Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peranan Yayasan dalam Kegiatan Bisnis dan Aspek Pengawasannya (Pasca Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan), Tesis, Juli 2002. Tesis ini dibuat dalam rangka memenuhi prasyarat dalam mencapai gelar Magister Kenotariatan dari Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Juga untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam tentang bagaimana peran yayasan yang melakukan kegiatan bisnis di Indonesia dan pengawasan yang dapat dilakukan, pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan. Untuk meneliti hal tersebut dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Yayasan adalah badan non-profit, hal itu juga secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang tersebut. Yayasan yang sudah berjalan sebagian sudah melakukan penyesuaian dengan Undang-Undang tentang Yayasan. Sebagian masih mencari bentuk badan yang sesuai, karena belum dapat memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang tersebut. Yayasan diperbolehkan melakukan kegiatan bisnis dalam bentuk penyertaan dengan batasan maksimal 25% dari nilai kekayaan yayasan. Hasil penyertaan tersebut untuk menambah kekayaan yayasan dan demi mencapai tujuan yayasan di bidang sosial kemanusiaan, bukan untuk keuntungan para pendiri maupun pengurusnya. Diatur pula tentang mekanisme pengawasan serta kemungkinan dilakukan pemeriksaan terhadap yayasan oleh pihak ketiga yang menilai telah terjadi salah pengelolaan yayasan. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar tidak terjadi penyimpangan yang dilakukan oknum yayasan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Hanya saja tetap diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih komprehensif dan lebih ketat terutama bagi yayasan yang terjun dalam bisnis, serta sanksi yang tegas bagi pelanggarannya. Yang demikian agar usaha-usaha pengawasan yang ada dapat membuat yayasan tersebut benar-benar menjalankan ketentuan Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 dimana yayasan berfungsi sebagai badan yang menjalankan kegiatan sosial kemanusiaan dalam arti yang sebenarnya. (Santi Hendrarti)"

"Reintegrasi mantan narapidana terorisme harus dilakukan secara terintegrasi mulai dari intervensi pembinaan dan pemberdayaan dalam Lapas dengan inisiatif program paska-rilis. Keterlibatan inisiatif mantan narapidana teror dalam reintegrasi luar Lapas mendapat atensi cukup besar beberapa tahun terakhir. Pelibatan yayasan mantan narapidana teror dalam skema asistensi dan supervisi dilakukan untuk membangun ruang dukungan sosial sebagai upaya pencegahan residivisme. Umumnya mantan narapidana teror mengalami risiko dan tantangan paska-rilis yang melekat seperti stigmatisasi, ketidakpercayaan dan ekslusi terhadap akses sosioekonomi. Mengingat hal ini, periode transisi menjadi masa krusial dalam menentukan keberhasilan program pencegahan. Yayasan mantan narapidana teror menginisiasi program pendampingan dan pengawasan berbasis komunitas dengan mendorong kemandirian finansial, mengubah cara pandang ke arah moderat melalui kajian dan dialog serta memastikan penerimaan komunitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan intervensi yayasan mantan narapidana teror dalam skema reintegrasi lanjutan dengan menekankan pada risiko krusial periode transisi sebagai urgensi keterlibatan inisiatif yayasan. Teori Ikatan Sosial digunakan untuk mengetahui unsur pencegah kembalinya binaan melakukan kejahatan teror. Penelitian ini menemukan bahwa Yayasan Lingkar Perdamaian memberikan bantuan moril dan materil sebagai bentuk dukungan sosial bagi mantan narapidana teror yang menjalani masa Cuti Menjelang Bebas. Yayasan Lingkar Perdamaian juga memastikan penerimaan komunitas terhadap reintegrasi mantan narapidan teror di wilayahnya.

---

Ex-terrorist reintegration must be carried out in an integrated way from in-prison empowerments with post-release program initiatives. The involvement of formers in reintegration has received considerable attention in recent years. The involvement of formers foundations in the assistance and supervision is to build a social support to prevent recidivism. Usually, ex-terrorist experience inherent post-release risks and challenges such as stigmatization, mistrust and socioeconomic exclusions. Transition period is a crucial in determining the success of prevention program. Formers foundation initiates community-based assistance and supervision by encouraging financial independence, changing perspectives towards moderation through discussion and dialogue and ensuring community acceptance in the first place. This study uses a descriptive qualitative method to describe the intervention of formers foundation in reintegration scheme by emphasizing the crucial risks of the transition period. Social Bond Theory is used to find out the elements of preventing ex-terrorist from re-committing terrorism. This research found that Yayasan Lingkar Perdamaian as formers foundation provides assistance on moral and material for ex-terrorist on their conditional release. Yayasan Lingkar Perdamaian also ensures acceptance of community for ex-terrorist reintegration in their area."