Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaturanusaha waralaba (franchise) di Indonesia sebelum berlakunyaPP No. 16/1997 tentang Waralaba beserta ketentuanpelaksananya, maupun setelah berlakunya peraturan tersebut.Dalam Penelitian ini juga dibahas analisa terhadapkeseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjianwaralaba yang pada dasarnya sudah dibakukan isi danformatnya oleh pihak pemberi waralaba. Analisa dilakukanterhadap perjanjian waralaba yang ada sebelum dan setelahberlakukanya PP No. 16/1997 tentang Waralaba tersebut.Penulisan dilakukan dengan menggunakan penelitian hukumnormatif, dimana datanya diambil dari kepustakaan (datasekunder) dan lapangan (data primer). Pengaturan waralabadi Indonesia dari waktu ke waktu mengalami perkembangan,yang semula legalitas keberadaan waralaba di Indonesiahanya berbekalkan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, hinggaakhirnya dikeluarkannya PP No. 16/1997 tentang Waralababeserta peraturan pelaksanya yang tertuang dalam bentukKepMen Perindag No. 259/MPP/7/1997 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba. Hal ini tentunyaberawal dari kesadaran vpemerintah untuk mendukung usahawaralaba di Indonesia dan keinginan untuk melindungi danmengimbangi kedudukan para pihak dalam perjanjian waralaba.Meskipun perj anj ian waralaba yang disepakati berisikanklasula baku, tetapi kesimbangan para pihak tetap beradapada posisi semestinya * Disamping menguntungkan bagi keduabelah pihak karena bisa menghemat waktu, biaya dan tenaga,dan bagi penerima waralaba tidak perlu lagi membuat formatsistem, cara kerja dan manajemen usaha sendiri, karenatelah ditentukan secara jelas dan lugas oleh pemberiwaralaba.;"

"ABSTRAKWaralaba maupun distributor sama-sama suatu usaha/bisnis dengan investasi ‘kecil’ resiko dengan peluang mendapatkan profit besar yang sangat baik. Waralaba merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa, sedangkan Distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai. Dalam distributor pihak kedua yang menjual barang milik pihak pertama hanya mendapatkan fee atau pembayaran dari jumlah barang yang dibelinya, harga barang ditentukan oleh pihak pertama sebagai pemilik barang. Tugas pihak kedua hanya menjual saja, tidak terlibat manajemen, secara tidak langsung distibutor agreement hanya merupakan perpanjangan tangan pihak pertama saja. Jelas yang diterima pihak kedua sebagai penyalur hanya berupa fee yang telah ditetapkan oleh pihak pertama. Bila dilihat dari segi keuntungan maka jelas lebih menguntungkan franchise, karena baik franchisor maupun franchisee dapat ikut andil dalam manajemen, franchisee hanya perlu membayar lisensi yang telah dimiliki oleh pemilik atau pihak pertama. Namun begitu, dipercaya usaha distributor juga memiliki kelebihan-kelebihan sendiri yang berbeda dari waralaba."

"Waralaba di Indonesia dilangsungkan berdasarkan suatu Perjanjian Waralaba antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba. Hal ini diwajibkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007. Secara teoritis, perjanjian didasarkan pada kesepakatan kedua pihak. Tetapi, sudah menjadi hal yang lumrah, bahwa Penerima Waralaba ada di posisi yang lebih lemah dan rawan dirugikan. Salah satunya, adalah keberadaan klausula non-agen yang melepaskan kewajiban Pemberi Waralaba. Berdasarkan Permendag Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012, telah diwajibkan beberapa hal untuk dicantumkan di dalam Perjanjian Waralaba. Pemenuhan kewajiban pencantuman tersebut harus dipastikan dalam Perjanjian Waralaba, guna menjamin Perjanjian Waralaba tetap sesuai dengan hukum Indonesia dan memberikan perlindungan bagi Penerima Waralaba.

---

In Indonesia, a franchise is based on a franchise agreement between the franchisor and the franchisee. This is a must, according to Government Regulation No. 42 Year 2007. Theoretically, an agreement is mutually agreed by both side. However, it is well known that in a franchise agreement, the franchisee usually have a weaker position and prone to loss. One of the example is the presence of clausule of non agency, which make the franchisor freed from its liabilities to the franchisee. According to the Minister of Trade Regulations No. 53/M-DAG/PER/8/2012, there is some things required in the franchise agreement, which is obligatory. Fulfilment of this obligation is needed to ensure that the franchise agreement is not violating Indonesian law and giving enough protection to the franchisee."

