Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perubahan desain pemilu di era reformasi telah memberi dampak terhadap perubahan strategi kandidat untuk memenangkan pemilu. Sejak Pemilu 2009 hingga 2019, beberapa peserta pemilu mulai mengejar suara personalnya. Berbagai usaha akan mereka lakukan, termasuk membentuk relasi patron klien dengan seorang broker. Keberadaan broker dipercaya membantu mengatasi kendala timbal balik dialami oleh kandidat. Fenomena jaringan perantara pada pemilu era reformasi semakin beragam. Menurut Aspinall dan Mada Sukmajati (2014), terdapat tiga jenis fenomena broker yaitu partai politik, tim sukses, dan jaringan sosial Sementara penelitian ini akan membahas fenomena broker lainnya yaitu broker penyelenggara pemilu. Studi ini meneliti tentang peran broker penyelenggara pemilu dengan mengambil studi kasus praktik broker penyelenggara pemilu di Kabupaten Karawang pada Pemilu 2019. Alasan kesediaan beberapa penyelenggara pemilu di Kabupaten Karawang adalah ikatan pertemanan, motivasi ekonomi, serta aspek manajerial pemilu. Tidak semua broker kerap diidentikan sebagai “the Peronist problem-solving network” (Auyero, 2000) karena memungkinkan broker gagal memenangkan kliennya pada pemilu. Penelitian ini juga menjelaskan problematika loyalitas kesetiaan broker penyelenggara pemilu di Kabupaten Karawang. Adapun teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori brokerage dan konsep integritas pemilu. ......The Changes in election design in the reform era have had an impact on changing candidate strategies to win elections. From the 2009 to 2019 elections, several election participants began to pursue their votes. They will do various efforts, including establishing a patron-client relationship with a broker. The existence of a broker is believed to help overcome the reciprocal obstacles experienced by candidates. The phenomenon of the intermediary network in the reform era elections is increasingly diverse. According to Aspinall and Mada Sukmajati (2014), there are three types of broker phenomena, namely political parties, successful teams, and social networks. This study examines the role of election management brokers by taking a case study of the practice of election management brokers in Karawang Regency in the 2019 Election. The reasons for the willingness of several election organizers in Karawang Regency are friendship bonds, economic motivation, and managerial aspects of the election. Not all brokers are often identified as “the Peronist problem-solving network” (Auyero, 2000) because it allows brokers to fail to win their clients in elections. This study also explains the problem of loyalty of election management brokers in Karawang Regency. The theories used in this research are brokerage theory and the concept of electoral integrity.

