Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang mengapa Indonesia merubah kebijakan luar negeri-nya dalam penyelesaian proliferasi nuklir Iran pada tahun 2006 - 2007 .Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan design deskriptifDalam penelitian ini menyatakan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi Indonesia dalam merubah kebijakan luar negerinya,yaitu faktor internal dan faktor ekstemal.Hasil penelitian menyarankan bahwa para pembuat kebijakan barns lebih mementingkan kepentingan nasionalnya terlebih dahulu untuk membuat suatu kebijakan. Dan juga harus lebib hati - hati dalam menentukan kebijakannya ,sebingga tidak akan merusak citranya bangsa dimata pihak luar maupun warga negaranya sendiri."

"Tesis ini membahas mengenai pentingnya penyuluhan hukum bagi seorang Notaris sebelum dan saat pembuatan aktanya. Ketentuan mengenai Penyuluhan hukum bagi seorang Notaris terdapat pengaturannya dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan utamanya dengan menggunakan data sekunder dan wawancara tertulis dengan informan guna mendapat keterangan mengenai fungsi penyuluhan hukum bagi Notaris baik sebelum dan saat pembuatan aktanya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang menjadi dasar pembuatan suatu Akta Notaris adalah adanya kehendak atau keinginan para pihak untuk dapat memformulasikan maksud dan tujuannya ke dalam akta yang notaril. Notaris dalam hal ini berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum dengan tetap memperhatikan batasan bahwa saran maupun pendapat yang diberikan notaris baik sebelum dan saat pembuatan aktanya tidak menyalahi kewenangan yang dmilikinya dalam artian saran atau pendapat yang diberikan notaris tetap berada di luar para pihak atau bukan sebagai pihak dalam akta yang dibuatnya. Notaris dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya senantiasa harus bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak dan netral sehingga akta yang dibuatnya dapat melindungi kepentingan dari kedua belah pihak. "

"Tesis ini membahas mengenai peranan notaris dalam pembuatan akta pendirian perseroan. Yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah apakah seorang notaris dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap pembuatan akta pendirian perseroan yang maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan? Peranan notaris yang dimaksud pada pokok bahasan ini adalah dengan memberikan penyuluhan hukum sebelum dan pada saat pembuatan akta. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan secara kualitatif yaitu melakukan penelitian terhadap putusan Mahkamah Agung. Dasar pembuatan suatu akta notaris adalah adanya kehendak atau keinginan para pihak untuk dapat memformulasikan maksud dan tujuannya ke dalam akta notaril. Notaris harus pro-aktif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan ketegasan serta dapat menjelaskan secara mendetail, terinci dengan wawasan dan pandangan yang luas untuk kebaikan sesama yang berlandaskan kebenaran. Notaris harus mengkaji apakah yang diminta klien tidak melanggar, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, ketertiban umum, dan harus memiliki pemikiran menggunakan logika hukum.

---

This thesis describes a role of notary in making deed of incorporation. The main issue in this research is, could a notary take responsibility for the incorporation deed that is the clausul of intention, purpose and business performance contrary the public order and morality? The role of a notary in this research is the authority and obligation to give the information, guidance of law before and at the moment a notary making a deed. This research use a method of qualitative literature research, that is analyse the verdict of Supreme Court. The fundamental of composing a deed can be formed from the parties who convey their intention and purpose in to the deed. A notary has to be actively inform and give the wide insight to the parties regarding to the requirements of the positive regulation. A notary has to examine the purpose that stated by the parties, in order to avoid the violation of law, public order and morality using a reasonable understanding of law."

"Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyuluhan hukum. Berkaitan dengan masalah pewarisan, Notaris berperan untuk membuat Surat Keterangan Waris bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa. Terdapat kasus di mana Putusan Pengadilan menyatakan bahwa suatu Perjanjian Kawin sah namun tidak berlaku terhadap pihak ketiga karena tidak terbukti telah didaftarkan di Pengadilan Negeri yang berwenang. Akibatnya terdapat kesalahan dalam perhitungan bagian waris para ahli waris yang telah dinyatakan dalam Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris tanpa memperhatikan adanya Perjanjian Kawin karena suami isteri tersebut menyatakan bahwa Perjanjian Kawin mereka cacat hukum. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif dengan penggunaan data sekunder yakni data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Tipe penelitian ini bersifat preskriptif dan metode analitis data secara kwalitatif sehingga bentuk laporan dalam penelitian ini bersifat preskriptifanalitis. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penyuluhan hukum berfungsi untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pembuatan Surat Keterangan Waris. Pertanggung jawaban Notaris atas kesalahan dalam pembuatan Surat Keterangan Waris yang dibuatnya adalah Notaris dapat dikenakan sanksi perdata dengan melakukan gugatan secara perdata kepada Notaris yang bersangkutan.

