Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini mengkaji upaya liberalisasi jasa onstruksi mode 4 dalam bentuk komitmen Indonesia yang tertuang dalam SoC di WTO/GATS serta pembuatan MRA di kawasan ASEAN/AFAS. Jasa konstruksi yang dikaji adalah jasa konstruksi Mode 4 yaitu dibatasi pada architectural services dan engineering services. Penulisan tesisi ini mengggunakan metode penelitian normatif. Secara normatif akan diteliti aturan-aturan hukum berkenaan dengan jasa konstruksi, ketenagakerjaan dan aturan terkait lainnya. Berdasarkan hasil peelitian, komitmen Indonesia maupun MRA di ASEAN yang diikuti Indonesia, dihadapkan pada peraturan di Indonesia menunjukan adanya kesesuaian Hanya saja dalam pelaksanaannya sering tidak sesuai, yang disebabkan oleh beberapa faktor misalnya MNP tersebut dibawa oleh commercial presence maupun oleh paket pinjaman luar negeri. Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dengan jumlah penduduk yang besar sehingga mempunyai potensi SDM yang besar. Pembangunan SDM diperlukan sehingga dapat kompetitif di pasar kerja internasional apalagi dengan adanya komitmen dari MRA yang dibuat.

---

This thesis studies Mode 4 liberalization of construction services in Indonesia's commitment contained in the SoC on the WTO I GATS and MRA on the ASEAN region I AFAS. Construction services is one of 12 service sectors in GATS. Construction services studied is the construction of Mode 4 services are limited to architectural services and engineering services. This research using normative methods to discuss issues raised. In this thesis will be examined normative legal rules relating to construction services, employment and other relevant laws. Based on this research, the commitment of Indonesia and the ASEAN MRA followed by Indonesia, faced with the regulation in Indonesia shows compatibility. It's just that in practice often does not match, caused by several factors, such as those brought by commercial presence Mode 3 of GATS and foreign loan package. Indonesia is a developing country with large population, so has the great potential of human resources. Human resource development is needed so that work can be competitive in international markets especially with the commitment made and MRA.

Abstrak :
Tesis ini menganalisis ketentuan Mode 4 General Agreement on Trade in Services (GATS} dan membahas mengenai kepentingan Indonesia dalam liberalisasi perdagangan di bidang jasa. Tujuan penulisan tesis ini adalab untuk mengetahu i bagaimana pelaksanaan liberalisasi Mode 4 dan hasit yang dicapai, untuk mengetahui peran Mode 4 dan upaya liberalisasi bagi Indonesia, _serta untuk mengetahui hal-hal apa yang akan Indonesia lakukan dalam forum pe-raagangan internasional untuk memenuhi kepentingannya di dala m Mode 4. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian nonnatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitati f. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Mode 4 GATS tidak ada pembatasan mengenai ruang lingkup Mode 4, yaitu definisi Mode 4 dan kategori individu (natura/ person ) tidak jelas, serta tidak adanya definisi temporary dan tingkat keterampilan. Mode 4 adalah moda penyedia jasa yang paling kecil liberalisasinya di dalam GATS. Hal ini disebabkan oleh banyaknya hambatan-hambatan dala m Mode 4, antara lain visa dan izin kerja, masalah definisi Mode 4 GATS, dan pengakuan kualifikasi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Mode 4 penting bagi Indonesia karena Indonesia mempunyai kepentingan ekspor berupa keunggulan komparatif pada Mode 4 dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari Mode 4. Untuk memanfaatkan Mode 4 dalam li beralisasi perdagangan di bidang jasa, Indonesia melakukan strategi ekspor dan sttategi impor. Penelitian ini antara lain menyarankan bahwa Indonesia tidak lagi dapat mengandalkan keunggulan komparatifnya di bidang jasa ketenagakerjaan, tetapi harus beralih ke keunggul an kompetitif, yaitu dengan mcningkatkan kualitas TKL.

