Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembatalan Putusan Arbitrase Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Suatu penyelesaian sengketa yang efektif merupakan idaman bagi setiap pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis karena sengketa dapat menimbulkan resiko-resiko merugikan dan mengacaukan prediksi-prediksi bisnis. Meskipun biasanya penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan, namun dalam perkembangannya pengadilan dianggap kurang efektif dalam menangani sengketa-sengketa yang terjadi. Hal tersebut kemudian membawa pihak-pihak yang kurang puas kepada suatu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yaitu arbitrase. Suatu putusan arbitrase diperoleh melalui rangkaian proses yang didasarkan pada suatu perjanjian. Jika putusan tersebut dibatalkan maka seharusnya hal itu merupakan konsekwensi dari tidak dilaksanakannya perjanjian diantara para pihak tersebut atau tidak dipenuhinya suatu ketentuan undang-undang.Penulisan thesis ini bertujuan untuk mengetahui peranan pengadilan dalam hal pembatalan suatu putusan arbitrase dan cukup tidaknya pengaturan dasar-dasar pembatalan suatu putusan arbitrase didalam Undang-Undang Arbitrase. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila dilihat dari syarat-syarat pembatalan putusan arbitrase, maka pengadilan, sesudah berlakunya Undang-undang Arbitrase memiliki peranan yang jauh lebih kecil dalam hal pembatalan putusan arbitrase dibandingkan sebelum berlakunya Undangundang Arbitrase dan Undang-undang Arbitrase ternyata belum mengatur secara cukup dasar-dasar atau syarat-syarat pembatalan suatu putusan arbitrase."

"ABSTRAKThe aspect of the interconnection was one of the important aspects in the implementation of the telecommunications. Not only because the interconnection was the important point in the expansion of the service of the telecommunications service, but the interconnection also had the role that was important in creating the business competition that were effective in the telecommunications sector. Therefore, in the rule that in connection with the interconnection in many countries (including in Indonesia), the interconnection already embedded as one of the obligations that must be carried out by the organizer of the telecommunications. The interconnection of the telecommunications could be technically interpreted as the linkage between one telecommunications operator and the other telecommunications operator. In the context of this linkage, it is emerged various aspects that is in connection with the technical aspect, operational aspect and the business aspect that touch on with the interests of the regulator, the operator and the community. Therefore, in the context of the interconnection law had the dimension that in connection with the regulator's relations with the operator in the context of the specific law of the telecommunications sector, the operator's relations with the operator in the dimension of the competition law and civil (the agreement) law as well as the operator's relations with the community in the context of the consumer protection law. In these relations, often emerged the inappropriateness of the interests that finally had caused the dispute between the parties. The available interconnection rule was enabled to complete this dispute as the shape of the search and the discovery of justice for the parties. Referred in this process, there were two main issues that must get attention that is in connection with the forum (the agency) in the dispute resolution and the procedure that was passed through in the dispute resolution. As the agency that played a role as the regulator and at the same time as the agency of the dispute resolution, BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia 1 Indonesian Telecommunication Regulation Agency) had the authority to join in as well as complete the dispute. In the context like this, the forum and the procedure of the dispute resolution in and by BRTI must get special attention for the sake of the effectiveness of the dispute resolution and its compatibility with the current legislation regulation."

"Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang terpenting dalam kontrak dibidang penanaman modal asing, asas ini bersifat universal dan dianut oleh hukum perjanjian di semua negara pada umumnya. Sebagai konsekuensi adanya asas ini, para pihak dalam kontrak mendapat kebebasan untuk mengadakan pilihan yurisdiksi dan pilihan hukum didalam penyelesaian sengketa antara partner lokal dan partner asing maupun antara negara dengan investor asing. Tujuan dari penelitian ini untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsistensi terhadap penyelesaian sengketa penajaman modal asing baik antara partner lokal dan partner asing maupun investor asing dengan Pemerintah. Penelitian ini melalui pendekatan secara yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Bila terjadi sengketa antara partner lokal dan partner asing atau investor asing dengan Pemerintah, maka acuan pertama adalah hukum yang berlaku dan penyelesaian sengketa yang telah disepakati dipilih oleh para pihak baik menyangkut pilihan hukum maupun pilihan forum yang disepakati para pihak sebelumnya dalam perjanjian. Dalam penyelesaian sengketa berkenaan dengan penanaman modal asing di Indonesia terdapat kecenderungan bahwa pilihan forum penyelesaian sengketa yang telah disepakati dipilih sebagai forum penyelesaian sengketa adalah arbitrase. Arbitrase dapat merupakan sengketa yang efektif dalam penyelesaian sengketa penanaman modal bahkan Negara - Negara masyarakat hukum internasional telah membentuk arbitrase khusus mengenai penyelesaian sengketa penanaman modal yakni dengan adanya ICSID, UNCITRAL maupun BANI demikian juga terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan badan atau dewan arbitrase internasional yang dapat dieksekusi di Negara lain sesama peserta ratifikasi yang bersangkutan, misalnya Konvensi New York 1958."