Search Result  ::  Save as CSV :: Back

"Skripsi ini membahas pembentukan Provinsi Banten pada 1963?2001. Perjuangan masyarakat Banten dalam mengubah status dari Karesidenan menjadi Provinsi berjalan sampai 47 tahun. Pembentukan Provinsi Banten dibagi menjadi tiga fase, yaitu inisiasi, integrasi, dan deklarasi. Masyarakat Banten melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan Banten menjadi sebuah provinsi, seperti dibentuk Panitia Pembentukan Propinsi Banten (PPPB), Kelompok Kerja Pembentukan Provinsi Banten (Pokja-PPB), Komite Pembentukan Provinsi Banten (KPPB), dan Sub Komite Pembentukan Provinsi Banten (SKPPB). Pembentukan Provinsi Banten ini mengalami berbagai tantangan terutama pada 1960-an, pembentukan Provinsi Banten dianggap didalangi oleh PKI. Banten resmi menjadi sebuah provinsi pada 4 Oktober tahun 2000 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukam Provinsi Banten.

---

The focus of this study discuses efforts to break away from the mains: establishment of Banten Province in 1963?2001. Banten people struggle in an attempt to change the status of residency became the Province run until 47 years. The formation of Banten Province is divided into three phases, namely initiation, integration, and declaration. Banten community made various efforts to fight Banten became a province, such as Panitia Pembentukan Provinsi Banten (PPPB), Kelompok Kerja Pembentukan Provinsi Banten (Pokja-PPPB), Komite Pembentukan Provinsi Banten (KPPPB), Badan Koordinasi Pembentukan Provinsi Banten (Bakor-PPPB), and Sub Komite Pembentukan Provinsi Banten (SKPPB). The formation of Banten Province, have difficult experince, especially in the 1960s, the establishment of Banten Province is considered masterminded by the PKI. Banten officially became a province on October 4, 2000 established by Decree Law No. 23 of 2000 on Pembentukan Banten."

"Tesis ini membahas tentang perjuangan Gerakan Selamatkan Pantai Pede dalam menolak rencana privatisasi Pantai Pede di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat oleh PT Sarana Investama Manggabar. Konsep pemikiran Pierre Bourdieu tentang habitus, kapital dan arena digunakan sebagai landasan konseptual dalam mendalami dan menganalisis konflik tersebut. Pantai Pede menjadi arena perjuangan beberapa aktor, diantaranya PT Sarana Investama Manggabar, Pemprov NTT, Pemkab Manggarai Barat, Gerakan Selamatkan Pantai Pede, dan masyarakat biasa. Setiap aktor memiliki dan menggunakan habitus dan kapital demi mememenangkan kompetisi dan meraih posisi atau kedudukan strategis dalam arena tersebut. Pantai Pede juga menjadi ruang publik yang merepresentasikan hak-hak politik masyarakat Manggarai Barat. Analisis wacana kritis Norman Fairclough digunakan sebagai metode penelitian untuk menganalisis beberapa teks, yakni poster, mural dan tulisan yang diamati dalam penelitian ini. Teks-teks ini menggambarkan perlawanan kelompok Gerakan Selamatkan Pantai Pede terhadap dominasi Pemprov NTT dan PT Sarana Investama Manggabar yang pada akhirnya juga mampu menggerakan kelompok lainnnya untuk bersama-sama menolak rencana privatisasi Pantai Pede.

---

This thesis discusses about the struggle of Gerakan Selamatkan Pantai Pede in rejecting the privatization plan of Pede beach in Labuan Bajo, West Manggarai Regency by PT Sarana Investama Manggabar. The concept of thought of Pierre Bourdieu about habitus, capital and arena used as a conceptual basis to deepen and analyze the conflict. Pede beach became an arena of struggle of several actors, such as PT Sarana Investama Manggabar, Provincial Government of NTT, District Government of Manggarai Barat, Gerakan Selamatkan Pantai Pede, and the community. Every actor had and used the habitus and capital as a strategy for winning the competition and getting a better position. Pede beach also became a public sphere that represent political rights of the community of Manggarai Barat. Critical discourse analysis Norman Fairclough used as the research method to analyze texts, such as poster, mural and inscription that observed in this study. These texts described resistance of Gerakan Selamatkan Pantai Pede towards the domination of Provincial Government of NTT and PT Sarana Investama Manggabar and incapable of inspiring other groups to refuse privatization of Pede beach."

"Tesis ini membahas tentang perjuangan Gerakan Selamatkan Pantai Pede dalam menolak rencana privatisasi Pantai Pede di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat oleh PT Sarana Investama Manggabar. Konsep pemikiran Pierre Bourdieutentang habitus, kapital dan arena digunakan sebagai landasan konseptual dalam mendalami dan menganalisis konflik tersebut. Pantai Pede menjadi arena perjuangan beberapa aktor, diantaranya PT Sarana Investama Manggabar, Pemprov NTT, Pemkab Manggarai Barat, Gerakan Selamatkan Pantai Pede, dan masyarakat biasa. Setiap aktor memiliki dan menggunakan habitus dan kapital demi mememenangkan kompetisi dan meraih posisi atau kedudukan strategis dalam arena tersebut. Pantai Pede juga menjadi ruang publik yang merepresentasikan hak-hak politik masyarakat Manggarai Barat. Analisis wacanakritis Norman Fairclough digunakan sebagai metode penelitian untuk menganalisis beberapa teks, yakni poster, mural dan tulisan yang diamati dalam penelitian ini. Teks-teks ini menggambarkan perlawanan kelompok Gerakan Selamatkan Pantai Pede terhadap dominasi Pemprov NTT dan PT Sarana Investama Manggabar yang pada akhirnya juga mampu menggerakan kelompoklainnnya untuk bersama-sama menolak rencana privatisasi Pantai Pede

---

This thesis discusses about the struggle of Gerakan Selamatkan Pantai Pede in rejecting the privatization plan of Pede beach in Labuan Bajo, West Manggarai Regency by PT Sarana Investama Manggabar. The concept of thought of Pierre

Bourdieu about habitus, capital and arena used as a conceptual basis to deepen and analyze the conflict. Pede beach became an arena of struggle of several actors, such as PT Sarana Investama Manggabar, Provincial Government of NTT,

District Government of Manggarai Barat, Gerakan Selamatkan Pantai Pede, and the community. Every actor had and used the habitus and capital as a strategy for winning the competition and getting a better position. Pede beach also became a public sphere that represent political rights of the community of Manggarai Barat. Critical discourse analysis Norman Fairclough used as the research method to

analyze texts, such as poster, mural and inscription that observed in this study. These texts described resistance of Gerakan Selamatkan Pantai Pede towards the domination of Provincial Government of NTT and PT Sarana Investama Manggabar and incapable of inspiring other groups to refuse privatization of Pede beach."