Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Notaris dalam membuatkan akta autentik harus sesuai dengan peristiwa hukum yang terjadi. Kesalahan penerapan hukum dalam pembuatan akta autentik oleh notaris, dapat menimbulkan konsekuensi yaitu adanya kerugian yang diderita oleh salah satu pihak sehingga notaris yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi. Pada Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn Notaris diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum didakwa karena Notaris membuat Akta yang tidak sesuai dengan perbuatan hukum yang sebenarnya dilakukan oleh para pihak sehingga menyebabkan adanya kerugian bagi salah satu pihak karena akta tersebut. Permasalahan penelitian ini adalah penerapan hukum dalam menentukan konstruksi hukum berkenaan dengan pembuatan akta terkait pinjam meminjam uang/hutang piutang dan pembuatan akta notaris yang dibuat berdasarkan penyalahgunaan keadaan dalam kasus Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn. Metode penelitian dalam penulisan tesis ini dilakukan secara yuridis-normatif yang datanya diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap data sekunder dengan metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Penerapan hukum dalam menentukan kontruksi hukum dalam perkara Putusan ini seharusnya adalah akta pengakuan utang dan APHT dan Notaris salah dalam menentukan konstruksi penerapan hukumnya dan terdapat penyalahgunaan keadaan. Karena dalam hal ini pihak yang meminjam uang mau tidak mau harus menandatangani PPJB tersebut padahal seharusnya akta yang dibuat adalah akta pengakuan hutang. Tidak setuju dengan putusan Hakim, karena dalam pembuatan akta ini, karena dalam pembuatan akta tersebut notaris salah dalam menerapkan konstuksi hukum dan terdapat dugaan penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pembuatan akta autentik tersebut. Selain itu notaris dalam kasus ini sudah melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e ,Pasal 16 ayat (1) huruf a, dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN. ......While writing an authentic deed, notary must write so in accordance with the facts of law. Error in interpretation can result severe consequences, namely loss suffered by one of the parties resulting in sanction to notary concerned. In Decision Number 63/Pid.B/2020/PN Smn one notary was submitted to trial by the public prosecutor for making a deed not in accordance with the legal facts which causes loss to one of the parties to the deed.This thesis studies the legal implementation in determining legal construction in making a loan agreement and notary deed created based on abuse of circumstance in the case of Decision Number 63/Pid.B/2020/PN Smn. Juridical-normative method is used in this study in which its sources are derived from secondary source literatures using qualitative analysis methods.The result of study is that legal application in determining legal construction of the Sleman District Decision must be in accordance with the law and that there is a presumption of abuse of circumstance in the making of deed mentioned in the Decision. The presumption is made based on the signature not freely given by the party who’s borrowing the money when in fact the deed should have been a debt recognition deed. The author does not agree with the judge’s decision due to the false legal constructing found in creating the deed as well as the presumption of abuse of circumstance and law smuggling. Additionally, the notary in this case have violated Artcicle 15(2)(e), Article 16(1)(a), Article 16(1)(e) of Law No. 30 of 2004 and Law No. 2 of 2014 on the Rules of Notary Profession

Abstrak :
ABSTRAK
Maksud untuk menemukan ada atau tidaknya faktor keseimbangan didalarn hak dan kewajiban antara pembeli dan penjual di dalam kontrak (form) perjanjian jual-bell rumah di perusahaan Real-Estate. Tujuannya adalah untuk mendapatkan titik temu yang sebaik-baiknye didalam penyelesaian suatu perselisihan hukum yang timbul didalam kontrak jual-beli rumah di perusahaan Real-Estate.

Didalam rangka mengumpulkan data-data guna mencapai tujuan, penelitian dititik-beratkan pada penelitian lapangan agar didapat data-data primer dari para pihak, yang ditempuh melalui cara wawancara, pengumpulan berkas serta observasi langsung di kantor perusahaan Real-Estate Pondok Indah. Selain itu dikombinasikan pula dengan penelitian perpustakaan.

Perbuatan hukum jual-beli rumah merupakan materi dari hukum perjanjian yang pengaturannya terdapat didalam Buku IV KUHPer, yang penggolongannya termasuk didalam perikatan untuk memberikan sesuatu. Termasuk dalam bagian khusus yaitu kaedah-kaedah dari perjanjian tertentu yang banyak atau paling sering' dipergunakan dalam masyarakat disebut dengan perjanjian bernama. Disamping KUHPer, hukum perjanjian didalam hukum perdata Indonesia dikuasai pula olah kaedah-kaedah yang terdapat didalam hukum adat. Oleh karena itu untuk menyeiesaikan suatu perselisihan hukum didalam perjanjian jual-beli rumah dan atau tanah haruslah dipecahkan dahulu masalah persoalan pendahuluan untuk mengetahui hukum apa yang lebih tepat diterapkan, dengan menggunakan patokan-patokan tertentu.

Real-Estate sebagai suatu usaha yang berbadan hukum terutama di Indonesia bergerak di bidang pengadaan papan, yaitu suatu kebutuhan yang sangat didambakan oleh masyarakat. Pengadaan diadakan dengan jual-beli tanah umumnya yang kemudian perjanjian pembangunan rumah, yang berbentuk tunai seketika atau dengan uang muka sebesar 15 % dengan pembayaran sisanya 30 hari kemudian dengan mendapatkan discount sebesar 2 % dan penjualan dengan pembayaran secara angsuran.

