Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemalsuan lukisan baik itu di Indonesia maupun di negara lain mulai merajalela. Hal ini disebabkan penghargaan manusia atas hasil karya lukisan meningkat. Lukisan Raden Saleh dapat bernilai milyaran Rupiah sehingga lukisannya menjadi sasaran untuk dipalsukan. Disayangkan Undang-Undang Hak Cipta yang ada di Indonesia kurang memberikan perlindungan terhadap karya lukis karena adanya batasan jangka waktu yang relatif cepat bagi suatu karya lukis. Perlindungan hanya diberikan untuk waktu selama seumur hidup pelukis ditambah dengan lima puluh (50) tahun. Pada Rancangan Undang-Undang tentang hak Cipta diberikan waktu tambahan menjadi seumur hidup Pencipta ditambah tujuh puluh (70) tahun dimana penambahan inipun dirasa kurang mencukupi. Konvensi Bern dalam pengaturan jangka waktu memberikan jangka waktu minimal (post mortum) seumur hisup pelukis di tambah lima puluh (50) tahun sehingga jangka waktu minimal ini dapat diubah sesuai dengan kebutuhan suatu negara. Lukisan Raden Saleh yang dipalsukan sekitar tahun 1880 tidak dapat ditanggulangi dengan Hak Cipta karena terhadap karya cipta tersebut jangka waktunya telah lama berakhir. Di sayangkan hal ini tidak dapat ditindak dengan tegas. Hukum Pidana Indonesia-pun tidak dapat menjangkau penanganan pemalsuan lukisan Raden Saleh di Eropa ini. Merupakan salah satu jalan keluar yaitu dengan menggugat secara perdata bagi si pemalsu, tetapi alangkah lebih baik apabila perundang-undangan mengenai Hak Cipta itu sendiri yang mengatasinya mengingat bahwa suatu lukisan itu merupakan hasil karya cipta seorang pelukis yang ekspresinya sangat dihargai karena bersifat unik dan seharusnya hanya ada satu di dunia. Sudah seharusnya untuk karya lukis lebih mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat dengan memberikan jangka waktu perlindungan selama-lamanya seperti penghargaan terhadap suatu budaya masyarakat, mengingat lukisan dapat menjadi salah satu kebanggan negara."

"Perkembangan teknologi yang pesat menghasilkan pertukaran informasi yang semakin mudah tiap hari nya, hal ini tidak terlepas dengan kemudahan untuk mengakses karya cipta melalui akses internet. Kemudahan ini tidak membatasi terjadi nya pelanggaran terhadap karya cipta orang lain, dimana salah satu nya merupakan Tindakan pelanggaran terhadap font dan typeface yang kerap terjadi. Pengaturan terhadap font dan typeface merupakan hal yang penting dikarenakan pengaturan merupakan satu-satu nya metode perlindungan karena belum ada nya sistem perlindungan yang dapat melindungi font dan typeface dari tindakan pelanggaran. Untuk itu, penelitian ini akan menjelaskan terkait font dan typeface beserta pelanggaran yang dapat terjadi kepada font dan typeface. Selain itu penelitian ini juga akan menganalisis terkait pengaturan terhadap font dan typeface di Indonesia dan akan dilakukan perbandingan dengan peraturan di Amerika Serikat dan Inggris. Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber penelitian dan data yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah pengaturan terkait font dan typeface belum diatur secara eksplisit pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (“UUHC”) dan dirasa perlu nya pengaturan lebih lanjut terkait aspek-aspek pada font dan typeface yang lebih medetail agar tercipta nya kepastian hukum. Sehingga, Indonesia dapat membuat pengaturan yang sesuai dengan kondisi di Indonesia dengan mengadopsi pengaturan yang telah berlaku di Amerika Serikat dan Inggris.

