sale and purchase binding can be requested to be canceled due to the detective will. Notary has a role in the making of the deed by always do their job based on law and regulation. Against a Notary, in this case who not careful in judging the faith of the deed can also be asked for civil responsibilities in the form of amends, and the administrative responsibilities such as verbal reprimand or written reprimand.

Abstrak :
Dalam suatu pemberian kuasa mutlak kerapkali terjadinya suatu penyalahgunaan keadaan, dimana salah satu pihak memanfaatkan kelemahan pihak lainnya untuk memperoleh keuntungan. Ironisnya, pemberian kuasa mutlak ini dibantu oleh dan dibuat dihadapan Notaris sebagai seorang pejabat pembuat dokumen yang otentik. Pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah bagaimanakah pelanggaran hukum dilakukan dalam suatu pemberian kuasa mutlak serta bagaimanakah konsekwensi hukum terhadap akta yang dibuat dihadapan Notaris dengan adanya penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) dalam suatu pemberian kuasa mutlak. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang didukung dengan adanya wawancara dengan pihak yang berkompeten serta dianalisis secara kualitatif sehingga menghasilkan kesimpulan secara deduktif. Dengan demikian kesimpulannya adalah bahwa ciri khas suatu pemberian kuasa mutlak adalah bahwa pihak penerima kuasa dapat menguasai dan menggunakan objek kuasa serta melakukan segala perbuatan hukum yang secara hukum sejatinya hanya dapat dilakukan oleh pemberi kuasa. Prakteknya kuasa mutlak masih digunakan dengan mengaburkan maksud dari pemberiannya. Kewenangan Notaris dalam memberikan opini atau penyuluhan hukum akan menghindari adanya suatu kedudukan yang tidak seimbang serta indikasi penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) diantara para pihak.

---

The use of absolute power of attorney is mostly related to misuse of circumstances in it, which is one party take the advantages of the weaknesses of another party. Ironically, the absolute power of attorney is helped by and made in the presence of Public Notary as a official authorized to make an authentic deed. So that at issue in this thesis how violations of the law conducted in a giving absolute power and how the legal consequences of the deed before a Public Notary with the misuse of circumstances (misbruik van omstandigheden) in a provision of absolute power. The research is done in the form of normative juridical using secondary data that is supported by the interviews with the competent authorities and analyzed qualitatively so as to produce a deductive conclusion. Thus the conclusion of this research that the hallmark of absolute power is a gift that the recipient can master the power and authority to use objects and perform all legal actions that may be legally true can only be done by the authorizer. Practice the absolute power they used to obscure the intent of the gift. Notary authority in giving opinions or legal counseling will avoid an unbalanced position as well as an indication of misuse of circumstances (misbruik van omstandigheden) between the parties.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas penyalahgunaan keadaan, terutama penyalahgunaan keunggulan kejiwaan dalam perjanjian. Penyalahgunaan keunggulan kejiwaan ini dapat ditemukan pada kasus keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli PPJB antara ahli waris Maria Nengah Suarti vs. I Made Sudirtha Simon. Di pengadilan, dua akta autentik dibatalkan akibat dugaan cacat kehendak dari pihak penjual I Rantuh, karena usianya, kesehatan yang lemah, kondisi rumah dan ketergantungan pada si pembeli. Namun, yang menjadi masalah adalah baru keunggulan kejiwaan saja yang dapat dibuktikan. Penelitian untuk tesis ini berfokus pada studi kasus, yang dilakukan melalui metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, untuk kasus ini kurang tepat apabila langsung membatalkan kedua akta autentik karena penyalahgunaan keadaan, meskipun memang ditemukan keunggulan kejiwaan saja yang terbukti. Ini dikarenakan selain keunggulan kejiwaan tersebut, terdapat unsur-unsur penting penyalahgunaan keadaan yang belum terbukti. Pada prakteknya, tidak cukup menyatakan bahwa suatu perjanjian dapat dibatalkan hanya dari keunggulan kejiwaan, mengingat tidak semua perjanjian dibuat dalam posisi para pihak seimbang dan sebagian besar perjanjian memiliki derajat ketidakseimbangan di antara para pihak.

