Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peningkatan konsumsi terhadap bahan baku untuk menghasilkan barang yang padat polusi dalam proses produksi dan siklus hidupnya menyebabkan permasalahan lingkungan. Sektor industri yang mampu mempercepat proses produksi, menyerap tenaga kerja secara massal, menyumbang besar terhadap perekonomian nasional dan lokal, perlu ditinjau layaknya perkembangan ini dari aspek lingkungan. Pencemaran lingkungan terjadi di area yang padat industri seperti Kota Pekalongan. Sumber daya air di Kota Pekalongan yang meliputi sungai ataupun air tanah mengindikasikan bahwa terjadi pencemaran air akibat kegiatan Industri Batik. Walaupun pencemaran terjadi, Industri Batik dikategorikan sebagai kegiatan usaha dengan risiko rendah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, upaya penyederhanaan proses perizinan dengan mengkategorikan perizinan berdasarkan tingkat risko suatu usaha tidak mencerminkan risiko dari industri batik.

---

Increased consumption of raw materials to produce goods that highly pollutes in its production process and life cycle causes environmental problems. The industrial sector, which is able to accelerate production process, absorb labor massively, and contribute greatly to the national and local economy, needs to be reviewed its development from an environmental perspective. Environmental pollution occurs in densely industry-populated areas such as Pekalongan City. The water resources in Pekalongan City which include rivers or ground water indicate that there is water pollution due to the activities of the Batik Industry. Although pollution occurs, the Batik Industry is categorized as a low-risk business activity. This research is a normative juridical research using legislation approach and literature study. The data obtained were then processed and analyzed descriptively analytically. The results of this study indicate that the effort to simplify the licensing process by categorizing permits based on the level of risk of a business does not reflect the true risks of the batik industry."

"Birokrasi yang berbelit dan regulasi yang menghambat investasi masih menjadi keluhan klasik dunia usaha, pemerintah merilis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dengan harapan dapat memperlancar perizinan untuk pengusaha termasuk bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) setelah mendapat persetujuan penanaman modal. Salah satu sektor yang rentan dengan urusan birokrasi dan regulasi adalah sektor energi dan sumber daya mineral. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan peraturan Presiden nomor 68 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM melaksanakan deregulasi dan debirokratisasi sektor energi dan sumber daya mineral khususnya penyederhanaan perizinan pertambangan mineral dan batubara untuk mendongkrak investasi dan menjadikan Indonesia sebagai negara terkemuka dalam kemudahan berusaha. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, melalui studi kepustakaan, dengan tipologi penelitian preskriftif kualitatif dengan menyandingkan data-data yang diperoleh dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penyederhanaan proses perizinan di sektor energi dan sumber daya mineral mampu mendongkrak minat para investor menanamkan modalnya di Indonesia. Bahkan, kepercayaan para investor ini mendapat apresiasi dari Bank Dunia (World Bank) dengan menempatkan Indonesia ke peringkat 72 di tahun 2018 dalam Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business/EODB) di Indonesia. Peringkat tersebut merupakan keberhasilan tersendiri setelah pada tahun 2017 hanya menempati posisi ke-91 atau naik 19 peringkat.

---

Convoluted bureaucracy and regulation that hinder investment are still the classic complain in the business world, releasing the presidential regulation number 91 of 2017 on Acceleration of Doing Business, the government expects to ease permits for entrepreneurs such as micro, small and medium enterprises after acquiring capital investment agreement. One of the sectors susceptible to bureaucratic and regulatory matters is the energy and mineral resources sector. The Ministry of Energy and Mineral Resources has the task of administering government affairs in the field of energy and mineral resources to assist the President in conducting state government based on the presidential regulation number 68 of 2015 on the Organization and Work Procedures of the Ministry of ESDM carrying out deregulation and debureaucratization of energy and mineral resources sector, especially the simplification of mineral and coal mining license to heighten investment and to make Indonesia a leading country in the ease of doing business. This research is conducted using normative legal research methodology through the study of literature with the typology of qualitative prescriptive research by placing the acquired data side by side and then associating them with the legislation. The result of the research shows that the simplification of the licensing process in the energy and mineral resources sector is capable of heightening investors interest in investing their capital in Indonesia. The credence of the investors received appreciation from the World Bank by placing Indonesia 72nd in the 2018 ranking of the Ease of Doing Business (EODB) in Indonesia. The rank was a success because it was increased by 19 points in comparison with Indonesias 91st position in 2017."