Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas Eksistensi dan Kekuatan Mengikat dari PeraturanBersama Menteri Hukum Dan HAM Nomor 14 Tahun 2015 DanMenteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 16 Tahun 2015 yang menurutDirektur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAMdalam Surat Nomor: PPE.PP.03.01-603 Peraturan Bersama ini tidak diundangkandalam Lembaran Negara atau Berita Negara karena tidak termasuk jenis danhierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Dan 8Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Penelitian ini adalah penelitian kualitatifdengan desain preskriptif analitis.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Peraturan Bersama MenteriHukum Dan HAM Nomor 14 Tahun 2015 Dan Menteri Komunikasi DanInformatika Nomor 16 Tahun 2015 diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 28tahun 2014 tentang Hak Cipta sehingga eksistensinya harus diakui sebagaiperaturan perundang-undangan dan diundangkan dalam Berita Negara sehinggamempunyai kekuatan hukum mengikat karena sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan yang ditetapkan oleh Menteri diakuisebagai peraturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum mengikatsepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ataudibentuk berdasarkan kewenangan. Dalam penelitian ini menyarankanPendelegasian Peraturan perundang-undangan sebaiknya konsisten, jikapembentuk undang-undang tidak mengakui keberadaan peraturan bersama, makasebaiknya pembentuk undang-undang tidak mendelegasikan pengaturan lebihlanjut kepada peraturan bersama dan jika ingin menyatakan peraturan bersama tidakmasuk dalam Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan seharusnya tidakditetapkan dalam Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undanganKementerian Hukum dan HAM Nomor PPE.PP.03.01-603, tetapi ditetapkan dalamUndang-Undang dengan tegas sehingga tidak lagi multitafsir.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the existence and force of binding of the JointRegulation of Law and Human Rights Minister No. 14 of 2015 and the Minister ofCommunication and Information Technology Number 16 Year 2015 by the DirectorGeneral of Legislation Ministry of Justice and Human Rights in a letter NumberPPE.PP.03.01-603 this Regulation shall not be promulgated in the State Gazette orthe Official Gazette for not including the types and hierarchy of legislation asprovided for in Article 7 and 8 of the Act No. 12 of 2011 this study is a qualitativeresearch design analytical prescriptive.The result showed that the Joint Regulation of the Minister of Law andHuman Rights No. 14 of 2015 and the Minister of Communication and InformationTechnology Number 16 Year 2015 was ordered by Law No. 28 of 2014 onCopyrights so that its existence must be recognized as legislation and promulgatedin the State Gazette so as to have binding legal force because according to Article8 of Law No. 12 Year 2011 Regulation stipulated by the Ministry recognized aslegislation and have binding legal force throughout ordered by legislation that ishigher or established by the authority. In this study suggest Delegation oflegislation should be consistent, if the legislators do not recognize the existence ofjoint regulation, then you should legislators do not delegate further adjustment tothe joint regulation and if you want to declare the Joint regulation are not includedin type and hierarchy rules legislation should not set out in the Letter of the DirectorGeneral of legislation Ministry of Law and human rights No. PPE.PP.03.01-603,but defined in the Act expressly so it is no longer open to multiple interpretations"

"Artikel yang berjudul Pendapat Pimpinan-pimpinan Gereja di Bekasi tentang Izin Pendirian Rumah Ibadah dalam Peraturan Bersama Menteri Tahun 2006 ini akan memaparkan mengenai implementasi kebijakan pengurusan izin pendirian rumah ibadah dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) Tahun 2006 di Bekasi, serta dampaknya bagi gereja-gereja di Bekasi menurut pendapat pimpinan-pimpinan gereja di Bekasi. Pertama-tama penulis akan memaparkan mengenai Jaminan Hak Beragama, Berkeyakinan, Beribadah dan Mendirikan Rumah Ibadah berdasarkan Pancasila dan UUD 45, Deklarasi Universal HAM, Kovenan dan dokumen deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kemudian juga memaparkan mengenai izin pendirian rumah ibadah dari SKB sampai dengan PBM. Setelah itu akan dipaparkan mengenai pendapat pimpinan-pimpinan gereja di Bekasi tentang implementasi kebijakan pengurusan izin rumah ibadah di Bekasi. Pendapat pemimpin-pemimpin gereja di Bekasi ini akan dikelompokkan pada empat kategori yakni: A) Gereja yang memiliki izin dan tidak bermasalah. B) Gereja yang mengalami masalah pengurusan izin, bermasalah dengan masyarakat, tetapi selesai. C) Gereja yang tidak memiliki izin namun tidak bermasalah dengan masyarakat.D) Gereja yang tidak memiliki izin, bermasalah dengan masyarakat, dan tidak selesai. Temuan yang didapatkan adalah pemimpin-pemimpin gereja dalam empat kategori di atas berpendapat bahwa PBM tentang Izin Pendirian Rumah Ibadah bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45 serta nilai-nilai hak-hak asasi yang universal, dan implementasi kebijakan pemerintah tersebut berdampak buruk dalam kehidupan antarumat beragama di Bekasi, baik dalam hubungan internal agama, maupun dalam hubungan antar agama"