---

The rapid development of technology has resulted in an easier exchange of information every day, this is inseparable from the ease of accessing copyrighted works through internet access. This convenience does not limit the occurrence of violations of other people's copyrighted works, where one of them is a violation of fonts and typefaces that often occur. Regulations on font and typeface is important because those regulations is the only protection method available, because there is no protection system that can protect fonts and typefaces from violations. For this reason, this study will explain fonts and typefaces along with violations that can occur to fonts and typefaces. In addition, this study will also analyze the regulations related to fonts and typefaces in Indonesia and will be compared with regulations in the United States and United Kingdom. The research will be carried out using research sources and data obtained through literature studies. The conclusion that can be drawn is that the regulations related to fonts and typefaces have not been explicitly regulated in Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ("UUHC") and it is felt that further arrangements are needed regarding aspects of fonts and typefaces that are more detailed in order to create legal certainty. Thus, Indonesia can make arrangements that are in accordance with the conditions in Indonesia by adopting the arrangements that have been in force in the United States and the United Kingdom."

"Perubahan sosio budaya yang terjadi di Indonesia pada abad ke-20 menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah memasuki era modernisasi. Berbagai unsur dan kebutuhan kehidupan modern, mulai dari sistem industri, teknologi, dan seni, khususnya seni lukis ikut dalam berbagai perubahan dan mengalami pembaruan. Seni baru-yang dikenal sebagai seni modern-memasuki gelanggang kehidupan pada masyarakat Indonesia. Seni baru itu diciptakan dan dihidupkan oleh sekelompok anggota masyarakat yang membentuk suatu lingkungan tersendiri di kota-kota besar di Indonesia. Mereka yang mengerjakan seni ini pada mulanya berasal dari sanggar-sanggar yang mengajarkan pengetahuan seni modern, dan kemudian masuk ke berbagai perguruan tinggi di kota-kota besar. Sebagaimana terjadi perubahan dan pembaruan di berbagai sektor kehidupan masyarakat, kehidupan seni modern berkembang dalam kehidupan pencipta dan pencintanya. Sejumlah seniman modern yang terdidik kemudian bermunculan dengan membawa fahamnya masing-masing, dan masyarakat elite Indonesia, kaum terpelajar, para 'connoisseurs' menjadikan seni modern sebagai suatu kebutuhan tersendiri. Sejalan dengan semangat zaman, masa Orde Baru di Indonesia dengan spirit "pembangunan ekonomi" di berbagai sektor kehidupan telah membawa pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat, terutama para pelaku bisnis dan kaum elite. Di era tahun 1980-an, misalnya, kita mulai menyaksikan pertumbuhan sektor kehidupan bisnis yang berpengaruh pada perkembangan ekonomi di Indonesia. Pada beberapa sektor kehidupan bisnis, seperti perbankan, properti, perhotelan, dan sebagainya telah mempengaruhi kehidupan dunia seni lukis modern yang semula masih terbatas peminatnya. Setelah pemerintah melakukan deregulasi sektor perbankan tanggal 1 Juni 1983, dan upaya peningkatan ekonomi Pakto 1988, dengan kebijaksanaan ini telah berdiri bank-bank swasta nasional, baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat, dimana pemberian kredit bank sangat mudah diperoleh, kita mulai menyaksikan munculnya suatu lapisan masyarakat yang berjaya di era ini. Mereka terdiri dari kalangan bisnis, bankir, atau para pengusaha yang sukses. Kehidupan seni lukis modern Indonesia mau tidak mau terseret ke dalam gelanggang bisnis setelah lapisan masyarakat atas ini mulai membutuhkannya sebagai memiliki nilai investasi di masa depan. Di sisi lain, munculnya gedung-gedung perkantoran baru dan modern, seperti bank-bank dan hotel-hotel berbintang, apartemen-apartemen, menimbulkan kebutuhan yang semakin meningkat akan seni lukis modern. Meningkatnya bursa saham di pasar modal pada akhir 1980-an memberi efek yang besar ke dalam perdagangan seni lukis modern ini ke dalam "boom". Pembutuh lukisan semakin meningkat, dan sejumlah pelaku bisnis mulai terlibat untuk membuka galeri-galeri seni rupa modern yang memperjualbelikan seni ini ke dalam gelanggang bisnis yang milyaran. Timbulnya konglomerasi dan penumpukan modal serta produksi pada segelintir individu atau kelompok pada era ini mengakibatkan kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan masyarakat miskin, berakibat pula terjadinya kesenjangan sosial. Situasi di atas saat ini telah kita lihat berlangsung di beberapa sektor ril, antara lain dunia perbankan, pasar modal dan perhotelan. Kegiatan-kegiatan ini sangat terikat pada sistem global dengan bantuan dan sarana teknologi informasi yang memungkinkan dunia bisnis berjalan begitu cepat. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memudahkan konsumen untuk memesan, membeli dan menjual produksi lukisan. Keterkaitan antarnegara dalam kegiatan ekonomi tidak lagi terbatas pada aspek jual beli, tetapi juga pada aspek produksi. Pembentukan pasar bebas di kawasan ASEAN juga telah memberi dampak bagi perkembangan seni iukis yang merupakan karya intelektual manusia di bidang ilmu seni, saat ini dianggap sebagai komoditas dan melalui perdagangan global memberi peluang pasar yang besar karena memiliki nilai jual yang tinggi. Semua masalah yang berhubungan dengan proses perdagangan karya senipun tidak terlepas dari hukum suatu negara, terlebih lagi apabila karya-karya seni lukis tersebut diperdagangkan antarnegara. Perkembangan ekonomi internasional dengan kecenderungan globalisasi ini jelas akan mempengaruhi perekonomian nasional Indonesia. Banyak peluang tercipta, akan tetapi tidak mustahil akan banyak pula tantangan yang dihadapi. Berbagai upaya tentu akan dilakukan untuk memperoleh kembali karya seni lukis yang telah dicuri atau hilang, apalagi jika karya tersebut dipalsukan oleh pihak-pihak yang tidak berlangsung jawab, sementara karya-karya lukis modern Indonesia beberapa tahun terakhir ini banyak diperdagangkan di luar wilayah Indonesia. Pada gilirannya diperlukan perlindungan hukum yang efektif dari segala tindak pelanggaran. Berbagai peristiwa yang menyangkut perdagangan seni lukis menjadi perhatian masyarakat. Di antaranya telah terjualnya sebuah lukisan karya Raden Saleh berjudul "Berburu Rusa" yang dibuat di Paris tahun 1846, melalui Dalai Lelang Christie's di Singapura dengan harga mencapai nilai 5,5 miliar rupiah. Harga lukisan ini memegang rekor tertinggi dengan menyisihkan 135 lukisan karya seniman Indonesia lainnya, serta 34 lukisan karya seniman Singapura dan Malaysia. Dalam lelang tersebut telah terjual pula lukisan karya Hendra Gunawan tanpa tanda tangan dengan harga 1,3 miliar rupiah, dan sebuah?."