---

Notary is a public official who has the authority to make an authentic deed also has the authority to perform legal counseling. In connection with the issue of inheritance, Notary acts to create a Certificate of Inheritance for Indonesian citizens of Chinese decendant. There are cases in which the Court decision states that a valid Prenuptial Agreement, but does not apply to third parties because it is not shown to have been registered in the District Court authorized. As a result there is an error in the calculation of the inheritance to heirs who have stated in the Certificate of Inheritance Notary without regard to their marriage as the conjugal agreement states that the Prenuptial Agreement legally flawed. This study uses a form of normative legal research with the use of secondary data that the data obtained from the literature. This type of research is a prescriptive and an analytical method of qualitative data so that the form of this research report in the prescriptive-analytical. The results of this study stated that the information on the law serves to prevent errors in the writing of a Certificate of Inheritance. Notary liability for any errors in the writing of a Certificate of Inheritance which made is a Notary may be subject to civil sanctions by conducting a civil lawsuit to the concerned Notary."

"Tesis ini membahas tentang tanggung jawab Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum mengenai nilai objek perjanjian. Hal ini berawal karena adanya gugatan ke Pengadilan Negeri Cirebon yang salah satunya adalah untuk menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum dan penyalahgunaan atau rekayasa terhadap isi akta, karena nilai yang tertulis dalam akta tersebut mengandung ketidakbenaran disebabkan adanya perbedaan harga jual beli antara yang tertulis pada akta dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah peran notaris memberikan penyuluhan hukum dalam pembuatan akta dan tanggung jawab notaris dalam hal terdapat perbedaan nilai jual beli didalam akta yang dibuatnya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis.Hasil yang didapat oleh Penulis adalah Notaris memiliki peran untuk memberikan penyuluhan hukum dalam pembuatan akta, dan penyuluhan tersebut harus maksimal mulai dari akta apa yang akan dibuat, mengenai objek sampai dengan nilai transaksi agar akta tersebut tidak bermasalah dikemudian hari, serta tanggung jawab notaris dalam hal terdapat perbedaan nilai jual beli didalam akta yang dibuatnya yaitu secara administratif berupa teguran tertulis serta secara perdata yaitu mengganti kerugian dari pihak yang merasa dirugikan.

---

This thesis talks about Notary responsibility in providing legal counseling pertaining to value of the agreement object. This case started because of the availability of lawsuit to Cirebon's District Court, one of which is to declare sales and purchase agreement made by Notary that has no legal force and misuse or manipulation towards the content of deeds, because the nominal written in that deeds contain unrighteousness due to the differences of buying and selling price written and what has been agreed before. The subject matter of this thesis is the role of Notary providing legal counseling in making deed and theirs responsibilities in response of the price difference inside the deeds they made. This study uses the descriptive analytics method.The result of this study is Notary has important role to give legal counseling regarding with making deed, and the counseling has to be comprehensive started from the deed that is going to be made, the object, until the nominal transaction so the deed will not have any problems in the later days, as well as the Notary responsibility in the case of buying and selling price discrepancy in the deed they made administratively by written reprimand, and in civil terms which is indemnify form the aggrieved parties."

"Dalam penyelenggaraan RUPS, perusahaan senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Pengurus perseroan harus memperhatikan keabsahan RUPS, karena dapat berakibat pada penyimpangan-penyimpangan prinsip Good Corporate Governance. Hal ini bertujuan dapat terciptanya tatanan pengelolaan perusahaan yang baik dan tidak ada penyimpangan-penyimpangan pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai: (i) bagaimana penyimpangan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada penyelenggaraan RUPS di dalam beberapa putusan pengadilan negeri di Indonesia; dan (ii) peran dan tanggung jawab notaris pada penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder disertai tipologi penelitian eksplanatoris-analitis. Hasil penelitian ini yaitu (i) pada penyelenggaraan RUPS di perseroan tertutup ditemukan penyimpangan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang mengakibatkan RUPS diputus tidak sah dan batal yang terdapat pada beberapa putusan pengadilan negeri di Indonesia, seperti tidak adanya keterbukaan informasi dalam laporan keuangan, akuntabilitas perseroan yang tidak terpenuhi akibat tidak jelas fungsi, dan kewenangan antar pengurus, pelanggaran syarat keabsahan RUPS sebagaimana telah diatur UUPT 2007, sehingga prinsip responsibilitas yakni kepatuhan perusahaan pada hukum dan peraturan yang berlaku tidak terpenuhi, terdapat juga penyimpangan prinsip independensi yakni pengurus perusahaan yang tidak objektif dalam memberikan keputusan RUPS, dan kesetaraan serta kewajaran, pemegang saham minoritas dirugikan akibat putusan RUPS yang tidak melibatkan mereka, dan (ii) peran dan tanggung jawab notaris memberikan penyuluhan hukum agar syarat formil RUPS dapat dipenuhi dan secara tidak langsung dapat membantu perusahaan untuk meminimalisir penyimpangan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