Abstrak :
Penyelenggaraan pemilihan di tengah pandemi Covid-19 merupakan hal yang baru bagi seluruh negara di dunia. Negara Indonesia melaksanakan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi Covid-19 pada 9 Desember 2020 di 270 daerah. Pemilihan tetap dilaksanakan karena kedaruratan yang dipilih oleh negara Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 adalah kedaruratan berdasar undang-undang. Sistem hukum yang berlaku dalam kedaruratan berdasar undang-undang adalah sistem hukum normal sehingga, pemilihan tetap dapat dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Permasalahan pada tesis ini adalah bagaimana KPU dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di tengah pandemi dan bagaimana Bawaslu mengantisipasi pelanggaran di ruang gerak yang terbatas akibat pandemi. Peran KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan di tengah pandemi adalah melakukan sosialisasi secara masif melalui berbagai kegiatan, menerapkan protokol kesehatan dan melaksanakan simulasi protokol kesehatan di TPS. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di tengah pandemi adalah sebesar 76,09% dan merupakan yang tertinggi sejak pemilihan kepala daerah 2015. Pemilihan ini dapat dikatakan cukup sukses karena pemilihan di tengah pandemi Covid-19 tidak menghalangi pemilih untuk memberikan suaranya. Peran Bawaslu dalam mengantisipasi pelanggaran di ruang gerak yang terbatas akibat pandemi adalah melakukan sosialisasi, melaksanakan sekolah kader pengawas partisipatif, membentuk desa anti politik uang dan membentuk kampung sadar pengawasan pilkada. Dengan adanya program ini diharapkan pelanggaran bisa dicegah dan tidak terjadi. Pemilihan kepala daerah di tengah pandemi Covid-19 ini memberikan kewenangan baru bagi Bawaslu, yaitu mengawasi penerapan protokol kesehatan. ......Holding elections in the midst of the Covid-19 pandemic is a new thing for all countries in the world. The Indonesian state held regional head elections in the midst of the Covid-19 pandemic on December 9, 2020 in 270 regions. The election still be held because the chosen emergency by Indonesian state in dealing with the Covid-19 pandemic is an emergency based on law. The legal system that applies in emergencies based on law is a normal legal system so the elections can still be held in the midst of the Covid-19 pandemic. The problem in this thesis is how KPU can increase public participation in regional head elections in the midst of a pandemic and how Bawaslu anticipates violations in the limited space due to the pandemic. The role of KPU in increasing public participation in elections in the midst of a pandemic is to conduct massive socialization through various activities, implement health protocols and carry out simulations of health protocols at polling stations. Public participation in regional head elections in the midst of a pandemic is 76.09% and is the highest since the 2015 regional head elections. This election can be said to be quite successful because the election in the midst of the Covid-19 pandemic did not prevent voters from voting. The role of Bawaslu in anticipating violations in the limited space due to the pandemic is to carry out socialization, carry out participatory supervisory cadre schools, form anti-money politics villages and form villages aware of election supervision.With this program, it is hoped that violations can be prevented and do not occur. The election of regional heads in the midst of the Covid-19 pandemic gave Bawaslu new authority, namely overseeing the implementation of health protocols.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini akan menjelaskan mengenai kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia dan mekanisme pelaksanaan tugas dan wewenangnya serta akibatnya terhadap sistem penyelenggaraan pemilu. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan desain preskriptif. Menggunakan dua pendekatan yaitu; pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sejarah (historical approach). Hasil penelitian menunjukkan, fungsi DKPP memang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, tetapi tidak berada di bawah kekuasaan yudisial. Penulis memberanikan diri untuk mengkategorikan DKPP sebagai cabang kekuasaan keempat, bersama-sama dengan KPU dan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Walaupun dalam melaksanakan wewenangnya DKPP masih mengalami berbagai kendala internal dan eksternal, namun sebagai lembaga yang masih baru ada di Indonesia, DKPP cukup membawa keoptimisan untuk terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan. Keberadaan DKPP berdasarkan tugas dan fungsi sebagai penegak ethics penyelenggaraan pemilu diharapkan mampu memberikan kontribusi positif baik dari segi perbaikan moralitas bangsa juga memberikan sumbangan politik moral dalam mengembangkan kualitas demokrasi dari perspektif menciptakan checks and balances pada setiap lembaga khususnya lembaga penyelenggara pemilu.

---

ABSTRACT
This thesis will explain the position of the Honorary Council of Election in Indonesia’s Constitutional Structure and mechanism of implementation of duties and its powers and the consequencies toward electoral system. This research is normative prescriptive interpretive. Uses two kind of approach, statute approach and historical approach. The researcher concludes that, DKPP function is indeed related to the judicial power, but not under judicial control. Writer ventured to categorize DKPP as branches of fourth power, together with KPU and Bawaslu. Although in exercising authorities DKPP still experiencing various internal and external constraints, but as a new institution in Indonesia, DKPP brings optimism spirit to manifest fair election. The existence of DKPP based on tasks and functions as a holding of election ethics enforcement expected to contribute positive both in terms of repairing the nation’s morality also contributed in developing the moral politics of the quality of democracy from the perspective of creating cheks and balances on any institution in particular electoral institutions.