Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai dua orang notaris yang memperjanjikan suatu perjanjian bagi hasil di bidang kenotariatan dimana masing-masing pihak dibebankan kewajiban dan diberikan hak. Dengan dibuatnya perjanjian bagi hasil di bawah tangan antarnotaris merupakan sebuah pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris telah merendahkan harkat dan martabatnya sebagai pejabat publik dan harus bertanggung jawab karena perbuatan tersebut. Hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian bagi hasil tersebut juga melanggar beberapa ketentuan yang terdapat dalam Kode Etik Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris dan Sumpah Jabatan Notaris. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan analisis data pendekatan kualitatif. Dalam setiap pelanggaran yang dilakukan, Notaris memiliki tanggung jawab dan akibat hukum yang akan ditanggung berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Tanggung jawab yang dibebankan pada Notaris dalam kasus ini adalah tanggung jawab jabatan, kode etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris, sedangkan akibat hukum yang dapat dibebankan adalah penjatuhan sanksi berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

---

This thesis discusses the case of two notaries bound by a profit sharing agreement in the notarization field whereas each party carries with them some rights and obligations. By signing such agreement with no notaries other than the involved parties, despite both having occupations as notaries, they have violated the Law on the Position of Notary. By doing so, the notaries have degraded their dignity as public officials and thus must be hold responsible for their actions. Additionally, the agreed points in the abovementioned agreement are in violations with some provisions contained in the Notary Ethical Codes, the Law on the Position of Notary and the Notary Oath. This research is a normative research with descriptive analytical analysis. The data used is secondary data with a qualitative approach. In each of the violations committed, the Notaries are subject to the legal consequences as stated in the Notary Ethical Codes and the Law on the Position of Notary. The obligations assumed are the notarial duties, ethical codes and Law on the Position of Notary, while the qualified legal consequences are sanctions based upon the Notary Ethical Codes and the Law on the Position of Notary."

"ABSTRAKPada penelitian ini akan dibandingkan konsep bagi hasil dalam perjanjian bagi hasil menurut Hukum Adat dan production sharing contract sebagai perjanjian bagi hasil yang digunakan pada sektor hulu minyak dan gas bumi di Indonesia. Dalam membandingkan kedua konsep tersebut akan difokuskan pada pendekatan konseptual mengenai latar belakang dari pelaksanaan perjanjian bagi hasil sebagai bentuk kerja sama pengelolaan bersama sumber daya alam yang terletak di Indonesia. Pada akhir penelitian ini akan dibahas mengenai kontrak bagi hasil gross split sebagai perkembangan termutakhir dalam perjanjian bagi hasil di Indonesia. Berdasarkan kondisi diatas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang datanya bersumber dari bahan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa konsep bagi hasil dalam production sharing contract banyak mengadopsi konsep bagi hasil dalam perjanjian bagi hasil menurut Hukum Adat. Hal tersebut menunjukan bahwa Hukum Adat memiliki peran dalam memberikan kontribusi serta konsep-konsep yang bermanfaat bagi perkembangan Hukum Nasional maupun Hukum Internasioanal.

---

ABSTRACTIn this research will be compared product sharing concept according to Adat Law sharecropping and production sharing contract, a contract carried out in Indonesia oil and gas upstream activity. On its purpose to compare two production sharing concept within two different law system, this research will be focusing on conceptual approach and the practice background of production sharing contract as a form of joint management of natural resource located in Indonesia territory. At the last part of this research will be discussed about production sharing gross split as the most recent innovation for production sharing contract in Indonesia. Based on the condition above, the author using the library research method for this research, whose data are collected from literature materials. The result of this research stated that product sharing concept within production sharing contract, considerably adopt the product sharing concept in Adat Law sharecropping. This fact proves that Adat Law has an important role in its contribution to the development of National law and International Law as well."