---

This thesis analyzes the provisions of General Agreement on Trade in Services (GATS) Mode 4 and discusses Indonesia's interests in the liberalization of trade in services. The aim of this thesis is to determine how the implementation of the liberalization of Mode 4 and the results achieved, to determine the role of liberalization of Mode 4 and the effort of liberalization for Indonesia, and to know·what lndonesia is going to do in the i·nternational trade forum to meet its interests in . Mode 4. This thesis uses methods that are prescriptive normative research using qualitative approaches. The results of t his study indicate that in GATS Mode 4 there are no limitations on the scope of Mode 4, i.e. the unclear definition of Mode 4 and the category of natural persons, and there are no definitions in the term of temporary and the level of skills. Mode 4 is the least liberalized mode of services supply in the GATS. This is caused by a number of constraints in Mode 4. including visas and work pem1its. the GATS Mode 4 definition problems, and the recognition of qualifications. The results of this study also show that Mode 4 is important for Indonesia because Indonesia has a comparative advantage in the form of export interests in Mode 4 and the benefits derived from Mode 4. In order to take advantage of the liberalization of Mode 4 trade in services:>, Indonesia is pursuing export and import strategies. This research, among others, suggested that Indonesia can no longer rely on its comparative advantage in the service sector employment, but must switch to a competitive advantage. namel y by improving the quality of Indonesian workers.

Abstrak :
Selama beberapa dekade terakhir, struktur ekonomi ASEAN terus mengalami perubahan. Secara keseluruhan struktur ekonomi ASEAN telah bergeser ke arah sektor jasa seiring dengan semakin pentingnya sektor ini dalam perekonomian. Pergeseran struktur ini sangat cepat seiring dengan peran penting sektor jasa dalam menunjang sektor pertanian dan sektor manufaktur. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai dinamika yang terjadi pada perdagangan jasa di ASEAN dalam mencapai terbentuknya integrasi. Studi ini memiliki fokus pada keterbukaan negara-negara ASEAN dalam melakukan perdagangan jasa. Keterbukaan sebagai komponen dasar dalam proses integrasi dianalisis melalui perangkat kebijakan perdagangan jasa yang dibuat serta kompleksitas dan kedalaman komitmen dalam perjanjian perdagangan jasa. Basis data yang digunakan mencakup seluruh negara ASEAN selama rentang waktu 2005-2014. Studi ini menggunakan analisis deskriptif sebagai pendekatan utama dan didukung oleh Fixed Effect Model untuk melihat faktor-faktor yang berkontribusi pada keterbukaan negara-negara ASEAN. Hasil studi ini menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan jasa di ASEAN dipengaruhi oleh seperangkat kebijakan yang membatasi dan memfasilitasi. Selain itu, kompleksitas dan tingkat kedalaman komitmen perjanjian juga berperan dalam memengaruhi keterbukaan perdagangan jasa. Sementara itu, variabel-variabel volume perdagangan, jumlah penduduk, nilai tukar efektif riil, fasilitas perdagangan jasa, dan modal manusia berkontribusi secara signifikan terhadap keterbukaan perdagangan jasa di ASEAN. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keterbukaan perdagangan jasa ditentukan oleh perangkat kebijakan dan komitmen dalam perjanjian perdagangan jasa yang dibuat.

---

Over the past few decades, ASEAN 39 s economic structure has continued to change. Overall, ASEAN 39 s economic structure has shifted towards the service sector in line with the growing importance of this sector in the economy. This structural shift is very rapid along with the growing in the importance of the role of the service sector in supporting the agricultural sector and the manufacturing sector. Therefore, it is important to conduct further researches on the dynamics occurring in the service trade in ASEAN in achieving integration. This study focuses on the openness of ASEAN countries in trade. Openness as a basic component in the integration process is analyzed through a set of trade policies made as well as the complexity and depth of commitment in service trade agreements. The database used covers all ASEAN countries during the 2005 2014 timeframe. This study uses a descriptive analysis as the main approach supported by Fixed Effect Model to see the factors that contribute to the openness of ASEAN countries. The results of this study indicate that the openness of service trade in ASEAN is influenced by a set of limiting and facilitating policies. In addition, the complexity and depth of commitments also play a role in influencing the openness of service trade. Meanwhile, variables of trade volume, population, real effective exchange rate, service trade facilities, and human capital contribute significantly to the openness of service trade in ASEAN. Therefore, it can be concluded that the openness of service trade is determined by the policy instruments and commitments in the service trade agreements made.