---

In holding the General Meeting of Shareholders (GMS), the company is guided by the principles of Good Corporate Governance, the management of the company must pay attention to the legality of the GMS. Otherwise, the principles of good corporate governance will not be fulfilled. It is intended thus the company in holding the GMS can create a good corporate management system and there are no deviations from the principles of Good Corporate Governance. This research discusses about: (i) How the deviations of the principles of Good Corporate Governance in the holding of the GMS based on several decisions of the district courts in Indonesia; and (ii) the roles and responsibilities of a notary in the application of the principles of Good Corporate Governance. This research is normative juridical research and uses secondary data accompanied by an explanatory research typology. The results of this study are (i) in several district court decisions in Indonesia, deviations from the principles of Good Corporate Governance were found which resulted in the holding of the GMS being declared invalid and void, such as the absence of information disclosure in the financial statements, incomplete accountability of the company due to unclear functions, and authority between management, violation of the requirements for the legality of the GMS as regulated in the Law Number 40 of 2007 about Company Law thus the principle of responsibility is not fulfilled, company management who are not objective in making the decisions of the GMS, and equality and fairness that are not felt by minority shareholders because the GMS decisions are detrimental to them, and (ii) notary can use the obligation to provide legal counseling and eventually the formal requirements of the GMS can be fulfilled and able to indirectly help the company to minimize deviations from the principles of Good Corporate Governance."

"Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang membuat akta otentik dan memberikan penyuluhan hukum tentang pembuatan akta. Salah satu bentuk akta otentik adalah akta perseroan yaitu Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB dan Akta Risalah RUPS-LB. Di dalam Putusan MPPN No : 02/B/Mj.PPN/VIII/2010, merupakan kasus yang terdapat di Riau dimana seorang klien yang menghadap Notaris hendak dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB dan Akta Risalah RUPS-LB untuk satu perbuatan hukum yang sama. Klien tersebut memiliki itikad tidak baik dengan memberikan keterangan yang tidak sesuai kenyataannya kepada Notaris bahwa RUPS yang telah diadakan perseroannya untuk membahas jual-beli saham telah memenuhi kuorum kehadiran para pemegang saham sehingga dapat mengambil keputusan secara sah dan mengikat. Atas keterangan klien-nya, maka Notaris membuatkan Akta tersebut. Ketika klien tersebut melaporkan dua Akta tersebut kepada para pemegang saham, munculah protes dari para pemegang saham dan menuntut pidana kepada klien Notaris karena telah memberikan keterangan palsu. Klien tersebut malah balik menyalahkan Notaris dengan menggugat tidak dapat memberikan pelayanan yang profesional dengan menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dan Akta Risalah RUPS-LB tersebut dan melaporkannya ke MPWN-Riau. MPWN-Riau hanya memberikan sanksi teguran lisan kepada Notaris tersebut. Karena tidak puas, maka klien tersebut melaporkan ke MPPN. Atas hal tersebut, MPPN memutuskan menguatkan keputusan MPWN-Riau dengan sanksi teguran lisan kepada Notaris.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif karena menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis dan wawancara dengan dua narasumber. Metode analisa data secara kualitatif sehingga bentuk hasil penelitian ini berbentuk eksplanatoris analitis.Hasil penelitian menyatakan bahwa kesalahan yang dilakukan Notaris adalah membuatkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dengan dokumen persyaratan yang belum jelas kenyataannya, membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dan Akta Risalah RUPS-LB dengan nomor dan tanggal yang sama, serta membuatkan Akta Risalah RUPS-LB yang sebenarnya tidak dapat dibuat karena Notaris tidak datang dalam RUPS-LB. Sementara sanksi yang diberikan MPPN kepada Notaris adalah lisan dan menguatkan keputusan MPWN-Riau.

