Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penanganan perkara kartel merupakan bagian dari penegakan hukum persaingan usaha. Di Indonesia, penanganan perkara kartel yang dilakukan oleh KPPU memiliki banyak permasalahan terutama berkenaan dengan pembuktian kartel yang masih sulit dan kewenangan KPPU sebagai penegak hukum persaingan usaha. Sedangkan negara lain seperti Amerika Serikat telah melakukan penanganan perkara kartel dengan lebih baik. Untuk itu, penelitian ini akan membahas perbandingan penanganan perkara kartel di Indonesia dengan Amerika Serikat. Melalui perbandingan tersebut, penulis mengungkapkan berbagai hal dalam penanganan perkara kartel di Amerika Serikat yang dapat diaplikasikan di Indonesia antara lain penggunaan circumstantial evidence, penerapan program leniency, dan kewenangan upaya paksa oleh lembaga penegak hukum persaingan usaha.

---

The handling of cartel case is part of the enforcement of competition law. In Indonesia, the handling of cartel cases which is conducted by the KPPU has several problems, especially in connection with the difficulty of proving of cartel and the authority of the KPPU as a competition law enforcement agency. Whereas, other countries such as the United States has had the handling of cartel cases better. Therefore, this research will discuss the comparison of the handling of cartel case in Indonesia and the United States. Through this comparison, the authors explain several things from the handling of cartel case in United States that can be applied in Indonesia, among others, the use of circumstantial evidence, the application of leniency programs, and the authority of competition law enforcement agencies to do forceful measures."

"Skripsi ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, mengenai perbandingan wewenang yang dimiliki Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU , Badan Kartel Jerman Bundeskartellamt dan Japan Fair Trade Commission JFTC dalam rangka menyelesaikan kasus kartel berdasarkan praktek dan undang-undang yang berlaku di masing-masing negara, lalu skripsi ini membahas tentang wewenang yang dibutuhkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU untuk menangani kasus kartel di Indonesia didasarkan pada wewenang yang dimiliki Badan Kartel Jerman Bundeskartellamt dan Japan Fair Trade Commission JFTC . Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan perbandingan wewenang yang dimiliki masing-masing badan dalam penyelesaian perkara kartel di berbagai negara, yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau pilihan penyelesaian perkara kartel yang sesuai dan dapat membawa KPPU bekerja lebih baik di masa datang. Penyelesaian perkara persaingan usaha dibebankan kepada Badan Kartel Jerman Bunderkartellamt ; Japan Fair Trade Commission JFTC ; dan Komisi Perngawas Persaingan Usaha KPPU . Terdapat perbedaan peranan antara tiap komisi dalam penyelesaian perkara. Perbedaan tersebut dapat ditemukan dalam tata cara penyelesaian perkara, perbedaan kewenangan dan tugas pada tiap-tiap komisi, perbedaan dalam penggunaan pembuktian dalam suatu kasus, program-program yang telah dilaksanakan dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU sebagai organ penegak Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat masih banyak kekurangan dalam menjalankan peranannya. Kekurangan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya lemahnya wewenang KPPU dalam melakukan upaya paksa seperti penggeledahan, penyitaan dan upaya paksa terhadap saksi.

---

This thesis discusses two main issues. First, it compares about the authotity of Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU in Indonesia, the German Cartel Agency Bundeskartellamt and the Japan Fair Trade Commission JFTC in order to resolve the cartel cases based on practice and prevail regulation in each country. Second, it discusses about the Privileges that has been required by Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU in order to handle cartel cases in Indonesia, based on the authority that has been ownded by the the Cartel Agency of Germany Bundeskartellamt and the Japan Fair Trade Commission JFTC . The research was conducted by normative method. The purpose of this research was to provide a problem solving in cartel disputes by doing the comparision between all of those respective authorities in each countries and help the Komisi Pengawas Persaingan Usaha in oder to work better in the future. The completion regarding to business competition cases has been conducted by the Bunderkartellamt Japan Fair Trade Commission JFTC and Komisi Perngawas Persaingan Usaha KPPU . There are differences between the role of each commission in dispute settlement. The differences can be found in the procedures for settling disputes, differences of authority and tasks on each commission, the difference in the use of evidence in a particular case, the programs that have been implemented and many more. The researched concluded that KPPU as a representative organ in Indonesia subject to the rule of Law No. 5 Year 1999 concerning the Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition is having many shortcomings in performing its role. These condition is caused by several factors, including the lack of authority of the Commission in undertaking forceful measures such as search, seizure and forceful measures against the witness. "

"Peran hakim dalam pengaplikasian hukum di masyarakat sangatlah berpengaruh. Hakim sebagai penegak hukum diharapkan dapat membawa hukum kedalam ranah yang lebih efektif dan efisien melalui putusannya. Peran hakim dalam pengaplikasian hukum di masyarakat sangatlah berpengaruh. Hakim sebagai penegak hukum diharapkan dapat membawa hukum kedalam ranah yang lebih efektif dan efisien melalui putusannya. Serta hakim harus dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan guna untuk menciptakan kondisi yang stabil. Akan tetapi, jika kedudukan hakim dalam pengadilan tidak memiliki kebebasan dan kemandirian dalam menginterpretasikan atau menafsirkan kasus hukum maka yang terjadi adalah hukum akan berjalan kurang efisien dan efektif. Oleh sebab itu, diperlukannya suatu pemikiran baru mengenai kedudukan hakim dalam pengadilan untuk menjadi lebih bebas dan mandiri, sebagai suatu solusi atas lambatnya perkembangan peraturan perundang-undangan yang berakibat pada keefisienan dan keefektifan hukum. Sehingga penelitian ini menawarkan pemikiran aliran realisme hukum sebagai bentuk respon atas keterlambatan perkembangan peraturan perundang-undangan, dan ketidakefesienan dan keefektifan hukum. Metode yang digunakan adalah analisis kritis konseptual sebagai metode utamanya dengan pembacaan buku-buku atau teks-teks yang berkaitan dengan aliran realisme hukum. Melalui pembacaan teks-teks tersebut, aliran realisme hukum akan dikaji dan dikritisi kembali dan dapat disimpulkan bahwa kedudukan hakim memang miliki pengaruh besar terhadap perkembangan hukum, keefektifan dan keefesienan serta nilai putusan yang terbuka dan adil

---

The role of the judge in the application of law in the community is very influential. Judges as law enforcers are expected to bring the law into a more effective and efficient domain through their decisions. The role of the judge in the application of law in the community is very influential. Judges as law enforcers are expected to bring the law into a more effective and efficient domain through their decisions. And judges must be able to maintain public trust in the court in order to create stable conditions. However, if the judge 39 s position in the court does not have freedom in interpreting legal cases, what happens is that the law will run less efficiently and effectively. Therefore, a new thought is needed about the position of judges in the courts to become more free and independent, as a solution to the slow development of legislation that results in the efficiency and effectiveness of the law. So that this research offers the thought of the legal realism as a form of response to delays in the development of laws and regulations, and inefficiencies and ineffectiveness of the law. The method used is conceptual critical analysis as the main method with reading books or texts relating to the legal realism. Through reading these texts, the legal realism will be reviewed and criticized again and it can be concluded that the position of judges does have a major influence on the development of the law, effectiveness and efficiency and the value of decisions that are open and fair. "