Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau PTN-BH ialah sebuah institusi pemerintah yang bersifat non-profit yang didirikan dalam rangka pemerataan pendidikan. Namun seiring berjalannya waktu, tujuan pendirian PTN-BH sebagai pemerataan pendidikan mulai berhadapan dengan fakta dikeluarkannya kebijakan penerapan perpajakan atas PTN-BH, dimana PTN-BH ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Hal ini menimbulkan permasalahan sebab dapat menghambat pelaksanaan pendidikan tinggi sebagaimana kewajiban Tri Dharma. Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis implikasi kewajiban perpajakan PTN-BH setelah ditetapkan sebagai PKP ditinjau dari compliance cost dan Tri Dharma. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara studi komparasi pengenaan PPN atas PTN-BH di beberapa negara di dunia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian post-positivist dengan metode pengambilan data menggunakan metode kualitatif yaitu studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi penetapan PTN-BH menjadi PKP menyebabkan compliance cost PTN-BH bertambah Bila ditinjau dari fungsi negara, penetapan PTN-BH sebagai PKP tidak menciderai fungsi negara, karena jasa pendidikan dikecualikan dari jasa kena pajak. Akan tetapi, penetapan PTN-BH sebagai PKP diprediksi akan mendistorsi penyelenggaraan pendidikan tinggi.Di satu sisi, hasil dari studi literatur menunjukkan bahwa international best practice atas pemajakan institusi pendidikan tinggi yang diselenggarakan pemerintah adalah Negara Malaysia karena menyediakan informasi peraturan yang komprehensif dan mudah diakses oleh seluruh kalangan. ......Legal Entity State University or PTN-BH is a non-profit governmental organization that is established for equity in education. However, after a period of time, the purpose of establishing PTN-BH as equity in education begins to confront the enforcement of a taxation policy on PTN-BH, where PTN-BH was assigned as Taxable Persons. Consequently, the policy raises problems because it can impede the implementation of three pillars of high education. This research was conducted to analyze the implications of PTN-BH tax obligations after being determined as taxable persons in terms of compliance costs and Tri Dharma. In addition, this study also aims to analyze a comparative study of the imposition of VAT on PTN-BH in several countries in the world. This study applied a post-positivist research method which the collection of data used a qualitative approach namely literature studies and in-depth interviews. The results of this study indicate that the implications of establishing PTN-BH as taxable persons makes compliance cost of PTN-BH is increasing. However, the establishment of PTN-BH as PKP is predicted to distort the implementation of higher education. On the other hand, the result of the literature study proves that the international best practice for taxation of higher education institutions organized by the government is the state of Malaysia because it provides comprehensive regulatory information and easily accessed by all groups.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai analisis fungsi,kewenangan dan kedudukan sebuah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (?PTN BH?) dalam konsepsi organ negara. Pemetaan mengenai fungsi, kewenangan dan kedudukan PTN BH diperlukan dalam upaya analisis mengenai fungsi publik sebuah organ negara. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif dan sistematis analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Tujuan pemetaan dalam upaya memposisikan PTN BH sebagai badan hukum publik disamping fungsi lainnya yang utama yaitu sebagai badan hukum. Pemetaan fungsi dianalisis dengan kewenangan law making dan law applying sebagai faktor penentu PTN BH sebagai badan publik, fungsi jabatan publik, fungsi tujuan badan publik serta analisis jabatan publik yang ada pada sebuah organ negara. Setelah mengetahui fungsi dan kewenangan, maka PTN BH dapat diketahui kedudukannya di dalam stuktur kelembagaan negara. Analisis kedua mengenai dampak kedudukan PTN BH di dalam organ negara di dalam tata kelola akademik dan non akademik dalam mewujudkan tujuan otonomi sebuah badan hukum. Analisis ini digunakan untuk melihat fungsi, kewenangan dan kedudukan PTN BH secara menyeluruh pada ketentuan hukum PTN BH di Indonesia sehingga dapat dilihat fungsi yang paling utama dari PTN BH sebagai sebuah badan hukum publik dalam struktur kelembagaan negara. ......This thesis discussing on Function, Authority, and Legal Position as a Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum(?PTN BH?) in Conception of State Organ ofThe Constitution of Indonesia. This study analyzed by descriptive and systematic analysis using a judicial normative approach. The first analyze is map the Function, Authority, and Legal Position of PTN BH that required in an attempt analysis of the public functions of State Organ.The mapping purpose is to position of PTN BH as public functions as well as other major function as a legal entity. The mapping functions analyze the authority of law making and law applying as main factor of PTN BH as a public entity, public function, purpose function of public entity, and public position in a State Organ. After knowing the function and the authority, we know the legal position of PTN BH in state organ structure. The second analyze is the impact of legal position of PTN BH as a state organ in academic and non-academic governance to realization the autonomy purpose as a legal entity. This is to analyzed the function, authority and legal position of PTN BH thoroughly PTN BH in Indonesia so the main function of PTN BH as a public legal entity in organ state structure.