---

Notary is a public official who has authority to make authentic documents and give legal advice about making deed. One form of deed is a deed of company that is authentic Deed of Statement of General Meeting Sharehorlders and Deed of Extraordinary General Meeting Shareholders Minutes. In the Decision MPPN No: 02 / B / Mj.PPN / VIII / 2010, is located in Riau cases where a client is about to be made to Notary Deed of Statement of Extraordinary General Meeting Shareholders and the Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting Shareholders for the same single legal act . Client has a bad faith to provide information that does not fit reality to the notary that the Extraordinary General Meeting Shareholders which was held perseroannya to discuss buying and selling shares in compliance with attendance quorum of shareholders so it can take decisions and legally binding. On the testimony of his client, then make the Notary deed. When the client provides a copy of the Deed of Statement of Extraordinary General Meeting Shareholders and The Deed of Extraordinary General Meeting Shareholders Meeting Minutes to shareholders, munculah protests from the shareholders of two of the company deed, and prosecute criminal deed to the client for giving false testimony. Clients are turning instead to sue the notary blame can not provide professional services by issuing a The Deed of Statement of Extraordinary General Meeting Shareholders and The Deed Extraordinary General Meeting Shareholders Minutes and report it to MPWN-Riau. MPWN-Riau only gave sanction to the Deed is an oral reprimand. Not satisfied, then the client is reported to MPPN. Top MPPN examination about notary error, then MPPN decided to strengthen decision-Riau MPWN with verbal reprimand sanction to the deed.

This research used a normative juridical approach because it emphasizes the use of secondary data or the form of written legal norms and interviews with the two sources. Qualitative data analysis methods that form the research results in the form of analytical explanatory.

The results stated that the mistakes made by deed is made The Deed of Statement of Extraordinary General Meeting Shareholders with the document requirements are not clear in fact, make a The Deed of Statement of Extraordinary General Meeting Shareholders and the Deed of Extraordinary General Meeting Shareholders with the same number and date, and make a Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting Shareholders who truly can not be made because the notary did not come within the GMS-LB. While the sanction given to the Notary MPPN is an oral reprimand and strengthen decision-Riau MPWN."

"Dalam suatu perjanjian yang telah disepakati antara para pihak, yang kemudian dituangkan kedalam suatu akta notaris, berkenaan dengan hal tersebut sangatlah penting dalam ketepatan pemilihan perumusan klausula pasal dalam perjanjian agar tidak membuka celah hukum yang dapat menimbulkan perbedaan penafsiran sehingga akan memungkinkan terjadinya perselisihan dikemudian hari. Perjanjian yang disepakati dengan adanya Hak Opsi dalam pengakhiran perjanjian dapat menimbulkan masalah ketika terjadi perbedaan penafsiran antara para pihak dan sengketa tersebut kemudian dibawa ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sesuai dengan pilihan forum yang disepakati, namun dapat dibatalkan di Pengadilan Negeri dengan alasan limitatif. Untuk itu peran notaris dalam perumusan klausula perjanjian yang kemudian dituangkan kedalam akta otentik dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan persepsi yang berbeda. Disinilah notaris turut berperan dalam memberikan penyuluhan hukum sebagai upaya preventif dalam kewenangan jabatannya, sehingga ketika suatu klausula yang tercantum dalam semua pasal suatu perjanjian telah dituangkan dan dinyatakan secara tegas, tepat, jelas dan komprehensif, maka hal tersebut akan dapat meminimalisasi perbedaan penafsiran yang mungkin timbul sehingga tidak perlu membawa sengketa ke pilihan forum (dalam hal ini BANI).Peneliti dalam membahas permasalahan ini dengan metode penelitian yuridis normatif. Data penulis memperlihatkan bahwa klausula hak opsi dalam pengakhiran perjanjian yang dibuat secara kurang jelas, tidak tegas dan tidak komprehensif maka ketika perjanjian tersebut akan berakhir, hak opsi yang ditawarkan tersebut menimbulkan perbedaan penafsiran sehingga terjadi sengketa. Untuk itu sebaiknya Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik hendaknya melakukan penyuluhan hukum dalam pembuatan klausula pasal perjanjian dan menuangkannya ke dalam akta otentik secara tepat, jelas, tegas dan komprehensif yaitu semua kondisi dan akibatnya disebutkan secara detail dan terperinci disesuaikan dengan yang dikehendaki oleh para pihak, Namun tetap harus sesuai dengan koridor dan batas-batas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

