Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam rangka memenuhi tenaga listrik yang andal untuk masyarakat, UU Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan telah memberikan kesempatan pihak selain PT PLN (Persero) untuk membantu memenuhi pasokan listrik yang andal kepada masyarakat dengan PT PLN selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan. Konsep penyediaan tenaga listrik pada UU Nomor 15 Tahun 1985 memiliki peraturan pelaksana yang telah jelas jika terdapat pengembang listrik selain PT PLN yang akan melakukan usaha penyediaan tenaga listrik. Ketentuan terkait usaha penyediaan yang dilakukan oleh pihak selain PT PLN masih belum diatur dengan baik terkait dengan wewenang, prosedur dan persyaratannya. Hal ini ditambahkan dengan banyaknya pihak terlibat dalam proses penerbitan Izin usaha untuk penyediaan tenaga listrik. Terlepas dari hal tersebut, kebijakan dari pemerintah selaku penerbit izin usaha tersebut pada masa UU Nomor 15 Tahun 1985 belum memiliki landasan yang baik dan belum terdapat pertimbangan-pertimbangan mengingat masih sedikitnya pengetahun pada kebijakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk pengembang selain PT PLN. Dengan terbitnya UU Nomor 30 Tahun 2009 sebagai pengganti dari UU Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, hal terkait dengan kewenangan, prosedur dan persyaratan sudah mengalami penyederhanaan sejalan dengan diterbitkannya aturanaturan pelaksana baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri. Keterlibatan pihak-pihak yang ikut serta dalam proses pemberian izin usaha untuk penyediaan tenaga listrik telah ditentukan dengan jelas dan mengalami perampingan. Kebijakan internal dan eksternal telah dibentuk terkait dengan izin usaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

---

In order to meet the reliable electric power to the public, the Law No. 15 Year 1985 concerning Electricity has provided the opportunity in parties other than PT PLN (Persero) to help meet a reliable supply of electricity to the community with PT PLN as the Holder of Business Authority. The concept of power supply to the Law No. 15 Year 1985 has been implementing regulations clearly if there is a power developers in addition to PT PLN will conduct electricity supply business. Provisions related to the provision of business conducted by a person other than PT PLN is still not well regulated associated with authority, procedures and requirements. It is added to the number of parties involved in the process of issuing business licenses for the supply of electric power. Apart from this, the policy of the government as the issuer of the business license at the time of Act No. 15 Year1985 has not had a good grounding and yet there are considerations given the least knowledge in the electricity supply business policies for developers parties other than the PT PLN. With the enactment of Law No. 30 of 2009 as a replacement of Act No. 15 of 1985 on Electricity, matters related to the authority, procedures and requirements have already been simplified in line with the issuance of the implementing rules in the form of government regulation and regulation. The involvement of those who participated in the process of granting a business license for the supply of electricity has been clearly defined and experienced downsizing. Internal and external policies have been formed in relation to the business license in the field of power supply.

