Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana karakteristik Pelabuhan tidak resmi "X" dimanfaatkan sebagai jalur penyelundupan di Pulau Batam. Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif yang datanya diperoleh melalui proses wawancara, diskusi dan observasi lapangan. Penelitian ini kemudian menyimpulkan bahwa lemahnya penegakan hukum, kondisi geografis yang mendukung, dan masyarakat yang tertutup adalah karakteristik yang dapat diidentifikasi.

---

AbstractThe purpose which is reached by this research is to describe characteristics of the illegal Port?X? as smuggling routes in Batam Island. The research method use qualitative approach with descriptive design and data is obtained by interviews, discussions and field observations. The conclusion of this research is the weakness of law enforcement, geographical conditions support, and the exclusive society are identified characteristic."

"Belakangan ini Indonesia telah dijadikan daerah tujuan pemasaran dan balikan sebagai tempat pembuatan obat-obatan terlarang oleh jaringan pengedar narkotika internasional. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya bandar-bandar dan pengedar serta narapidana kasus narkoba yang menyandang kewarganegaraan asing yang tertangkap berikut dengan penyitaan barang bukti narkotika dalam jumlah yang besar. Penanggulangan penyelundupan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta pada umumnya dilakukan lewat sebuah Mekanisme Pengamanan dalam Menanggulangi Penyelundupan Narkoba. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penanggulangan penyelundupan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penanggulangan penyelundupan narkoba di Lembaga Permasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini merupakan penelitian deskriprif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran dan mengungkapkan informasi secara mendalam yang diperoleh di lapangan, yakni tentang suatu keadaan dan peristiwa yang terjadi dalam kelompok sosial yang berhubungan dengan penyelundupan narkoba yang menjadi fokus penelitian Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa modus operandi yang mendorong terjadinya penyelundupan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta adalah dengan memanfaatkan situasi kepadatan kunjungan, mekanisme bertamu kapada pejahat dan kadekatan narapidana dengan petugas pemasyarakatan. Selain itu pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta juga mengalami kendala berupa terbatasnya anggaran, sumber daya manusia, kewenangan, dan kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam penanggulangan penyelundupan narkoha Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa pada dasarnya penanggulangan penyelundupan narkoba di Lembaga Permasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dapat dilaksanakan dengan baik bilamana Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta mengoptimalkan penugas yang ada dengan meningkatkan disiplin, meningkatkan moral dan motivasi kerja, serta mengadakan penggeledahan secara rutin dan insidentil."

"Pembatasan oleh pemerintah Indonesia dalam perolehan Hak Milik atas Tanah menutup kesempatan Warga Negara Asing untuk menguasai Hak Milik atas Tanah di Indonesia. Saat ini keinginan Warga Negara Asing untuk menguasai Hak Milik atas Tanah di Indonesia semakin meningkat. Pemerintah Indonesia telah memberikan kesempatan bagi Warga Negara Asing untuk mendapatkan Hak Pakai atas Tanah, namun nampaknya pihak asing tidak cukup puas dengan pemberian Hak Pakai atas Tanah yang memiliki jangka waktu. Keinginan Warga Negara Asing untuk dapat menguasai Hak Milik atas Tanah di Indonesia akhirnya melahirkan sebuah ide baru yang diciptakan guna melewati batasan yang telah diberikan oleh Pemerintah Indonesia dalam hal penguasaan Hak Milik atas Tanah. Cara yang paling sering dilakukan guna memenuhi keinginan Warga Negara Asing untuk menguasai Hak Milik atas Tanah di Indonesia adalah melalui pembuatan Akta Pemindahan Hak dari Warga Negara Indonesia kepada Warga Negara Asing. Akta semacam ini biasanya juga diikuti dengan Surat Kuasa Mutlak, yang isinya pemberian kuasa kepada seorang Warga Negara Asing untuk menjual, memindah tangankan maupun menjaminkan sebidang tanah tersebut kepada pihak lain. Hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria dan Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak atas Tanah.