Abstrak :
General Agreement on Trade in Services (GATS), meletakkan aturan-aturan dasar bagi perdagangan internasioanl di bidang jasa. GATS berisikan dua kumpulan kewajiban utama yaitu kumpulan tentang konsep, prinsip dan aturan yang menetapkan kewajiban yang berlaku bagi seluruh "measures" yang mempengaruhi perdagangan jasa dan kumpulan kewajiban khusus hasil negosiasi yang merupakan komitmen yang berlaku untuk sekotr jasa dan sub sektor jasa yang terdaftar pada "Schedule of Commitment". Karangan ini mrncoba menelaah perjanjian perdagangan jasa yang dihasilkan dalam Putaran Uruguay.

Abstrak :
Waralaba merupakan salah satu bentuk distribusi yang memiliki peran penting dalam perluasan pasar, termasuk perluasan pasar ke luar negeri. Waralaba menjadi salah satu subsektor yang termasuk dalam sektor distribusi yang diatur dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yaitu dalam General Agreement of Trade in Services (GATS). Masing-masing negara memiliki hak untuk membentuk regulasi domestik terkait dengan perdagangan jasa untuk diterapkan di negaranya masing-masing. Namun, setiap negara anggota WTO memiliki kewajiban untuk menyesuaikan aturan-aturan terkait perdagangan jasa sesuai dengan komitmenya dalam prinsip-prinsip perdagangan jasa yang telah disepakati dalam GATS. Sehingga, sebagai salah satu negara anggota WTO, Indonesia juga diwajibkan untuk menyesuaikan aturan domestiknya agar sesuai atau tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan jasa yang diatur dalam GATS. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki aturan khusus mengenai waralaba dalam bentuk peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Perlu diperhatikan bahwa untuk menentukan apakah suatu negara telah menerapkan prinsip-prinsip perdagangan jasa, harus pula mengacu pada komitmen spesifik masing-masing negara anggota. Sehingga, untuk menilai bagaimana pengaturan penyelenggaraan waralaba di Indonesia dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam GATS, harus tetap mengacu pada komitmen spesifik Indonesia dalam sektor-sektor perdagangan jasa.

---

A franchise is one of the distributions methods that have an important role in expanding markets, including expanding markets overseas. A franchise is one of the subsectors that is classified in the distribution sector stipulated in the World Trade Organizations (WTO), namely in General Agreement of Trade in Services (GATS). Each country has the right to form domestic regulations related to trade in services to be implemented in their respective countries. However, each WTO member country has an obligation to adjust any domestic regulations relating to trade in services with the principles of trade in services agreed in the GATS. Therefore, as a member of the WTO, Indonesia is also required to adjust any domestic regulation relating to trade in services with the principles of trade in services set out in the GATS. Indonesia is one of the countries that have specific regulation regarding franchising in the form of government regulations, namely Government Regulation No. 42 of 2007 concerning Franchising and regulated further in the Minister of Trade Regulation (Permendag) No. 71 of 2019 concerning the Implementation of Franchising. It should be noted that to determine whether a country has applied the principles of trade in services, it must also refer to the specific commitments of each member country. Therefore, in order to assess the regulation of the implementation of franchising in Indonesia related to the principles set out in the GATS, it must still refer to Indonesia's specific commitments in the service trade sectors.

Abstrak :
Perjanjian kerja sama perdagangan bebas Indonesia – EFTA Comprehensive Economic Partnership (IE-CEPA) melalui proses yang cukup panjang, dimulai pada tahun awal tahun 2011 dan putaran terakhir pada tahun 2018. Perjanjian ini meliputi berbagai sektor dimana telekomunikasi merupakan salah satu sektor yang termasuk didalamnya. Sempat diwarnai penolakan oleh Indonesia pada tahun 2012, dan dibahas kembali pada tahun 2018. Tesis ini menelusuri bagaimana proses perundingan keluar dan masuknya aneks telekomunikasi dalam naskah perjanjian. Penelitian ini kemudian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, situs resmi EFTA dan negara-negara anggotanya, serta dokumen laporan hasil perundingan pada tiap putaran. Menggunakan teori two-level game yang dikemukakan oleh Robert D. Putnam, tesis ini menunjukkan bahwa dalam merundingkan naskah perjanjian suatu negara dapat terdiri dari berbagai pihak. Kementerian Perdagangan sebagai juru runding utama dari pihak Indonesia, perlu mendapatkan persetujuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pengampu kebijakan sektor telekomunikasi sebelum dapat merundingkannya dengan pihak EFTA. Kementerian Perdagangan juga menjalankan negosiasi integratif dengan kementerian-kementerian teknis terkait dengan pihak mitra agar jalannya perundingan tetap kondusif dan mencapai kesepakatan yang berkualitas dan menguntungkan semua pihak. Terakhir tesis ini melihat bahwa dalam perundingan sektor-sektor yang diperundingkan dapat dijadikan suatu bargaining chip dalam negosiasi, dibuktikan dengan keberhasilan Indonesia dalam mendapatkan komitmen EFTA terkait Movement of Natural Persons. ......The Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership (IE-CEPA) free trade cooperation agreement has gone through a long process, starting in early 2011 and the last round in 2018. This agreement covers various sectors in which telecommunications is one of the sectors included in it. It was marked by rejection by Indonesia in 2012, and was discussed again in 2018. This thesis explores how the negotiation process for the exit and entry of telecommunication annex in the agreement text. This research then used a qualitative method with data collection techniques through in-depth interviews, the official website of EFTA and its member countries, as well as a document on the results of the negotiations at each round. Using the two-level game theory put forward by Robert D. Putnam, this thesis shows that in negotiating the text of the agreement a country can consist of various parties. The Ministry of Trade, as the main negotiator for the Indonesian side, needs to get approval from the Ministry of Communication and Information Technology as the telecommunications sector policy maker before it can negotiate with EFTA. The Ministry of Trade also carries out integrative negotiations with relevant technical ministries and with partners so that the negotiations remain conducive and reach a quality agreement that benefits all parties. Finally, this thesis sees that in negotiating the negotiated sectors can be used as a bargaining chip in the negotiations, as evidenced by Indonesia's success in securing EFTA's commitment to the Movement of Natural Persons.

Abstrak :
"ABSTRAK
" Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh UNESCO, jumlah pelajar Indonesia mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun, dan jumlahnya sudah mendekati 40.000 pelajar pada tahun 2013. Liu Wang 2009 menemukan bahwa ukuran generasi muda suatu negara berpengaruh terhadap mobilitas pelajar ke luar negeri. Oleh karena itu, cukup penting bagi kita menganalisis determinan negara tujuan studi pelajar Indonesia. Studi ini meneliti 20 negara tujuan studi dalam rentang waktu 2008-2012. Model yang dibangun dalam studi ini adalah model gravitasi dengan kualitas pendidikan sebagai variable of interest. Metode yang digunakan adalah Random Effect dalam analisis data panel. Ditemukan bahwa kualitas pendidikan signifikan mempengaruhi jumlah pelajar Indonesia di luar negeri. "

---

" "ABSTRACT
" Based on data issued by UNESCO, number of Indonesian students have an increasing trend across years. The number comes up to 40.000 students in 2013. Liu Wang 2009 found that size of the young generation of a country affects student mobility to study abroad. Therefore, it is important to us to analyze the determinants of Indonesian student destination country. This study investigates 20 destination countries of Indonesian students in 2008 2012. A model used in this study is gravity model which takes quality of education as variable of interest. This study uses Random Effect Method in analyzing panel data. It is found that quality of education significantly affecting the number of Indonesian students overseas.