"ABSTRAKDi kalangan umat Kristiani perkembangan musik rohani mengalamiperkembangan yang sangat pesat. Penulis ingin mengetahui bagaimanaperlindungan Hak Cipta pencipta lagu rohani dan hak terkait produser rekamanberdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta serta bagaimana peranYayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) sebagai badan yang mengumpulkanroyalti sehubungan dengan perlindungan Hak Cipta di bidang lagu rohani.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitiandeskriptif analistis. Pada musik rohani pun berlaku hal yang sama dimana banyakpencipta lagu maupun produser rekaman rohani mengeluhkan mengenaipelanggaran Hak Cipta. Muncul dilema dari pencipta lagu bahwa mereka tidakperlu melakukan penuntutan karena selain tidak mengetahui hukum juga tidakingin kasus mereka diekspos di media massa. Sampai saat ini belum ada kasuspelanggaran Hak Cipta di bidang lagu atau musik rohani yang sampai pada jalurpengadilan. Umumnya mereka lebih memilih jalur mediasi perdamaian. YKCImempunyai peran mengawasi petforming rights pencipta lagu. Dalam halmenyerahkan kaiya ciptanya ke lembaga pengumpul royalti atau collectingsociety, pencipta lagu rohani ada beberapa yang menyerahkan pengawasannya keYKCI. Tetapi di lapangan seringkali ‘kebablasan’ dalam hal pengawasannya.Dalam hal pengaturan untuk melindungi Hak Cipta dan hak terkait bidang laguatau musik sudah cukup baik. Dengan diberlakukannya UU No. 19 Tahun 2002tentang Hak Cipta, Indonesia mempunyai perangkat perundang-undangannasional yang lebih sesuai dengan kewajiban-kewajiban internasional dan lebihkuat dasar hukumnya bagi penegakan perlindungan hukum. Tetapi dalampelaksanaannya masih ditemukan kendala-kendala penegakan hukum Hak Ciptalagu atau musik.

