Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Muchtar Ibrahim
Abstrak :
Industri pesawat tempur termasuk industri strategis untuk menjaga pertahanan Indonesia sebagai negara maritim. Terdapat kendala, seperti teknologi terbatas, pendanaan kecil, dan prosedur pengadaan yang tidak jelas. Sehingga pengembangan yang berlandaskan pada strategi harus diimplementasikan pada industri strategis pesawat tempur agar dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi bisa tertata rapi dan mencapai hasil yang maksimal demi kemandirian industri strategis pesawat tempur. Studi ini bertujuan menjelaskan pengembangan industri strategis pesawat tempur guna mendukung TNI angkatan laut terhadap pertahanan negara di perbatasan maritim. Penelitian ini termasuk studi kualitatif dengan model explanatory. Temuan pertama, tahap perencanaan dan pelaksanaan pengembangan industri pesawat tempur dalam negeri dapat mendukung TNI AL dalam menjaga pertahanan negara di perbatasan maritim. Dalam tahap perencanaan, TNI AL dapat terlibat secara langsung dalam setiap aktivitas seperti: memasang target industri, menyiapkan SDM, menyiapkan anggaran, dan menyediakan bahan baku. Pada tahap pengembangan, TNI AL dapat dilibatkan secara langsung dalam kegiatan seperti penerapan kedisiplinan waktu dan kualitas produk, penanganan masalah selama produksi, dan melakukan pengawasan selama produksi. Temuan kedua, upaya strategi yang perlu dilakukan agar dapat memproduksi pesawat tempur secara mandiri adalah perlu adanya keputusan strategis dari elite, perlu adanya kajian mendalam mengenai jenis pesawat tempur yang akan disasar. ......The fighter aircraft industry is a strategic industry to maintain Indonesia's defense as a maritime country. There are obstacles, such as limited technology, low costs, and unclear procurement procedures. So that development based on strategy must be implemented in the fighter aircraft industry strategy so that planning, implementation, and evaluation can be neatly arranged and achieve maximum results for the sake of the independence of the fighter industry. This study aims to explain the development of a fighter aircraft industry strategy to support the Indonesian Navy for national defense on maritime borders. This study is qualitative and employs an explanation model. The first finding is that the planning and development stages of the domestic fighter aircraft industry can support the Indonesian Navy in maintaining national defense on maritime borders. In the planning stage, the TNI AL can be directly involved in every activity such as: setting up target industries, preparing human resources, preparing budgets, and providing raw materials. At the development stage, the Indonesian Navy can be directly involved in activities such as applying time discipline and product quality, handling problems during production, and conducting supervision during production. The second finding, the strategic effort that needs to be carried out in order to be able to produce fighter aircraft independently is the need for strategic decisions from the elite, the need for in-depth studies regarding the type of fighter aircraft to be targeted
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arcelinocent Emile Pangemanan
Abstrak :
Belum berlakunya ketentuan perbatasan Indonesia - Australia dalam Perth Treaty 1997 mengundang berbagai ancaman tersendiri terhadap keberlangsungan kedua negara, sehingga status kawasan perbatasan tersebut perlu dipetakan dengan tepat. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tetang Kebijakan Kelautan Indonesia, sebagai suatu roadmap kemaritiman Indonesia, telah mengamanatkan bahwa program prioritas kemaritiman negara ialah melaksanakan percepatan perundingan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga melalui mekanisme diplomasi pertahanan maritim yang berakar pada cita-cita Poros Maritim Dunia (PMD). Dengan demikian, Indonesia pada dasarnya mengartikan diplomasi pertahanan maritim sebagai bentuk implementasi kebijakan luar negeri Indonesia yang dilakukan demi mencapai tujuan besar kemaritimannya, sehingga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mengembangkan kemampuan kemaritimannya sembari menjaga dan mempertahankan integritas wilayah kedaulatannya, salah satunya melalui Joint Declaration on Maritime Cooperation beserta dengan plan of action yang terdiri dari sembilan area prioritas. Tentu kerjasama kemaritiman tersebut bertujuan untuk mewujudkan tercapainya confidence building meassure yang dapat menunjang keamanan, pertahanan, kepastian hukum terhadap hak berdaulat, pengembangan kemampuan kemaritiman hingga mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara bersama.
Jakarta: Seskoal Press, 2022
023.1 JMI 10:1 (2022)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Luna Puspita
Abstrak :
Fokus dari skripsi ini adalah untuk membahas prinsip perbatasan maritime dan penerapannya pada Sengketa Laut Cina Selatan, khususnya pada batas maritim negara penuntut. Skripsi ini juga menguraikan lebih lanjut mengenai posisi Indonesia di dalam sengketa tersebut. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai Sengketa Laut Cina Selatan dan mendiskusikan lebih lanjut mengenai negara penutut yang mana yang memiliki klaim paling sah di Laut Cina Selatan. ...... The focus of this thesis is to discuss the maritime boundaries principle and applying the principle in the South China Sea Dispute regarding the maritime boundaries of the Claimant States. The thesis also elaborates more about Indonesia's position in the dispute. The purpose of this thesis is to give a more thorough understanding about the South China Sea Dispute, and discuss further regarding which claimant state has the most legitimate claim in the South China Sea.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S56468
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library