"Tesis ini membahas tentang penerapan peraturan perundang-undangan mengenai waralaba dalam perjanjian waralaba antara pihak PT Imperium Happy Puppy dengan Pihak X dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian waralaba antara pihak PT Imperium Happy Puppy dengan Pihak X. Penelitian ini bersifat Normatif dengan pendekatan sinkronisasi hukum vertikal dan juga didukung dengan pendekatan kasus.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil Perjanjian Waralaba antara Pihak PT imperium Happy Puppy dengan Pihak X telahmemenuhi syarat dan ketentuan seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini ditemukan adanya beberapa klausula perjanjian yang memberatkan Pihak X sebagai penerima waralaba (franchisee).

---

This reseach uses normative law methods, a research method based on normative law stated in the Indonesian Law. This thesis discusses on the application of the law on franchise system in Indonesia based on the agreement between two parties. The first party is PT Imperium Happy Puppy and the second party is X and the agreemeent was then analyzed on how the law protection for both parties are being applied.

The results of the research showed that the agreement between both prties has fulfilled the requirements and closures as stated in the Indonesian Law. However, it was found out that there several agreement clauses that are burdening the second party in this case the X as the franchisee."

"Tesis ini akan membahas mengenai peran dan tanggung jawab notaris dalam membuat akta perjanjian waralaba. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis-normatif berdasarkan studi pustaka yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian dalam tesis ini turut akan menjelaskan tentang hal-hal yang dipahami oleh Notaris terkait dengan usaha waralaba dan tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum di dalam pembuatan perjanjian waralaba. Hasil penelitian ini menyarankan agar Notaris lebih memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian waralaba ; Notaris dalam membuat perjajian terutama yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual harus sesuai antara judul da isi dari penjanjian tersebut.

---

This thesis will discuss the roles and responsibilities of a notary in making a franchise agreement deed. The research method used is juridical-normative based on literature study which is based on the prevailing laws and regulations. The results of the research in this thesis also explain the things implemented by the Notary relating to the franchise business and the responsibilities of the Notary as a general official in making a franchise agreement. The results of the study suggest that the Notary has a better understanding of the regulations governing franchise agreements; The notary in making agreements, especially those related to intellectual property rights, must match the title and content of the agreement"

"Dengan adanya sifat konsumtif masyarakat Indonesia memaju perkembangansistem waralaba. Tidak hanya sistem waralaba dari luar negeri saja tapi juga daridalam negeri. Dalam penulisan skripsi ini membahas tentang berakhirnya suatuperjanjian waralaba ditinjau dari hukum nasional Indonesia. Berakhirnyaperjanjian berdasarkan atas berakhirnya jangka waktu perjanjian tersebut sudahjelas ketentuan-ketentuannya. Sedangkan perjanjian yang diakhiri lebih awalsecara sepihak mengakibatkan permasalahan-permasalahan tertentu. Adanyakekuatan sepihak dari pihak pemberi waralaba dalam suatu perjanjian waralabamemberikan kemampuan untuk memutuskan perjanjian tersebut. Hal tersebutmerugikan para penerima waralaba khususnya bila izin waralaba adalah sistemwaralaba dari luar negeri. Perlindungan kepastian hukum dari DepartemenPerdagangan atas hal pemutusan sepihak disebutkan adanya clean break selamaenam (6) bulan dari pemutusan perjanjian atau setelah kesepakatan para pihak.kepastian hukum dan terciptanya sistem waralaba yang teratur danmenguntungkan para penerima waralaba di Indonesia dapat terlindungi daripraktek yang merugikan. Selain adanya hal clean break juga sebaiknya diaturpenetapan larangan pemutusan perjanjian sepihak."

