Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Semakin meningkatnya usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh suatu bank dapat membuka lebar kesempatan dalam terjadinya tindak pidana di bidang perbankan baik yang dilakukan oleh pihak bank itu sendiri maupun pihak lain. Skripsi ini membahas mengenai pengaturan tindak pidana di bidang perbankan serta bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah dalam Undang-Undang Perbankan dan peraturan lainnya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, Penulis mengacu pada aturan -aturan hukum yang ada untuk kemudian dapat menjawab permasalahan dalam penulisan ini. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah adalah bentuk pertanggungjawaban dari bank itu sendiri apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai bank atau pihak bank sendiri yang ditinjau dari berbagai ketentuan terkait perlindungan nasabah. Dengan adanya pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai konsumen dalam industri keuangan diharapkan dapat memberikan batas yang jelas mengenai kedudukan antara nasabah sebagai konsumen dan bank sebagai pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya sehingga kepentingan dan kehendak.

---

The increasing business and activities done by a bank could open a wide chance of criminal act in banking sector either done by the bank itself or other parties. This research examines about legal protection given to customer particularly customer saving fund relating to criminal act done by the bank or its employee. Based on this issue, banking sector rsquo s criminal act regulation stated in Undang Undang Perbankan and other regulations will also be discussed.

In terms of several conditions related to customer protection, one of law protection form against customer is the responsibility from the bank if there appears act done by the bank or its employee which is against the law. Law protection regulation against customer as the consumer in financial industry is expected to give clear lines between customer as consumer and bank as the party who runs the business. Therefore, whole parties interests and purposes would be perfectly done and protected. keywords Law protection, bank customer, criminal act in banking sector"

"Munculnya teknologi informasi di dunia perbankan telah mengakibatkan berkembangnya bank digital. Karena aktivitasnya berbeda dengan bank tradisional dimana bank digital melakukan semua aktivitasnya di platform digital, maka menimbulkan beberapa risiko yaitu risiko kejahatan dunia maya khususnya phishing dan juga risiko pelanggaran perlindungan data. Dalam kaitannya dengan produk tabungan, beberapa bank digital juga menawarkan bunga tinggi yang melebihi limit yang ditetapkan LPS, hal ini menimbulkan isu mengenai pertanggungjawaban bank terhadap suku bunga simpanan tersebut. Oleh karena itu, tujuan dari skripsi ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana atas produk tabungan pada Bank Digital di Indonesia dan untuk menganalisis implementasi dari Bank Digital terhadap perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan Bank Digital dalam produk tabungan di Indonesia. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma hukum secara tertulis, yang juga didukung dengan wawancara dengan narasumber. Hasil dari penelitian ini adalah bank digital memberikan perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana dalam produk tabungannya dengan mematuhi peraturan OJK untuk bank tradisional dan peraturan Kementerian Komunikasi dan Informasi yang mana telah diterapkan oleh bank digital. Namun karena regulasi untuk bank digital masih tersebar, penulis menyarankan agar OJK membuat regulasi perlindungan konsumen untuk bank digital dan harus diikuti dengan kepatuhan bank digital terhadap regulasinya.

---

The arising of technology information in banking world has resulting the developments of digital bank. As its activities differs with traditional banks whereas digital bank conduct all of its activity on digital platform, it creates several risks which are risk of cybercrime specifically on phishing and also risk of violation of data protection. In regards to savings product, some of the digital banks also offers high interest rate which exceeds the limit set by LPS, which has raised the issue on the responsibility of the guarantee of the exceeding interest rate. Therefore, the objective of this thesis is to analyze the legal protection for Depositor on savings product in Digital Banks in Indonesia and to analyze the implementation of the Digital Bank towards the legal protection of Digital Bank Depositor on savings product in Indonesia. The research method in this thesis is normative juridical research method, namely research that emphasizes the use of legal norms in writing, which also supported by interviews with informants. The result of the study is that in order to provide legal protection towards its depositor, digital bank is still comply to regulation by OJK for traditional bank along with ministry of communication and information regulation and it has been implemented by the digital bank. However, as the regulation is still scattered for digital bank, the author suggests that OJK shall create consumer protection regulation for digital bank and must be followed with the compliance by the digital bank towards its regulation."

"ABSTRAKAktifitas perbankan tidak akan terlepas dengan adanya perbuatan yangmengakibatkan kerugian pada pihak nasabah, terutama nasabah penyimpan dana.Perlindungan terhadap nasabah dapat dilakukan secara implisit maupun eksplisit.Perlindungan hukum secara implisit diantaranya perlindungan yang dihasilkandari peraturan perundang-undangan, pengawasan dan pembinaan dan jugapelaksanaan prinsip manajemen bank yang baik. Perlindungan melalui peraturanperundang-undangan diantaranya di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun1962 tentang Perusahaan Daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan danUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Perlindungan hukum nasabah melalui pengawasan dan pembinaan dilakukan olehBank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Perlindungan hukum melaluipelaksanaan manajemen bank yang baik adalah melalui pelaksanaan prinsip GoodCorporate Governance. Sedangkan perlindungan secara eksplisit adalah denganmelalui lembaga yang dapat menjamin simpanan masyarakat, yaitu LembagaPenjamin Simpanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturanperlindungan hukum terhadap nasabah PD BPR dan pelaksanaan perlindunganhukum terhadap nasabah PD BPR dalam hal terjadinya kejahatan perbankan olehorgan perseroan bank di Indonesia. Jenis penilitian yang digunakan adalahpenelitian yuridis normatif. Sedangkan berdasarkan tujuannya, tipe penelitian initermasuk penelitian preskriptif. Untuk jenis data yang digunakan ialah data primerdan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dilakukan melalui studikepustakaan serta wawancara yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakanteknik analisis kualitatif. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan diperolehkesimpulan bahwa perlindungan nasabah dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, LembagaPenjamin Simpanan dan juga Pedoman Prinsip Good Corporate Governance.Peraturan dan juga lembaga-lembaga tersebut di atas, pada dasarnya memilikiaturan yang cukup baik untuk perlindungan nasabah. Tetapi masih ada beberapahal yang harus diperbaiki dan dievaluasi agar masalah mengenai perlindungannasabah penyimpan PD BPR di Indonesia dapat lebih baik. Sehingga kepercayaanmasyarakat terhadap dunia perbankan dapat kembali baik.

---

ABSTRACTBanking activities are related to actions causing losses on the customers,especially depositors. Protection on customers can be performed implicitly as wellas explicitly. Implicit legal protection includes protection from legislations,monitoring and coaching, as well as implementation of good bank managementprinciples. Protection by legislations is partly regulated by Law No. 5 of Year1962 regarding Local Enterprises, Law No. 10 of Year 1998 regardingAmendment of Law No. 7 of Year 1992 regarding Banking and Law No. 8 ofYear 1999 regarding Consumer Protection. Legal protection of customers bymonitoring and coaching is performed by Bank Indonesia and Financial ServiceAuthorities. Legal Protection by implementation of good bank management is byimplementing Good Corporate Governance principle. While explicit protection isby institutions which can guarantee public deposits, i.e. Deposit InsuranceCorporation. The purpose of this study is to discover the regulation of legalprotection of Local Enterprises customers of Bank Perkreditan Rakyat and theimplementation of legal protection on Local Enterprises customers of BankPerkreditan Rakyat in case of banking fraud by bank companies in Indonesia. Thetype of the study is normative legal research. Based on its purpose, this study is aprescriptive study. The types of data used were primary and secondary data. Datacollection techniques were literature study and interview which were thenanalyzed using qualitative analysis technique. Based on the analysis, theconclusion is customer protection can be performed based on Law on LocalEnterprises, Bank Indonesia, Financial Service Authorities, Deposit InsuranceCorporation as well as Good Corporate Governance principle. The regulations andinstitutions above basically have good rules for customer protection. However,there are things which should be improved and evaluated so that the issueprotection of Local Enterprises depositors of Bank Perkreditan Rakyat inIndonesia can be better, so that public’s trust on banking can recover."