---

Restriction by Indonesian government in the acquisition of Right of Ownership close the opportunity of a foreign citizen to get the Right of Ownership in Indonesia. Currently the desire of foreigners to get the Right of Ownership is increasing. Indonesian government has provided an opportunity for foreign citizen to obtain Righ to Use. However it seems that foreign citizens are not quite satisfied with Righ to Use that has special period. The desire of foreign citizens to get the Right of Ownership in Indonesia finally give birth to a new idea that created for pass the restriction of Indonesian Government about the rules of having Right of Ownership in Indonesia.

The most usual way to satisfy the desire of foreigners to get the Righ of Ownership is through the deeds that contains transfer of Right of Ownership from an Indonesian citizen to a foreign citizen. This kind of deed usually followed by absolute power of attorney that contains granting authority to a foreign citizen to sell, transfer, or pledge that land to other parties. This thing is contrary to the laws and regulations applicable in article 26 paragraph (2) of Law number 50 year 1960 on agrarian. It is contrary to and Instructions interior minister number 14 Year 1982 about ban the use of absolute power as the transfer of land rights."

"Pasca berakhirnya Perang Dingin, kejahatan transnasioal terorganisir atau yang dikenal dengan Transnational Organized Crime (TOC) dianggap menjadi ancaman baru bagi keamanan. Salah satu bentuk TOC yang sedang marak terjadi adalah penyelundupan senjata lintas Negara. Selain mengancam keamanan individu, penyelundupan senjata lintas Negara juga dianggap dapat mengancam keamanan internasional dan menghambat pembangunan serta mengganggu stabilitas suatu Negara. Dalam hukum internasional, masalah penyelundupan senjata lintas Negara diatur dalam Protocol Against The Illicit Manufacturing Of And Trafficking In Firearms, Their Parts And Components And Ammunition (2001) yang merupakan protokol tambahan dari United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (2000). Selain kedua instrumen hukum internasional tersebut, terdapat juga instrumen internasional lain yang mengikat Negara-Negara secara politis, yaitu United Nations Programme of Action to Prevent, Combat, Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspect (2001). Banyaknya konflik internal dan ditambah lagi dengan adanya sejumlah gerakan terorisme di Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai Negara yang berpotensi untuk dijadikan Negara tujuan dalam perdagangan senjata ilegal. Para pedagang senjata ilegal tersebut biasanya menggunakan jalur-jalur di sekitar daerah perbatasan Indonesia untuk memasukkan senjata ke Indonesia, terutama melalui wilayah perairannya. Mereka juga menggunakan sejumlah modus operandi agar dapat lolos dari pemeriksaan petugas. Hingga saat ini, Indonesia telah dan akan terus melakukan sejumlah upaya untuk menanggulangi penyelundupan senjata, antara lain dengan bekerja sama dengan Negara-Negara tetangga dalam mengamankan daerah perbatasannya serta aktif dalam berbagai kegiatan di forum regional dan internasional dalam memberantas kegiatan penyelundupan senjata lintas Negara."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan atas pengaturan kriminalisasi penyelundupan migran yang dimuat dalam United Nations Convention against Transnational Organized Crime dan Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air Tahun 2000. Melalui kriminalisasi penyelundupan migran diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku penyelundupan migran. Indonesia, Australia, dan Inggris sebagai contoh negara-negara yang terkena dampak dari penyelundupan migran telah meratifikasi United Nations Convention against Transnational Organized Crime dan Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air. Komitmen ketiga negara tersebut untuk terikat dalam perjanjian internasional ini tentunya menimbulkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, salah satunya adalah kriminalisasi penyelundupan migran. Ketiga negara tersebut sebagai negara peserta United Nations Convention against Transnational Organized Crime dan Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air diwajibkan untuk melakukan kriminalisasi penyelundupan migran melalui peraturan perundang-undangannya masing-masing. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut ketiga negara di atas memiliki cara-cara serta hambatannya masing-masing.

---

This final paper discusses about the compliance towards regulations on migrants smuggling criminalization in accordance with the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air. Migrants smuggling criminalization is hoped to give a deterrent effect towards the perpetrators. Indonesia, Australia, and the United Kingdom are three states that are affected by migrants smuggling that have ratified United Nations Convention against Transnational Organized Crime and Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air. The commitments of those states to be bound to such international treaties obviously will raise obligations that need to be fulfilled. Those three states as the party of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air are obliged to criminalize the offence of smuggling of migrants through their own national regulations. In fulfilling such obligation those three countries have their own ways and impediments."