Abstrak :
Tesis ini membahas Implementasi Kebijakan Pelaporan Kegiatan Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dengan menggunakan AMPERE Gatrik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan Pelaporan Kegiatan Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya. Pendekatan penelitian adalah post-positivism dengan metode penelitian melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pelaporan Kegiatan Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dengan menggunakan AMPERE Gatrik belum berjalan dengan optimal, karena masih terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan dengan realisasi, tingkat pelaporan yang masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, serta kurang dirasakannya dampak kebijakan oleh masyarakat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi yaitu adanya kelemahan dalam sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, teknis, dan sosial. Untuk menutupi gap, penelitian ini merekomendasikan untuk menganalisis kembali target yang ditentukan, perlu adanya ketegasan terhadap pemberlakuan kebijakan, dan perlu adanya komitmen dari pelaksana agar dampak dapat kebijakan dapat dirasakan oleh masyarakat. Sedangkan atas kelemahan yang ada, pelaksana kebijakan perlu menambah jumlah personil, perlu meningkatkan kesadaran dari pelaksana, perlu dibuatkan SOP sebagai standar yang dibakukan, perlu adanya integrasi sistem, dan perlu meningkatkan kesadaran serta budaya masyarakat. ......This thesis examines the Implementation of the Policy for Reporting Activities of Electricity Supply Business License Holders using AMPERE Gatrik. The aim of this research is to analyze the implementation of the policy for Reporting the Activities of Electricity Supply Business License Holders and the factors that influence its implementation. The research approach is post-positivism with research methods through in-depth interviews and document studies. The research results show that the implementation of the policy for Reporting the Activities of Electricity Supply Business License Holders using AMPERE Gatrik has not run optimally, because there is still a mismatch between planning and realization, the level of reporting has not yet shown a significant increase, and the impact of the policy is not felt by the community. The factors that influence implementation are weaknesses in resources, disposition, bureaucratic, technical and social structures. To close the gap, this research recommends re-analyzing the determined targets, there needs to be firmness in policy implementation, and there needs to be commitment from implementers so that the impact of the policy can be felt by the community. Meanwhile, regarding existing weaknesses, policy implementers need to increase the number of personnel, need to increase awareness of implementers, need to create Standar Operational Procedure (SOP) as standardized standards, need to have system integration, and need to increase public awareness and culture.

Abstrak :
Listrik merupakan produk yang menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, dibutuhkan berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam penyediaan tenaga listrik, termasuk investasi oleh pihak swasta. Berdasarkan UUD 1945, cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Hal inilah yang menyebabkan investasi dalam ketenagalistrikan memiliki ketetatan tersendiri dan diawasi. Dalam kegiatan investasi, dikenal istilah divestasi yang merupakan pelepasan modal kepada pihak lain. Divestasi oleh sebuah perusahaan dapat dilakukan dengan pengalihan saham kepada perusahaan lain, termasuk kepada perusahaan asing. Pada penghujung tahun 2020, terdapat perusahaan yang bergerak dalam penyediaan tenaga listrik yang melakukan divestasi besar-besaran kepada perusahaan asing. Penelitian ini akan meninjau peraturan yang mengatur transaksi divestasi dalam perusahaan yang bergerak dalam penyediaan tenaga listrik, serta status hukum perusahaan penanaman modal dalam negeri yang diakuisisi oleh perusahaan asing. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menganalisis transaksi yang dilakukan oleh PT PMU dengan menggunakan hukum investasi ketenagalistrikan, divestasi, dan penanaman modal asing dengan cara akuisisi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat kekhususan pengaturan dalam divestasi pada perusahaan penyedia tenaga listrik. Selain mengikuti ketentuan pengalihan saham sesuai ketentuan umum perseroan terbatas, perusahaan tersebut juga harus mengikuti ketentuan yang diatur oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, seperti telah melaksanakan Commercial Operation Date, mendapatkan persetujuan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan melapor kepada Menteri. Sementara itu, perusahaan penanaman modal dalam negeri yang diakuisisi oleh perusahaan asing akan berubah status menjadi perseroan terbatas penanaman modal asing. Perubahan status ini harus dimutakhirkan dalam sistem Online Single Submission. ......Electricity is a product that greatly influences people's daily lives. Therefore, various parties are needed to participate in the provision of electricity, including private-sector investments. According to the 1945 Constitution, industries that significantly impact people's lives are under state control, resulting in strict regulations and oversight in the electricity sector. In investment activities, the term "divestment" is known, which involves the transfer of ownership to other parties. Companies can carry out divestment by transferring shares to other companies, including foreign ones. Towards the end of 2020, there was a company engaged in electricity provision that conducted significant divestment to a foreign company. This research will examine the regulations governing divestment transactions in electricity companies, as well as the legal status of domestic investment companies acquired by foreign entities. Using the juridical-normative research method, the study analyzes the transactions carried out by PT PMU using laws related to electricity investment, divestment, and foreign direct investment through acquisition. The research findings reveal specific regulations governing divestment in electricity providers. In addition to complying with the general provisions of limited liability companies regarding share transfers, these companies must also adhere to regulations set by the Ministry of Energy and Mineral Resources, such as fulfilling Commercial Operation Date requirements, obtaining approval from PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), and reporting to the Minister. Furthermore, domestic investment companies acquired by foreign entities will undergo a status change, becoming foreign direct investment limited liability companies. This status change must be updated in the Online Single Submission system.

