Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mengkaji proses pembahasan RUU kesehatan khususnya yang berkaitan dengan aborsi. Pro kontra terhadap substansi RUU Kesehatan yang berkaitan dengan agama dan moralitas warga menimbulkan tanggapan yang keras dari masing-masing pihak, yakni pihak pro choice dan pro life. Pihak pro life adalah pihak yang melarang pembahasan aborsi untuk diatur perundangan, sebagai contoh dari pihak ini adalah LSM Komnas Gerakan Sayang Kehidupan dan Pro Life Indonesia serta dari DPR Komisi IX adalah fraksi PDS. Sedangkan untuk pihak pro choice adalah pihak yang mendukung pembahasan aborsi untuk diatur dalam perundangan, sebagai contoh dari pihak ini adalah LSM Yayasan Kesehatan Perempuan dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, serta dari DPR Komisi IX adalah F-PDIP,F-Golkar,F-Demokrat,F-PKS,F-PPP,F-PKB,FBPD, dan F-PAN. Sedangkan untuk F-PBR adalah fraksi yang menerima aborsi namun dengan catatan bahwa untuk materi atau substansi untuk korban pemerkosaan tidak setuju untuk dimasukkan dalam perundangan. Penelitian ini hendak menjawab permasalahan bagaimana perdebatan UU No.36 tahun 2009 mengenai pasal aborsi dan apa saja yang menyebabkan terjadinya perdebatan antara kelompok pro life dan pro choice di DPR serta bagaimanakah konsensus yang dihasilkan. Penulisan ini menggunakan teori ideologi dari Deliar Noer dan Miriam Budiardjo. Selain itu, teori yang digunakan adalah demokrasi deliberasi yang dikemukakan oleh John Dryzek dan Maeve Cooke, serta menggunakan teori konflik dan konsensus dari Maurice Duverger dan Maswadi Rauf. Teori lain yang digunakan adalah mengenai teori masyarakat sipil dari Larry Diamond. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data maupun informasi dan wawancara, serta penggunaan data primer dari dokumen dan catatan DPR. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembahasan diwarnai dengan berbagai masukan dari pemerintah dan kelompok kepentingan seperti LSM yakni dari Komnas Gerakan Sayang Kehidupan, Pro Life Indonesia, Yayasan Kesehatan Perempuan dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Dalam proses perdebatan mengenai pasal aborsi, ideologi merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam mengemukakan pandangan baik itu pro atau kontra mengenai aborsi. Dari perdebatan ini, muncul tiga pengelompokkan ideologi yaitu berdasar agama, feminism dan sekulerisme. Proses pengambilan keputusan terhadap substansi materi RUU dilakukan secara tertutup melalui forum lobbi karena pembahasan dalam rapat tidak mecapai titik temu atau sepakat. Kompromi yang disepakati dalam forum lobbi ditempuh oleh fraksi dalam rangka mengakselerasi kepentingan masing-masing fraksi mereka yang menjadi kebijakan dan kepentingan dari partai mereka juga. Implikasi teorities menunjukkan bahwa ideologi yang dianut oleh masing=masing fraksi masih dipakai dalam memberikan pandangan atau pendapat mengenai substansi atau materi aborsi. Bagi fraksi yang menganut ideologi islam modernis, melihat permasalahan aborsi ini tidak hanya mutlak dari ajaran agama, namun juga dilihat dari hak perempuan dalam reproduksi serta pandangan fikih ajaran islam mengenai aborsi. Berbeda dengan yang menganut ideologi Kristen, seperti fraksi PDS secara mutlak menentang adanya pengaturan aborsi karena alasan tidak sesuai dengan ajaran agama, moralitas dan kemanusiaan. Teori deliberasi dan konsensus serta konflik dapat diterapkan dalam penelitian ini dan teori masyarakat sipil juga dapat diterapkan dalam penelitian ini, karena masyarakat sipil ikut berperan serta dalam merumuskan akhir materi aborsi. Dari masukan terhadap materi aborsi yang masyarakat sipil kemukakan terdapat beberapa masukan yang menjadi pertimbangan dalam perumusan akhir materi aborsi oleh fraksi yang ada di DPR.

---

This thesis examines the discussion process of the 2009 Bill on Health, with special focus on the abortion issue. The issue has generated a strong pros and cons between two factions- the pro choice group and the pro life faction. The pro life faction considers the discussion on abortion should not be submitted in the ruling. Those belong to this faction include the NGO National Movement for life, Pro life Indonesia as well as a number a mps from the PDS party in the Commission IX of the House of Representative. In opposition, the pro choice group, who support the abortion article to be included in the Bill, includes NGO Yayasan Kesehatan Erempuan, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia and the majority MPs within the Commission IX from PDIP, Golkar, Demokrat, PKS, PPP, PKB, BPD, and PAN. MPs from PBR accepts the abortions article with a condition that rulings on rape victims should not be included.

