Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perlawanan pihak ketiga (derden verzet) diajukan kepada Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan putusan tersebut dijalankan. Pihak ketiga yang mengajukan perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi karena adanya keberatan akan hak dan kepentingan pihak ketiga atas hak kebendaan yang menjadi obyek sengketa yang akan dijalankan eksekusinya. Eksekusi dijalankan atas permohonan pihak yang dimenangkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pokok permasalah dalam penulisan ini adalah bagaimana keabsahan perlawanan pihak ketiga yang beritikad baik dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik sebagai ahli waris dalam sengketa jual beli di bawah tangan. Pelawan adalah pihak yang berkepentingan atas bidang tanah yang menjadi sengketa karena merupakan pemegang hak atas tanah tersebut. Sedangkan sebagai ahli waris dari pemilik tanah, Pelawan berhak atas segala tuntutan hukum berkenaan dengan tanah tersebut dan perbuatan hukum jual beli atas tanah tersebut adalah sah menurut peraturan perundang-undangan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris dan preskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa antara kantor Pertanahan dan Badan Pertanahan Nasional, Pengadilan Negeri dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus membuat suatu sistem online atau sejenisnya yang bersifat sistematis dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penguasaan hak atas tanah dan memudahkan masyarakat dalam proses perolehan hak atas tanah sehingga tidak terjadi sengketa dikemudian hari.

---

Resistance Third Party (derden verzet) filed with the District Court had jurisdiction in which enforcement actions are executed. A third party who filed the opposition to the execution because of the objections of their rights and interests of third parties of the right material that became the subject of dispute to be run execution. Execution is executed at the request of the party won by a court verdict was legally binding. Principal problems in this paper is how the validity of third-party opposition of good will and how the legal protection of third parties acting in good faith as an heir to the dispute trading underhands Interested parties are contrarian over the disputed parcels of land as the land rights holders. Whereas as an heir of the landowner. Contrarian has the right to all charges relating to land and legal acts of the land purchase was legal according to laws and regulations. This research uses Normative Juridical as its research methodology system with Explanatory and Prescriptive typology. The results suggest that the Kantor Pertanahan and Badan Pertanahan Nasional, Pengadilan and Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) have to make an online system or something else like that systematic and can provide information to the public regarding the acquisition of land rights and facilitate the public in the process of acquiring rights above the ground so there is no dispute in the future."

"Hak milik yang telah diatur secara secara khusus dan komprehensif dalam Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia memberikan kesan bahwa prinsip hak milik sudah diatur secara sempurna, tetapi pada praktiknya masih terdapat celah pemilik hak atas benda yang dijaminkan tidak terlindungi sebagaimana mestinya. Skripsi ini akan membahas permasalahan akibat benda yang dijadikan jaminan fidusia dalam suatu perjanjian kredit tanpa sepengetahuan pemilik benda (dengan melakukan penipuan) serta perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemilik benda dan kreditur penerima jaminan fidusia yang beritikad baik. Penelitian skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, dengan pendekatan menggunakan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa jaminan fidusia tidak lahir apabila dilakukan dengan benda yang didapat dari hasil penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU Jaminan Fidusia, yang akhirnya berpotensi pada gugat-menggugat antara pemilik benda dan penerima jaminan fidusia di pengadilan.......Property rights that have been specifically and comprehensively regulated in the Civil Code in Indonesia give the impression that the principle of property rights has been perfectly regulated, but in practice there are still gaps in which the owner of the rights to the guaranteed object is not properly protected. This thesis will discuss the problems caused by objects that are used as fiduciary guarantees in a credit agreement without the knowledge of the owner of the object (by committing fraud) as well as legal protection that can be given to the owner of the object. This thesis research was conducted using juridical-normative research methods, with an approach using legislation and case studies. The results of this study conclude that fiduciary security is not born if it is carried out with objects obtained from fraud as stipulated in Article 35 of the Fiduciary Guarantee Law, which ultimately has the potential to sue between the owner of the object and the recipient of the fiduciary guarantee in court. "