Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis Unifikasi SPT Masa Pajak Penghasilan ditinjau dari asas ease of administration, serta faktor yang mendukung penerapan Unifikasi tersebut. Penerapan Unifikasi ini sendiri berdasarkan pada PerDirjen Pajak nomor PER- 20/PJ/2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deksriptif, dengan teori yang didukung Fritz Neumark mengenai ease of administration and compliance. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Unifikasi SPT Masa Pajak Penghasilan belum sepenuhnya memperhatikan prinsip-prinsip di dalam asas ease of administration, seperti simplicity. Unifikasi ini memberikan kepastian hukum yang jelas melalui Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2019 yang membahas Unifikasi SPT Masa Pajak Penghasilan serta tidak ada pertentangan peraturan yang lebih tinggi. Wajib Pajak, dalam hal ini PT. XYZ (BUMN) merasa bahwa Unifikasi ini telah membantu pelaporan perpajakan potong/pungut yang terkait seperti PPh Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23/26, dan Pasal 4 ayat 2 melalui sistem yang sudah data integrated dengan Direktorat Jenderal Pajak. Hal tersebut berimbas pada Unifikasi yang mana memberikan kenyamanan yang lebih baik dari sisi Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan perpajakannya karena efisiensi yang lebih baik atas kompleksitas transaksi yang dibantu oleh penerapan teknologi dalam software dan terkoneksi secara daring, dan Direktorat Jenderal Pajak bisa melihat secara real time atas transaksi yang dilakukan Wajib Pajak. Kesederhanaan ini juga didukung oleh kebutuhan Sumber Daya Manusia yang tidak begitu banyak, karena didominasi oleh sistem yang sudah otomatis melakukan pelaporan perpajakan melalui host-to-host (H2H), sehingga pelaporannya tidak rumit karena sudah otomatis terpotong/dipungut atas transaksi-transaksi yang dilakukan, namun perlu adaptasi atas penerapan Unifikasi di sisi Wajib Pajak dengan software yang digunakan. Unifikasi ini sendiri tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung seperti kemajuan teknologi dalam pelaporan pajak, dan standarisasi penomoran Bukti Potong.

---

This thesis aims to analyze the Unification of the Periodic Income Tax Return in terms of the principle of ease of administration principles, as well as the factors that support the implementation of the Unification. The implementation of this Unification itself is based on the Director General of Taxation number PER-20 / PJ / 2019. This study uses a descriptive quantitative approach, with a theory supported by Fritz Neumark regarding ease of administration and compliance. The results of this study indicate that the Unification of Periodic Income Tax Returns has not fully paid attention to the principles of ease of administration, such as simplicity. This unification provides clear legal certainty through the Directorate General of Taxes Regulation Number PER-20 / PJ / 2019 which discusses the Unification of Periodic Income Tax Returns and no higher regulatory conflicts. Taxpayers, in this case PT. XYZ (BUMN) feels that this Unification has helped reporting related withholding / collection taxes such as Income Tax Article 15, Article 22, Article 23/26, and Article 4 paragraph 2 through a system that has integrated data with the Directorate General of Taxes. This has an impact on Unification which provides better comfort from the side of the Taxpayer in carrying out tax reporting due to better efficiency over transaction complexity aided by the application of technology in software and connected online, and the Directorate General of Taxes can see in real time transactions conducted by the Taxpayer. This simplicity is also supported by the lack of Human Resources requirements, as it is dominated by a system that automatically reports taxation via host-to-host (H2H), so that reporting is not complicated because it is automatically deducted / collected for transactions made. However, it is necessary to adapt the implementation of Unification on the side of the Taxpayer with the software used. This unification is inseparable from several supporting factors such as technological advances in tax reporting, and standardization of withholding evidence numbering."

"Penerimaan negara yang berasal dari pajak mempunyai kontribusi relatif tinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sejak tahun 2005 Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan reformasi administrasi perpajakan dengan meluncurkan produk e-Filing (Electronic Filling System). Pemerintah berupaya mengoptimalkan penggunaan e-Filing dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK No. 9 Tahun 2018) yang mewajibkan Wajib Pajak menggunakan e-Filing untuk melaporkan SPT PPh 21/26 dan PPN. Implikasi pemanfaatan Information Technologi (IT) secara daring ini diyakini dapat memudahkan Wajib Pajak untuk melaporkan SPT, sehingga kepatuhan pajak meningkat Para ahli berpendapat bahwa faktor Peraturan Perpajakan (PMK No. 9 Tahun 2018) memberikan kontribusi terbesar kepada Budaya Pajak dalam mempengaruhi Kepatuhan Pajak. Untuk turut melengkapi hasil-hasil penelitian terdahulu, penulis merasa penting untuk melakukan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode komparatif atas diberlakukannya suatu Peraturan Perpajakan (PMK No. 9 Tahun 2018). Hasil-hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Perpajakan berdampak pada peningkatan kepatuhan, yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah laporan SPT Masa PPN dan peningkatan jumlah penerimaan PPN yang signifikan pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

---

State revenues derived from taxes have a relatively high contribution to the State Budget (APBN). However, tax revenue in the first quarter of 2015 did not match the government’s expectations due to taxpayer non-compliance. Since 2005 the Directorate General of Taxation has carried out tax administration reforms by launching the e-Filing (Electronic Filling System).The Government endeavoured to optimize the use of e-Filing by issuing a Minister of Finance Regulation Number 9 of 2018 which requires taxpayers to report Tax Return PPh 21/26 and Value Added Tax (VAT) via e-Filing. It is believed that the use of online Information Technology would ease the reporting of Tax Return by the taxpayers, thus, improving tax compliance. Many researchers argue that that tax regulation has the biggest contribution to the Tax Culture in promoting Tax Compliance. To complement the results of previous researches, the author considers that it is critical to conduct quantitative research using a comparative method for the implementation of a tax regulation (Minister of Finance Regulation Number 9 of 2018). The result of this research demonstrates that the implementation of Tax Regulation results in the improvement of compliance, as indicated by an increase in the number of reports of Vat Periodic Tax Return (SPT Masa) and significant increase in the VAT revenue at Tax Service Office (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan."