Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tesis ini, disampaikan mengenai Urgensi Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan Dalam Sistem Peradilan Indonesia. Adapun yang menjadi latar belakang penulisan ini ialah dalam kurun waktu lima puluh tahun terakhir, tanah sebagai bagian krusial dalam kehidupan masyarakat, memiliki permasalahan yang semakin lama semakin tidak dapat dihindari dan semakin kompleks serta banyak yang belum dapat terselesaikan. Metode penelitian yang digunakan untuk penulisan ini adalah Yuridis Normatif dengan pokok permasalahannya yaitu pertama Apakah Urgensi Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan Dalam Sistem Peradilan Indonesia dan kedua bagaimanakah penerapan peradilan tanah yang berlaku di negara lainnya New South Wales, Australia dan Afrika Selatan serta apa saja gambaran yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pengadilan khusus pertanahan sesuai dengan keadaan di Indonesia. Penulisan ini mendapatkan simpulan sebagai berikut: pertama pembentukan sebuah pengadilan baru bukanlah sebuah tugas yang ringan, bahkan untuk memunculkannya, yang dalam hal ini di bidang pertanahan, merupakan sesuatu yang paling sulit dilakukan dan kedua sebagaimana New South Wales dan Afrika Selatan yang berani memulai apapun kondisi mereka dahulunya, Indonesia juga seharusnya memberanikan diri untuk mengambil langkah yang sama, berani mengambil langkah baru akan jauh lebih baik daripada hanya berdiam diri saja dan menerima keadaan yang ada. Melalui pengadilan khusus pertanahan ini kedepannya sebagai harapan dan jawaban atas permasalahan tanah yang sejauh ini belum dapat terakomodir dengan baik penyelesaiannya. Penelitian ini memberikan saran untuk segera dibentuknya peradilan khusus pertanahan mengingat kebutuhannya dalam penyelesaian sengketa berkenaan dengan tanah sekalipun dalam pembentukkannya nanti pemerintah dan negara harus memberikan effort yang lebih dari segala aspek. ......This thesis is tell about Judicial Analysis of The Urgency of Dispute Settlement for Land Through Special Court Justice System in Indonesia. The thesis background is in the last fifty years, land as a crucial part in the life of society, has the problems that are increasingly unavoidable and increasingly complex are yet to be resolved. This thesis used normative juridical for the method with two subject matter as explained the first is about what is The Urgency of Dispute Settlement for Land Through Special Court Justice System in Indonesia and secondly how the application of justice as apply in other countries New South Wales, Australia and South Africa also whats condition that can become a reference for the implementation this special court in accordance with the state land in Indonesia. This Thesis is getting conclusion as follows first, to establish the new court is not easy task to bring it up especially for land court and as like as New South Wales and South Africa, who dared to start whatever their condition previously , Indonesia should be take similar step, writer prefer to Indonesia will take a new resolution than accept the existing situation. In the future, this special court as hope can be an answer for all land matter, so land matter can be accommodate in good solution. This research provides suggestion for establish a special land court immediately considering the necessity for dispute resolution in the connection with land although in the founding process, goverment and country must give extra effort in many aspect. "

"Sertipikat tanah merupakan surat tanda bukti hak yang diberikan sebagai bukti sah kepemilikan hak atas tanah yang diperoleh melalui proses pendaftaran tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional. Meskipun sebagai tanda bukti yang sah namun dalam prakteknya masih saja terjadi sengketa terhadap kepemilikan hak atas tanah. Salah satu sengketa tanah yang terjadi pada Kantor Pertanahan Jakarta Pusat adalah jenis hak Sertipikat Hak Milik, yang penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalur diluar peradilan dan jalur peradilan. Berkenaan dengan hal tersebut dalam penulisan ini, peneliti menulis beberapa permasalahan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa terhadap Sertipikat Hak Milik, yaitu 1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya sengketa tanah di wilayah Kantor Pertanahan Jakarta Pusat ? 2. Bagaimana peran Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian sengketa tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Miliknya sesuai dengan kewenangannya ?, Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif dengan menelaah permasalahan yang ada dan di kaji berdasarkan atas materi hukum atau peraturan-peraturan dan pelaksanaan di dalam prakteknya. Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa Badan Pertanahan Nasional mempunyai kewenangan untuk memfasilitasi para pihak yang bersengketa untuk diselesaikan melalui mediasi serta proses penyelesaiannya dan melaksanakan putusan penyelesaian sengketa pertanahan yang telah ditetapkan dalam pengadilan.......A land certificate letter proof of the rights granted as legal evidence of ownership rights to the land that is acquired through the process of land registration in the National Land Agency. Although as proof of legitimate but in the practice is still only a dispute on land ownership. One land dispute occurred in Central Jakarta Land Office is the right type of Certificate Properties, the settlement acting inside the court and outside the court. In this regard in this paper, the researcher wrote several questions in the implementation of dispute resolution Certificate of Property Rights , namely 1. What are the factors causing land disputes in the Central Jakarta Land Office area 2. What is the role of the National Land Agency in resolving land disputes whose Ownership Certificate has been issued in accordance with them authority ?, The method used in this paper is the Normative Juridical examine existing problems and be examined based on the material laws or regulations and implementation in the practice her. From the research, the authors found that the National Land Agency has the authority to facilitate the parties to the dispute to be resolved through mediation and enforcing land dispute resolution decisions that have been determined in court."