Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembatasan oleh pemerintah Indonesia dalam perolehan Hak Milik atas Tanah menutup kesempatan Warga Negara Asing untuk menguasai Hak Milik atas Tanah di Indonesia. Saat ini keinginan Warga Negara Asing untuk menguasai Hak Milik atas Tanah di Indonesia semakin meningkat. Pemerintah Indonesia telah memberikan kesempatan bagi Warga Negara Asing untuk mendapatkan Hak Pakai atas Tanah, namun nampaknya pihak asing tidak cukup puas dengan pemberian Hak Pakai atas Tanah yang memiliki jangka waktu. Keinginan Warga Negara Asing untuk dapat menguasai Hak Milik atas Tanah di Indonesia akhirnya melahirkan sebuah ide baru yang diciptakan guna melewati batasan yang telah diberikan oleh Pemerintah Indonesia dalam hal penguasaan Hak Milik atas Tanah. Cara yang paling sering dilakukan guna memenuhi keinginan Warga Negara Asing untuk menguasai Hak Milik atas Tanah di Indonesia adalah melalui pembuatan Akta Pemindahan Hak dari Warga Negara Indonesia kepada Warga Negara Asing. Akta semacam ini biasanya juga diikuti dengan Surat Kuasa Mutlak, yang isinya pemberian kuasa kepada seorang Warga Negara Asing untuk menjual, memindah tangankan maupun menjaminkan sebidang tanah tersebut kepada pihak lain. Hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria dan Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak atas Tanah. ......Restriction by Indonesian government in the acquisition of Right of Ownership close the opportunity of a foreign citizen to get the Right of Ownership in Indonesia. Currently the desire of foreigners to get the Right of Ownership is increasing. Indonesian government has provided an opportunity for foreign citizen to obtain Righ to Use. However it seems that foreign citizens are not quite satisfied with Righ to Use that has special period. The desire of foreign citizens to get the Right of Ownership in Indonesia finally give birth to a new idea that created for pass the restriction of Indonesian Government about the rules of having Right of Ownership in Indonesia. The most usual way to satisfy the desire of foreigners to get the Righ of Ownership is through the deeds that contains transfer of Right of Ownership from an Indonesian citizen to a foreign citizen. This kind of deed usually followed by absolute power of attorney that contains granting authority to a foreign citizen to sell, transfer, or pledge that land to other parties. This thing is contrary to the laws and regulations applicable in article 26 paragraph (2) of Law number 50 year 1960 on agrarian. It is contrary to and Instructions interior minister number 14 Year 1982 about ban the use of absolute power as the transfer of land rights."

"Pasca berakhirnya Perang Dingin, kejahatan transnasioal terorganisir atau yang dikenal dengan Transnational Organized Crime (TOC) dianggap menjadi ancaman baru bagi keamanan. Salah satu bentuk TOC yang sedang marak terjadi adalah penyelundupan senjata lintas Negara. Selain mengancam keamanan individu, penyelundupan senjata lintas Negara juga dianggap dapat mengancam keamanan internasional dan menghambat pembangunan serta mengganggu stabilitas suatu Negara. Dalam hukum internasional, masalah penyelundupan senjata lintas Negara diatur dalam Protocol Against The Illicit Manufacturing Of And Trafficking In Firearms, Their Parts And Components And Ammunition (2001) yang merupakan protokol tambahan dari United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (2000). Selain kedua instrumen hukum internasional tersebut, terdapat juga instrumen internasional lain yang mengikat Negara-Negara secara politis, yaitu United Nations Programme of Action to Prevent, Combat, Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspect (2001). Banyaknya konflik internal dan ditambah lagi dengan adanya sejumlah gerakan terorisme di Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai Negara yang berpotensi untuk dijadikan Negara tujuan dalam perdagangan senjata ilegal. Para pedagang senjata ilegal tersebut biasanya menggunakan jalur-jalur di sekitar daerah perbatasan Indonesia untuk memasukkan senjata ke Indonesia, terutama melalui wilayah perairannya. Mereka juga menggunakan sejumlah modus operandi agar dapat lolos dari pemeriksaan petugas. Hingga saat ini, Indonesia telah dan akan terus melakukan sejumlah upaya untuk menanggulangi penyelundupan senjata, antara lain dengan bekerja sama dengan Negara-Negara tetangga dalam mengamankan daerah perbatasannya serta aktif dalam berbagai kegiatan di forum regional dan internasional dalam memberantas kegiatan penyelundupan senjata lintas Negara."

