Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIrak pernah disebut-sebut sebagai salah satu negara Timur Tengah yang menawarkan kebebasan kepada perempuan. Hal ini dikarenakan oleh salah satu ideologi awal sosialisme partai Ba'ath Irak adalah pembebasan perempuan dan kesetaraan. Akan tetapi di bawah rezim Saddam,rakyat Irak termasuk perempuandisebut-sebut mengalami represi. Rezim Saddam semakin menjauh dari cita-cita sosialis Arab dan toleransi terhadap perempuan di ranah sosial-politik dirasakan semakin berkurang.Jatuhnya rezim Saddam pada April 2003, membawa Irak dan perempuan yang hidup di dalamnya kepada perubahan yang tidak pasti. Salah satu agenda Pasukan Koalisi, seperti yang termaktub di Resolusi DK PBB no.1483 adalah untuk memperbaiki kehidupan perempuan Irak dalam sebuah sistem demokrasi yang stabil, namun hingga saat ini mengalami hambatan besar. Dengan kedatangan pasukan koalisi, kondisi di Irak pasca invasi semakin memburuk. Bahkan beberapa warga Irak mengaku lebih memilih untuk hidup di era Saddam dibandingkan saat ini.

---

ABSTRACTIraq once touted as one of the Middle Eastern country that offers freedom to women. This is because one of the initial ideologies of Ba'ath party socialism is the liberation of the Iraqi women and equality. However, under the regime of Saddam, the Iraqi people including women mentioned experiencing repression. Saddam's regime was getting away from Arab socialist ideals, including less tolerance for female autonomy in the socio-political sphere. The fall of Saddam's regime in April 2003, brought Iraq and women who live in it into an uncertain transition period. One of the Coalition's agenda, as set forth in UN Security Council Resolution no.1483 was to improve the lives of Iraqi women in a stable democratic system, but until now suffered a major roadblock. With the arrival of coalition forces in Iraq, the nation condition after the invasion got worsened. In fact, some Iraqis expressed a preference to live in the era of Saddam than it is today."

"Agenda Women, Peace and Security (WPS) merupakan nilai global tentang perempuan dalam perang yang disebarkan oleh Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi UNSC 1325 pada tahun 2000. Agenda ini kemudian menjadi kerangka revolusioner pertama yang berusaha memecahkan masalah tentang dampak spesifik gender dalam perang dan konflik terhadap perempuan dan anak perempuan. Berbagai negara kemudian berbondong-bondong untuk mengadopsi resolusi ini menjadi sebuah National Action Plan (NAP) atau Rencana Aksi Nasional (RAN) sebagai bentuk dari implementasi agenda WPS. Usaha-usaha sudah dilakukan pada tingkat multi sektor, namun pada realitanya, masih sulit untuk dicapai. Salah satu kasus menarik terjadi di Irak, sebagai negara pertama yang mempunyai RAN 1325 di kawasan Arab dan Afrika Utara sejak tahun 2014, dimana implementasi agenda WPS terlihat masih mengalami penyimpangan. Padahal, Irak telah menjadi garda terdepan situasi perang dan konflik hingga kini, namun nasib perempuannya masih dipertanyakan kembali. Dengan demikian, penulis memiliki pertanyaan penelitian yaitu bagaimana implementasi agenda WPS di Irak melalui RAN untuk Resolusi UNSC 1325 pada periode tahun 2014-2018? Melalui kerangka berpikir keamanan feminis, penulis berusaha untuk melihat proses implementasi tersebut serta dampaknya terhadap perempuan di wilayah perang dan konflik di Irak.

---

With the adoption of UN Security Council Resolution 1325 in 2000, the UN Security Council promoted the worldwide value of women in conflict known as the Women, Peace, and Security (WPS) agenda. This resolution is the first revolutionary framework that seeks to address the problem of gender-specific impacts in war and conflict. Then, as part of the WPS agenda, numerous nations sought to adopt this into a National Action Plan (NAP) or Rencana Aksi Nasional (RAN). Multi-sectoral initiatives have been made, but in practice, still challenging to accomplish. One intriguing instance occurred in Iraq, the first country to have RAN 1325 in the Arab and North African area since 2014, where the WPS agenda seems to still be being implemented inconsistently. The fate of women is still being debated, even though Iraq has historically been at the forefront of war and conflict circumstances. As a result, the author's research topic is how, between 2014 and 2018, the WPS agenda in Iraq is being implemented through the NAP for UN Security Council Resolution 1325. The author attempts to understand the implementation process, the perspectives of women in the war and conflict region in Iraq through the lens of a feminist security."