Abstrak :
Penelitian ini akan membahas mengenai regulasi energi dalam pemanfaatan tenaga listrik yang ada di Indonesia saat ini dalam menuju transisi energi terbarukan sehingga terciptanya ketahanan energi nasional. Selanjutnya dalam penelitian ini akan mengupas mengenai peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah Indonesia yang mempengaruhi transisi energi terbarukan. Serta melihat implikasi dari hadirnya regulasi UU 11/2020 tentang Cipta Kerja sebagai regulasi awal menuju energi terbarukan dan mewujudkan sasaran energi nasional. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam perkembangan regulasi energi di Indonesia berorientasi pada aspek kemanfaatan. Terkait dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi pelaksanaan energi terbarukan dapat disimpulkan bahwa beberapa aturan dan kebijakan yang ada perlu disesuaikan dan diubah sehingga dapat meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Implikasi UU 11/2020 tentang Cipta Kerja bagi sektor energi khususnya panas bumi menuju transisi energi sangat berpeluang meningkatkan persentase pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. ......This study will discuss energy regulation in using electric power in Indonesia at this time towards the transition of renewable energy to create national energy security Furthermore, this research will examine the Indonesian government's laws, regulations, and policies that affect the transition to renewable energy. At the core of this paper's discussion is knowing the implications of the regulation of Law 11/2020 on Job Creation (UU CK) as an initial regulation toward renewable energy and realizing national energy targets. In this study, the method used is normative juridical. This study concludes that the development of energy regulation in Indonesia is oriented to the aspect of benefit. Related to the laws and regulations and government policies that affect the implementation of renewable energy, it can be concluded that some existing rules and policies need to be adjusted and changed to increase renewable energy utilization. The implications of Law 11/2020 on Job Creation for the energy sector, especially geothermal to the energy transition, can potentially increase the percentage of renewable energy utilization in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Struktur organisasi perusahaan PT. PLN (Persero) saat ini belum mampu menjadikan biaya penyediaan tenaga listrik yang minimum. Secara operasional, Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik (BPP) dari tahun ke tahun lebih besar dari harga aktualnya, yang berarti PLN belum efisien secara ekonomi. Dalam disertasi ini dianalisis bagaimana struktur organisasi perusahaan PLN berpengaruh menentukan besar biaya marjinal jangka panjang penyediaan tenaga listrik nasional. Analisis efisiensi ekonomi usaha penyediaan tenaga listrik, diperoleh dengan membandingkan biaya marjinal jangka panjang dengan harga aktualnya. Selama periode penelitian, terjadi in-efisiensi ekonomi pada usaha penyediaan tenaga listrik, dimana harga aktual lebih besar dari biaya marjinal jangka panjang, sehingga pada tahun tersebut telah terjadi over pricing. Permasalahan didekati dengan menggunakan kerangka minimisasi biaya, dimana masing-masing wilayah/sistem kelistrikan PLN dianggap meminimumkan biaya dalam menghasilkan suatu tingkat output tertentu sebagaimana Pasay, et al (1994). Dengan menggunakan fungsi biaya diperoleh bahwa fungsi biaya translog baik pada pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik maupun dalam konteks integrasi vertikal mengikuti fungsi produksi yang bersifat non-homotetik dan dibuktikan bahwa integrasi vertikal menurunkan biaya marjinal jangka panjang usaha penyediaan tenaga listrik serta timbulnya biaya transaksi yang tinggi ketika pembangkit tenaga listrik merupakan fungsi usaha yang terpisah dari transmisi dan distribusi tenaga listrik, berdasarkan uji separabilitas. Biaya marjinal jangka panjang penyediaan tenaga listrik semakin membesar yang diakibatkan karena penurunan Produktifitas Marjinal Faktor Produksi Kapital (MPK) dan penurunan Produktifitas Marjinal Faktor Produksi Tenaga Kerja (MPL) yang bernilai negatif, walaupun Produktifitas Marjinal Faktor Produksi Bahan Bakar (MPF) selama periode penelitian menunjukkan kecenderungan semakin meningkat, yang mengindikasikan adanya perbaikan efisiensi penggunaan bahan bakar. Bila ditinjau terhadap alokasi faktor produksi, kondisi efisien secara ekonomi dapat ditempuh melalui: - memperbesar Produktifitas Marjinal Faktor Produksi Bahan Bakar (MPF), dengan meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar; - memperbesar Produktifitas Marjinal Faktor Produksi Tenaga Kerja (MPL), dengan mengurangi tenaga kerja yang tidak produktif serta dengan meningkatkan kompetensi karyawan. Laju pertumbuhan produktivitas usaha penyediaan tenaga listrik jangka panjang merupakan fungsi biaya jangka panjang pengurangan perubahan teknologi, pengaruh skala, pengaruh dari pemanfaatan kapasitas, dan pengaruh dari susut jaringan. Laju tingkat produktivitas pembangkit tenaga listrik dan transmisi dan distribusi tenaga listrik selama periode penelitian bernilai negatif, mengindikasikan adanya penurunan produktivitas. Namun demikian, dalam konteks integrasi vertikal, laju tingkat produktivitas penyediaan tenaga listrik menunjukkan kecenderungan semakin meningkat (adanya technological economies). Disamping itu, dalam penelitian ini ditunjukkan bahwa model kerjasama pembelian tenaga listrik swasta mampu meningkatkan laju tingkat produktivitas jangka panjang penyediaan tenaga listrik.