In an agreement that has been agreed between the parties, which was then poured into a notarial deed, with respect to it are essential in the accuracy of selecting the formulation of clause clause in the agreement not to open a legal loophole that could lead to differences in interpretation that will allow disputes in the future. The treaty agreed with Option Rights in the termination of a treaty may pose a problem when there is a difference of interpretation between the parties and the dispute was taken to arbitration board of Indonesia (BANI) in accordance with the choice of forum agreed, but can be canceled at the District Court on the grounds limitedly. For the role of the notary in the formulation of the agreement clause and then poured into an authentic deed is made such that it does not lead to a different perception. Here, notaries play a role in providing legal counseling as preventive measures within the authority of his position, so that when a clause contained in all the articles of a treaty has been poured and explicitly stated, precise, clear and comprehensive, then it will be able to minimize the differences of interpretation that may arise so no need to bring disputes to the forum selection (in this case BANI).Researcher`s in discussing these issues with uses normative juridical research method. The researcher data show that a clause in a termination option rights created less clear, firm and comprehensive then when the contract would expire, option rights were offered the lead to differences in interpretation so that there is a dispute. For it should Notary public official authorized to make authentic act should perform legal counseling in the manufacture of a clause on treaty clauses and poured it into the authentic act appropriately, clear, concise and comprehensive that all the conditions and consequences mentioned in detail and detailed adjusted to desired by the parties, but should still be in accordance with the corridor and the limits of the legislation in force."

"Hukum Waris Perdata menetapkan adanya dua jenis pewarisan, yaitu pewarisan berdasarkan undang-undang ab-intestato dan pewarisan berdasarkan wasiat testamenter . Bagian mutlak legitime portie merupakan bagian yang harus diperoleh ahli waris ab-intestato dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah yang disebut dengan legitimaris. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak sedikit terdapat akta wasiat yang dibuat dihadapan notaris yang melanggar bagian mutlak legitime portie yang menimbulkan sengketa dikemudian hari seperti kasus dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 3012 K/Pdt/2011. Padahal bentuk akta wasiat yang dibuat dihadapan notaris adalah bentuk yang paling ideal karena notaris dalam menjalankan jabatannya tersebut mempunyai kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta wasiat. Bagaimanakah peran notaris dalam memberikan penyuluhan hukum terhadap pembuatan akta wasiat? dan bagaimanakah akibat hukum terhadap akta wasiat yang melanggar bagian mutlak legitime portie ? Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan tipologi penelitian dekriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah sekunder dengan metode pengumpulan data studi dokumen dan wawancara dan data dianalisa dengan metode kualitatif. Hasil penelitian bahwa peran notaris dalam memberikan penyuluhan hukum berdasarkan Pasal 15 ayat 2 huruf e Undang-undang tentang Jabatan Notaris memiliki kewenangan dalam pembuatan akta wasiat untuk memberikan penyuluhan hukum, namun dalam prakteknya tidak semua Notaris memberikan penyuluhan hukum mengenai bagian mutlak legitime portie dalam pembuatan akta wasiat. Sehingga, hal tersebut menimbulkan sengketa dikemudian hari yang mengakibatkan akta wasiat tersebut menjadi batal demi hukum.

---

The law of Civil Inheritance determined two types of inheritance, inheritance based on act ab intestato and inheritance based on testaments testamenter . The absolute part legitime portie is must be obtained by the ab instestato heirs in a straight upward or downward line called the legitimaris. However, in the implementation, there are deeds of testaments which were made in front of a notary who violated the absolute part legitime portie which induce the dispute in the future as the case in Supreme Court Decree Number 3012 K PDT 2011. Actually, the form of deed of testament which was made in front of the notary is the most ideal form because the notary is authorized to provide legal counseling regarding of establishment of deed of testament. How the role of notary in providing legal counseling toward establishment of deed of testament And what is the legal impact toward the deed of testament that was disobeyed the absolute part legitime portie.

This research is using juridical normative method with descriptive analytic research typology. Type of data used is secondary data, with document study and interview as the method of data collection and the data is analyzed by using qualitative method.

The research result is the role of the notary in giving legal counselling based on article 15 clause 2 letter e Notary Act has an authority in establishment of deed of testament to provide legal counseling, but in the implementation not all the notary give the legal counseling about the absolute part in the establishment of deed of testament. Thus, it causes dispute in the future that causing the deed of testament to be null and void."