This research seeks to answer question on : how the debate over the article takes places, what perspectives emerge from the debate between the two factions in the house, how consensus resulted in the end?

This paper uses theory of ideology from Miriam Budiardjo and Deliar Noer; theory of democratic deliberation suggested by John Dryzek and Maeve Cooke, theory of conflict and consensus by Maurice Duverger and Maswadi Rauf, and theory of civil society by Larry Diamond. This study uses qualitative analytical methods on data and information collected through, interviews, and literature study on related legal documents and records from the House of Representatives.

The findings of this study indicate the the existence of various input from the government and many interest groups such as NGO from Komnas Gerakan Sayang Kehidupan, Pro Life Indonesia, Yayasan Kesehatan Perempuan and Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia during the process of disscussion. In the process of the debate over the abortion article, ideology is a very influential factor in expressing views used by both factions.

There are three ideological groupings based on religion, feminism, and secularism. The decision making process on the substance of the material was held privately through the lobby forum because a meeting failed to reach a settlement or approved. That the two factions finally reach on compromise agreement through lobby forum pursued by factions in order to accelerate the decision making.

Implications teorities showed that ideologies are adopted used by each faction in expressing the views or opinions of the substance or matter of abortion. Judging from their respective factions in the abortion debate rules to set in law. The modernist moslem considers the abortion issue is not only absolute according to islamic religious teachings on abortion law, but also in the views of women in reproductive rights. In contrast, Christians who embrace an ideology, such as the PDS faction, strongly opposes the abortion article because it is not in accordance with the teachings of religion, morality and humanity. The theory of deliberation, civil society, consensus and conflict can be applied in this study, participation of both parties in formulating consensus and the final version of the abortion article, and suggest there are some compromised entries adopted in formulating a final abortion factions in the DPR."

"ABSTRAKSkripsi ini menganalisis perdebatan kebijakan sensor internet di Australia dalam proses pembahasan RUU Broadcasting Services Act 1992. Proses perdebatan yang dianalisa terjadi di tingkat masyarakat sipil dan lembaga Senate serta House of Representatives Australia pada tahun 1999. Perdebatan yang terjadi didominasi oleh isu tanggung jawab negara dalam sensor internet dan kebebasan pengguna akhir. Beberapa kelompok melihat bahwa negara juga bertanggung jawab menyensor konten internet, baik kepada anak-anak maupun orang dewasa. Sedangkan kelompok lainnya melihat bahwa negara tidak tepat melakukan tindakan tersebut karena pengguna akhir memiliki hak dan kebebasan untuk mengakses konten yang diinginkannya. Menurut mereka, individu dewasa dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan anak-anak menjadi bagian dari tanggung jawab orang tua mereka. Dari latar belakang tersebut, penulis berargumen bahwa sikap pro kontra aktor-aktor yang antara lain meliputi senator dari Liberal Party, National Party, Country Liberal Party, Australia Labor Party, Australian Democrat Party, Australian Green Party, Senator Brian Harradine, Senator Peter James Andren, lembaga riset CSIRO, serta LSM EFA dipengaruhi oleh ideologi yang dianut.Teori yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan tersebut adalah teori sistem politik David Easton yang membantu menjelaskan bahwa kebijakan RUU BSA 1992 merupakan hasil dari input sistem politik maupun non sistem politik berupa tuntutan dan dukungan untuk menangani konten negatif internet. Penulis juga menggunakan konsep penyensoran yang menjelaskan bahwa perdebatan dalam konteks sensor tidak pernah terlepas dari pertentangan aliran pemikiran liberal Mills melawan pemikiran konservatif Burke. Perbedaan zaman dan media yang disensor membuat konsep ini tidak menjelaskan bahwa efektivitas serta batas waktu pemberlakuan sistem sensor juga menjadi perdebatan besar dalam proses pembahasan RUU BSA 1992. Penulis juga menggunakan teori ideologi yang dijelaskan oleh Miriam Budiarjo dan Deliar Noer bahwa himpunan nilai akan menentukan sikap terhadap problema politik yang dihadapi. Hasil analisa menunjukkan bahwa sikap pro dan kontra yang ditunjukkan para aktor sebagian besar memang dipengaruhi oleh ideologi liberal dan konservatif yang mereka anut. Namun, ideologi tidak menjadi satu-satunya penyebab sikap pro kontra tersebut. Adanya unsur lain seperti upaya mempertahankan koalisi, hubungan kepentingan dengan pelaku industri, serta penilaian atas efektivitas sistem turut berperan besar menentukan sikap pro konta atas RUU BSA 1992.