"Perrkembangan waralaba di Indonesia menyebabkan pemerintah menganggap perlu membuat peraturan pemerintah baru tentang waralaba yaitu Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Skripsi ini membahas mengenai hal-hal yang diatur dalam perjanjian waralaba, tanggung jawab hukum franchisor dan franchisee, dan sebagai sebagai studi kasus, kepatuhan perjanjian yang dibuat antara PT.X dan PT. Cahaya Hatindo terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Metodologi penelitian yang digunakan adalah normatif dan studi kepustakaan. Skripsi ini meninjau aspek-aspek hukum yang ada dalam perjanjian waralaba antara PT.X dan PT.Cahaya Hatindo. Penelitian ini menunjukan bahwa dalam perjanjian waralaba tersebut diatur hak dan kewajiban para pihak dan akibat hukum yang dapat timbul apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian waralaba. Kedua hal tersebut merupakan tanggung jawab para pihak untuk mematuhi isi perjanjian sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian penelitian ini juga menunjukan bahwa perjanjian waralaba antara PT.X dan PT.Cahaya Hatindo telah sesuai dengan PP No.42 Tahun 2007.Pursuant to the expansion of franchise business in Indonesia, the Government enacted a new regulation to provide the necessary legal framework which is Government Regulation No. 42 of 2007 on Franchise. This thesis will discuss the items regulated under the regulation, including the obligatory provisions of a franchise agreement, the legal liability between the parties, and as a case study, the compliance of the agreement between PT.X and PT.Cahaya Hatindo with the Government Regulation No. 42 of 2007 on Franchise. This method of research employed in this thesis is normative and library research. This thesis will review the legal aspects in the franchise agreement between PT.X and PT.Cahaya Hatindo. This thesis finds that the agreement governed the rights and obligations of the parties, as well as the legal consequences that may occur in the event of default, both of which are the legal responsibilities that is conferred to the parties to comply to the agreement and relevant regulations. This thesis also concludes that the franchise agreement between PT. X and PT. Cahaya Hatindo has complied with Government Regulation No. 42 of 2007."

"The franchise is a variety of interesting business for entreprenur to doing their investment funded for. By the famous trade mark and the experienced business approach it made almost entrepreneur feels settled But later the dispute is occured on loss-recovery towards franchisee either prior or post contact be sealed. Afterward the resolution will be fully under the judge opinion given. The explanation can be submitted under such assumptions applied. The first, regarding to classical theory on contract law which tends on the formal aspects of contract will implicated breach contract disputes, but will be different under the second alternative (the modern) theory. The last theory does intent to more justice matter ?s will open alternative to suit it by breach of law argument."

"[Tesis ini mengkaji perjanjian franchise PT. X terhadap penerapan pasal 50 huruf (b) undang-undang nomer 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan pasal 50 huruf (b) tidak dapat diterapkan secara mutlak dan perlu adanya tindakan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan terhadap perjanjian waralaba yang melanggar ketentuan pasal 50 huruf (b) undang-undang nomor 5 tahun 1999.

---

This thesis examines the franchise agreement PT. X to the application of Article 50 (b) Law No. 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This study is a qualitative normative legal research. The results of this study indicate that the application of Article 50 (b) can not be applied absolutely, and there needs to be action taken by the Commission against the franchise agreement that violates the provisions of Article 50 (b) Act No. 5 of 1999.;This thesis examines the franchise agreement PT. X to the application of Article 50 (b) Law No. 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This study is a qualitative normative legal research. The results of this study indicate that the application of Article 50 (b) can not be applied absolutely, and there needs to be action taken by the Commission against the franchise agreement that violates the provisions of Article 50 (b) Act No. 5 of 1999., This thesis examines the franchise agreement PT. X to the application of Article 50 (b) Law No. 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This study is a qualitative normative legal research. The results of this study indicate that the application of Article 50 (b) can not be applied absolutely, and there needs to be action taken by the Commission against the franchise agreement that violates the provisions of Article 50 (b) Act No. 5 of 1999.]"

"Waralaba merupakan hak untuk melakukan kegiatan usaha menjual suatu produk atau jasa. Di Indonesia waralaba dilaksanakan berdasarkan suatu Perjanjian Waralaba antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba. Pengaturan mengenai waralaba di Indonesia belum terlalu lengkap dan memadai jika dibandingkan dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat mengatur mengenai waralaba dari peraturan tingkat federal sampai dengan peraturan tingkat negara bagian, sedangkan di Indonesia hanya diatur mulai dari tingkat Peraturan Pemerintah. Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai perbandingan peraturan perjanjian waralaba di Indonesia dan Amerika Serikat, serta kewajiban pendaftaran di Indonesia dan Amerika Serikat. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perbandingan dan peraturan perundang-undangan.

---

Franchising is the rights to conduct a business in selling product or service. In Indonesia, franchising was held by a Franchise Agreement between Franchisor and Franchisee. Franchise regulations in Indonesia is not complete and adequate when compared to the United States. The United States rules the franchising from federal level to the state level regulations, while in Indonesia is only from the level of government regulation. In this research will discuss the comparison about of franchise agreements regulations between Indonesia and the United States of America, also comparison about the registration of franchise agreements between Indonesia and the United States of America. This research use the normative juridical research by using comparative approach based on methods of comparative law."