Kontrak jual-beli menggambarkan tidak adanya azas keseimbangan di dalam pelaksanaan kontrak anatara penjual dan pembeli yang umumnya awam akan hukum, yang lebih banyak mengemban kewajiban, sehingga perlindungan akan hak pembeli sangat lemah, hal mana dapat dilihat dalam pasal-pasal 2,3,8 kontrak pengikatan tanah yang dibuat dalam bentuk baku oleh P.T. Metropolitan Kencana / P.T. Neu Green Land, dimana pembeli tidak dapat menikmati haknya atas tanah yang telah dibayarnya layaknya sebagai pemilik. membatalkan kontrak jual-beli dapat dil-akukan dengan mudah secara sepihak oleh pihak penjual tanpa perlu perantara hakim pengadilan, sehingga akan menampakan pengabaian akan kaedah-kaedah keadilan bagi pihak pembeli.

Sengketa yang terjadi biasanya karena kontrak yang baku tidak ditentukan oleh kedua belah pihak, melainkan hanya oleh pihak pengusaha Real-Estate saja, sehingga pembeli sudah di-fait a compli dengan syarat-syarat dalam kontrak yang harus segera ditanda-tanganinya karena kebutuhan "papan" yang sangat mendesak. Pelaksanakan kontrak baku demikian itu memberi peluang yang besar untuk terjadinya sengketa terutama karena salah penafsiran atau tidak jelasnya diatur oleh pihak pembuat kontrak baku. Juga karena pembeli yang awam akan hukum tidak menyadari dan mengetahui bahua mereka telah terperangkap kedalam sistim hukum yang diciptakan oleh pengusaha Real-Estate, sengketa juga sering muncul pada seat perusahaan Real-Estate hendak memperoleh tanah untuk menjalankan usahanya yaitu dengan pihak penduduk yang menguasai tanah asal dengan sesuatu hak, yang biasanya diselesaikan secara musyawarah perdamaian atau melalui Dading atau cara terakhir bila timbul persengketaan yang berketerusan akan diselesaikan melalui Pengadilan.

Bahwa perusahaan-perusahaan Real-Estate yang telah membantu pemerintah didalam penyediaan papan namun-kurang memperhatikan unsur pembinaan hukum.

Titik temu yang memadai ialah dibentuknya peraturan-peraturan perihal perusahaan Real-Estate yang aifatnya memberikan batasan pada perusahaan Real-Estate didalam membuat kontrak-kontrak baku sehingga tidak raerugikan pihak konsumen sehingga dapat mencapai pembangunan seutuhnya didalam rangka pembangunan nasional, tanpa ada penekanan yang berlebihan pada salah satu program pembangunan saja yang akan membawa ketimpangan yang meluas dan dapat mengaburkan arti pembangunan itu sendiri.

Abstrak :
[ABSTRAK
Penelitian ini membahas implementasi PSAK Nomor 44 (1997) pada Perum Perumnas berkaitan dengan pengakuan pendapatan atas penjualan produk real estatenya yaitu rumah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami implementasi PSAK Nomor 44 (1997) dalam pengakuan pendapatan di Regional-Regional Perusahaan. Metode dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian kuantitatif secara deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah masih terdapat kriteria pengakuan pendapatan yang belum terpenuhi dalam pengakuan pendapatan terkait pembayaran uang muka dan perjanjian perikatan jual beli (PPJB). Sesuai hasil penelitian, dampak atas pengakuan pendapatan dengan mekanisme PPJB adalah menurunnya kolektibilitas piutang, arus kas operasi yang terus defisit, rendahnya tingkat likuiditas perusahaan, serta menurunya tingkat kesehatan perusahaan sebagai BUMN.

---

ABSTRACT
The objective of this study is implementation Statement Financial Accounting Standards 44 (1997) at revenue recognition from real estate product sales, there are which is home. The purpose of this study is to understand implementation Statement Financial Accounting Standards 44 (1997) at company’s branches. The method in this study is qualitative descriptive interpretive. The results of this study are not all revenue recognition criterias have been met, especially revenue recognition criteria related with criteria about advances payment and engagement purchase agreement. The impact revenue recognition with engagement purchase agreement mechanism are decrease collectability of account receivable, deficit operating cash flow, reduce corporate liquidity level, and decline corporate health level (Perum Perumnas as state-owned enterprise), The objective of this study is implementation Statement Financial Accounting Standards 44 (1997) at revenue recognition from real estate product sales, there are which is home. The purpose of this study is to understand implementation Statement Financial Accounting Standards 44 (1997) at company’s branches. The method in this study is qualitative descriptive interpretive. The results of this study are not all revenue recognition criterias have been met, especially revenue recognition criteria related with criteria about advances payment and engagement purchase agreement. The impact revenue recognition with engagement purchase agreement mechanism are decrease collectability of account receivable, deficit operating cash flow, reduce corporate liquidity level, and decline corporate health level (Perum Perumnas as state-owned enterprise)]