"ABSTRAKPasal 7 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Hal ini kemudian yang menjadi landasan reformasi agraria atau dikenal dengan landreform yang salah satu programnya adalah penetapan batas maksimum kepemilikan tanah yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp 1960 tentang penetapan batas maksimum luas tanah pertanian. Tetapi pada kenyataannya masih terjadi upaya untuk menyelundupi peraturan tersebut dengan mengadakan perjanjian pinjam nama seperti kasus yang Penulis angkat pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan bentuk pendekatan yuridis normatif, yang menitikberatkan pada studi kepustakaan. Hasil analisis menunjukan bahwa yang pertama, kepemilikan tanah oleh pihak yang telah melebihi batas kepemilikan tanah dengan melakukan perjanjian pinjam nama tidak sah karena dapat dikatakan sebagai penyelundupan hukum. Kedua, putusan hakim dalam kasus ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal demikian diperlukannya peninjauan kembali atas putusan tersebut karena dengan hakim memenangkan pihak yang melakukan penyelundupan hukum, menunjukkan lemahnya penegakkan peraturan landreform yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria.

---

ABSTRACTArticle 7 of the Basic Agrarian Law states that in order not to harm the public interest, the excessive ownership and control of the land shall not be permitted. This is then the basis of agrarian reform or known as landreform which is one of the programs is the determination of the maximum limit of land ownership which is regulated further in Act Number 56 Prp of 1960 on the determination of the maximum limit of agricultural land area. But in reality there is still an attempt to smuggle the rules by entering into a nominee agreement as the case the author adopted in this study. This research uses a normative juridical approach, which focuses on literature study. The results of the analysis show that the first, the ownership of land by those who have exceeded the land ownership limit by entering into an unlawful lending agreement because it can be said to be a legal smuggling. Secondly, the judge 39 s decision in this case is contrary to the laws and regulations, in which case a review of the judgment is necessary because with the judge winning the party smuggling the law, it shows the weakness of the enforcement of landreform rules mandated by the Basic Agrarian Law. "

"Skripsi ini membahas tentang kekuatan mengikat perjanjian pengikatan jual beli yang digunakan sebagai instrumen penyelundupan hukum dalam kegiatan penjualan tanah kaveling yang dilakukan oleh developer perumahan dalam rangka lingkungan siap bangun. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian pengikatan jual beli yang digunakan sebagai instrumen penyelundupan hukum dalam kegiatan penjualan tanah kaveling, merupakan penyelundupan hukum oleh karenanya tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Oleh sebab itu perjanjian pengikatan jual beli yang digunakan sebagai instrumen penyelundupan hukum dalam kegiatan penjualan tanah kaveling adalah disarankan untuk tidak dibuat.

---

This thesis is reviewing about the legal binding of sale/purchase agreement which is used by developers as law evasion to sell land lot in order of development-ready neighbourhood. This research is a qualitative research with statute approach.

This reseach result concludes that sale/purchase agreement which is used by developers as law evasion to sell land lot is a law evasion, so it does not meet the legal requirement. Therefore it is null and void, and not legally binding. For that reason, sale/purchase agreement which is used by developers as law evasion to sell land lot is suggested as not to be made."

"Skripsi ini membahas mengenai perkawinan campuran yang sering dilakukan oleh investor asing di Jepara, terutama yang berskala kecil dan menengah, untuk melakukan investasi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan investor asing tersebut melakukan penyelundupan hukum. Penelitian ini juga mengungkapkan mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha UMKM, peran pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut dan efektifitas dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keruwetan birokrasi pengurusan perizinan untuk berinvestasi di Indonesia menyebabkan banyaknya investor asing yang melakukan penyelundupan hukum, antara lain melalui perkawinan campuran dengan perempuan warga negara Indonesia (WNI). ......This study discusses mixed marriages often conducted by foreign investors in Jepara, especially those of small and medium scales, in order to invest in Indonesia. The objective of this research is to find out the underlying causes for those foreign investors to carry out law smuggling. This research also discloses obstacles faced by Small and Medium Scaled Enterpreneurs, government?s roles in anticipating such problem and the effectivity of Law Number 25 Of 2007 Concerning Investment. The findings of this research reveal that bureacratic complexity in obtaining investment licensing in Indonesia has resulted in many foreign investors in Jepara to perform law smuggling through, among others, mixed marriages with women of Indonesian citizen (WNI)."

