Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Aplikasi permainan ketangkasan merupakan layanan over-the-top yang dapat diperoleh melalui application store, yakni suatu platform dengan mana pengembang aplikasi dapat mengunggah aplikasi dan pengguna dapat mengunduhnya. Beberapa aplikasi permainan ketangkasan selain menyediakan layanan permainan, juga memungkinkan pembelian konten tambahan yang dapat membantunya dalam bermain, seperti koin dalam aplikasi Domino Gaple Online. Konten yang dimaksud selain dapat dibeli dengan menggunakan kartu kredit atau debit, dapat juga dibeli dengan tagihan operator langsung, dengan mana tagihan pembelian koin akan dibebankan kepada pengguna melalui penyelenggara jasa telekomunikasi, yakni dengan pengurangan deposit prabayar atau pulsa. Mengingat bahwa deposit prabayar digunakan untuk non-jasa telekomunikasi, menjadi pertanyaan bagaimana peraturan mengatur mengenai hal tersebut. Selanjutnya, terlibatnya pengembang aplikasi, penyelenggara application store dan penyelenggara telekomunikasi menimbulkan pertanyaan bagaimana bentuk pertanggungjawaban serta perlindungan hukum bagi penggunanya. Meskipun peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan telekomunikasi tidak mengatur mengenai hal tersebut, penyelenggaraannya, tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi pengguna haruslah sesuai dengan norma-norma yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2008 dan UU No. 8 Tahun 1999. Berdasarkan penelitian, yang dilakukan terhadap aplikasi Domino Gaple Online, tidak semua norma-norma tersebut diindahkan. Untuk itu, Pemerintah perlu secara khusus mengawas ada mengatur penyelenggaraan aplikasi permainan, maupun penyediaan tagihan operator langsung

---

ABSTRACT
Mobile games are applications obtained through application stores such as Google Play a platform which enables developers to distribute and monetize applications, and enables users to obtain applications. Several mobile games also enable the purchase of in game content, such as coins in Domino Gaple Online. Purchases of in app contents are usually done using card payments, however the provision of direct carrier billing enables payments to be directly charged by the telecommunication service provider. Because of that, the users rsquo phone credit, which should only be used for telecommunications services, is used to pay for a content not provided by the telecommunication service provider. This raises a question as to how Indonesia rsquo s law regulates the use of phone credit for non telecommunication services. Furthermore, the involvement of three different parties raises the question regarding the legal liabilities of said providers, and the legal protection of its users. Laws on telecommunications does not regulate the use of phone credit for non telecommunication purposes. Because of that, the provision of said game, the providers rsquo legal liabilities and the legal protection for its users are based on the norms and standards enforced in Law No. 11 of 2008 and Law No. 8 of 1999. Based on the research on Domino Gaple Online, not all the norms within those regulations are adhered to. Thus, the Government needs to specifically supervise and regulate the provision of mobile games and direct carrier billing for non telecommunication services.

Abstrak :
ABSTRAK
Data pribadi adalah bagian dari hak privasi, yaitu hak pribadi yang berkaitan dengan hak untuk mengontrol berbagai informasi dan/atau data yang berkenaan dengan individu. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Namun dalam perkembangan sistem dan transaksi elektronik, muncul praktek komersialisasi terhadap basis data pemasok yang berisi data pribadi. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu bagaimana ketentuan hukum mengatur mengenai komersialisasi sharing basis data pemasok, bagaimana bentuk penyelenggaraan komersialisasi sharing basis data pemasok secara elektronik serta bagaimana tanggung jawab para pihak dalam komersialisasi sharing basis data pemasok secara elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa di dalam basis data pemasok terkandung data pribadi yang dilindungi secara implisit oleh UUD 1945 serta eksplisit dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia dan pemanfaatan terhadap data pribadi tersebut sebagian besar tidak mendapatkan persetujuan dari Pemilik Data Pribadi. Terhadap penyelenggara sistem elektronik dalam komersialisasi sharing basis data pemasok dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh pemilik data jika terbukti bahwa pihak penyelenggara tidak menyelenggarakan sistem elektronik dengan andal, aman dan bertanggung jawab sehingga memfasilitasi komersialisasi tersebut. Terhadap pedagang merchant dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh pemilik data karena telah melanggar hak privasi, serta oleh konsumen atas informasi yang menyesatkan jika basis data pemasok yang dijual tidak sesuai dengan iklan.

---

ABSTRACT
Personal data is part of the right to privacy, that is, the privacy rights associated with the right to control all kinds of information and or data pertaining to the individual. Government through the Ministry of Communication and Information has issued Ministerial Regulation No. 20 of 2016 on Protection of Personal Data in Electronic System. In the development of systems and electronic transactions, commercialization practices appear to the database supplier containing personal datas. Issues to be discussed in this thesis are the legal provisions regulation of the commercialization of supplier database sharing, the execution of commercialization of supplier database sharing in electronic systems and the responsibility of the parties involved in the commercialization of supplier database sharing. The research method used in this thesis is normative legal research. The researcher concludes that personal data protected implicitly by the 1945 Constitution as well as explicitly in some laws and regulations in Indonesia and therefore it is not a commodity that can be traded freely. The electronic system providers may be held accountable by the data owner if it proves that the system providers does not administer the electronic system reliably, safely and responsibly so as to facilitate such commercialization. Merchant may be held accountable by the data owner for violating privacy rights, and by the consumer for misleading information if it proves that the database supplier sold does not match the advertisement.