Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang lembaga peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa yang dimintakan atas putusan peninjauan kembali yang juga merupakan hasil dari upaya hokum luar biasa juga. Lembaga Peninjauan Kembali Atas Putusan Peninjauan Kembali Didalam Perkara Pidana Studi Kasus Djoko Soegiarto Tjandra, dalam perkara pidana ini, terpidana Djoko Soegiarto Tjandra menempuh upaya hukum luar biasa Peninjauan kembaliatas putusan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Mahkamah Agung terhadap putusan kasasi yang putusannya lepas dari segala tuntutan hokum bagi terpidana Djoko Soegiarto Tjandra. Peninjauan kembali hanya boleh dilakukan satu kali saja, sementara itu Jaksa Penuntut Umum telah melakukan Peninjauan Kembali, bagaimana pada kondisi tersebut, terpidana mengajukan upaya hokum luar biasa tersebut untuk yang kedua kali. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dimana data yang digunakan merupakan data sekunder dari beberapa literature dan data primer dari hasil wawancara, yang kemudian diolah dengan metoda analisis data yang dilakukan secara kualitatif.

---

This study explains about judicial review as an extra ordinary remedy request on a decision of judicial review as the result of an extra ordinary remedy as well. Judicial review of a judicial review decision in the law of criminal case, case study Djoko Soegiarto Tjandra, in this case, convicted Djoko Soegiarto Tjandra submit apetitionforJudicial review as an extra ordinary remedy of a judicial reviewdecisionsubmited by Public Prosecutor to Supreme Court toward a dismissing all charges judgment in cassation phase. A petition for a judicial review may only be made once, in the mean time if a Public Prosecutor have already requested one, in that condition, convicted request for a judicial review for a second time. This research is a normative law research where the data use in this research is secondary data from some literatures and the primary data is from interview that analysed by qualitative data method analyses.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang konsep perdagangan pengaruh yang ketentuannya terdapat dalam Pasal 18 United Nation Convention Against Corruption (UNCAC). Meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCAC, namun hingga saat ini, Indonesia belum membuat suatu pemidanaan terhadap para pelaku perdagangan pengaruh. Hal ini menimbulkan masalah karena kerap kali ditemukan kasus perdagangan pengaruh dalam pemeriksaan perkara korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu kasusnya ialah kasus suap kuota sapi impor atas nama terdakwa Luthfi Hassan Ishaaq. Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dan kepustakaan hukum serta doktrin yang berkaitan dengan konsep trading in influence. Skripsi ini juga membandingkan ketentuan mengenai trading in influence di beberapa negara, baik dengan sistem hukum civil law maupun common law. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai perdagangan pengaruh di berbagai negara, baik yang mengatur ataupun tidak mengatur, masih memiliki beberapa masalah. Pada kasus Luthfi terdapat konsep perdagangan pengaruh yang seharusnya tidak dapat dipidana berdasarkan ketentuan delik suap.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the concept of trading in influence that contained in Article 18 United Nation Convention Against Corruption (UNCAC). Although Indonesia ratified the convention, but Indonesia still not criminalize trading in influence yet. It caused a major problem because the act of trading in influence cases identified so often in the case of corruption in the corruption court. One of its cases is beef import quota bribe case by the defendant Luthfi Hassan Ishaaq. The research uses normative research method that is a study of legislation and legal literature and doctrine relating to the concept of trading in influence. This thesis also compared the provisions on trading in influence in some countries, both civil law and common law system. The study concluded that the provisions of trading in influence in some countries, whether regulate or not, have several problems. In Luthfi?s case, there is a concept of trading in influence which should not be punished based on bribery provision.