"Perseroan Terbatas mempunyai karakteristik yaitu adanya kepentingan para pemodal yang diwujudkan ke dalam bentuk saham-saham yang dapat dialihkan. Jual beli saham atau peralihan hak atas saham dapat dilaksanakan dengan akta perjanjian hibah, jual beli, tukar menukar atau akta warisan. Di dalam peralihan hak atas saham ini tidak menutup kemungkinan terjadinya indikasi penyelundupan hukum yang dilakukan oleh para pemegang saham. Terdapat istilah perjanjian semu (simulated contract) dalam Bahasa Belanda dikenal dengan “Schijnhandeling”, lalu kemudian pada praktek dalam ruang lingkup peradilan di Indonesia dapat ditemukan juga dengan istilah “ProForma”. Salah satu contoh masalah mengenai penyelundupan hukum dalam transaksi saham ini terdapat di dalam kasus PT. Kurnia Alam Sejati sesuai dengan Putusan Nomor 765 PK/PDT/2020 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kasus ini bermula pada saat komisaris dari perusahaan tersebut membuat perjanjian terpisah dari akta pemindahan hak atas saham dalam rangka untuk mendapatkan fasilitas kredit kepada bank dengan menggunakan nama pihak lain diluar perseroan.Penelitian ini akan menjawab beberapa permasalahan seputar; pertama, Bagaimana status hukum terhadap penyelundupan transaksi jual beli saham; kedua, Apakah transaksi jual beli saham yang dilakukan oleh PT. Kurnia Alam Sejati merupakan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang didukung dengan data primer serta dianalisis secara preskriptif-kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini ialah; pertama, status hukum terhadap penyelundupan transaksi jual beli saham membuat perjanjian jual beli tersebut menjadi tidak sah atau dianggap tidak pernah ada; kedua, transaksi jual beli saham yang dilakukan oleh PT. Kurnia Alam Sejati dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila telah menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga atau pihak lainnya diluar perjanjian atau kesepakatan. Menyepakati perjanjian yang berlandaskan kepada suatu rangkaian kebohongan atau itikad tidak baik adalah tergolong sebagai suatu tindakan penyelundupan hukum.......Limited Liability Companies have characteristics, namely the existence of the interests of investors which are manifested in the form of transferable shares. The sale and purchase of shares or the transfer of shares can be carried out by deed of grant agreement, sale and purchase, exchange or inheritance deed. The transfer of shares does not rule out the possibility of indications of legal smuggling by the shareholders. There is a term pseudo agreement (simulated contract) in Dutch known as "Schijnhandeling", then in practice within the scope of justice in Indonesia it can also be found with the term "ProForma". One example of the problem regarding legal smuggling in this stock transaction is in the case of PT. Kurnia Alam Sejati in accordance with Decision Number 765 PK/PDT/2020 which has obtained binding legal force. This case began when the commissioner of the company made a separate agreement from the deed of transfer of shares in order to obtain a credit facility from the bank using the name from other party outside the company. This research will answer several problems around; first, what is the legal status of the smuggling of shares buying and selling transactions; second, Is the sale and purchase of shares carried out by PT. Kurnia Alam Sejati is a tortious act. This research is a form of normative juridical research using secondary data supported by primary data and analyzed in a prescriptive- qualitative manner. The approach in this study is a conceptual and statutory approach. The results of this study are; first, the legal status of the smuggling of share sale and purchase transactions renders the sale and purchase agreement invalid or is deemed to have never existed; second, the sale and purchase of shares carried out by PT. Kurnia Alam Sejati can be said to be an unlawful act if it has caused harm to a third party or other party outside of the agreement or agreement. Entering into agreements based on a series of lies or bad faith is classified as an act of legal smuggling."