---

ABSTRACT

This thesis analyzes the debate of internet censorship policy in Australia in the process of discussing the Broadcasting Services Act Act 1992. The process of debate analyzed took place at the level of civil society and Senate institutions and the House of Representatives Australia in 1999. The debate was dominated by issues of state responsibility in censorship internet and end user freedom. Some groups see that the state is also responsible for censoring Internet content, both to children and adults. Other groups see that the state is not appropriate to perform such actions because the end user has the right and freedom to access the content he wants. According to them, the adult individual can be responsible for himself and the children become part of the responsibilities of their parents. From this background, the authors argue that the pro contra attitude of the actors, among others, includes the senators from the Liberal Party, National Party, Country Liberal Party, Australian Labor Party, Australian Democrat Party, Australian Green Party, Senator Brian Harradine, Senator Peter James Andren , CSIRO research institutes, and EFA NGOs are influenced by the ideology adopted.The theory used by the author to answer the problem is David Easton 39 s political system theory which helps explain that the BSA 1992 BSA policy is the result of the input of political system and non political system in the form of demands and support to handle negative internet content. The author also uses the concept of censorship that explains that the debate within the context of censorship is never independent of the contradiction of Mills 39 liberal school of thought against Burke 39 s conservative thinking. The difference of the epoch and the censored media made this concept does not explain that the effectiveness of the sensor system and the time limit of the application of the sensor system also became a major debate in the process of discussing the 1992 BSA Bill. The author also uses the theory of ideology to analyze the attitude of each actor in the issue of the BSA 1992 BSA debate. analysis shows that the pro and contra attitudes shown by actors are largely influenced by their liberal and conservative ideology. However, ideology is not the only cause of the pro contra 39 s attitude. The existence of other elements such as efforts to maintain the coalition, the relationship of interests with industry players, as well as the assessment of the effectiveness of the system played a major role in determining the pro contra attitude of the BSA 1992 bill."

"Buku ini menyajikan tentang pembicaraan (perdebatan) antara seorang pendeta Kristen Protestan yang sedang menyebarkan agamanya di Indonesia, dengan Kiai Ahmad seorang pemimpin kelompok agama Islam"

"Indonesia merupakan negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Walaupun memiliki produksi minyak kelapa sawit yang melimpah, alokasi produksi minyak kelapa sawit untuk kebutuhan adopsi biodiesel Indonesia cenderung terus meningkat dan diprediksi dapat mendominasi alokasi minyak kelapa sawit untuk sektor lainnya. Meningkatnya alokasi dan kebutuhan CPO untuk biodiesel memicu perdebatan food vs. fuel yang dampaknya dikaji dari aspek berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, pemerintah telah berupaya untuk mengaplikasikan berbagai kebijakan seperti pembatasan ekspor produk berbasis minyak sawit guna meningkatkan alokasi minyak kelapa sawit untuk kebutuhan domestik agar harga minyak goreng sawit dapat turun dan stabil. Namun, kebijakan yang telah diberlakukan menuai banyak pro dan kontra dari berbagai aktor yang ada dalam industri kelapa sawit. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya evaluasi lebih lanjut terkait efek jangka panjang dari kebijakan yang berlaku di industri kelapa sawit Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode model- based policymaking guna membangun berbagai skenario kombinasi kebijakan atau faktor eksternal lainnya yang memiliki dampak signifikan terhadap industri kelapa sawit dan menganalisis dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi hijau Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah implikasi kebijakan CPO yang paling tepat dalam menghadapi berbagai skenario yang mungkin terjadi dan menjaga keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan di Indonesia.

---

Indonesia, as the world's largest producer of palm oil, faces the challenge of allocating its abundant palm oil production between various sectors. The increasing allocation and demand for crude palm oil (CPO) for biodiesel adoption in Indonesia have sparked debates regarding the food vs. fuel dilemma, which is assessed from the perspectives of sustainability: economic, social, and environmental. Furthermore, the government has implemented policies such as export restrictions on palm oil-based products to increase the allocation of palm oil for domestic needs, aiming to stabilize and lower the price of palm oil cooking oil. However, these policies have garnered both support and opposition from various stakeholders in the palm oil industry. Therefore, a comprehensive evaluation is needed to examine the long-term effects of policies in the Indonesian palm oil industry. This research adopts the model-based policymaking approach to construct various policy scenarios and analyze their impacts on Indonesia's green economic growth. The findings of this study will provide policy implications to address potential scenarios and ensure the sustainability of Indonesia's economy, social, and environment."