Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai perjanjian kemitraan perkebunan plasma melalui program revitalisasi perkebunan kelapa sawit. Permasalahan hukum yang dibahas dalam tesis ini, antara lain: bagaimanakah ketentuan mengenai kemitraan perkebunan plasma dan revitalisasi perkebunan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, bagaimana pelaksanaannya dalam praktek termasuk segala kendala- kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini adalah normatif yuridis dengan menggunakan data sekunder dan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Hasil penelitian menemukan bahwa kemitraan plasma dan revitalisasi perkebunan di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah serta keputusan dan peraturan menteri, khususnya menteri pertanian dan menteri keuangan. Dalam pelaksanaannya, kemitraan plasma melalui program revitalisasi perkebunan menemui banyak kendala, seperti kendala birokrasi, biaya sertifikasi lahan yang tinggi, ketersediaan lahan untuk perkebunan, kekurangan tenaga teknis dari pemerintah untuk membantu dan mendampingi pelaksanaan, dan adanya perbedaan pemahaman program oleh perusahaan perkebunan, petani melalui koperasi, dan aparat pemerintah daerah. Penyederhanaan prosedur dan sosialisasi program merupakan salah satu cara untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan. ......The focus of this thesis is the contract farming in terms of revitalisation program of palm oil plantation. The legal issues which discussed in this thesis, among others, contract farming and plantation revitalisasion program in the prevailing laws and regulations, how its implementation, including the problems incurred on the implementation. This study is a juridis normatif research and used secondary data with primary, secondary and tertier legal data. The result of study found that contract farming and revitalisation program are regulated in laws, govemment regulations and decree or decision of minister, particularly in agricultural and finance ministry. In the implementation, this revitalization program have several problems, among others, bureaucracy, high cost for land certification, land avaibility for plantation, less of technical support from govemment, and different point of view between plantation company, farmers or cooperative, and govemement officers. Simplify the bureaucracy and program sozialisation is one of the solve way to settle the problems at implementation.

Abstrak :
Tesis ini menjelaskan sejarah (history explanation) bagaimana dinamika masyarakat perkebunan sepanjang periode 1930an-1960an di wilayah Jember. Jember merupakan salah satu kota tujuan dari penetrasi kapitalisme perkebunan pada era kolonial. Selama rentang waktu tersebut masyarakat perkebunan melintasi dalam tiga zaman kekuasaan, yang didalamnya diwarnai perebutan klaim kuasa atas lahan perkebunan. Perkembangan masyarakat dan hadirnya perkebunan partikelir telah mendorong lahirnya masyarakat baru yakni masyarakat perkebunan. Tesis ini memanfaatkan sumber tulisan dan lisan untuk melihat dinamika sosial masyarakat perkebunan sepanjang periode 1930an- 1960an. Sejarah masyarakat perkebunan menjadi fokus uraian tesis ini. ......This thesis describes the history (history explanation) how the dynamics of plantation society throughout the 1930s-1960s period in the Jember area. Jember is one of the destinations of the capitalism penetration the colonial plantation era. During the period the plantation society across the three of order which colored the seizure of land claim power over the estate. Convergence between the society and private plantation estates have raised a new society that is plantation society. This thesis mainly using the written and oral sources to find out the social dynamics of plantation society throughout the period 1930s-1960s.History of the plantation society became the focus of this thesis description.

Abstrak :
ABSTRAK
Token perkebunan adalah uang yang dikeluarkan oleh perusahaan perkebunan untuk membayar gaji para pekerjanya, yaitu para kuli. Jadi token perkebunan merupakan alat tukar yang berlaku di perkebunan-perkebunan, khususnya di Sumatera Timur. Dalam penelitian ini digunakan metode klasifikasi taksonomi yang bertujuan membentuk tipe, dan dalam tahap penafsiran data digunakan pula pendekatan sejarah, terutama yang berhubungan dengan kehidupan di perkebunan. Pada penelitian ini secara garis besar, token perkebunan Sumatera Timur terbagi dua, yaitu logam dan kertas. Dari basil pengamatan diketahui terdapat sedikit perbedaan dalam cara penggunaan kedua jenis token tersebut. Janis yang terbuat dari logam dapat digunakan berulang kali, sedangkan yang terbuat dari kertas hanya dapat dipergunakan sekali saja. Hal ini dapat diketahui dari adanya berbagai macam tulisan tambahan seperti cap, nomer, dan tanda tangan yang merupakan tanda sahnya sebuah token yang terbuat dari kertas. Hal lain yang juga menarik adalah bervariasinya bentuk dari token, khususnya yang terbuat dari logam. Hal ini dimungkinkan karena setiap perkebunan umumnya mengeluarkan token sendiri, dan terkadang juga pihak perkebunan menunjuk pihak-pihak lain untuk mengeluarkan token, umumnya mengeluarkan token sendiri. Dari hasil pengamatan, diketahui pula bahwa digunakannya lebih dari satu macam huruf dan bahasa pada kedua jenis token kemungkinan ditujukan untuk memudahkan dalam hal penggunaan, serta mencerminkan komponen pendukung keberadaan token tersebut yang berasal dari berbagai bangsa, baik itu pihak perusahaan perkebunan, kuli ataupun pihak-pihak lain yang berhubungan dengan perkebunan.