"Notaris wajib bertanggungjawab dalam menjalankan jabatannya. Dalam kewenangannya membuat Akta Autentik, Notaris harus dapat memberikan penyuluhan kepada para pihak yang hendak melakukan suatu perjanjian bahwa suatu perjanjian jual beli tidak boleh mengandung klausul hak membeli kembali karena berakibat batal demi hukum. Meskipun begitu masih terdapat Notaris yang mengeluarkan akta tersebut dan sah mengikat bagi para pihak. Putusan Mahkamah Agung Nomor 574/K/Pdt/2020 merupakan salah satu putusan yang mengesahkan Akta Perikatan Jual Beli yang di dalamnya memuat klausul hak membeli kembali. Berangkat dari hal tersebut maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai alasan mengapa Akta Perikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 06 yang di dalamnya merupakan perjanjian semu dan menyelundupkan hukum serta bagaimana tanggung jawab Notaris dan akibat hukum dibuatnya Akta Perikatan Jual Beli yang memuat klausul hak membeli kembali. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan bentuk metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa Akta Perikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 06 memenuhi unsur-unsur perjanjian semu dan penyelundupan hukum sehingga dapat dikatakan akta tersebut merupakan perjanjian semu dan menyelundupkan hukum. Hal tersebut memberikan akibat batal demi hukum bagi akta tersebut serta Notaris yang membuat akta tersebut dapat dikenakan sanksi perdata maupun administratif. Oleh karenanya untuk mencegah permasalahan serupa terjadi kembali diharapkan adanya pengaturan khusus mengenai PPJB serta penggunaan klausul hak membeli kembali dalam jual beli tanah.......Notaries have to be responsible while carrying out their positions. In operating their authority to make an Authentic Deed, Notaries must be able to provide counseling to the parties who want to make an agreement so that a sale and purchase agreement may not contain a buyback right clause because it results in null and void. Even so, there is still a Notary who issues the deed and is legally binding for the parties. The Supreme Court's decision Number 574/K/Pdt/2020 is one of the decisions that ratify the Sale and Purchase Agreement Deed which contains a repurchase right clause. Departing from this, the problems raised in this study are about the reasons why the Sale and Purchase Agreement Deed and Power of Attorney Number 06 in which is a pretended contract and smuggle the law and how the Notary's responsibilities and legal consequences are made of the Sale and Purchase Agreement Deed which contains a clause the right to repurchase. To answer this problem, a normative juridical legal research method is used with an explanatory research typology. The results of the research analysis show that the Deed of Sale and Purchase Agreement and Power of Attorney Number 06 fulfills the elements of a pretended contract and legal smuggling so that it can be said that the deed is a pretended contract and smuggles in law. This results in null and void for the deed and the Notary who made the deed may be subject to civil and administrative sanctions. Therefore, to prevent similar problems from happening again, it is hoped that there will be special arrangements regarding PPJB and the use of a buy-back right clause in the sale and purchase of land."

"Tesis ini membahas perkara pembagian harta bersama dalam perkawinan campuran pada Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PN.Mtr atas tanah dan bangunan yang merupakan atas nama Tergugat namun dipinjam namanya oleh WNA untuk kemudian dijual kepada pihak lainnya yang merupakan WNI. Oleh karena itu permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan pembagian harta bersama dalam perkawinan campuran atas tanah dan bangunan yang terikat nominee agreement dan penerapan hukum oleh Majelis Hakim pada perkara a quo. Bentuk metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan statues dan case approach yang mana data penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembagian harta bersama atas putusnya perkawinan campuran karena perceraian tanpa adanya perjanjian perkawinan didasarkan atas Pasal 17 AB jo. Pasal 37 UU Perkawinan dengan memperhatikan agama para pihak dan keabsahan kepemilikan harta benda. Dapat disimpulkan pula bahwa penerapan hukum oleh Majelis Hakim pada Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PN.Mtr dalam aspek hukum perdata materiil kurang tepat sebab Penggugat Intervensi bukanlah pemilik karena bukan pembeli yang beriktikad baik namun dalam aspek hukum perdata formil, penerapan hukum telah dilakukan dengan cukup baik mengingat lingkup perkara perdata ditentukan para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu pelaku perkawinan campuran hendaknya menyusun perjanjian perkawinan melalui notaris secara jujur dan terbuka mengenai pemisahan harta selain dilakukannya amandemen terhadap peraturan-peraturan terkait.......This thesis discusses the case of division of matrimonial property in mixed marriages in Decision No. 162/Pdt.G/2017/PN.Mtr on land and buildings that are in the name of the Defendant but acted as nominee for WNA to be later sold to other party who are WNI. Therefore, the problem studied in this study is about the arrangement of the division of matrimonial property in mixed marriages on land and buildings bound by the nominee agreement and the application of law by the Judiciary in a quo case. To answer these problems, the research is conducted in a normative form in which the research data is then analysed qualitatively with a prescriptive approach. Based on the results of the study, it can be concluded that the division of matrimonial property on the dissolution of a mixed marriage due to divorce without a marriage agreement is based on AB jo. Article 37 of the Marriage Law by paying attention to the religion of the parties, the existence of common property.. It can also be concluded that the application of the law by the Judges in Decision No. 162/Pdt.G/2017/PN.Mtr in the aspect of material civil law is less appropriate because the Intervention Plaintiff is not the owner because he is not a good faith buyer but in the aspect of formal civil law, the application of the law has been done fairly well given that the scope of civil cases is determined by the disputing parties. Therefore, the author recommends that the perpetrator of a mixed marriage enter into a marriage agreement through a notary honestly and openly regarding the separation of property in addition to the amendment of the relevant regulations."