---

ABSTRACTAmong Christians Gospel Music undergoes rapid development: The purpose thisthesis is to search on Copyright protection for gospel songwriters and theneighboring rights o f recording producers according to UU No 19 Tahun 2002 OnCopyright Law; as well as the role o f YKCI as the collecting society in relation toCopyright protection in gospel music. This is qualitative research using descriptiveanalytic research method. The same goes from gospel music where many songwritersas well as recording producers complain about Copyright infringement. Dilemmasemerge from songwriters who refrain from prosecuting due to ignorance concerningvalid laws and reluctance towards media exposure. To date no cases in gospel musiccopyright infringement has reached the court. In most cases the parties involvedprefer alternative dispute resolutions. YKCI plays the role in scrutinizing theperforming rights songwriters. In licensing there works to royalty collecting societies,some songwriters consign scrutiny to YKCI. However in practice the rules o f thegame are often breached in the scrutiny. In the scrutiny to protect Copyright andneighboring rights in general music, the practice is already satisfactory. With thepassing o f UU No. 19 Tahun 2002 in Copyright Laws, Indonesia has a set o f nationallaws that is more in line with international obligations and a stronger legalfoundation for the enforcement o f the law. However the problems are still found inthe practice o f enforcing copyrights laws in song or music."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan program komputer open source di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian normatif deskiptif. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan perlindungan hak cipta terhadap open source Software, jenis lisensi yang dapat digunakan oleh open source Software, upaya hukum apakah yang dapat dilakukan oleh pemilik open source Software. Open Source Software adalah program komputer yang dalam pemberian lisensinya menyertakan source code agar dapat digunakan, dimodifikasi, dan didistribusikan kembali kepada pengguna selanjutnya. Sebagai program komputer, di Indonesia open source Software dilindungi dengan hak cipta. Lisensi yang digunakan untuk mendistribusikan open source Software adalah lisensi publik yang mengandung konsep copyleft untuk menjamin kebebasan source code dari Software yang didistribusikan dibawah lisensi publik, dalam hal ini GNU General Public License version 3. Pemegang hak cipta open source Software sebagaimana pemegang hak cipta lainnya dapat melakukan upaya hukum terhadap pelanggaran hak cipta atas ciptaan program komputernya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta."

"Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, masyarakat dimudahkan untuk mengakses berbagai karya cipta digital melalui teknologi internet. Kemudahan untuk mengakses mempunyai dampak negatif dengan munculnya berbagai tindakan pelanggaran atas hak cipta. Salah satu pelanggaran atas hak cipta adalah karya yang digandakan secara bebas dan gratis tanpa adanya izin dari Pencipta. Salah satu karya cipta yang banyak disebarluaskan secara ilegal tanpa adanya izin dari Pencipta adalah partitur musik. Untuk itu, penelitian ini untuk menganalisis perlindungan partitur musik yang diperbanyak melalui internet. Penelitian ini juga membahas tentang klasifikasi dari partitur musik sebagai karya musik atau karya tulis, karena partitur musik tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC). Serta, penelitian ini juga menjelaskan penggandaan partitur musik dapat dihindari dengan cara yang dijabarkan dalam penelitian ini dan mengkaji apakah penggandaan partitur musik melanggar karya cipta tulis atau karya musik. Adapun, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber penelitan dan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah partitur musik adalah sebuah lembaran yang menunjukan bentuk musikal yang dicetak. Sehingga, partitur musik diklasifikasikan sebagai karya tulis dan pengunduhan partitur musik tidak dikatagorikan sebagai pelanggaran hak cipta karya musik karena perbedaan media yang dihasilkan dalam pengunduhan partitur musik dan lagu.