---

ABSTRACT
This thesis discusses undue influence, especially the abuse of psychological superiority on contracts. Abuse of psychological superiority can be found in the vailidity case of Sale and Purchase Agreement between the heirs of Maria Nengah Suarti vs. I Made Sudirtha Simon. In court, two authentic deeds were cancelled due to alleged volition defect from the seller 39 s side I Rantuh, due to his age, weak health, home condition and dependency to the buyer. However, the problem is only the psychological superiority is proven. The research for this thesis is done through normative law research method which is descriptive analytic with qualitative approach. Based on the results, it is not apropriate to directly cancel both authentic deeds because of the undue influence, despite the existence of psychological superiority is indeed proven. This happens because in addition to the psychological superiority, there are important elements of undue influence that have not been proven.In practice, it is not enough to deem that an agreement is voidable by undue influence from psychological superiority alone, since not all agreements are made by people in equal positions and most of them will have a degree of unbalance among the parties.

Abstrak :
Notaris dalam membuatkan akta autentik harus sesuai dengan peristiwa hukum yang terjadi. Kesalahan penerapan hukum dalam pembuatan akta autentik oleh notaris, dapat menimbulkan konsekuensi yaitu adanya kerugian yang diderita oleh salah satu pihak sehingga notaris yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi. Pada Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn Notaris diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum didakwa karena Notaris membuat Akta yang tidak sesuai dengan perbuatan hukum yang sebenarnya dilakukan oleh para pihak sehingga menyebabkan adanya kerugian bagi salah satu pihak karena akta tersebut. Permasalahan penelitian ini adalah penerapan hukum dalam menentukan konstruksi hukum berkenaan dengan pembuatan akta terkait pinjam meminjam uang/hutang piutang dan pembuatan akta notaris yang dibuat berdasarkan penyalahgunaan keadaan dalam kasus Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn. Metode penelitian dalam penulisan tesis ini dilakukan secara yuridis-normatif yang datanya diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap data sekunder dengan metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Penerapan hukum dalam menentukan kontruksi hukum dalam perkara Putusan ini seharusnya adalah akta pengakuan utang dan APHT dan Notaris salah dalam menentukan konstruksi penerapan hukumnya dan terdapat penyalahgunaan keadaan. Karena dalam hal ini pihak yang meminjam uang mau tidak mau harus menandatangani PPJB tersebut padahal seharusnya akta yang dibuat adalah akta pengakuan hutang. Tidak setuju dengan putusan Hakim, karena dalam pembuatan akta ini, karena dalam pembuatan akta tersebut notaris salah dalam menerapkan konstuksi hukum dan terdapat dugaan penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pembuatan akta autentik tersebut. Selain itu notaris dalam kasus ini sudah melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e ,Pasal 16 ayat (1) huruf a, dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN. ......While writing an authentic deed, notary must write so in accordance with the facts of law. Error in interpretation can result severe consequences, namely loss suffered by one of the parties resulting in sanction to notary concerned. In Decision Number 63/Pid.B/2020/PN Smn one notary was submitted to trial by the public prosecutor for making a deed not in accordance with the legal facts which causes loss to one of the parties to the deed.This thesis studies the legal implementation in determining legal construction in making a loan agreement and notary deed created based on abuse of circumstance in the case of Decision Number 63/Pid.B/2020/PN Smn. Juridical-normative method is used in this study in which its sources are derived from secondary source literatures using qualitative analysis methods.The result of study is that legal application in determining legal construction of the Sleman District Decision must be in accordance with the law and that there is a presumption of abuse of circumstance in the making of deed mentioned in the Decision. The presumption is made based on the signature not freely given by the party who’s borrowing the money when in fact the deed should have been a debt recognition deed. The author does not agree with the judge’s decision due to the false legal constructing found in creating the deed as well as the presumption of abuse of circumstance and law smuggling. Additionally, the notary in this case have violated Artcicle 15(2)(e), Article 16(1)(a), Article 16(1)(e) of Law No. 30 of 2004 and Law No. 2 of 2014 on the Rules of Notary Profession