---

Abstrak :
Konflik agraria perkebunan selalu menempati jumlah tertinggi setiap tahun. Ini bukan semata mata soal administrasi perizinan semata, namun sebuah politik hukum dan politik ekonomi yang tidak sesuai dengan konstitusi dan UUPA 1960. Konflik agraria tersebut adalah wajah permukaan dari ketidakadilan struktur agraria yang ada. Perlu dilakukan sebuah transformasi dari konflik agraria yang terjadi menuju wajah industri perkebunan yang baru. Gagasan tentang trasformasi perkebunan sebenarnya sudah ada di dalam UUPA 1960 namun tidak dijalankan oleh pemerintah.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan gap yang terjadi antara corporate culture yang sengaja ditanamkan top level management (intended) dengan corporate culture yang berkembang saat ini dalam level manajer (deliberate) dan level karyawan (emergent) serta menjelaskan pengaruh dari gap tersebut terhadap basis daya saing. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei dengan mengambil studi kasus pada PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bargerak di bidang agrobisnis dan agroindustri. Sampel diambil secara random yang berstrata secara tldak proporsional (disproportionate stratined random sampling) darl tiga wilayah sebanyak 180 Sampel yang terdiri dari 22 manajer dan 158 karyawan. lnstrumen yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah Organréational Culture Profile (OCP), untuk mengetahui corporate culture yang saat ini berkembang pada level karyawan dan manajer (emergent versus deliberate). Untuk mengukur variabel-variabel tersebut digunakan t-test dan Analysis Of Variance (ANOVA). Sedangkan untuk top level management (Intended) tidak dilakukan pengujian dengan OCP, namun menggunakan corporate culture yang sudah sengaja ditanamkan. Dart hasil penelitian, diketahui bahwa karyawan dan manajer di PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) menyatakan bahwa dari 7 (tujuh) faktor yang ada dalam nilai-nilai corporate culture yang sengaja ditanamkan oleh top level management (intended), hanya terdapat 3 (tiga) faktor yang sudah tertanam kuat dalam level manajer dan karyawan. 3 (tiga) faktor yang sudah tertanam kuat tersebut adalah faktor 1 (inisiatit), faktor 3 (kejujuran) dan faktor 5 (onentasl kerja tim). Sedangkan gap yang tedadi sebanyak 4 (empat) faktor yaitu pada: faktor 2 (orientasi pada kepentingan pegawai), faktor 5 (kemauan bereksperlmen), faktor- 6 (penekanan pada kualitas) dan faktor 7 (orientasi pada peraturan). Secara umum dapat dinyatakan bahwa dengan adanya 4 (empat) gap faktor yang terjadi tersebut maka usaha top level management PT Perkebunan VIII (Persero) untuk membangun corporate culture masih memlliki kelemahan-kelemahan yang mendasar sebagai basis daya saing.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai Tumpang Tindih Pemberian Izin Usaha Perkebunan dalam Surat Keputusan (SK) Izin Lokasi, yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Mandailing Natal. Sejak tahun 1993 PT. Magna Mintara Jaya telah melaksanakan serangkaian prosedur perizinan untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Muara Batang Gadis. Agar dapat menguasai tanah tersebut, PT. Magna Mintara Jaya harus memiliki Surat Keputusan Hak Guna Usaha (HGU) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Agustus 2004 PT. Magna Mintara Jaya telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan menindaklanjuti hal tersebut dengan mengajukan permohonan HGU perkebunan kepada BPN Pusat. Pada tahun yang sama Bupati Mandailing Natal mengeluarkan Surat Keputusan Izin Lokasi kepada PT. Anugerah Langkat Makmur diatas lokasi tanah tersebut. Pemberian SK Izin Lokasi tersebut bertentangan dengan IUP PT. Magna Mintara Jaya, sehingga menyebabkan terhambatnya proses permohonan HGU atas tanah tersebut.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the overlap of granting of licenses plantation’s business on mentioned in the locate permit degree issued by the Head of the Regency Mandailing Natal. Since 1993, PT. Magna Mintara Jaya has taken a series of processes of licensing for conducting land clearing for the coconut palm plantation in Muara Batang Gadis subdistrict. To be able to possess the land, PT. Magna Mintara Jaya should have degree of granting HGU issued by the National Land Instituition (BPN). In August 2004, PT. Magna Mintara Jaya has obtained plantation business permit and followed by applying in saved to obtained HGU to BPN. At the same year, PT. Magna Mintara Jaya obtained location permit issued by the head of the regency of Mandailing Natal on the same location. The granting decree of location permit is contrary to this business license of PT. Magna Mintara Jaya then comes true delay of this process of obtaining HGU above the land.