---

With the rapid development of technology, people are facilitated to access various digital copyrighted works through internet technology. The ease of access has a negative impact with the emergence of various acts of copyright infringement. One of the violations of copyright is the work that is duplicated freely and for free without the permission of the creator. One of the many copyrighted works that are illegally disseminated without the permission of the creator is the musical score. Therefore, this research is to analyze the protection of musical scores that are reproduced through the internet. This research also discusses the classification of musical scores as musical works or written works, because musical scores are not described in Law No. 28 of 2014 (UUHC). As well, this research also explains that the copying of music scores can be avoided in the manner described in this research and examines whether the copying of music scores violates written copyright works or musical works. Meanwhile, this research was conducted using research sources and data obtained through literature studies. The conclusion that can be drawn is that musical score is a sheet that shows a printed musical form. Thus, musical scores are classified as written works and the download of musical scores is not categorized as copyright infringement of musical works due to differences in the media produced in the download of musical scores and songs."

"Perkembangan yang terjadi secara pesat pada inovasi atau penemuan dalam bidang teknologi saat ini memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Seiringan dengan perkembangan tersebut, kemudian timbul suatu potensi buruk berupa kejahatan siber yang mengintai para pengguna internet. Kejahatan siber mampu terjadi akibat informasi digital yang tersebar dengan mudah dan terbukanya akses terhadap informasi tersebut. Maka dari itu, perlu dilakukan perlindungan terhadap informasi digital yang terdapat pada internet, khususnya terhadap ciptaan yang mengandung hak cipta melalui peraturan perundang-undangan. Sayangnya, saat ini Indonesia masih belum memberikan perlindungan secara maksimal terhadap hak cipta dari ciptaan digital. Berkaca dengan pengaturan yang terdapat di Amerika Serikat, Indonesia seharusnya memiliki pengaturan terperinci mengenai Sarana Kontrol Teknologi yang mampu dimanfaatkan untuk memberikan perlindungan terhadap ciptaan digital dari ancaman kejahatan siber. Untuk menganalisis permasalahan ini, penulis meneliti dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif sekaligus melakukan perbandingan dengan penerapan hukum di Amerika Serikat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya ciptaan digital yang mampu dilindungi hak ciptanya adalah hak cipta terkait konten yang terdapat pada media internet dan hak cipta terkait dengan gambar, nama situs web, dan e-mail dari pengguna internet, walaupun dalam penerapannya terdapat doktrin Fair Use yang membatasi penerapan perlindungan hak cipta. Berkaitan dengan pengaturan Sarana Kontrol Teknologi di Indonesia, saat ini seluruhnya telah diatur dalam Pasal 52 dan 53 Undang-Undang Hak Cipta mengenai larangan yang diberikan kepada pengguna dari Sarana Kontrol Teknologi. Pelaksanaan Sarana Kontrol Teknologi di Indonesia masih dikatakan belum berjalan secara maksimal karena belum tertuju secara langsung pada pihak yang bersangkutan. Hal ini dapat diselesaikan dengan menyelaraskan pengaturan dalam Sarana Kontrol Teknologi dengan Creative Commons License sekaligus mengedepankan doktrin Fair Use.

---

Developments that occur rapidly in innovation or invention in the field of technology today have a very big influence on human life. Along with these developments, then a bad potential arises in the form of cybercrime that stalks internet users. Cybercrime can occur due to digital information that spreads easily and opens access to that information. Therefore, it is necessary to protect digital information found on the internet, especially works that contain copyright through laws and regulations. Unfortunately, Indonesia still does not provide maximum protection for the copyrights of digital creations. Reflecting on the regulations in the United States, Indonesia should have detailed regulations regarding Technological Protection Measures that can be utilized to protect digital creations from cybercrime threats. To analyze this problem, the author examined using normative juridical law research methods as well as make comparisons with the application of law in the United States. The results of this study indicate that digital creations that can be copyrighted are copyrights related to content found on internet media and copyrights related to images, website names, and e-mails from internet users, although in practice there is a Fair Use doctrine that limits application of copyright protection. Regarding the regulation of Technological Protection Measures in Indonesia, currently, all of them are regulated in Articles 52 and 53 of the Copyright Law regarding the prohibitions given to users of Technological Protection Measures. The implementation of Technological Protection Measures in Indonesia is still said to have not run optimally because it has not been directed directly at the parties concerned. This can be solved by aligning the provisions in the Technological Protection Measures with the Creative Commons License while prioritizing the Fair Use doctrine."