"ABSTRACTTanah merupakan salah satu sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Pemerintah menerapkan pembatasan terhadap kepemilikan tanah di Indonesia. Pemerintah melarang badan hukum memiliki hak milik atas tanah, kecuali badan hukum yang dinyatakan oleh peraturan pemerintah. Dalam transaksi yang terkait dengan pertanahan, tidak jarang dijumpai badan hukum yang tidak ditunjuk Pemerintah yang mengupayakan agar dapat memperoleh tanah dengan status hak milik dengan mekanisme perjanjian pinjam nama nominee . Penelitian ini bersifat deskriptis analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan data primer. Pada kasus yang dibahas, kedua putusan menyatakan bahwa pemilik sesungguhnya dari tanah dan bangunan adalah pihak penggugat yang merupakan badan hukum berbentuk Perseoan Terbatas dan atau Yayasan. Dalam putusan, diketahui Majelis Hakim tidak mempertimbangan perjanjian nominee yang dibuat penggugat dengan tergugat sebagai upaya penyelundupan hukum tetapi menjadikannya dasar bahwa tanah dan bangunan sebenarnya adalah milik penggugat. Padahal perjanjian nominee tersebut apabila diuraikan berdasarkan syarat-syarat sah suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat ldquo;suatu sebab yang halal rdquo;. Hal ini karena perjanjian nominee tersebut melanggar Pasal 21 ayat 2 jo Pasal 1 ayat 1 PP No 38 Tahun 1963 dan Pasal 26 ayat 2 UUPA. Sehingga seharusnya perjanjian nominee tersebut menjadi batal demi hukum karena melanggar hukum. Akan tetapi, didalam kedua putusan Majelis Hakim mengakui keabsahan perjanjian nominee tersebut. Oleh karena itu, putusan ini merupakan suatu penemuan hukum dimana Majelis Hakim mengakui keabsahan perjanjian nominee yang dibuat oleh badan hukum.

---

ABSTRACTLand is one of the natural resources which the state controls with the aim of realize prosperity and prosperity for all people. The government imposed restrictions on the ownership of land in Indonesia. The government banned legal entities to have rights upon land, except for those entitled by the government regulation. In transactions related to lands, it is not a rare sight to see legal entities which are not appointed by the government seeking to acquire the status of land ownership with the mechanism of Declaration of Trust Nominee Agreement . This research is descriptive analytical with a normative juridical approach based on secondary data obtained from the literature research and primary data. In the discussed cases, both verdicts stated that the true owner of the land and buildings were the plaintiffs which are legal entities in the form of a Limited Company or Foundation. In the verdict, the judges did not take into consideration the nominee agreement which was in fact created by the plaintiff and defendant as an attempt of penyelundupan hukum, but made it as the basis that the land and buildings are actually owned by the plaintiff. Whereas if the nominee agreement is broken down into the terms outlined by the agreement principles, then the said agreement does not qualify a cause that is halal . This is because the nominee agreement violates Article 21 paragraph 2 in conjunction with Article 1 1 of Government Regulation No. 38 of 1963 and Article 26 paragraph 2 of UUPA Basic Agrarian Law Act . So that the nominee agreement should become null and void because it clearly violates the law. However, in both verdicts the judges recognized the validity of the nominee agreement. Therefore, this decision is a legal discovery where the judges recognize the validity of a nominee agreement made by a legal entity."