---

ABSTRACT
Organizational structure of electricity suupply business of the PT. PLN (Persero) has not been able to make the minimum cost of electricity supply. Operationally, the True Cost of Supply from year to year is greater than the actual price, which means that PLN has not been economically efficient. This dissertation analyzes how PLN?s organizational structure determines the long-run marginal cost of the national electricity supply. The economic efficiency analysis of electricity supply business is obtained by comparing the long-run marginal cost with actual price. During this research, economic inefficiency occurred in the electricity supply business, where the actual price is greater than the long-run marginal cost which resulted in over pricing. Problem of the study is approached by using a cost minimization framework, where each region / PLN electricity system is considered to minimize the cost in producing a given level of output as Pasay, et al (1994). By using the cost function, it is obtained that the translog cost function in the generation, transmission as well as distribution of electricity and also in the context of vertical integration follow production function which is non-homotetic and it is proved that vertical integration lowers the long-run marginal cost of electricity supply business as well as the emergence of high transaction costs when the power generationt is a separate business function of the transmission and distribution of electricity, based on separability test. Long-run marginal cost of electricity supply keeps growing. It is caused by the declining of Marginal Productivity Factor of Capital (MPK) and a decrease in Marginal Productivity of Labor (MPL) which is negative, although the Marginal Productivity of Fuel (MPF) tend to increase, which indicated an improvement of fuel efficiency during the study period. If the allocation of production factor is reviewed, economic efficiency condition can be reached by: - extending the Marginal Productivity of Fuel (MPF) by increasing fuel efficiency; - extending the Marginal Productivity of Labor (MPL) by reducing unproductive labor and by increasing competence among employees. The long-run total factor productivity in electricity supply business is a function of the long-run cost reduction of technological change, scale effects, the effect of capacity utilization and the effect of losses. The long-run total factor productivity of power generation, transmission and distribution of electricity throughout the study period is negative, which indicate a decrease in productivity. However, in the context of vertical integration, the long-run total factor productivity of electricity supply showed increasing trend (the presence of technological economies). In addition, this study indicates that the model power purchase of Independent Power Producers (IPP) are able to increase the rate of long-run total factor productivity of electricity supply. JEL Classification: C29 C39 D23 D24 D42 L94.