Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas bagaimana status perjanjian elektronik menurut Hukum Indonesia, bagaimana transaksi yang melibatkan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (Certificate Authority atau C.A.) dan bagaimana pengaturan lisensi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (Certificate Authority atau CA) asing di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain misalnya Uni Eropa (UE) atau European Union (EU), Inggris, Amerika, Singapura dan Malaysia ? Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Penulisan tesis ini merupakan upaya untuk menggambarkan penggunaan penyelenggara sertifikasi elektronik asing dikaitkan dengan status perjanjian tersebut dalam transaksi elektronik, serta menunjukkan bahwa penggunaan penyelenggara sertifikasi elektronik yang tidak mempunyai izin operasi/lisensi membawa akibat hukum dalam perjanjian elektronik yang bersangkutan. Ketiadaan izin operansi/lisensi dari C.A. mengakibatkan status tandatangan elektronik dalam perjanjian elektronik yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti status tandatangan elektronik dalam perjanjian elektronik yang menggunakan C.A. yang mempunyai izin operasi/lisensi dan terakreditasi. Peraturan lisensi mengenai C.A. di Indonesia yang dibandingkan dengan peraturan di negara lainnya memberikan beberapa masukan untuk perubahan peraturan pelaksana mengenai C.A. di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discussing how the status of electronic contract according Indonesia's Law, what transaction that using certificate authority or C.A. and how the licensing regulation of foreign certificate authority or C.A. in Indonesia compare with at other countries such as European Union (EU), Great Britain, United States of America, Washington States, Singapore and Malaysia? This research is a qualitative research with method of literature research with secondary data as its data source. This writing thesis is an effort to describe that the status of certificate authority giving impact to the status of the electronic contract, and showing that using unlicensed certificate authority bring legal impact at the electronic contract itself. Unlicense certificate authority making status of electronic sign in that electronic contract does not have same electronic sign's status like that using license and accredited certificate authority. The license regulation on certificate authority in Indonesia that compare with regulation at other countries giving some ideas for the changing of C.A. regulation in Indonesia."

"Penelitian ini mengkaji keabsahan komunikasi daring, khususnya whatsapp dan email, sebagai bentuk perjanjian yang sah di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada analisis Putusan Nomor 1088/PDT.G/2022/PN.JKT.SEL dan Putusan Nomor 168/PDT.G/2016/PN.DPS, di mana dalam kedua putusan tersebut terdapat perbedaan pandangan hakim mengenai komunikasi daring sebagai perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis kasus tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi daring dapat membentuk perjanjian yang sah jika memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengakui keabsahan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai keabsahan komunikasi daring sebagai perjanjian dan implikasinya dalam praktik.

---

This research examines the validity of online communication, especially Whatsapp and email, as a legally binding form of agreement in Indonesia. The study focuses on analyzing Verdict Number 1088/PDT.G/2022/PN.JKT.SEL and Verdict Number 168/PDT.G/2016/PN.DPS, where there are differing judicial views on online communication as an agreement. This research employs a normative juridical method to analyze the cases. The findings indicate that online communication can constitute a valid agreement if it fulfills the legal requirements of a contract, and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) recognizes the legality of electronic documents as evidence in legal proceedings. This research contributes to the understanding of the validity of online communication as an agreement and its implications in legal practice."

"Skripsi ini membahas mengenai salah satu bentuk inovasi teknologi finansial, yaitu fitur PayLater. Ketersediaan fitur PayLater sebagai metode pembayaran pada berbagai platform di Indonesia memungkinkan pengguna platform untuk melakukan transaksi pada platform dengan membayarnya di kemudian hari, baik di akhir bulan maupun secara angsuran. Pokok pembahasan dalam skripsi ini terfokus pada analisis perjanjian yang timbul atas penggunaan fitur PayLater yang tersedia pada platform Gojek dan Traveloka atas pembelian suatu produk. Penulis akan membahas perihal bentuk perjanjian yang timbul dari transaksi PayLater ditinjau dari karakteristik macam-macam perjanjian yang ada di dalam KUHPerdata, serta bagaimana hubungan hukum yang terjalin antara para pihak di dalamnya. Selain itu, dibahas pula mengenai terjadi atau tidaknya penggantian hak penyedia produk atau subrogasi oleh pihak pemberi pinjaman dalam transaksi PayLater. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk Perjanjian Gojek PayLater dan Perjanjian Traveloka PayLater merupakan perjanjian innominaat. Namun, perjanjian tersebut pada dasarnya memiliki kemiripan karakteristik perjanjian pinjam meminjam pada Pasal 1754 KUHPerdata. Hubungan hukum yang terjalin dalam transaksi Gojek PayLater dan Traveloka PayLater melibatkan berbagai pihak, termasuk hubungan jual beli produk antara penyedia produk dengan pengguna platform. Pembayaran atas pembelian produk yang dilakukan dengan pinjaman yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada pengguna platform memenuhi unsur subrogasi yang sebagaimana diatur pada Pasal 1400 KUHPerdata dan menunjukkan terjadinya penggantian hak penyedia produk oleh pihak pemberi pinjaman berupa hak atas pembayaran dan hak untuk menagih sejumlah nilai transaksi. Namun, bentuk penggantian hak dalam transaksi PayLater memiliki karakteristiknya tersendiri sebagaimana merupakan perkembangan baru yang mengakomodir kebutuhan masyarakat dan dipadu dengan kemajuan teknologi.

---

This thesis discusses one form of financial technology innovation, namely the PayLater feature. The availability of the PayLater feature as a payment method on various platforms in Indonesia enables platform users to make transactions by paying them at a later date, be it at the end of the month or in installments. This is made possible because of the availability of third parties who are willing to provide loans to platform users through payment for transactions made through the platform. The subject matter of this thesis focuses on analyzing agreements arising from the use of the PayLater feature on Gojek and Traveloka platforms for product purchasing. The author will discuss the form of agreement arising from PayLater transactions in terms of the characteristics of the various agreements that exist in the Civil Code and the legal relationship that exists between the parties. Furthermore, this thesis also discusses whether or not a subrogation is present in a PayLater transaction. The research method used in the preparation of this thesis is juridical-normative research using secondary data in the form of primary and secondary legal materials.

The results of this study indicate that the form of the Gojek PayLater Agreement and the Traveloka PayLater Agreement are innominate agreements. However, the agreement has similar characteristics to the loan agreement in Article 1754 of the Civil Code. The legal relationship that exists in the Gojek PayLater and Traveloka PayLater transactions involves various parties, including the purchase relationship between product providers and platform users. Payments for product purchases made with loans provided by lenders to platform users meet the elements of subrogation as regulated in Article 1400 of the Civil Code and indicate replacement of the rights of product providers by the lender in the form of payment rights and the right to collect a certain amount of the transaction value. However, the form of right replacement in PayLater transactions has its own characteristics as it is a new development that accommodates people's needs and combined with technological advances."