Hasil Pencarian

Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query

Stolen asset recovery : a good practices guide for non-conviction based asset forfeiture

Washington DC : World Bank, 2009

345.077.3 STO

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Mochammad Ridwan, author

Kewenangan dan keabsahan tindakan kurator atas harta pailit yang diduga atau terbukti dari hasil tindak pidana studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 202 PK/PDT.SUS/2012 putusan nomor 156 K/PDT.SUS/2015 = Authority and validity of curator actions to bankruptcy property that allegedly or provided from criminal offense case study from decision of supreme courts number 202 PK/PDT.SUS/ 2012 decision number 156 K/PDT.SUS/2015

ABSTRAK
Tujuan hukum kepailitan adalah melakukan pemenuhan atas tagihan yang belum dibayarkan oleh debitur pailit. Demi mencapai tujuan tersebut, UUKPKPU memberikan kewenangan dan tugas kepada kurator, tugas kurator meliputi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Namun, tugas serta kewenangan kurator tersebut tidak akan berjalan apabila berbenturan dengan kewenangan penyidik yang melakukan penyitaan...

2018

T50682

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Uvani Martaulina Rodoputri, author

Kedudukan hukum tindakan penyitaan secara pidana terhadap harta pailit dalam proses pemberesan kepailitan: studi kasus putusan no.11/Pdt.Sus-Pailit/Gugatan-lain-lain/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst dan putusan MA no. 202pk/Pdt.Sus/2012 = Legal status of the act criminal forfeiture in relation with the liquidation process of bankruptcy assets: case study decision num 11/Pdt.Sus-Pailit/Gugatan-lain-lain/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst and putusan MA num 202pk/Pdt.Sus/2012

Skripsi ini membahas kedudukan hukum tindakan penyitaan secara pidana terhadap harta pailit dalam proses pemberesan kepailitan, yang mana adanya bentrokan ketentuan antara hukum kepailitan dan hukum acara pidana terkait penyitaan. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka penulis akan menganalisis pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara Kurator dan Penyidik...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Faisal, author

Tinjauan yuridis atas tata cara pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris = Judicial review of the decision procedure and the calling of notary deed minute

Tesis ini membahas tentang Jabatan notaris selaku pelaksana fungsi publik dalam hukum perdata sebagai pembuat minuta akta. Minuta akta dikategorikan sebagai arsip Negara. Notaris diwajibkan untuk merahasiakannya, akan tetapi ketika terjadi sengketa ada kemungkinan untuk dilakukan penyitaan akta dan pemanggilan notaris oleh penyidik. Untuk itu selaku notaris harus dapat mencermati...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35412

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

R. Soesilo, author

Tugas-kewajiban dan wewenang penyidik, jaksa, hakim (dalam penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP)

Bogor: Politeia, 1984

345.05 SOE t

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Dwi Handayani, author

Kedudukan hak privilege negara terhadap hak preferensi pemegang hak tanggungan atas penyitaan objek hak tanggungan sebagai barang bukti tindak pidana analisis putusan Mahkamah Agung nomor 1731 k pdt 2011 = The privileged position of state against the preference position of mortgage right holder in relation with collateral objects confisticated by state as evidence analysis of the supreme court s verdict no 1731 k pdt 2011

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana kedudukan hak privilege negara terhadap hak preferensi pemegang Hak Tanggungan apabila objek yang dibebani Hak Tanggungan dilakukan penyitaan terkait tindak pidana. Untuk menjelaskannya penulis menjabarkan bagaimana objek HT dapat dilakukan sita oleh negara sehingga mengalihkan status hukum dari benda jaminan menjadi benda sitaan negara dan...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

S62101

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Adib Candra Negara, author

Strategi penelusuran aset dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang narkotika di Badan Narkotika Nasional = Asset tracking strategy to combating narcotics money laundering in national narcotics board

Seiring dengan perkembangan teknologi, semakin memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan pertukaran informasi. Jarak tidak menjadi penghalang untuk kita berkomunikasi dengan seseorang dimanapun mereka berada. Demikian pula dengan transaksi keuangan mengalami transformasi dan kemajuan yang sangat pesat, sehingga memudahkan kita untuk melakukan transaksi dimanapun berada. Globalisasi, liberalisasi dan berkembangnya teknologi...

Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2015

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Jessica Santoso, author

Keabsahan Prosedur Penyitaan pada Tahap Proses Persidangan dalam Perkara Money Laundering (Studi Kasus Perkara Indosurya atas Putusan Nomor 2113k/Pid.Sus/2023) = Validity Of Confidential Procedures at the Trial Process Stage in Money Laundering Cases (Case Study Indosurya Case on Ruling Number 2113k/Pid.Sus/2023)

Prosedur penyitaan menjadi gagasan baru yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam upaya mengembalikan kerugian korban, khususnya dalam kasus money laundering. Umumnya, penyitaan dilakukan oleh POLRI pada tahap penyidikan. Namun, karena adanya batas waktu dalam penyidikan, maka pada prakteknya seringkali tidak efektif dalam melakukan penyitaan aset. Oleh karena itu, Jaksa...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Dwidja Priyatno, author

Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia

Bandung: Refika Aditama, 2006

345 DWI s

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Timmy Wolya, author

Keadaan yang sangat perlu dan mendesak sebagai dasar dalam melakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan : tinjauan yuridis terhadap Pasal 34 ayat (1) dan pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana = State of very necessary and an urgent as a basis for search and seizure action : judicial review of Article 34 paragraph (1) and Article 38 paragraph (2) Law No. 8 year 1981 regarding criminal procedure law

Tesis ini membahas mengenai keadaan yang sangat perlu dan mendesak sebagai dasar dalam melakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan.Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui batasan keadaan yang sangat perlu dan mendesak kemudian dikaitkan dengan fungsi kontrol dari Ketua Pengadilan Negeri terhadap tindakan penyidik ketika melakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan serta...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39195

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian